Berita

PONTIANAK – Hartono (19) dan Safrita Aryana Harfah (15) terpilih menjadi Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Pontianak 2024. Keduanya akan mewakili Kota Pontianak di tingkat provinsi.

“Tidak menyangka bisa menang, saya ucapkan terima kasih untuk para juri dan rekan peserta lainnya,” ujar Hartono, usai terpilih menjadi Duta Genre Kota Pontianak kategori putra usai Grand Final Aksi dan Duta Genre di Hotel Borneo, Sabtu (6/7/2024) malam.

Senada, Safitra pun merasa bahagia usai ditetapkan sebagai Duta Genre kategori putri. Baginya, menjadi Duta Genre merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

“Persiapannya banyak sekali, bagaimana kamu mengasah keterampilan tentang substansi Genre, kami harus belajar membuat program kerja yang sesuai dengan masalah yang ada,” sambung Arya, sapaan akrabnya.

Menghadapi seleksi provinsi, keduanya akan fokus dengan menjadi Duta Genre Kota Pontianak sembari mempersiapkan diri dengan seleksi selanjutnya.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian berpesan kepada Duta Genre Kota Pontianak untuk menjadi yang terdepan melakukan kegiatan positif. Selain menjadi teladan melakukan kebaikan, Duta Genre juga harus jadi paling pertama mencegah perilaku negatif para remaja.

Peran keluarga juga tidak kalah penting menciptakan generasi emas. Ia mengajak para orang tua mempersiapkan anak-anak remaja menjadi individu yang bertanggung jawab.

“Selamat untuk Duta Genre Kota Pontianak yang terpilih dan bagi yang belum beruntung jangan menyerah menoreh prestasi,” ungkapnya, usai mengukuhkan Duta Genre Kota Pontianak.

Menurutnya, anak muda Kota Pontianak tidak boleh kalah kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah. Dengan adanya kompetisi Duta Genre dan semisal, memacu anak muda untuk bersaing sehat demi mencari solusi persoalan Kota Pontianak.

Ani Sofian menyampaikan, tantangan masa depan menuntut remaja untuk terencana dalam pendidikan, karir, pernikahan hingga terencana pada siklus kesehatan reproduksi.

“Adanya program Duta Genre ini sangat bermanfaat bagi perkembangan remaja, semoga bisa terus dilaksanakan setiap tahun,” imbuh Pj Wali Kota.

Usia remaja merupakan usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Perubahan mulai terasa, bukan hanya dari segi fisik tetapi juga psikologis. Pemerintah, kata Ani Sofian, lewat BKKBN senantiasa melaksanakan pendampingan remaja.

“Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia dan pihak terlibat, juga BKKBN yang selalu melakukan pendampingan bagi remaja,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

BPH Migas dan DPR RI Bahas Persoalan BBM

PONTIANAK - Sinergitas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dengan DPR RI memberikan kontribusi positif dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengapresiasi pertemuan BPH Migas dan DPR RI yang dihadiri oleh para peserta dari generasi milenial. Ia berharap melalui pertemuan ini, masyarakat mengetahui dan memahami hal-hal berkaitan dengan BBM, terutama yang didistribusikan di Kota Pontianak ini.

“Saya sangat mengapresiasi pertemuan ini digelar, paling tidak nanti masyarakat Kota Pontianak mengetahui persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi BBM terutama yang didistribusikan di Kota Pontianak,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pertemuan yang digelar di Hotel Aston Pontianak, Sabtu (6/7/2024).

Dalam forum tersebut, dia juga menyampaikan kepada pihak BPH Migas dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, bahwa di Kota Pontianak hampir setiap menjelang momen-momen tertentu, terutama hari-hari besar keagamaan, persoalan kelangkaan gas elpiji hingga BBM kerap terjadi.

“Saya berharap melalui pertemuan ini masyarakat bisa mendapatkan pencerahan terkait kebijakan apa yang tepat agar persoalan ini tidak terus menjadi persoalan di Kalbar,” katanya.

Ani Sofian menyebut, kaitan dengan distribusi dan ketersediaan BBM maupun gas elpiji, merupakan bagian dari komponen yang mempengaruhi tingkat inflasi. Namun demikian, lanjut dia, inflasi di Kota Pontianak dari bulan ke bulan bisa terkendali sehingga posisi Kota Pontianak berada di 10 besar kota terendah inflasi secara nasional. Kelancaran distribusi BBM ini berdampak pada tingkat inflasi di Kota Pontianak yang mampu ditekan hinggal level yang terendah.

“Artinya, bahwa angkutan bahan pokok di Kota Pontianak ini sudah cukup lancar. Ini dibuktikan dengan ketersediaan BBM yang ada di Kota Pontianak masih mencukupi,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman memaparkan solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan penyaluran dan distribusi BBM. Solusi pertama, kata dia, adalah membangun Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) baru di wilayah pesisir laut antara Mempawah hingga Bengkayang. Sebab tangki penampung yang ada di TBBM Pertamina Siantan hanya mampu menyuplai pasokan selama dua hari. Dengan adanya TBBM baru tersebut, daya tampung BBM akan meningkat hingga mampu menyuplai pasokan selama sembilan hari. Hal ini bertujuan supaya ke depannya masyarakat pedalaman yang membutuhkan BBM bisa terpenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau.

