Berita

Kondisi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Kalbar Memprihatinkan

PONTIANAK - Yusuf Panyungan, Lurah Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI atas komitmen dan jasanya dalam rangka mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Penghargaan diserahkan Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Brigjen Pol Sumirat Dwiyanto pada sosialisasi narkoba dalam rangka peringatan pasca Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2024 di Rumah Budaya Kampung Caping, Jumat (19/7/2024).

Sumirat menyebut, Lurah Bansir Laut yang menerima penghargaan tersebut karena komitmennya di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Menurutnya, tidak banyak tokoh yang mendapatkan prestasi atau penghargaan itu di Provinsi Kalbar. Ada empat tokoh yang menerima penghargaan serupa di Provinsi Kalbar, yakni 1 orang dari Pontianak, 1 orang dari Putussibau, 1 orang dari Bengkayang dan 1 orang dari Sintang.

“Sudah ada tokoh seperti Lurah Bansir Laut yang telah berbuat untuk masyarakat Kota Pontianak khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Tidak banyak yang mendapat prestasi seperti ini,” sebutnya.

Sumirat menuturkan, Kelurahan Bansir Laut telah melakukan langkah luar biasa terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga mendapat pujian dari Kepala BNN RI. Terlebih, kondisi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kalbar cukup memprihatinkan. Dari data hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Universitas Indonesia dan universitas yang ada di masing-masing provinsi, tercatat ada 16.755 orang pecandu yang ada di Provinsi Kalbar.

“Bahkan kemarin saya sempat bertemu di salah satu pusat rehabilitasi swasta yang ada di Pontianak, pecandu termuda yang direhab berusia 10 tahun. Ini tentu sangat memprihatinkan kita semua,” imbuhnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan, benteng pertama pencegahan narkoba ada pada masyarakat. Ia tidak hentinya mengimbau warga Kota Pontianak agar segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila terdapat seseorang teridentifikasi pemakai zat terlarang maupun yang mengedarkan narkoba. 

“Pemberantasan narkoba ini tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah, tetapi memerlukan peran aktif masyarakat untuk mengingatkan anggota keluarganya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba,” tuturnya.

Kepada para RT, RW, lurah dan camat, Ani Sofian mengingatkan untuk terus berkoordinasi dengan BNN, baik tingkat kota maupun provinsi dalam menangani permasalahan narkoba di wilayah masing-masing. Ia mengapresiasi kinerja seluruh aparat hukum yang telah berjibaku memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak dan Kalbar khususnya.

“Kalau kita semuanya kompak, saya kira pemberantasan narkoba ini bisa kita atasi. Antara pemerintah kolaborasi dengan BNN,” kata Ani Sofian.

Selain upaya penindakan, upaya pencegahan juga tidak kalah penting. Pola hidup sehat harus menjadi gaya hidup bagi warga Kota Pontianak, sehingga hanya terfokus pada hal-hal positif saja.

“Dengan demikian kita tidak sempat memikirkan hal negatif, dilawan dengan kegiatan positif agar menjadi budaya dan pola hidup kita,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Kota Pontianak terpilih sebagai best practice pelaksanaan SPIP Terintegrasi di Kalimantan Barat tahun 2024. Hal itu diungkapkan Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian saat membuka Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Hotel Ibis, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, skor SPIP di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengalami peningkatan pada Maturitas SPIP, Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.

“Saya minta kepada semua ASN Pemkot Pontianak yang saya banggakan, yang terlibat dalam penilaian SPIP ini dapat bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Fungsi pengawasan pun harus lebih ditekan pula. Ani Sofian bilang, ada tiga lapisan dunia pengawasan. Pertama ada pada kepala perangkat daerah yang dibebankan tanggung jawab. Kedua perencanaan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak dan lapis ketiga adalah Inspektorat Kota Pontianak.

“Semoga mendapatkan hasil kinerja terbaik, pekerjaan selesai tepat waktu dan berdampak bagi pembangunan Kota Pontianak,” harapnya.

Pj Wali Kota Ani Sofian menekankan pentingnya perangkat daerah untuk benar-benar memanfaatkan SPIP sebagai alat pengendalian agar perencanaan yang disusun lebih berkualitas, terarah dan tujuan sesuai harapan. Perencanaan yang berkualitas adalah perencanaan yang mampu mencapai tujuan yang diharapkan. 

“Oleh karena itu ketika perencanaan disusun, kita sudah harus mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan manajemen sebuah organisasi dibutuhkan sebuah pengendalian. Apalagi mengatur organisasi di lingkup pemerintah daerah, seperti halnya Pemkot Pontianak. Untuk itu, Ani Sofian berbagi tips dalam mengelola organisasi dengan baik. 

