Berita

Peresmian Gedung Baru UPT Labkes Pontianak di Jalan Johar

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meresmikan gedung baru UPT Laboratorium Kesehatan (Labkes) Kota Pontianak di Jalan Johar, Selasa (21/3/2023). Kehadiran gedung baru Labkes ini diharapkan kualitas pelayanan kian meningkat secara terus-menerus. Pelayanan membaik sekaligus memberikan respon cepat dalam penanganan keluhan masyarakat.

"Peralatannya juga akan kita lengkapi dan dikalibrasi karena fungsi laboratorium untuk mengetahui dasar penyakit. Jadi jika alatnya kurang tepat, datanya juga tidak tepat," terangnya usai penandatanganan prasasti peresmian gedung baru UPT Labkes Kota Pontianak.

Edi juga melakukan pengecekan terhadap seluruh ruangan dalam UPT Laboratorium. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak Saptiko, ia menyisir satu persatu bilik pelayanan. Dirinya meminta petugas UPT untuk menjaga lingkungan gedung tetap representatif dengan tertib membersihkannya.

"Jika sudah jadi rujukan, berarti harus zero mistake," katanya.

Renovasi bangunan memakan waktu delapan bulan sejak Juli tahun 2022 kemarin. Pelayanan pun sempat berpindah ke Jalan Uray Bawadi. Agus Salim, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak memaparkan, pelayanan gedung baru akan dimulai pada hari Senin (27/3/2023) depan.

"Sekarang masih melengkapi pemindahan barang-barang," ujarnya.

Beberapa jenis pelayanan disediakan di gedung dengan ketinggian tiga lantai itu, mulai dari pemeriksaan hematologi, kimia klinik maupun swab PCR. Selanjutnya adalah pemeriksaan makanan dan minuman. Renovasi gedung juga, jelas Agus, turut menambah kelengkapan alat.

"Tahun 2022 selain renovasi gedung juga dapat alat dari Pemerintah Pusat. Kami juga melayani air depot, kimia air. Biasanya pelanggan kami pengusaha air depot," terangnya. (kominfo/prokopim)

Dari Gubernur Kalbar

PONTIANAK - Keberhasilan Kota Pontianak menurunkan angka stunting secara signifikan menuai penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji. Betapa tidak, awal tahun 2021 semasa pandemi masih melanda, angka stunting di Kota Pontianak masih 24,4 persen. Kemudian di tahun 2022, angka stunting berhasil diturunkan sebanyak 4,7 persen, sehingga menjadi 19,7 persen. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan kepada Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidig Handanu di Hotel Aston Pontianak, Selasa (21/3/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan upaya Pemerintah Provinsi Kalbar beserta stakeholder dan pemangku kepentingan yang dikerahkan dengan bersinergi untuk bergerak dan berupaya menurunkan angka stunting di Kota Pontianak.

"Salah satunya dengan melibatkan para pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak untuk menjadi bapak asuh atau bunda asuh sehingga warga yang terkena stunting ini mendapatkan asupan gizi yang mencukupi," terangnya.

Kota Pontianak fokus pada 10 kelurahan yang rentan kasus stunting. Untuk penanggulangan penurunan angka stunting, pihaknya mengembangkan sebuah aplikasi bernama Pontianak Zero Stunting. Dalam aplikasi itu data-data warga lengkap by name by address. Pihaknya juga sudah mulai mengurangi rapat-rapat di kantor untuk membahas persoalan stunting.

"Oleh sebab itu kita lebih intens ke lapangan untuk melihat langsung kondisi fakta di lapangan dan hasilnya sangat optimal dalam menurunkan angka stunting di Kota Pontianak," tuturnya.

Kemudian, lanjut Edi, intervensi spesifik juga menjadi upaya dalam menurunkan angka stunting. Intervensi spesifik yang dilaksanakan, mulai dari pelayanan kesehatan terpadu untuk calon pengantin, pelayanan kesehatan remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini, pendampingan ibu hamil, kelas pemberian makan bayi dan anak. 

"Hingga gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani pada balita," imbuhnya. (prokopim)

PONTIANAK - Kota Pontianak meraih penghargaan atas keberhasilan dalam menurunkan angka prevalensi stunting berdasarkan Data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut, awal tahun 2021 semasa pandemi masih melanda, angka stunting di Kota Pontianak masih 24,4 persen. Kemudian di tahun 2022, angka stunting berhasil diturunkan sebanyak 4,7 persen, sehingga menjadi 19,7 persen. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan upaya Pemerintah Provinsi Kalbar karena Kota Pontianak adalah ibu kota provinsi. Semua stakeholder dan pemangku kepentingan dikerahkan dengan bersinergi untuk bergerak dan berupaya menurunkan angka stunting di Kota Pontianak.

