Berita

PONTIANAK - Inovasi Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi Pengendalian Kegiatan melalui Dashboard Monev (Meriam Karbit) memudahkan analisa dan pengambilan keputusan terkait serapan anggaran dan realisasi pendapatan di Pemerintah Kota Pontianak. Sejak inovasi ini dibangun tahun 2022, data-data yang dibutuhkan tersedia secara real time, dan dapat langsung dianalisa.

Meriam Karbit merupakan terobosan dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Elsa Risfadona. Sebelumnya, pihaknya rutin memonitoring dan mengevaluasi pembangunan dengan datang langsung ke unit kerja. Hal ini makan waktu dan kurang efisien. Akibatnya, ketika data diperlukan, tak bisa langsung tersedia.

"Meriam Karbit mengintegrasikan data keuangan dan pengadaan, sehingga data langsung tersistem, tanpa perlu menambah beban kerja operator di perangkat daerah," terang inovator Meriam Karbit Elsa Risfadona.

Inovasi ini membuat analisa data menjadi lebih cepat dan mudah karena data diubah menjadi grafis menggunakan sistem informasi. Monev kegiatan juga tak tidak perlu dilakukan secara satu per satu ke setiap perangkat daerah, cukup melalui rakor dengan seluruh perangkat daerah setiap triwulan, semester, tahunan. Hal ini menghemat biaya dan jauh lebih efisien.

Kini, data-data penyerapan anggaran dan realisasi pendapatan dapat diketahui secara cepat. Kepala perangkat daerah pun dapat memonitor kemajuan kegiatan dan realisasi anggaran menggunakan Dashboard Monev Meriam Karbit.

Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Pontianak tahun 2023, Meriam Karbit juga menjadi inovasi terbaik II kategori perangkat daerah. 

"Dengan inovasi ini, data penyerapan anggaran kegiatan dan realisasi pendapatan daerah yang tersebar pada pada Perangkat Daerah dalam satu dashboard, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien," tutupnya. (Sumber : bappeda_pontianak)

PONTIANAK - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat studi banding perencanaan pembangunan ke Pemerintah Kota Pontianak. Mereka menilai Pontianak terdepan dalam hal tersebut. Apalagi secara statistik, Pontianak unggul dalam Indeks Pembangunan Manusia dan sejumlah indikator lainnya.

Analis Kebijakan Utama Setda Kabupaten Bogor Didi Kurnia mengatakan kedatangan mereka untuk saling tukar pikiran dan belajar pengalaman Pemkot Pontianak dalam perencanaan pembangunan. Apalagi Pontianak menjadi kota terbaik pembangunan daerah di Kalbar. Termasuk dalam penurunan stunting dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

"Kota Pontianak merupakan daerah dengan program pembangunan terbaik di Kalbar. Kedua dalam penanganan stunting. Kalau Bogor (stunting) urutan 15 di Jawa Barat. Karena di sini yang terbaik, kami ingin mendapatkan informasi dalam dua hal itu," katanya dalam pertemuan yang digelar di Aula A Muis Amin, Bappeda Pontianak, Rabu (24/7/2024).

Mereka juga tertarik dengan peningkatan IPM Pontianak yang selalu positif tiap tahunnya. Hingga kini berada di angka 81,63.

Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidig Handanu Widoyono menerangkan pada dasarnya perencanaan pembangunan memiliki jadwal sama. Namun memang ada beberapa hal yang menjadi catatan dan upaya peningkatan kualitas. Misalnya untuk mempermudah usulan, Bappeda Pontianak sudah menginput kamus aspirasi masyarakat, agar usulan masyarakat tidak lepas dari program perangkat daerah dan tidak mengulang apa yang sudah dilakukan dinas.

"Kami memperhatikan pembangunan prioritas dari perangkat daerah, musrenbang dan kebijakan dari kepala daerah," kata Sidig Handanu. 

Dia menjelaskan, proses perencanaan di Pemkot Pontianak tidak ada kendala dari aspek waktu dan tahapan. Kerja sama antara eksekutif dan legislatif berjalan baik. 

"Alhamdulillah di Pontianak angka stunting selalu turun 2-3 persen setiap tahun. Jadi on the track dengan target 14 persen di 2024," tutupnya. ( Sumber : bappeda_pontianak)

Penandatanganan Nota Kesepakatan Penempatan dan Pelindungan PMI

JAKARTA - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyambut baik penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penandatanganan nota kesepakatan itu digelar di Aula BP2MI Jakarta, Rabu (24/7/2024).

"Kita sangat mengapresiasi kerja sama ini dan ini merupakan langkah penting dalam upaya melindungi hak-hak pekerja migran terutama warga Kota Pontianak yang bekerja di luar negeri," ujarnya usai menandatangani nota kesepakatan.

