Berita

Wali Kota Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al Ilham IKIP PGRI Pontianak

PONTIANAK - Peletakan batu pertama oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menandai dimulainya pembangunan Masjid Al Ilham IKIP PGRI Pontianak, Jalan Ilham, Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat (2/9/2022). Selain sebagai tempat peribadatan, Edi berharap fungsi masjid menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan.

“Fungsi Masjid juga tempat musyawarah untuk menentukan segala hal baik dari aktivitas kita sehari-hari,” ungkapnya usai menunaikan salat jumat di Masjid Al Ilham.

Menurut Edi, pembangunan Masjid memerlukan konsistensi, terutama panitia di bagian pendanaan maupun pembangunan. Terlebih Masjid Al Ilham yang direncanakan akan dibangun dengan satu lantai, dia yakin pembangunan dapat selesai tepat waktu.

Ia menuturkan terdapat total 341 masjid di seluruh Kota Pontianak. Hal itu berdasarkan data yang didapatnya dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pontianak.

“Hampir 80 persen kondisi Masjid di Kota Pontianak sangat baik dan terus menjadi lebih baik, karena semua pengurusnya memberikan pelayanan yang maksimal,” ucap dia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak setiap tahunnya menyediakan anggaran hibah khusus pembangunan rumah ibadah. Edi mengatakan, dirinya senantiasa mendukung setiap proses pembangunan rumah ibadah.

“Pemkot Pontianak setiap tahun sudah menganggarkan dana hibah kurang lebih dua milliar rupiah khusus pembangunan rumah ibadah, mulai dari musala hingga sarana pendidikan terutama sekolah-sekolah swasta dan pondok pesantren,” ujarnya.

Geliat perekonomian di Kota Pontianak dipengaruhi banyak unsur, mulai dari sosial dan pendidikan. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak, menurunnya tingkat pengangguran terbuka serta angka kemiskinan, tak lepas dari peran sektor-sektor pendukung tersebut.

Oleh karena sosial dan pendidikan pula, Edi mengatakan banyak pendatang dari daerah sekitar maupun luar pulau yang memilih untuk tetap di Kota Pontianak. Melalui kampus IKIP PGRI, dia menyampaikan apresiasi karena dinilainya membantu pembangunan Kota Pontianak.

“Pendidikan yang menyebabkan orang datang untuk belajar. Besar sekali faktor pendatang bagi perekonomian Kota Pontianak,” imbuhnya.

Perwakilan Panitia Pembangunan Masjid Al Ilham IKIP PGRI, Sawadi menuturkan pembangunan tersebut dilatarbelakangi dari sisi kapasitas masjid yang ada saat sekarang. Pada saat pelaksanaan Salat Jumat jamaah Masjid Al Ilham selalu membludak. Bahkan pada saat momentum Bulan Suci Ramadan jamaah memenuhi hingga ke halaman.

"Kita berharap apa yang direncanakan bisa berjalan lancar sesuai rencana untuk pembangunan Masjid Al-Ilham," terangnya.

Dirinya menambahkan pihak panitia menargetkan pembangunan masjid tersebut akan selesai dalam waktu satu tahun. Masjid Al Ilham IKIP PGRI Pontianak direncanakan dibangun dengan lebar 20 meter dan panjang 30 meter. Pembangunan tersebut diperkirakan akan menelan dana hingga Rp3 miliar.

"Kita berharap dukungan dari semua pihak dalam upaya pembangunan Masjid Al Ilham IKIP PGRI Pontianak," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Bahasan : Butuh Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana

PONTIANAK - Kelurahan menjadi ujung tombak dalam upaya penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak menggagas pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di Kecamatan Pontianak Utara. Kelurahan Tangguh Bencana merupakan kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menyampaikan apresiasinya kepada BPBD Kota Pontianak yang telah berinisiasi membentuk Kelurahan Tangguh Bencana sebagai upaya penanggulangan dini dalam menghadapi bencana. Menurutnya, bencana bisa datang kapan saja sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan dari semua pihak, termasuk salah satunya pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana ini.

"Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana ini menjadi tanggung jawab kita kedepan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pontianak yang meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana," ujarnya saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2022 di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Kamis (25/8/2022).

Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana sejalan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Bahasan menyebut, dengan regulasi yang dikeluarkan BNPB ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana sebagai upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

"Disamping itu, peraturan tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan dalam memasukkan unsur-unsur Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam program-program lain di tingkat kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun mitra-mitra non pemerintah," jelasnya.