“Rencanakan, kerjakan dan lihat hasilnya. Apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka rencanakan ulang kerjakan lagi dan lihat bagaimana hasilnya, begitulah dimaksud pengendalian,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Gerakan Pangan Murah (GPM) terus rutin digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak yang dilaksanakan di UPT Agribisnis, Jalan Budi Utomo, Kamis (18/7/2024).

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian membuka secara simbolis kegiatan GPM. Ia menyebut, GPM ditujukan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

“Untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan dalam upaya pengendalian inflasi daerah,” katanya usai membuka GPM.

Di GPM ini, masyarakat dapat berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga di bawah harga pasar. Ani Sofian menilai, agenda serupa efektif untuk menekan laju inflasi.

“Berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Pontianak dalam pengendalian inflasi selama ini telah berjalan dengan baik, di mana saat ini Pontianak berada di urutan ke-9 kota dengan inflasi terendah seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dia menyebut, komoditas pangan di Indonesia umumnya diproduksi di wilayah tertentu dan bersifat musiman. Pola panen yang berbeda menyebabkan variasi pasokan dan harga pangan antar waktu serta wilayah. Kondisi tersebut, lanjutnya, seringkali menimbulkan fluktuasi pasokan dan berakibat ketidakpastian harga pangan.

“Pada saat inflasi terjadi, kenaikan harga pangan akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga mengurangi keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan,” imbuh Pj Wali Kota.

Muchammad Yamin, Plt Kepala DPPP Kota Pontianak menjelaskan, selain menekan laju inflasi, kegiatan GPM dilaksanakan sebagai momentum ulang tahun ke-3 Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan melibatkan PT Bulog, BUMN Pangan serta instansi swasta.

“GPM ini agenda nasional untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kita selalu menciptakan inovasi upaya menekan inflasi,” terangnya.

Adapun komoditas yang dijual adalah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, ikan, ayam dan komoditas dari UMKM. Kegiatan GPM ini digelar dalam kurun waktu satu hari ini saja.

“Mudah-mudahan dengan begini juga mengangkat UMKM supaya bisa naik kelas dan semakin dikenal masyarakat sekitar dan mendapat pasar lebih baik,” pungkas Yamin. (kominfo/prokopim)

Jawaban Pj Wako atas PU Fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda RPJPD 2025-2045

PONTIANAK - Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2025-2045, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tetap memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan Kota Pontianak dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) serta pemerintah pusat.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan, indikator sasaran visi disusun dengan supervisi dari Pemprov Kalbar untuk memastikan keselarasan tolok ukur dan target capaian tingkat kota dengan tingkat provinsi serta mengacu pada target capaian nasional.

“Sedangkan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator utama Kota Pontianak diformulasikan dengan mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dengan  tetap mempertimbangkan batasan kewenangan dan peran yang dimiliki pemerintah daerah,” ujarnya usai menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda RPJPD Kota Pontianak 2025-2045 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (17/7/2024).

Kemudian, lanjut Ani Sofian, RPJPD Kota Pontianak 2025-2045 juga telah mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis tingkat kota, regional, nasional maupun global. Ia memaparkan langkah dalam menangani permasalahan banjir atau genangan dan transportasi publik, yakni mewujudkan manajemen wilayah perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui penyediaan infrastruktur hijau.

“Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti penyediaan drainase dengan kapasitas yang memadai, peningkatan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan, transportasi umum yang terintegrasi dan konektivitas wilayah sekaligus mengurangi kemacetan,” sebutnya.

Dia juga menyebut beberapa isu seperti perubahan iklim dan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, urbanisasi dan pemgembangan wilayah, tata kelola pemerintahan, ketahanan pangan dan energi serta terkait perlindungan dan perkembangan sosial budaya masyarakat.

“Keseluruhannya telah diidentifikasi pada RPJPD Kota Pontianak tahun 2025-2045 sehingga dapat dicari akar permasalahan dan gambaran solusi pemecahan masalahnya,” ungkap Ani Sofian.

Dalam penyusunan RPJPD Kota Pontianak, terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis Kota Pontianak yang menjadi fokus pihaknya. Di antaranya, adaptasi perubahan iklim, penyediaan drainase dengan kapasitas yang memadai, penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, penegakan peraturan daerah, transportasi umum yang terintegrasi, konektivitas wilayah sekaligus mengurangi kemacetan, penyediaan air bersih layak minum, penyediaan sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai.

“Termasuk sanitasi yang layak dan aman, ekonomi sirkuler, ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW, peningkatan kualitas SDM aparatur dan sebagainya,” pungkasnya. (prokopim)