“Upaya-upaya ini yang ingin kita dorong dalam hal demi kepentingan memenuhi kebutuhan utama masyarakat Kalbar terutama BBM,” tukasnya.

Solusi kedua, sambung Maman, mengubah metode subsidi. Mengubah metode subsidi ini bukan lantas mencabut subsidi yang sudah berjalan selama ini, akan tetapi mengubah metode subsidi, dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup.

“Supaya bisa menjangkau masyarakat semua yang membutuhkan BBM,” imbuhnya.

Sementa itu, Komite BPH Migas Abdul Halim menuturkan, melalui pertemuan ini pihaknya juga akan sharing terhadap perubahan-perubahan peraturan yang berdampak pada masyarakat.

“BPH selalu bersinergi dengan berbagai pihak disebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa bermanfaat kepada masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, peran BPH Migas adalah bagaimana kebijakan itu terimplementasi dengan baik. Ia tak menampik peran masyarakat memberikan kontribusi bagi BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM.

“Banyak hal-hal yang dilakukan khususnya di Kalbar untuk pendistribusian BBM itu justru awal mulanya dari laporan masyarakat,” sebutnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya menekan angka kemiskinan di Kota Pontianak. Tahun ini, angka kemiskinan di Kota Pontianak turun, dari sebelumnya 4,46 persen, menjadi 4,45 persen. Bahkan, angka kemiskinan ekstrem nihil di Kota Pontianak. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan, nihilnya angka kemiskinan ekstrem di Kota Pontianak tidak terlepas dari program-program Pemkot Pontianak dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi serta pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan. Misalnya penyaluran bantuan sosial, bantuan perbaikan rumah tak layak huni, program padat karya, pelatihan keterampilan dan lainnya.

“Kemiskinan ekstrem di Kota Pontianak untuk saat ini nihil, namun  demikian kita tetap berusaha melakukan intervensi supaya penduduk yang masih kategori miskin, tidak menjadi miskin secara ekstrem,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna Ketiga dan Keempat Masa Persidangan III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (5/7/2024).

Dengan capaian angka kemiskinan ekstrem yang nihil ini, Pj Wali Kota Pontianak menegaskan bahwa Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Langkah-langkah strategis akan terus dilakukan guna memastikan bahwa seluruh warga Kota Pontianak dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan.

“Oleh sebab itu, perlu dukungan semua pihak dalam mengentaskan persoalan kemiskinan ini agar apa yang dilakukan Pemkot Pontianak berjalan efektif dan optimal,” tuturnya.

Ani Sofian juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Pontianak. Dengan komitmen dan langkah-langkah konkret yang diambil, pihaknya optimis untuk meraih target penurunan kemiskinan ekstrem demi kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak

“Semoga upaya ini dapat memberikan dampak positif dan membawa perubahan yang signifikan bagi warga Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kota Pontianak. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, Raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari RPJPN.

“Kami bacakan kepada legislatif sebagai dasar nanti bagi mereka yang akan maju menjadi calon wali kota,” ungkapnya, usai Rapat Paripurna 3 dan 4 Masa Persidangan III di Gedung DPRD Kota Pontianak, Kamis (4/7/2024).

Bagi individu yang hendak mencalonkan diri menjadi Wali Kota Pontianak, terang Ani Sofian, perlu mengacu pada RPJPD 2025-2045 dalam merumuskan visi dan misi sebelum menjadi kepala daerah.

“Para calon mengacu RPJPD dalam merumuskan visi dan misi untuk menjadi Wali Kota Pontianak ke depan,” imbuh Ani Sofian.

Bersamaan dengan penyampaian Raperda tersebut, Pj Wali Kota juga mendengarkan pandangan fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pontianak tahun 2023.

“Jadi banyak hal yang harus tingkatkan sesuai dengan pendapat fraksi tadi dan besok kami akan menyampaikan jawaban dari pandangan umum DPRD Kota Pontianak,” jelasnya.

Ani Sofian menerangkan, pandangan fraksi banyak fokus membahas peningkatan pendapatan daerah lewat retribusi daerah. Selain itu juga perbaikan drainase di beberapa titik di Kota Pontianak.

“Dipandang teman-teman DPRD sektor ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih banyak, tentu didukung masyarakat Kota Pontianak agar peningkatan pembangunan bisa dilaksanakan,” sambungnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menerangkan, pihaknya mendorong eksekutif untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Pontianak. Ia menilai, potensi pendapatan perlu dioptimalkan.

“Sudah banyak membahas itu, besok kita mendengar jawaban dari Pj Wali Kota seperti apa, ada beberapa target belum tercapai apakah SDM kurang atau bagaimana akan kita perdalam di pembahasan anggaran,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)