Berita

SE Wali Kota Pontianak Nomor 800/14/BKPSDM-D/2022

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melakukan penyesuaian jam kerja selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriyah. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Pontianak Nomor 800/14/BKPSDM-D/2022, tentang jam kerja selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriyah di lingkungan Pemkot Pontianak.

Sebagaimana tertuang dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadan 1443 Hijriyah di lingkungan Instansi Pemerintah. Pada SE tersebut, bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja menjadi pukul 08.00 - 15.00 WIB pada hari Senin hingga Kamis. Sedangkan hari Jumat mulai pukul 08.00 - 15.30 WIB.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menerangkan, untuk jam kerja di lingkungan Pemkot Pontianak memang terdapat perbedaan pada jam masuk dan pulang kerja, tetapi tidak mengurangi jumlah jam kerja yang ditetapkan dalam SE Menpan-RB. Jam kerja selama Bulan Suci Ramadan 1443 Hijriyah bagi unit kerja lingkungan Pemkot Pontianak yang memberlakukan lima hari kerja, Senin sampai dengan Kamis masuk mulai pukul 07.30 - 14.30 WIB. Dengan waktu istirahat pukul 12.00 - 12.30 WIB.

"Khusus Hari Jumat, masuk kerja mulai pukul 07.30 - 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 - 12.30 WIB," ujarnya, Jumat (1/4/2022).

Sedangkan bagi unit kerja yang memberlakukan enam hari kerja, Hari Senin hingga Kamis dan Sabtu, masuk mulai pukul 07.30 - 13.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.45 - 12.15 WIB. "Hari Jumat, masuk mulai pukul 07.30 - 13.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 - 12.30 WIB," jelas Mulyadi.

Ia menambahkan, jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadan adalah 32,5 jam sebagaimana mengacu pada SE Menpan RB. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, dirinya meminta seluruh ASN tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Para ASN diharapkan tetap disiplin mematuhi jam kerja yang sudah ditetapkan tersebut," pungkasnya. (prokopim)

Edi Kamtono Panen Cabai di Lahan Seluas 2 Hektar Gang Flora

PONTIANAK - Lebih dari dua hektare lahan yang ditanami cabai rawit sudah memasuki masa panen. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memulai panen cabai rawit secara simbolis di lahan yang berlokasi di Gang Flora Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Jumat (1/4/2022). Ia pun sempat mencoba kepedasan cabai yang baru dipanen. Tingkat kepedasan cabai dinilainya pada level delapan.

"Dengan panen ini, saya berharap masyarakat yang memiliki tanah yang luas maupun terbatas bisa menanam cabai," ujarnya.

Ajakan Wali Kota Edi Kamtono untuk menanam cabai bukan tanpa alasan. Selain masyarakat tidak perlu lagi membeli cabai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, juga dapat menghemat pengeluaran belanja sehari-hari. Apalagi harga cabai di pasaran lumayan tinggi yakni di kisaran Rp60 ribu sampai Rp72 ribu per kilogram (data harga komoditas pada Aplikasi Jepin per 31 Maret 2022). Bahkan pernah menembus harga Rp120 ribu per kilonya. Komoditas cabai juga kerap menjadi penyumbang inflasi di Kota Pontianak.

"Sehingga hal ini sebagai upaya kita untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Pontianak," ungkapnya.

Selama ini untuk memenuhi kebutuhan pasar komoditas cabai memang masih mendatangkan pasokan dari luar daerah. Gerakan menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing juga sebagai upaya menekan inflasi yang diakibatkan melonjaknya harga cabai. Oleh karena itu, ia mengajak warga mulai menanam cabai dengan memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing. Lahan yang cocok di Kota Pontianak bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menanam cabai.

"Ketika terjadi lonjakan harga cabai, kita tidak perlu lagi repot membeli, tinggal petik saja di halaman atau pekarangan rumah," imbuhnya. (prokopim)

Duplikasi JK I Diperkirakan Memperlancar Arus Lalin 80 persen

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjelaskan perkembangan terakhir proses konstruksi pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas (JK) I. Sampai hari ini, diakuinya sedang dalam tahap menuju pelelangan.

