,
menampilkan: hasil
Wako Tegaskan Tidak Ada Kecamatan yang Dianaktirikan
Jawaban Wali Kota atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait Pertanggungjawaban APBD 2024
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak.
Dalam jawabannya, Edi menyampaikan apresiasi atas saran, kritik dan masukan yang disampaikan oleh seluruh fraksi. Ia menilai berbagai pandangan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan motivasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Pertanyaan dan dorongan dari fraksi-fraksi menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, terutama terkait optimalisasi aset, peningkatan pendapatan, penyerapan anggaran, serta program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya usai menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (25/6/2025).
Terkait pemerataan pembangunan, Wali Kota menegaskan bahwa tidak ada istilah anak tiri dalam pembangunan di Pontianak. Ia menyebut alokasi anggaran untuk wilayah Pontianak Utara pada tahun 2025 mencapai sekitar 29 persen dari total Belanja Daerah atau sebesar Rp52,2 miliar.
“Pontianak Utara wilayahnya memang luas dan sebagian besar merupakan kawasan pertanian serta lahan konservasi. Tapi kita tetap prioritaskan, apalagi dampaknya juga luas, termasuk untuk lalu lintas dari wilayah timur ke utara,” jelasnya.
Ia juga menyebut sejumlah proyek strategis yang akan dilanjutkan, seperti pembangunan dan penataan jalan nasional di kawasan Jalan Gusti Mahmud - Khatulistiwa, serta pengembangan jalan outer ring road Kebangkitan Nasional hingga ke Terminal Batu Layang. Pemerintah Kota juga sedang mengupayakan pengalihan kepemilikan aset seperti Tanah Tugu Khatulistiwa dari TNI AD agar bisa dimanfaatkan lebih optimal.
Selain itu, Pemkot Pontianak juga akan membangun sekolah baru sesuai dengan kebutuhan, baik tingkat SD maupun SMP.
“Kita sudah punya master plan dan akan ajukan juga ke provinsi untuk sekolah tingkat SMA. Di wilayah utara juga sedang kita siapkan pembangunan Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Mengenai layanan kesehatan, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh warga Kota Pontianak kini telah terlayani melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Warga cukup membawa KTP Kota Pontianak untuk mengakses layanan kesehatan.
“Bahkan jika ada yang sebelumnya peserta mandiri dan menunggak, kini tetap bisa langsung aktif tanpa harus menunggu 14 hari seperti dulu. Ini bentuk komitmen kita dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata,” pungkasnya. (prokopim)
Pemkot Terus Evaluasi Pelayanan RSUD SSMA
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak. Ia menyebut, meskipun ribuan pasien telah dilayani, namun pasti masih ada keluhan dari masyarakat yang merasa tidak puas.
“Pelayanan rumah sakit itu kompleks, mulai dari sarana-prasarana hingga sumber daya manusianya,” ujarnya, Selasa (24/6/2025).
Edi mengungkapkan, hampir 50 persen pasien yang datang ke RSUD SSMA berasal dari luar daerah, khususnya Kabupaten Kubu Raya. Hal ini menyebabkan beban pelayanan meningkat dan menimbulkan berbagai kendala, mulai dari keterbatasan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, hingga jumlah tempat tidur yang terbatas.
Ia menegaskan, Pemkot terus memantau dan mengevaluasi kondisi tersebut, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal. Evaluasi dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Inspektorat Kota Pontianak, Badan Pengawas Rumah Sakit yang diketuai Sekretaris Daerah, serta melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kita juga menghadapi tantangan dalam proses klaim BPJS yang kadang terlambat, tapi itu teknis dan bisa diselesaikan,” jelasnya.
Terkait usulan anggota DPRD Kota Pontianak mengenai perombakan manajemen rumah sakit, Edi menyatakan dirinya tidak keberatan selama tujuannya untuk perbaikan pelayanan.
“Saya setuju saja selama niatnya untuk kebaikan. Masukan dari Dewan adalah bagian dari mekanisme pemerintahan yang memang bertujuan memperbaiki pelayanan publik,” ucapnya. (prokopim)
Pontianak Jadi Rujukan Kerukunan Umat Beragama
FKUB Padang Studi Toleransi ke Pontianak
PONTIANAK - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang melakukan kunjungan silaturahmi ke Kota Pontianak. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir diterima Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (24/6/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari dan menggali praktik-praktik terbaik dalam menjaga dan membina kerukunan antarumat beragama di Kota Pontianak. Hal ini seiring dengan posisi Kota Pontianak yang masuk peringkat sembilan nasional Indeks Kota Toleran (IKT) di luar pulau Jawa.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyambut baik kedatangan rombongan dan menjelaskan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
"Langkah utama kami adalah membangun komunikasi yang intensif dengan seluruh elemen masyarakat. Kota Pontianak memiliki keberagaman suku dan agama yang tinggi,” ungkapnya.
