,
menampilkan: hasil
Wali Kota Dukung LSF Kembangkan Kampung Sensor Mandiri
Proteksi dan Literasi Masyarakat dari Dampak Negatif Film
PONTIANAK - Lembaga Sensor Film (LSF) berencana membentuk Kampung Sensor Mandiri di Kota Pontianak untuk memastikan bahwa film-film yang diedarkan di masyarakat layak dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Pembentukan kampung sensor mandiri itu nantinya bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut positif rencana LSF membentuk kampung sensor mandiri di daerah karena memang film-film yang ditonton masyarakat rentan mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kerjasama dengan LSF, pemerintah daerah mendapatkan bimbingan dari LSF terkait bagaimana cara efektif dalam menyeleksi tontonan film yang bermutu.
"Enam kecamatan di Kota Pontianak siap untuk mewujudkan kampung sensor mandiri ini," ujarnya usai membuka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Gedung Teater Universitas Tanjungpura Pontianak, Rabu (8/6/2022).
Secara umum, lanjut dia, pihaknya mendukung pertumbuhan industri perfilman di Kota Pontianak. Kehadiran industri perfilman juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, proteksi terhadap tayangan-tayangan film yang berdampak negatif juga harus dilakukan.
"Pentingnya lembaga sensor dalam meliterasi masyarakat sehingga mereka mendapatkan perlindungan dan hak untuk memperoleh film yang bermutu," kata Edi.
Ketua Komisi III LSF RI Naswardi menerangkan, pasca 2021 awal pihaknya melakukan kerjasama dengan 24 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, salah satunya Universitas Tanjungpura. Sebagai tindak lanjut itu ada beberapa hal yang disepakati diantaranya dalam rangka mendukung gerakan kampus merdeka sebagai tempat untuk magang mahasiswa. Program tersebut sudah berjalan dengan mahasiswa yang magang di LSF.
"Kemudian dalam kaitan sosialisasi tontonan melalui gerakan budaya sensor mandiri. Kami hari ini datang ke Kota Pontianak untuk peningkatan kualitas literasi tontonan masyarakat," ungkapnya.
Ia mengapresiasi dukungan Wali Kota Pontianak terhadap rencana LSF mengembangkan kampung sensor mandiri. Program tersebut sudah berjalan di beberapa wilayah di Indonesia.
"Tentu kami ingin kampung sensor mandiri ini bisa diinisiasi di Kota Pontianak," terang Naswardi.
Keberadaan kampung sensor mandiri ini akan membentuk masyarakat yang sadar dan memiliki nilai-nilai yang tertanam berkaitan dengan tuntunan dalam menonton sesuai klasifikasi usia. Anak-anak dinilainya sebagai kelompok yang paling rentan terhadap tontonan yang tidak sesuai klasifikasi usia
"Sehingga gerakan literasi ini harus kita teruskan hingga lapisan masyarakat paling bawah," pungkasnya. (prokopim)
Bentuk TP3DN, Pemkot Pontianak Sosialisasikan Cinta Produk Dalam Negeri
Jalin Kolaborasi OPD Terkait, BUMD dan Stakeholder
PONTIANAK - Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan membentuk Tim Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN). Mulyadi menyebut, dibentuknya TP3DN mengikuti instruksi dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
“Lebih fokus kita pada pemanfaatan produk dalam negeri, sehingga harus dibentuk TP3DN. Tim ini nantinya akan selalu dimonitor,” ujarnya usai rapat bersama OPD terkait, di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (8/6/2022).
Mulyadi menjelaskan, terdapat beberapa komponen yang ada di dalam tim tersebut, yaitu Pengarah, Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Harian. Selanjutnya terdapat Tim Sosialisasi yang terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Anggota. Pada prosesnya, terang Mulyadi, tim yang dibentuk akan membuat rencana kerja terlebih dahulu.
“Kemudian ada tim monitoring dan evaluasi serta tim fasilitasi. Saya harap tim ini bisa bekerja dengan optimal, apalagi tim ini juga sesuai rekomendasi BPKP, jadi akan didukung pembiayaan,” ungkap dia.
