Berita

PONTIANAK – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji menekankan pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana serta upaya percepatan penurunan stunting. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja di Kota Pontianak, Sabtu (7/3/2026) siang.

Menurut Wihaji, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Pasal 47, pemerintah menugaskan TPK di seluruh Indonesia untuk membantu pendistribusian Makanan Pendamping Gizi (MPG) kepada kelompok sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Ia menegaskan bantuan tersebut harus benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

“Kita pastikan MPG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Ini bagian dari tugas baru yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga,” ujarnya.

Wihaji juga meminta para pendamping keluarga untuk terus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan program pembangunan keluarga. Ia menilai TPK di Kalimantan Barat, termasuk di Kota Pontianak, memiliki peran besar dalam pendampingan keluarga serta edukasi kesehatan reproduksi di tingkat masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana untuk memanfaatkan bonus demografi yang sedang dialami kota ini. Saat ini jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai sekitar 693 ribu jiwa dengan komposisi usia produktif sekitar 69,12 persen.

“Bonus demografi ini harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan pembangunan daerah, salah satunya melalui penguatan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga,” ungkapnya.

Ia menjelaskan berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tahun 2025 terdapat sekitar 76.971 pasangan usia subur di Kota Pontianak yang menjadi sasaran utama pelayanan keluarga berencana dan pembinaan ketahanan keluarga. Selain itu, Kota Pontianak juga telah memiliki 29 Kampung Keluarga Berkualitas yang tersebar di berbagai kelurahan sebagai pusat integrasi program pembangunan keluarga.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa hingga 2025 terdapat 8.553 keluarga berisiko stunting di Kota Pontianak yang telah mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga. Karena itu, penguatan tenaga lini lapangan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan keluarga di daerah.

“TPK adalah garda terdepan yang melakukan pendampingan keluarga secara langsung melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita hingga keluarga lansia,” tutupnya. (prokopim)

Modernisasi Layanan Kesehatan Kota

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meresmikan Puskesmas Parit H Husein (Paris) II dan Puskesmas Siantan Tengah yang telah rampung dibangun pada akhir 2025. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam memodernisasi layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

“Dengan gedung yang baru ini, pelayanan harus semakin meningkat. Masyarakat harus lebih mudah, nyaman dan cepat mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Wali Kota usai peresmian Puskesmas Paris II di Komplek Pemda Jalur II, Jalan Parit H Husein II, Kamis (12/2/2026).

Edi bilang pembangunan fisik bukan satu-satunya fokus. Modernisasi juga dilakukan melalui pembaruan peralatan medis agar lebih canggih dan akurat. Ke depan, Pemkot juga akan membangun dan merehabilitasi sejumlah puskesmas lainnya seperti Batu Layang, Tambelan Sampit, dan Kampung Bangka. 

“Alat-alat kesehatan akan terus kita perbarui supaya kualitas pemeriksaan semakin baik,” tambahnya.

Namun, menurutnya, modernisasi tidak hanya soal bangunan dan peralatan. Ia menekankan pentingnya kualitas pelayanan. Evaluasi kepuasan masyarakat akan menjadi indikator utama keberhasilan layanan. Intinya pelayanan harus mudah, cepat, dan membuat masyarakat semakin sehat.

Wali Kota juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan agar bekerja dengan hati dan profesional. Ia menekankan pentingnya sikap humanis dan ramah, terutama di lini depan pelayanan. 

“Jangan sampai pasien yang datang sudah sakit, malah tambah tidak nyaman karena pelayanan yang kurang ramah. Layanilah dengan senyum dan empati,” pesannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko menambahkan kedua puskesmas tersebut kini telah dilengkapi Instalasi Gawat Darurat (IGD). 

“Tahun lalu belum ada IGD, sekarang sudah tersedia dan bisa melayani masyarakat. Memang untuk sementara belum buka sampai sore karena masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Dari sisi peralatan, modernisasi juga dilakukan melalui pengadaan USG untuk pemeriksaan kehamilan. Saptiko memastikan seluruh puskesmas di Kota Pontianak kini telah memiliki fasilitas USG dan dokter yang sudah dilatih untuk mengoperasikannya. 

“Ini sangat membantu pelayanan ibu hamil. Selain itu, peralatan laboratorium juga sudah diperbarui untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan,” jelasnya.

Kapasitas pelayanan di puskesmas baru tersebut cukup tinggi. Saat awal dibuka, kunjungan pasien bisa mencapai 200 orang per hari. Secara umum, rata-rata kunjungan di puskesmas se-Kota Pontianak berkisar antara 100 hingga 200 pasien per hari. Untuk tenaga medis, saat ini layanan didukung dokter umum. Namun di beberapa puskesmas tersedia layanan kunjungan dokter spesialis anak dan kandungan secara berkala. Selain itu, setiap kecamatan juga telah memiliki layanan psikolog untuk menjawab kebutuhan kesehatan mental remaja dan masyarakat.

