Berita

PONTIANAK - Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Pemula bagi kalangan pelajar SMA, khususnya yang sudah memasuki usia pemilih pemula, perlu diberikan agar mereka melek demokrasi. Melalui sosialisasi tersebut, para siswa yang bakal menggunakan hak pilihnya bisa berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2024 mendatang.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai kalangan pelajar atau pemilih pemula perlu dibekali dengan pendidikan politik karena mereka adalah calon-calon pemilih yang akan memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024 mendatang. Selain itu, para generasi penerus bangsa ini juga merupakan calon-calon pemimpin masa depan.

"Oleh sebab itu, pendidikan politik bagi pemilih pemula bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik, demokrasi di kalangan generasi muda atau kaum milenial dalam rangka mewujudkan demokrasi yang baik sehingga partisipasi mereka menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani masing-masing meningkat," ujarnya di hadapan para siswa peserta sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula di SMA Gembala Baik Pontianak yang digelar Badan Kesbangpol Kota Pontianak, Sabtu (10/12/2022).

Pendidikan politik, lanjut Edi, memiliki peran penting sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih pemula menjadi lebih tertarik pada politik. 

"Dengan sosialisasi ini diharapkan bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada siswa-siswa sehingga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu hoaks dalam menentukan pilihannya sesuai hati nurani," ungkapnya.

Ia mengimbau para pemilih pemula bisa memperoleh pendidikan politik yang benar, sehingga mereka mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang calon pilihannya baik di Pilkada maupun Pilpres. 

"Kegiatan ini juga diharapkan mampu meminimalisir golput yang banyak berasal dari pemilih pemula sekaligus untuk merubah pola pikir mereka tentang pentingnya memberikan hak suara di pemilihan umum nantinya," pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Dukung Kemenkeu Mengajar Cerdaskan Kehidupan Bangsa

PONTIANAK - Program Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mengajar yang digagas oleh Kemenkeu RI sudah berjalan untuk ketujuh kalinya. Tahun 2022 ini, Kemenkeu Mengajar di Kota Pontianak digelar di SDN 34 Pontianak Kota. Kemenkeu Mengajar merupakan sebuah program kegiatan mengajar selama satu hari di sekolah-sekolah oleh para relawan dari Kemenkeu. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalbar Edward Nainggolan menjelaskan, Program Kemenkeu Mengajar ini bertujuan untuk mengenalkan peranan Kemenkeu di kalangan anak-anak pelajar. Program ini sejalan dengan visi misi Kemenkeu yakni menjadi penggerak yang membantu meningkatkan institutional ownership dan citra Kemenkeu yang dekat dengan masyarakat. Pengajar adalah pegawai Kemenkeu yang menjadi relawan untuk mengajar siswa di sekolah. Materi yang diberikan antara lain peran Kemenkeu dalam upaya menjaga ekonomi negeri, serta memperkenalkan profesi yang ada di Kemenkeu. 

"Kita berharap dengan Kemenkeu Mengajar ini bisa mengedukasi anak-anak sejak dini terkait isu perekonomian Indonesia khususnya dengan bahasa yang mudah dipahami, sekaligus memberikan motivasi untuk mereka berkontribusi kepada negeri," ujarnya usai meluncurkan Program Kemenkeu Mengajar di SDN 34 Pontianak Kota, Senin (28/11/2022).

Ia menambahkan, kegiatan ini mengusung semangat kesukarelaan tanpa memungut biaya apapun pada sekolah. Selain itu, pegawai Kemenkeu yang menjadi relawan tidak akan mendapatkan pembayaran, baik honor maupun SPD. Biaya yang ditimbulkan atas terselenggaranya kegiatan ini tidak dibebankan pada APBN. 

"Perlu kita yakini bahwa masa depan Indonesia yang lebih baik adalah imbalan yang pantas dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dilakukan saat ini lewat Kemenkeu Mengajar," ungkapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi dan mendukung program Kemenkeu Mengajar ini sebagai bentuk edukasi kepada para siswa untuk mengenal peran Kemenkeu dalam menjaga perekonomian negara lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi misi Kota Pontianak dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas.

"Harapannya, siswa bisa lebih memahami peran Kemenkeu dalam perekonomian negara serta menambah wawasan mereka di bidang fiskal," harapnya.

Meski Program Kemenkeu Mengajar hanya digelar sehari, namun Edi berharap para siswa mengenal berbagai hal berkaitan dengan kinerja Kemenkeu dan keuangan negara. Hal ini penting untuk disampaikan kepada siswa dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa terhadap keuangan negara maupun upaya Kemenkeu menjaga ekonomi negara tetap stabil.

"Para siswa juga didorong dan dimotivasi untuk berkontribusi kepada negara," pungkasnya. (prokopim)

Program MBKM Berikan Keleluasaan Mahasiswa Kembangkan Kompetensi

PONTIANAK - Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak menjadi satu di antara perguruan tinggi di Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Kampus Merdeka Fair (KMF) 2022. Ada enam kota tuan rumah KMF, yakni Pontianak, Padang, Yogyakarta, Jakarta, Malang dan Bali. KMF merupakan bentuk dukungan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi dan mendukung kegiatan KMF ini sebagai wadah pertukaran wawasan, pengetahuan dan praktik dalam penyelenggaran Program MBKM. Untan yang ditunjuk sebagai satu diantara tuan rumah penyelenggara KMF se-Indonesia dinilai memiliki potensi untuk pengembangan program MBKM.

"Tujuan kegiatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa dan dosen untuk bisa mengembangkan minat dari mahasiswa tersebut sehingga tidak hanya terpaku pada satu jurusan saja," ujarnya usai menghadiri pembukaan KMF 2022 yang digelar mulai 26-27 Oktober 2022 di Auditorium Untan, Rabu (26/10/2022).