Sosialisasi akan dilakukan ke banyak sektor, mulai dari e-Katalog lokal, ke seluruh OPD termasuk BUMD di lingkungan Pemkot Pontianak, bahkan ke stakeholder lainnya yang juga jadi mitra Pemkot Pontianak.
“Ada juga dari unsur lain, seperti Kadin, Hipmi sampai asosiasi ritel. Karena kita kolaborasi bersama dalam rangka sosialisasi dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri,” imbuhnya.
Mulyadi mengajak seluruh OPD terkait untuk berpartisipasi aktif menjalankan sosialisasi. Dia menegaskan, bagi OPD yang melanggar aturan akan diberikan sanksi.
“Segala kegiatan yang terkait dengan percepatan itu harus segera dilaksanakan. Memang kendalanya dari sisi anggaran. Namun itu juga karena kita belum bergerak,” pungkasnya. (kominfo)
Sekda Mulyadi : Jaga Diri dan Keluarga dari Bahaya Narkoba
Sosialisasi P4GN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak
PONTIANAK - Peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa dan negara. Ancaman bahaya narkoba sudah meluas hingga berbagai lapisan masyarakat. Tak terkecuali kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak sedikit yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak agar tidak mencoba-coba menggunakan narkoba karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan hingga mengakibatkan kematian. Kewaspadaan juga harus ditingkatkan terutama di lingkungan keluarga. Apalagi para pengedar narkoba sudah semakin pintar dengan mengedarkannya lewat bungkusan permen, makanan dan lainnya.
"Jadi kita harus benar-benar saling menjaga, paling tidak menjaga diri sendiri dan lingkungan keluarga agar tidak terjerat dalam narkoba," ujarnya saat membuka sosialisasi Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak di Hotel Aston Pontianak, Senin (6/6/2022).
Ia mengajak seluruh ASN untuk menjadi tim bagi diri sendiri, keluarga, tetangga dan orang terdekat untuk mencegah agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu dalam berbagai kesempatan setidaknya menyampaikan tentang bahaya narkoba.
"Narkoba hanya menyenangkan sesaat saja namun akan berakibat buruk bahkan ketergantungan," ungkap Mulyadi.
Ia menuturkan, terkadang orang menggunakan narkoba sebagai pelarian saat menghadapi masalah. Cara itu jelas salah dan justru menambah masalah. Jalan yang paling baik adalah mendekatkan dan berserah diri kepada Tuhan.
"Jangan larikan diri ke sana (narkoba), galau atau putus cinta jangan dilarikan ke narkoba. Sebaiknya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa," pesan Sekda Mulyadi. (prokopim)
Bina Wajib Pajak Lebih Taat Bayar Pajak
PONTIANAK - Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak menyampaikan pandangan atas pidato Wali Kota Pontianak terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (6/6/2022). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan dari pandangan yang disampaikan seluruh fraksi, secara umum mengapresiasi atas capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.
"Kita juga diminta untuk mengoptimalisasi dalam peningkatan pajak terutama yang targetnya tidak tercapai," ujarnya
Pihaknya akan melakukan berbagai upaya dalam optimalisasi pajak daerah tersebut dengan intensifikasi pajak dan retribusi yang memiliki potensi untuk ditingkatkan. Ia meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak untuk menginventarisir wajib pajak yang berpotensi di lapangan.
"Kita akan melakukan pembinaan terhadap wajib pajak agar lebih taat," tutur Edi.
Menurutnya, pendapatan yang diperoleh Pemkot Pontianak ditujukan untuk pembangunan Kota Pontianak. Berbagai pajak daerah seperti restoran, rumah makan, kafe, warung kopi, tempat hiburan maupun parkir memiliki potensi untuk mendongkrak pendapatan.
"Jika kita bekerja semua dengan semangat kebersamaan termasuk dari wajib pajak tentu target yang kita tetapkan akan bisa tercapai," pungkasnya. (prokopim)