"Bagaimana sinergitas ini terbangun untuk menurunkan angka stunting dengan melibatkan banyak pihak, termasuk para pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak untuk menjadi bapak asuh atau bunda asuh sehingga warga yang terkena stunting ini mendapatkan asupan gizi yang mencukupi," jelasnya usai menerima piagam penghargaan di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (22/2/2023).

Ia menambahkan, Kota Pontianak fokus pada 10 kelurahan yang rentan kasus stunting. Untuk penanggulangan penurunan angka stunting, pihaknya mengembangkan sebuah aplikasi bernama Pontianak Zero Stunting. Dalam aplikasi itu data-data warga lengkap by name by address. Pihaknya juga sudah mulai mengurangi rapat-rapat di kantor untuk membahas persoalan stunting.

"Kami sekarang lebih sering ke lapangan untuk melihat langsung kondisi fakta di lapangan dan hasilnya sangat optimal dalam menurunkan angka stunting di Kota Pontianak," ungkap Bahasan yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Pontianak.

Salah satu inovasi yang dikembangkan di Kota Pontianak adalah intervensi spesifik. Intervensi spesifik yang dilaksanakan, mulai dari pelayanan kesehatan terpadu untuk calon pengantin, pelayanan kesehatan remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini, pendampingan ibu hamil, kelas pemberian makan bayi dan anak. 

"Hingga gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani pada balita," terang Bahasan.

Dia juga meminta peran aktif para Tim Pendamping Keluarga percepatan penurunan stunting, terutama kaum ibu, untuk terus melakukan pendampingan kepada keluarga, ibu-ibu hamil maupun yang melahirkan, terutama terhadap anak-anak balita yang terindikasi stunting.

"Sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting, para Tim Pendamping Keluarga ini bisa memberikan penyuluhan serta melakukan langkah-langkah surveilan kepada keluarga berisiko stunting," tutupnya. (prokopim)

Pertemuan Jejaring DPPM Optimalisasi SPM Layanan TBC

PONTIANAK - Penemuan pasien TBC di Indonesia di antara orang yang diestimasikan sakit TBC setiap tahunnya masih melebihi 30 persen di mana mayoritas notifikasi berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan publik. 

Waki Wali Kota Pontianak Bahasan menerangkan, tantangan dalam penanggulangan TBC di Indonesia di antaranya adalah keterlibatan multisektoral yang belum optimal serta kurangnya pelaporan kasus TB, terutama di rumah sakit pemerintah maupun swasta serta layanan primer swasta.

"Oleh sebab itu fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan TB wajib mencatat dan melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan atau diobati sesuai format pencatatan dan pelaporan yang ditentukan secara standar nasional," ujarnya usai pertemuan Komunitas dan Pemangku Kepentingan Jejaring District Public-Private Mix (DPPM) untuk optimalisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan TBC yang digelar Yayasan Bina Asri SSR TB Komunitas Kota Pontianak di Hotel Aston Pontianak, Selasa (21/2/2023).

Bahasan mendorong seluruh stakeholder dan unsur yang berperan dalam penanggulangan TBC, baik unsur pemerintah maupun swasta untuk terus melakukan komunikasi, kolaborasi dan berperan aktif dalam setiap kegiatan penanggulangan TBC.

"Strategi-strategi yang dapat dilakukan seperti melakukan kolaborasi antara pihak untuk membuat rilis media serta melakukan pertemuan dan pernyataan bersama antara pihak legislatif, komunitas dan pemangku kepentingan jejaring DPPM," ungkapnya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis masuk ke dalam SPM. Di Kota Pontianak sesuai dengan SPM, target penemuan terduga TBC pada tahun 2022 adalah sebesar 10.321 orang. Sedangkan capaian orang terduga TBC di Kota Pontianak yang ditemukan sebanyak 9.733 orang atau 90,11 persen.

"Masih ada selisih dari target capaian sebesar 588 orang atau 9,89 persen," terang Bahasan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk akselerasi eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Di antaranya dilakukan kegiatan penemuan terduga tuberkulosis, baik secara pasif maupun penemuan kasus aktif.

"Tidak luput pula keterlibatan dari teman-teman komunitas terutama Bina Asri yang telah melakukan surveilans aktif dalam kegiatan investigasi kontak, pendampingan minum obat terhadap pasien TBC, pelacakan terhadap penderita TBC yang mangkir serta penyuluhan dan edukasi, baik secara langsung maupun melalui kader-kader program TBC," pungkasnya. (prokopim)