Sistem rujukan pun telah terintegrasi, terutama bagi peserta BPJS Kesehatan yang dapat dirujuk ke rumah sakit sesuai kebutuhan medis. Saptiko menambahkan, sistem pelayanan kini menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) sesuai standar Kementerian Kesehatan, yakni pelayanan berbasis kelompok usia, bukan lagi semata-mata berdasarkan jenis penyakit. 

“Bangunan sudah sesuai prototipe Kemenkes dan sistem layanan juga kita sesuaikan. Ini bagian dari transformasi pelayanan kesehatan dasar yang lebih modern dan responsif,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus penularan virus Nipah di wilayah Kota Pontianak. Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap memperkuat langkah pengawasan dan kewaspadaan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

“Sampai hari ini kami memastikan belum ada temuan kasus virus Nipah di Kota Pontianak. Namun kami tidak lengah dan tetap meningkatkan pengawasan di semua fasilitas kesehatan,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Ia mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan untuk lebih waspada, khususnya terhadap pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan.

“Isu virus Nipah ini memang menjadi perhatian publik. Karena itu kami sudah melakukan pengamatan ketat terhadap kasus infeksi saluran pernapasan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas,” jelasnya.

Selain pengawasan medis, Dinas Kesehatan juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat. Tenaga kesehatan diminta memberikan penjelasan langsung kepada pasien dan pengunjung fasilitas kesehatan terkait risiko penularan dan gejala penyakit.

“Kami juga mengedukasi masyarakat agar memahami apa itu virus Nipah, bagaimana cara penularannya, serta gejala awal yang perlu diwaspadai,” kata Saptiko.

Ia menjelaskan, virus Nipah merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia, terutama melalui kelelawar sebagai inang alami. Penularan dapat terjadi melalui kontak dengan air liur atau urin kelelawar yang terkontaminasi.

“Setelah manusia terinfeksi, virus ini bisa menyebar melalui cairan tubuh seperti air liur, droplet, maupun batuk, sehingga kewaspadaan sangat penting,” ungkapnya.

Saptiko menambahkan, gejala awal virus Nipah umumnya menyerupai flu, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual, dan muntah. Pada kondisi berat, infeksi dapat berkembang menjadi radang otak dan gangguan pernapasan serius.

“Jika mengalami demam tinggi disertai gangguan pernapasan atau penurunan kesadaran, kami minta masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat,” pesannya.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada dalam menyikapi isu virus Nipah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak panik, tetap menjaga kesehatan, meningkatkan kewaspadaan, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang mengarah pada infeksi tersebut,” tutup Saptiko. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak resmi memperpanjang kerja sama dengan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Lantamal) XII terkait peminjaman lahan untuk operasional Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) Tingkat III Rahadi Osman. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Wali Kota Pontianak, Rabu (21/1/2026).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa perpanjangan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kota Pontianak. Menurutnya, keberadaan Rumkital Rahadi Osman telah memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam memperluas akses layanan kesehatan di wilayah Pontianak Utara dan sekitarnya.

“Kerja sama ini kita lanjutkan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Rumah sakit ini tidak hanya melayani prajurit TNI, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum, sehingga menjadi bagian penting dari sistem layanan kesehatan kota,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sinergi antara Pemkot Pontianak dan Komando Daerah TNI Angkatan Laut XII merupakan contoh kolaborasi lintas institusi yang saling menguatkan. Dalam konteks pelayanan publik, kata Edi, kerja sama semacam ini menjadi kebutuhan, mengingat tantangan pelayanan kesehatan ke depan semakin kompleks, mulai dari pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit, hingga tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat dan berkualitas.

Rumkital Tingkat III Rahadi Osman yang berlokasi di Jalan Khatulistiwa, Pontianak Utara, diresmikan pada Februari 2024. Sejak beroperasi, rumah sakit ini telah menjadi salah satu fasilitas kesehatan strategis, khususnya bagi kawasan utara Kota Pontianak yang terus berkembang sebagai wilayah permukiman dan aktivitas ekonomi baru. 

“Keberadaan rumah sakit ini turut membantu mengurangi beban rumah sakit lain di pusat kota,” katanya.

Edi menambahkan, Pemkot Pontianak memandang peminjaman lahan ini sebagai investasi sosial jangka panjang. Dengan dukungan lahan yang jelas dan berkelanjutan, Rumkital Rahadi Osman diharapkan dapat terus mengembangkan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas layanan, serta memperluas jenis pelayanan medis yang tersedia.

“Pada akhirnya yang kita kejar adalah kepentingan masyarakat. Selama fasilitas ini memberi manfaat bagi warga, maka pemerintah daerah wajib mendukung. Kita ingin layanan kesehatan di Pontianak semakin merata, mudah diakses, dan berkualitas,” tegasnya.

Ia juga berharap kerja sama ini dapat terus diperkuat dalam bentuk koordinasi teknis dan komunikasi yang baik antara Pemkot Pontianak dan TNI AL. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang diberikan Rumkital Rahadi Osman dapat berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan pembangunan kesehatan Kota Pontianak secara keseluruhan. (prokopim)