Berita

40 Ribu Siswa di Pontianak Sudah Nikmati Program MBG

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot)  Pontianak menggelar l inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di berbagai lokasi wilayah Kota Pontianak. Inspeksi ini merupakan tindak lanjut atas instruksi dari pemerintah pusat untuk memastikan seluruh pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menerangkan, sidak ini melibatkan sejumlah unsur dari Pemkot Pontianak seperti Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga lainnya.

“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kota Pontianak telah memenuhi standar gizi dan kelayakan yang telah ditetapkan oleh BGN,” ujarnya saat diwawancarai usai sidak, Senin (28/7/2025).

Saat ini terdapat 26 dapur MBG yang disiapkan untuk pelaksanaan program. Dari jumlah tersebut, 14 dapur telah dinyatakan siap dan beroperasi. Sisanya sedang dalam proses finalisasi, termasuk pelatihan personel dan kelengkapan fasilitas.

“Setiap dapur memiliki kapasitas pelayanan hingga 3.500 siswa per hari. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, sebanyak 40 ribu siswa dari 139 sekolah di Pontianak sudah menikmati layanan makan bergizi gratis ini,” sebutnya.

Menurutnya, program ini sangat berdampak positif bagi anak-anak. Selain mencukupi asupan gizi, dengan adanya program ini maka jadwal makan anak-anak lebih teratur.

“Kita tahu, sebelumnya banyak siswa yang pola makannya tidak menentu,” tutur Bahasan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkot Pontianak akan memberikan rekomendasi terhadap dapur-dapur MBG yang telah memenuhi syarat. Sementara bagi yang belum sesuai, akan diberikan pembinaan dan perbaikan agar dapat segera memenuhi ketentuan.

“Dengan fasilitas dan standar yang baik, kita yakin risiko seperti keracunan atau makanan basi bisa ditekan seminimal mungkin. Pemerintah Kota akan terus aktif mengawal program ini agar berjalan lancar dan aman,” tutupnya.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas belajar siswa di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan panduan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan menggelar pertemuan dengan sejumlah pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna mencari solusi atas keluhan masyarakat terkait antrean panjang kendaraan, terutama truk dan kendaraan berat, di beberapa titik SPBU di wilayah Pontianak.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Y Trisna Ibrahim, menjelaskan, keluhan masyarakat tersebut kerap disampaikan melalui media sosial maupun aplikasi layanan pengaduan publik seperti e-Lapor. Mayoritas warga mengeluhkan antrean kendaraan roda empat hingga kendaraan berat yang menumpuk di sekitar SPBU, sehingga mengganggu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Bahkan, beberapa kasus disebut berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat manuver tiba-tiba dari kendaraan yang hendak masuk antrean.Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pontianak, Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas serta pemilik SPBU di Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Senin (28/7/2025).

“Ini sudah menjadi fenomena yang cukup mencolok di Kota Pontianak, terutama di titik-titik SPBU yang sering viral di media sosial karena antrean panjang,” ujar Trisna usai mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Sekda Kota Pontianak.

Trisna menambahkan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Forum Lalu Lintas yang sebelumnya telah melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk asosiasi pengusaha truk, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Organda, TNI, Polri, hingga perwakilan dari Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas).

“Dari sisi para sopir dan pengusaha, mereka menyampaikan berbagai alasan, salah satunya mengejar target waktu dan distribusi. Ini kami rekam sebagai masukan penting,” tambahnya.

Dalam diskusi dengan para pemilik SPBU, diketahui bahwa sebagian SPBU telah menerapkan sistem pendaftaran online bagi kendaraan yang ingin mengisi BBM bersubsidi. Melalui sistem ini, pemilik kendaraan mendaftar sehari sebelumnya (H-1) dan menerima barcode dengan kuota yang telah ditentukan, antara 60 hingga maksimal 200 kendaraan per hari.

Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai jadwal. Banyak sopir yang datang di luar waktu yang ditentukan karena khawatir kehabisan kuota, sehingga menyebabkan penumpukan antrean.

Padahal, menurut Pertamina dan BPH Migas, pasokan BBM bersubsidi di Kalimantan Barat masih dalam kondisi aman. Kuota sebesar 13 ribu kiloliter diklaim cukup untuk kebutuhan lima hari ke depan, dengan rata-rata distribusi SPBU sekitar 6,8 hingga 16 kiloliter per hari.

“Artinya, kalau kendaraan sudah terdaftar secara resmi melalui sistem barcode, mereka pasti mendapat jatah. Tinggal sabar menunggu antreannya saja,” jelas Trisna.