Kepala BPBD Kota Pontianak, Hariyadi S Triwibowo menerangkan, dibentuknya Kelurahan Tangguh Bencana ini karena kelurahan memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

"Dalam Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka," imbuhnya. (prokopim)

Diskusi Strategi Pengendalian Sampah Plastik di Sungai Kapuas

PONTIANAK - Aliran Sungai Kapuas membantu menghidupkan banyak rumah tangga maupun individu, khususnya di Kota Pontianak. Terbentang di tengah pemukiman warga, kebutuhan air bersih dari Sungai Kapuas kian bertambah seiring dengan jumlah penduduk.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menilai bertambahnya populasi berarti menyumbang lebih banyak produksi sampah. Dia khawatir apabila tidak dikendalikan, sampah yang tidak dapat terurai akan mencemari sungai dan akhirnya menimbulkan penyakit.

“Permasalahan lingkungan tidak bisa hanya diselesaikan lewat pemerintah sendiri, harus melibatkan warga dan seluruh stakeholder bahkan TNI dan Polri,” ujarnya saat menjadi Narasumber Strategi Pengendalian Sampah Plastik di Sungai Kapuas, di Hotel Orchardz Jalan Perdana, Senin (22/8/2022).

Edi menganggap isu lingkungan memerlukan keterlibatan banyak pihak. Dia mengatakan masalah regulasi, pelaksanaan dan penertiban harus dilakukan dengan ketat sehingga budaya masyarakat untuk tidak buang sampah di sungai tidak terjadi lagi.

“Namun itu sudah jadi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sejak awal, di visi misi kami, Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan dan bermartabat,” ucap dia.

Kepada segenap komunitas pemerhati lingkungan, Edi menjelaskan, sampah plastik menjadi perhatiannya untuk segera dikurangi. Melalui agenda diskusi tersebut, dia mengajak segenap lapisan masyarakat untuk menjadikan parit-parit dan sungai di Kota Pontianak semakin bersih.

“Tapi kalau masyarakat yang tidak memiliki budaya bersih tentu agak menantang, jadi perlu dibimbing, diedukasi dan diawasi,” sebutnya.

Edi lalu mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr). Tanpa kolaborasi serta kepedulian sesama, lanjutnya, kebersihan sungai sulit diwujudkan.

“Terima kasih untuk BWS Kalimantan I atas inisiasi untuk menyelenggarakan diskusi ini bersama pemerintah,” tuturnya.

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) BWS Kalimantan I Pontianak, Iwan Yoseph menerangkan, acara diskusi komunitas tersebut dilaksanakan sebagai dukungan penghijauan terhadap lingkungan perkotaan.

“Semoga dengan upaya bersama, sinergi dengan pemerintah ini bisa mengatasi masalah lingkungan di parit dan sungai. Sudah menjadi tugas kami sesuai arahan Kemenpupr,” pungkasnya. (kominfo)

Sosialisasi Perpres Nomor 12 Tahun 2022 tentang PBJ

PONTIANAK - Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kini memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menyebut, hal ini ditujukan untuk memperkuat serta memberdayakan industri dalam negeri.

“Kita ingin mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan wujud nyata nasionalisme bangsa Indonesia,” ungkapnya usai membuka Bimbingan Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ, di Hotel Ibis Jalan Ahmad Yani, Senin (22/8/2022).

Selain itu tak kalah penting tentang diterapkannya P3DN pada PBJ diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah. Bahasan menuturkan, sesuai arahan Presiden, dirinya ingin terjadi peningkatan daya saing di sektor UMKM lokal dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja di seluruh wilayah.

“Kegiatan Bimtek ini ditargetkan mengawali perangkat daerah saat menyusun daftar kebutuhan belanja serta memberikan pemahaman tentang pentingnya peranan P3DN,” ucapnya.

Kendati telah dibentuk TP3DN sebagai dukungan arahan Presiden, Bahasan meminta peserta Bimtek untuk mengikuti dengan seksama materi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jakarta, Baihaki.

“Pemkot Pontianak sudah membentuk TP3DN beberapa waktu lalu dengan Surat Edaran Walikota,” tutupnya.

Ketua TP3DN Kota Pontianak, Mulyadi mengimbau aparatur daerah untuk dapat segera menindaklanjuti SE Walikota dengan belanja di e-Katalog lokal, khususnya sebelum bulan Oktober mendatang. Di bulan itu nantinya akan dilaporkan hasil transaksi menggunakan e-Katalog kepada Presiden.

“Nanti Presiden akan membuka e-Katalog, beliau akan melihat daerah mana yang partisipasinya amat kecil. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya minta langsung ditindaklanjuti,” terangnya.

Mulyadi mengajak ASN di lingkungan Pemkot Pontianak, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mendaftarkan dinasnya ke dalam Toko Daring MBIZ Marketplace. Dia melanjutkan, berjalannya proses pendaftaran akan didampingi TP3DN.

“Kita akan lihat perkembangannya, tim akan memonitor. Kemudian untuk pengadaan makan hari-hari kita sudah harus gunakan UMKM, lalu juga pakaian dinas maupun alat tulis kantor,” pungkasnya. (kominfo)