Selain komunikasi, Pemkot juga aktif membangun ruang-ruang interaksi sosial melalui berbagai kegiatan budaya. Edi mencontohkan kegiatan budaya seperti Cap Go Meh, Festival Budaya Melayu, Gawai Dayak dan lainnnya, sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman dan wadah mempererat silaturahmi antarwarga.
“Pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang publik juga menjadi perhatian serius pemerintah sebagai tempat masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi secara sehat dan harmonis,” tuturnya.
Edi berharap melalui kunjungan ini, diharapkan hubungan antar daerah semakin erat dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat nilai-nilai toleransi serta kehidupan bermasyarakat yang damai dan inklusif.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengungkapkan, kunjungan ini telah direncanakan sebelumnya dan menjadi ajang yang sangat berarti dalam memperkuat persaudaraan dan semangat toleransi antar umat beragama di dua kota ini.
"Alhamdulillah, kami bisa hadir di Kota Pontianak dan disambut langsung oleh Pak Wali Kota Edi Rusdi Kamtono, Ketua FKUB Kota Pontianak, serta seluruh jajaran pemerintah daerah. Ini menjadi kehormatan bagi kami," imbuhnya.
Selain itu, kunjungan ini juga memperkuat sinergi antar lembaga FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama, sekaligus sebagai bagian dari studi banding penguatan program moderasi beragama.
Ia menekankan pentingnya menjaga suasana damai dan harmonis di tengah kemajemukan masyarakat.
“Kita harus terus memperkuat silaturahmi dan kerja sama lintas daerah demi Indonesia yang lebih damai dan bersatu,” terangnya. (prokopim)
KADIN Pontianak dan Dekranasda Jajaki Kolaborasi untuk Perkuat UMKM Lokal
PONTIANAK - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Pontianak melakukan kunjungan kerja ke UMKM Center milik Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak yang terletak di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Selasa (24/6/2025). Kunjungan ini menjadi ajang diskusi dan bertukar gagasan sebelum dijajaki kerja sama konkret dalam penguatan sektor UMKM kreatif lokal.
Ketua Dekranasda Kota Pontianak,Yanieta Arbiastutie, menyambut langsung rombongan dan menilai kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan UMKM di tengah dinamika pasar dan perubahan teknologi.
“Kami melihat masih ada tantangan besar di sisi pemasaran, pembiayaan, dan penguatan daya saing produk. KADIN memiliki jejaring dan kapasitas pendampingan industri yang bisa menjembatani pelaku UMKM untuk naik kelas,” ungkapnya.
Pertemuan ini juga membahas potensi pengembangan produk kerajinan lokal yang memiliki nilai budaya dan keunggulan desain. Kedua belah pihak sepakat untuk menyusun peta jalan kerja sama.
“Kita ingin UMKM tidak hanya jadi pelengkap ekonomi, tapi menjadi tulang punggung. Untuk itu, sinergi antara Dekranasda dan KADIN harus punya arah yang terukur dan berdampak langsung ke pelaku usaha,” tambah Yanieta.
Ketua KADIN Kota Pontianak, Muhammad Naufal, menyampaikan komitmen pihaknya untuk tidak hanya melakukan pendampingan, tetapi juga membuka akses pasar dan kemitraan industri bagi UMKM binaan Dekranasda.
“KADIN siap menghubungkan UMKM Pontianak dengan rantai pasok yang lebih besar. Kunjungan ini awal dari agenda jangka panjang untuk memperkuat ekonomi lokal yang berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya business matching antara pelaku UMKM dan pelaku industri, termasuk keterlibatan pelaku usaha besar yang tergabung dalam KADIN untuk memberi peluang kemitraan yang saling menguntungkan.
“Kami akan mendorong anggota KADIN yang bergerak di sektor distribusi, perhotelan, dan ritel untuk mengutamakan produk UMKM lokal dalam rantai suplai mereka. Jadi, kerja sama ini tidak berhenti di diskusi, tapi dilanjutkan dengan langkah konkret yang berdampak ekonomi,” pungkasnya. (kominfo)