Sebagai langkah awal, Sekretaris Daerah Kota Pontianak telah memimpin rapat untuk menampung seluruh aspirasi dan kendala di lapangan. Pemerintah kota juga tengah menyiapkan draf usulan peraturan kepala daerah sebagai payung hukum pengaturan pengisian BBM untuk kendaraan berat.

Sembari menunggu regulasi tersebut rampung, Pemkot akan menerbitkan surat edaran Wali Kota yang mengatur jam operasional pengisian BBM bagi kendaraan besar. Salah satu contoh yang dinilai efektif adalah penerapan di SPBU OSO, yang mengatur pengisian truk berat hanya pada pukul 21.00 hingga 24.00, bahkan hingga pagi hari.

“Kami akan kaji kembali penerapan pola seperti ini. Ke depan, bukan tidak mungkin kami mengundang lagi pengusaha transportasi dan pemilik kendaraan untuk berdiskusi mencari solusi yang adil bagi semua pihak,” katanya.

Trisna menegaskan, pengaturan ini bukan untuk melarang kendaraan berat mengisi BBM bersubsidi, namun lebih kepada upaya menjaga hak-hak pengguna jalan lain agar tetap aman dan nyaman. 

“Kita ingin win-win solution, pengusaha tetap bisa beroperasi, masyarakat pengguna jalan juga tidak terganggu,” pungkasnya. (prokopim)

Sambut Rencana Penerbangan Internasional di Pontianak

PONTIANAK - Rencana dibukanya kembali penerbangan internasional rute Pontianak - Kuching dan Pontianak - Kuala Lumpur pada September mendatang, mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Rencananya rute tersebut akan dibuka mulai 12 September 2025 mendatang.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai, keberadaan jalur udara langsung dari Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian kota.

“Kami dari Pemerintah Kota Pontianak tentu menyambut baik inisiatif ini. Konektivitas udara antarnegara sangat penting, apalagi Pontianak memiliki posisi strategis sebagai ibukota Provinsi Kalbar,” ujarnya usai menghadiri Sarawak Travel Fair 2025 di Ayani Megamal, Sabtu (26/7/2025).

Bahasan juga menekankan bahwa dengan terbukanya kembali akses udara internasional, geliat ekonomi lokal akan ikut tumbuh, terutama sektor UMKM, perdagangan, serta pariwisata.

“Banyak pelaku usaha kecil kita yang bisa mendapatkan manfaat dari mobilitas warga antarnegara. Termasuk jasa transportasi, kuliner, dan perhotelan,” imbuhnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, konsulat Malaysia, dan maskapai penerbangan dapat terus diperkuat demi kelancaran dan keberlanjutan rute tersebut. 

“Semoga ini menjadi awal dari semakin eratnya hubungan kita, bukan hanya antarwilayah, tapi juga antarbangsa,” pungkas Bahasan. (prokopim)

Wawako Resmikan Gedung Leopold Mandic Universitas Widya Dharma

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, meresmikan Gedung Leopold Mandic di lingkungan Universitas Widya Dharma Pontianak, Sabtu (26/7/2025). Peresmian gedung baru tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan tinggi di kota Pontianak. Pemerintah Kota (Pemkot) berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

“Saya ucapkan selamat atas diresmikannya Gedung Leopold Mandic. Semoga Universitas Widya Dharma semakin berjaya dan menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan tinggi di Pontianak, Kalimantan Barat, bahkan Indonesia,” ujarnya.

Bahasan menyebut bahwa kehadiran gedung baru bukan sekadar pembangunan fisik semata, tetapi merupakan manifestasi dari komitmen Universitas Widya Dharma dalam menciptakan ruang belajar yang lebih representatif, nyaman dan inspiratif bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika.

“Gedung ini bukan hanya bangunan, tetapi simbol dari semangat dan tekad Universitas Widya Dharma untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Saya harap gedung ini menjadi tempat lahirnya ide-ide besar, inovasi, serta diskusi-diskusi ilmiah yang memperkaya dunia akademik dan mendorong kemajuan bangsa,” harapnya.

Gedung Leopold Mandic diharapkan dapat mendukung proses perkuliahan, kegiatan penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang semuanya menjadi bagian integral dari peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu dan karakter. 

“Kampus tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga tempat pembentukan nilai-nilai integritas, etika dan tanggung jawab sosial,” imbuh Bahasan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat menentukan masa depan daerah maupun bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pontianak akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk perguruan tinggi, untuk bersama-sama mendorong peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

“Kami di Pemerintah Kota Pontianak selalu membuka ruang kolaborasi, baik dalam pengembangan kurikulum, riset kolaboratif, hingga hal-hal lainnya berkaitan dengan kemajuan dunia pendidikan. Kami yakin, kemajuan sebuah kota tidak lepas dari kualitas pendidikan masyarakatnya,” pungkasnya. (prokopim)