,
menampilkan: hasil
Posyandu ASTER Luncurkan Program Si Jemput ASTER
PONTIANAK – Posyandu ASTER Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara meluncurkan program inovasi Si Jemput ASTER, Sahabat Perjalanan Sehat Masyarakat. Program inovasi yang bekerja sama dengan CSR PT. Pertamina Patra Niaga IT Pontianak, UPT Puskesmas Siantan Hilir, dan Kelurahan Siantan Hilir ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar Posyandu. Selain peluncuran inovasi, Posyandu ASTER juga meluncurkan CV. ASTER Kulina Prima dan menerima secara simbolis bantuan PDAM dari Pertamina yang nantinya akan meningkatkan pelayanan di Posyandu ASTER.
Camat Pontianak Utara, Indrawan Tauhid memberikan apresiasi kepada Pertamina Patra Niaga IT Pontianak atas dukungan yang berkelanjutan terhadap berbagai kegiatan kemasyarakatan di wilayah Pontianak Utara. Ia berharap ke depannya program-program sejenis dapat terus didukung oleh berbagai pihak, sehingga bisa terus mendukung kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada Pertamina yang tidak hanya berperan dalam sektor energi, tetapi juga aktif dalam mendukung kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat,” tuturnya pasca menghadiri launching, Sabtu (4/10/2025).
Sementara itu, Ketua Posyandu ASTER, Nurul Azizah Novihayati menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas peluncuran program inovasi ini. Nurul juga mengapresiasi kepedulian berbagai pihak dalam memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu ASTER.
“Kami berharap program ini dapat meningkatkan sinergi lintas sektor demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera,” ujarnya.
Syarifah Fahisya, perwakilan Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Pontianak, menyampaikan apresiasinya terhadap Posyandu ASTER yang menjadi posyandu pertama di Kota Pontianak dengan inovasi di bidang 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Kami bangga melihat semangat kader Posyandu ASTER yang terus berinovasi dan menjadi inspirasi bagi posyandu lain di Kota Pontianak,” ujar Syarifah Fahisya.
Senada dengan itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Edi Suherman menyampaikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih Posyandu ASTER, yang kini menjadi salah satu dari enam posyandu di Kota Pontianak yang telah teregistrasi di Kemendagri. Ia juga menyoroti dedikasi kader ASTER yang berhasil menjadi kader terbaik tingkat nasional.
“Kami berharap keberhasilan Posyandu ASTER dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin rajin datang ke posyandu dan memanfaatkan layanan kesehatan yang ada,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak yang hadir berkesempatan melakukan uji coba layanan Si Jemput ASTER, kendaraan antar-jemput yang telah dimodifikasi untuk memudahkan masyarakat menuju posyandu pada hari pelayanan. Kegiatan ini juga turut dimeriahkan dengan senam sehat bersama, pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM) oleh Puskesmas Siantan Hilir, Posyandu ILP, serta Posyandu 6 SPM. (*)
Dinkes Ajak Warga Aktif Cegah TB dan DBD
PONTIANAK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak mengajak masyarakat di Kota Pontianak untuk turut aktif melakukan pencegahan penyakit Tuberkulosis (TB) dan juga Demam Berdarah Dengue (DBD). Kepala Dinkes Kota Pontianak, Saptiko menyebut peran masyarakat sangat penting dalam melakukan pencegahan penyakit ini.
"Mohon bantuannya untuk memonitor pasien TB agar mengonsumsi obat 6 bulan teratur hingga sembuh. Untuk DBD mohon untuk menjaga kebersihan lingkungannya," ungkapnya pasca meresmikan Launching Kelurahan Siaga TB, Kegiatan Skrinning TB "Ketuk 1000 Pintu" & Gerakan PSN Bersama di Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025 di UPT Puskesmas Tanjung Hulu, Sabtu (4/10/2025).
Saptiko mengingatkan, apabila ada keluarga atau masyarakat yang menderita batuk berdahak lebih dari 2 minggu, diimbau untuk segera periksakan ke Fasilitas Kesehatan terdekat. Hal itu untuk memastikan apakah batuk tersebut merupakan kasus TB atau bukan. Ia memastikan, jika ada yang mengidap kasus TB akan segera diobati dan pengobatannya gratis.
"Sedangkan untuk kasus DBD, tolong menjaga kebersihan lingkungan rumah masing-masing. Sehingga tidak ada wadah penampungan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk," jelasnya.
Program skrinning TB ini diungkapkan Saptiko bertujuan untuk memastikan apakah masih ada penderita TB yang belum terdeteksi di Pontianak Timur. Di Tahun 2025, tercatat 1990 kasus pasien TB di Kota Pontianak, dengan kasus TB di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 179. Sedangkan kasus DBD di Kota Pontianak per tahun 2025 terdapat 70 kasus.
"Kasus TB semakin banyak yang ditemukan penderitanya, semakin banyak dan cepat yang diobati. Kalau DBD ini seringkali meningkat kasusnya di bulan-bulan akhir tahun, di musim penghujan atau kemarau panjang sesuai siklusnya," tuturnya.
Camat Pontianak Timur M. Akif berharap, dengan adanya program ini kasus TB dan DBD bisa ditekan angkanya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut serta melaporkan orang sekitarnya yang mengidap TB ke Fasilitas Kesehatan agar penyebaran kasus TB bisa berkurang.