Dia berharap kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi para pekerja migran dan keluarganya, serta berkontribusi pada peningkatan ekonomi Kota Pontianak secara keseluruhan.

"Semoga dengan kerja sama ini, para pekerja migran kita bisa bekerja dengan aman dan nyaman di luar negeri," tuturnya.

Ani Sofian menambahkan, selain memastikan pelindungan PMI, nota kesepakatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga kerja tersebut. Dengan adanya nota kesepakatan ini, maka akan memperkuat koordinasi antara Pemkot Pontianak dan BP2MI dalam menangani berbagai isu terkait pekerja migran, mulai dari proses penempatan hingga perlindungan selama bekerja di luar negeri.

"Dengan adanya kesepakatan ini, kita berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi para pekerja migran asal Pontianak, serta meminimalisir potensi permasalahan yang mungkin timbul," terangnya.

Pj Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot Pontianak berkomitmen untuk mengimplementasikan isi nota kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk meningkatkan kompetensi dan kualitas PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan BP2MI untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran asal Pontianak terlindungi dengan baik, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun saat kembali ke tanah air," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak menjalin kerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala untuk meneliti pengembangan skenario ancaman banjir rob. Riset tersebut merupakan program pendanaan dari Flood Impacts, Carbon Pricing, and Ecosystem Sustainability atau FINCAPES Project.

Sekretaris BAPPEDA Pontianak Syamsul Akbar mengatakan saat ini dampak perubahan iklim terasa di Pontianak. Apalagi kota ini tak jauh dari muara laut. Curah hujan yang meningkat ditambah naiknya permukaan laut, membuat banjir rob terjadi.

Pemkot sendiri telah dan terus menjalankan program terkait melalui perangkat daerah teknis. Namun, Pemkot terbuka untuk kolaborasi multipihak. Apalagi saat ini sedang disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2025-2045.

"Kami harap hasil kajian ini dapat menjadi masukan dalam perencanaan jangka panjang yang tengah kami buat," kata Syamsul Akbar ketika membuka Kick-Off Meeting of Fincapes Project and Reconnaissance Survey in Pontianak City di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (23/7/2024).

Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Prof Alfiansyah Yulianur bilang topografi Pontianak memiliki persamaan dengan Banda Aceh. Terutama dalam mengalirkan air lewat drainase di lahan yang datar. Hal ini menjadi tantangan ketika perubahan iklim.

"Identifikasi permasalahan, kebutuhan data, validasi dan hasil kajian nanti diharapkan dapat maksimal dengan bantuan bersama. Dan mungkin hasilnya nanti dapat kami jadikan contoh," katanya.

Riset tersebut dilaksanakan oleh tim dari Universitas Syiah Kuala yang dipimpin oleh Prof Ella Meilianda. Sebelumnya, mereka memenangkan pendanaan dalam seleksi proposal yang digelar FINCAPES Project Maret 2024 lalu. 

Tim berisikan tenaga ahli berpengalaman dalam riset dan kajian di bidang hidrospasial, klimatologi dan hidroteknik, khususnya untuk ancaman bencana banjir. Pengalaman mereka juga dilengkapi dengan skill penggunaan peralatan survei pengambilan data hidrometri, hidroklimatologi dan juga pemanfaatan pemodelan geospasial (ArcGIS), dan berbagai software hidrodinamika sungai dan pantai seperti SOBEK, GeoHECRAS, Mike 21, Mike Flood, dan HEC-HMS. 

Hasil kajian ini akan melahirkan peta dan hasil kajian ancaman bencana banjir dengan berbagai skenario kala ulang banjir Kota Pontianak. Data-data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai referensi identifikasi permasalahan banjir, penghitungan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat banjir, mitigasi bencana banjir, dan terutama bagi pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam memperhitungkan biaya ganti rugi dan asuransi terhadap bencana klimatologis, khususnya terkait dengan fenomena perubahan iklim. 

Perwakilan FINCAPES University of Waterloo Michael Lynch mengatakan mereka bekerja sama dengan NGO, pemerintah dan masyarakat untuk merespon perubahan iklim. Kota Pontianak dipilih sebagai lokasi riset karena letak geografis dan dampak perubahan iklim yang kian terasa.

"Diharapkan kajian ini dapat memprediksi banjir di masa mendatang," katanya.

Sebagai informasi, FINCAPES Project adalah proyek kajian teknis multi-tahun dan multi-stakeholder yang diketuai oleh the University of Waterloo Canada dan didanai oleh Pemerintah Canada. Di Indonesia, kegiatan mereka akan berlangsung selama enam tahun (2024–2030). FINCAPES Project bekerja sama dengan beberapa dan institusi dan universitas di Indonesia yang telah diseleksi secara kompetitif. (*)