Menurutnya, Program MKBM menjadi solusi bagi perguruan tinggi yang dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Mahasiswa dituntut memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan zaman. 

"Jadi memang dibutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang multi talenta untuk mengembangkan minatnya dan bisa mengembangkan kualitas kompetensinya," kata Edi.

Dirinya berharap program kampus merdeka ini memberikan keleluasaan bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensinya sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Lulusan mahasiswa Untan diharapkan tidak hanya mampu berperan di dunia industri dan dunia kerja,tetapi juga siap menghadapi masa depan yang berubah dengan cepat.

"Setelah lulus dari kampus ini mereka diharapkan bisa langsung bekerja atau mengimplementasikan apa yang diperolehnya dari program MBKM," ungkapnya.

Rektor Untan, Garuda Wiko menjelaskan, perguruan tinggi dituntut memiliki paradigma baru, mindset baru, cara kerja yang baru yang kompatibel dengan kebutuhan sumber daya manusia masa depan yang memiliki ketangguhan membaca job description. Representasi pendidikan tinggi yang dituangkan dalam kebijakan MBKM yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dinilai sebagai langkah yang sangat strategis dalam upaya mempersiapkan lulusan perguruan tinggi. 

"Yang diharapkan dapat mengambil pengembangan potensi mahasiswa menjadi insan intelektual paripurna yang bertakwa, berkarakter Pancasila dan adaptif terhadap perubahan," jelasnya.

Ia memaparkan, kebijakan MBKM adalah katalisator untuk mempercepat adaptasi perguruan tinggi agar melahirkan lulusan yang inovatif dan kolaboratif melalui penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa untuk menentukan cara belajar dan apa yang akan dipelajari sesuai dengan passionnya. Berkaitan dengan hal itu, kata Garuda, Untan terus berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan MBKM. 

"Sampai dengan saat ini mahasiswa dan dosen yang mengikuti MBKM, baik dalam bentuk flagship maupun mandiri telah mencapai 16.248 mahasiswa dan 496 dosen," tukasnya. (prokopim)

Akses Pendidikan Milik Setiap Anak, Pemkot Targetkan Seluruh Sekolah Ditetapkan Inklusi

PONTIANAK - Setiap anak di Kota Pontianak memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, tidak terkecuali dengan penyandang disabilitas. Hal itu terbukti dengan ditetapkannya 42 sekolah inklusi, mulai dari SD dan SMP Negeri, yang diikuti 128 Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) di Kota Pontianak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti menerangkan, meski beberapa sekolah belum terdaftar sebagai sekolah inklusi, namun pihaknya tengah berupaya agar semua sekolah dapat ditetapkan menjadi sekolah inklusi.

“Sedangkan dari 121 SD dan SMP Negeri se-Kota Pontianak yang belum inklusi, terdapat 237 peserta didik yang dilaporkan terduga penyandang disabilitas,” paparnya saat memberikan sambutan mewakili Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono pada kegiatan Bimbingan Teknis Lanjutan Sekolah Inklusi Tahun 2022, di Hotel Borneo, Selasa (25/10/2022).

Sri menuturkan, ketetapan sekolah inklusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Dia menyebut, pihaknya merintis pendidikan inklusi di Kota Pontianak sejak tahun 2020. 

“Bagi sekolah yang sudah menerima peserta didik penyandang disabilitas, wajib menjalankan prinsip sekolah inklusif secara mandiri di sekolah masing-masing, meski bukan sekolah inklusi,” ujarnya.

Meski pada prosesnya masih terdapat kendala, seperti minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah dan kompetensi guru reguler yang mampu melayani PDPD, dirinya berharap, pemerintah pusat dapat menerbitkan aturan kebijakan yang konkret bagi karir Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang melayani PDPD. Dia kemudian mengajak setiap instansi terkait, OPD dan orang tua yang menangani pelatihan, rekrutmen dan formasi guru maupun kepala sekolah pada pendidikan inklusi.

“Saya harap tidak hanya menyiapkan tidak hanya satu GPK, paling tidak satu GPK bisa mengajarkan kepada guru yang lain bagaimana cara menghadapi peserta didik disabilitas,” imbuhnya.

Sri lalu menyampaikan apresiasinya kepada GPK yang sudah berdedikasi dan berlapang dada memberikan tenaga, waktu dan pikiran bagi kemajuan pendidikan. Tanpa GPK, hak yang sama dalam menerima pendidikan di Kota Pontianak akan timpang.

“Bapak dan ibu harusnya bangga, karena saya paham, mendidik siswa disabilitas itu sulit. Kalau saya juga belum tentu bisa,” tutupnya.

Kepala UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) Kota Pontianak, Ismi Ardhini, menjelaskan, agenda Bimtek Sekolah Inklusi bertujuan memberikan pemahaman serta meningkatkan kapasitas GPK di sekolah inklusi dalam menangani PDPD dan diikuti seluruh guru TK, Paud, SD dan SMP Negeri serta swasta yang ditunjuk sebagai GPK hingga terapis di UPT LDAC yang berjumlah 100 orang.

“Kami atas nama penyelenggara mengungkapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung bimtek ini,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Namun, anak berkebutuhan khusus tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar.

Sistem pembelajaran, pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin.

Dengan bersekolah di sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan berbagai manfaat seperti, hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas, berbagai fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri, terlepas dari keterbatasannya, dorongan untuk lebih percaya diri hingga kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman sebaya.

Di sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus akan dididik bersama anak lainnya yang tidak memiliki keterbatasan serupa. Di kelas tersebut, para siswa bisa terlatih dan terdidik untuk dapat menghargai, menghormati, dan menerima satu sama lain dengan penuh empat. (kominfo)