"TB bisa sembuh, jangan ditakuti tapi diobati secara rutin. Dengan adanya program ini, mari kita sama-sama cegah penyakit ini. Selain itu, kita juga harus memberantas sarang nyamuk dengan menjaga kebersihan lingkungan" tutupnya. (Kominfo)
Tekan Campak, Pontianak Perluas Cakupan Imunisasi Anak
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengajak seluruh unsur untuk melaporkan setiap kasus dengan gejala campak ke petugas kesehatan agar mendapat penanganan cepat, sementara penderita diminta melakukan isolasi untuk mencegah penularan.
“Langkah dini sangat penting. Kita tidak boleh menunggu kasus meluas baru bertindak,” tegas Edi, Jumat (3/10/2025).
Ia menambahkan, peningkatan kasus campak di Kota Pontianak sepanjang 2025 tidak lepas dari rendahnya cakupan imunisasi sehingga kekebalan kelompok belum terbentuk.
“Anak-anak yang belum lengkap imunisasinya harus segera mendapatkan perlindungan. Karena itu, kami mendorong percepatan imunisasi, baik rutin maupun imunisasi kejar,” ujarnya.
Edi juga meminta sekolah ikut ambil peran melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Menurutnya, keterlibatan lembaga pendidikan sangat penting agar siswa, khususnya di sekolah dasar dan menengah pertama, bisa segera melengkapi imunisasi.
“Sekolah tidak hanya tempat belajar, tetapi juga bagian dari garda depan menjaga kesehatan generasi muda,” katanya.
Wali Kota telah menginstruksikan dinas terkait meningkatkan kewaspadaan di semua lini pelayanan, mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. Setiap temuan kasus campak harus segera dilaporkan agar bisa dilakukan investigasi epidemiologi.
“Saya minta tenaga kesehatan tidak menunda laporan. Kecepatan informasi menjadi kunci pemutusan rantai penularan,” ucap Edi.
Untuk memperluas edukasi masyarakat, ia juga meminta penyampaian informasi diperluas memanfaatkan seluruh kanal informasi pemerintah.
“Media milik pemerintah harus aktif mengingatkan warga, baik melalui media sosial, website resmi, maupun papan informasi di lapangan. Pesan kesehatan harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Edi menekankan pentingnya dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kewanitaan, dan kader kesehatan di lingkungan warga. Menurutnya, keberhasilan program imunisasi tidak mungkin tercapai tanpa peran para penggerak sosial di tengah masyarakat.
“Kekuatan kita ada pada kebersamaan. Kalau semua pihak bergerak, kasus campak bisa kita tekan,” katanya.
Ia mengingatkan para orang tua agar disiplin membawa anak-anak ke Posyandu maupun fasilitas kesehatan.
“Bagi anak usia 0–5 tahun, jangan tunda imunisasi. Sedangkan untuk anak usia sekolah, manfaatkan program BIAS. Ini semua demi kesehatan generasi kita ke depan,” tutupnya. (kominfo)
Posyandu Pontianak Bertransformasi Dukung 6 Standar Pelayanan Minimal
JAKARTA - Jika sebelumnya posyandu hanya melayani bidang kesehatan, posyandu di Kota Pontianak kini mulai bertransformasi untuk mendukung enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie menerangkan, dari enam posyandu yang menjadi pilot project di Kota Pontianak, lima di antaranya dinilai telah memenuhi standar sehingga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Enam bidang SPM yang harus dilaksanakan posyandu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta bidang sosial,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu Tahun 2025 di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Senin (22/9/2025).
Oleh sebab itu, lanjutnya lagi, melalui Rakornas Posyandu 2025 yang digelar TP Posyandu pusat ini menjadi tindak lanjut dari lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
“Aturan tersebut menegaskan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan agenda nasional, termasuk Posyandu,” terangnya.
Yanieta menjelaskan, saat ini posyandu semakin kuat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena telah bertransformasi melayani enam bidang SPM tersebut. Enam bidang SPM yang harus dilaksanakan posyandu meliputi pendidikan, diantaranya masih adanya kebutuhan esensial khususnya PAUD yang belum terpenuhi. Kesehatan yang mencakup pelayanan bagi masyarakat kelurahan yang belum optimal terutama penanganan TBC, stunting, serta kesehatan ibu hamil dan balita. Pekerjaan umum yang berkaitan dengan masih kurangnya sarana air bersih, sanitasi, serta fasilitas MCK dan pengelolaan sampah. Perumahan rakyat yang ditandai dengan keterbatasan penyediaan rumah tidak layak huni (RTLH) dan belum optimalnya program rehabilitasi RTLH. Ketenteraman dan ketertiban umum yang memerlukan peningkatan pencegahan melalui deteksi dan cegah dini, serta bidang sosial yang masih menghadapi keterbatasan perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Sebagaimana Permendagri yang terbit pada tahun 2024, Posyandu adalah lembaga resmi yang diakui negara sebagai salah satu unsur lembaga kemasyarakatan desa. Karena itu pemerintah daerah wajib memasukkan program Posyandu ke dalam dokumen RPJMD,” imbuhnya.
Ia menambahkan, sesuai arahan Ketua TP Posyandu Pusat, TP Posyandu di daerah setelah Rakornas ini juga harus melakukan penguatan kelembagaan dalam bentuk surat keputusan kepala daerah.
“Saat ini di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak sudah melaksanakannya, sehingga mendapat apresiasi dari Kemendagri melalui pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Yanieta mengakui, dalam melaksanakan enam SPM dibutuhkan dukungan semua pihak agar kualitas layanan Posyandu semakin baik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Untuk memudahkan evaluasi program posyandu berbasis enam SPM, saat ini Kota Pontianak telah memiliki inovasi berbasis teknologi informasi, yaitu aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Posyandu (SiPADU), yang sudah terkoneksi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Pontianak,” pungkasnya. (Sumber : humas-pkkpontianak)
 
			