“Saya selalu monitor per hari bahkan untuk mengikuti perkembangan. Sekarang di tingkat pusat (nasional) sedang dalam proses pelelangan,” jelasnya, Kamis (31/3/2022).

Secara rinci diterangkannya bahwa Detailed Engineering Design (DED) duplikasi JK I masih perlu direvisi, untuk kemudian dilelang bulan April nanti, dan direncanakan pemancangan tiang pertama pada Juni mendatang. Dia menambahkan, anggaran untuk pembangunan jembatan sudah tersedia dengan menggunakan anggaran multi years yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2022 sampai dengan 2023.

“Nanti juga sekaligus ada pelebaran Jalan Sultan Hamid II. Total anggaran sekitar Rp400 miliar, itu termasuk jembatan dan pelebaran. Kalau pembebasan lahan itu Rp47 miliar,” terang dia.

Untuk ukuran panjang jembatan, lanjut Edi, kurang lebih 400 meter mulai dari oprit jembatan sampai dengan turunan. Pelebaran jalan juga dilakukan mulai dari ujung Jalan Tanjungpura sampai keseluruhan Jalan Sultan Hamid II. Proyek ini ditafsir mampu memperlancar 80 persen arus lalu lintas.

“Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi kemacetan pada waktu tertentu, misalnya saat kegiatan besar seperti hari raya dan acara besar lainnya yang mana kegiatan itu terpusat di Pontianak Timur maupun Pontianak Utara. Kalau kondisi normal, ini dipastikan akan mengurai kemacetan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Edi mengatakan bahwa persimpangan Jalan Tanjung Raya juga akan terdampak penataan lalu lintas (traffic management) dengan standar geometri design dan rambu jalan. 

“Jadi persimpangan akan diatur, selain pelebaran ada juga perlengkapan pengaturan lalu lintas. Semuanya akan disinergikan,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

High Level Meeting Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan dan Idulfitri

PONTIANAK - Menjelang Ramadan dan Idulfitri, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan tingkat inflasi di Kota Pontianak masih dalam angka yang seimbang. Dia menyebut, beberapa upaya telah dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak guna mengendalikan inflasi, seperti peninjauan stok pangan di gudang dan agen serta pengawasan secara ketat harga bahan pokok di pasar.

“Harga pangan relatif stabil pada seluruh kebutuhan pokok. Komoditas utama juga tersedia, khususnya untuk tiga bulan kedepan. Hanya saja untuk minyak goreng, kita masih menunggu kiriman distribusi produsen besar,” ujarnya usai kegiatan High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Kamis (31/3/2022).

Edi memperkirakan, menjelang Ramadan akan terjadi peningkatan kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Hal ini dinilainya sebagai budaya masyarakat Kota Pontianak saat bulan puasa dan lebaran, kemudian ditambah mobilitas yang kian tinggi serta warga wilayah sekitar seperti Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya yang tak jarang memilih untuk belanja di Kota Pontianak.

“Sudah jadi budaya warga Kota Pontianak, kalau kebutuhan akan makanan itu tinggi. Karena memang kita sadari, Kota Pontianak hampir 75 persen itu muslim,” paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Edi, melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak terkait dapat memberikan informasi terkini berkaitan ketersediaan bahan pokok. Tak hanya itu, dia juga meminta keperluan lainnya seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga ketersediaan pangan terjaga.

“Kunci untuk mengendalikan inflasi itu adalah menjaga ketersediaan bahan pokok,” sebutnya.

Meski demikian, dia menyebut ada faktor lain yang menjadi penyebab terkendalanya ketersediaan pangan, misalnya kondisi cuaca di lautan yang mengakibatkan armada kapal pengangkut bahan kebutuhan pokok terlambat.

"Sehingga distribusi produksi menjadi terganggu," sebutnya.

Kumpulan informasi yang akurat dari stakeholder terkait, akan menjadi rujukan pihaknya untuk membuat program dan kebijakan tentang harga bahan pokok dan ketersediaan pangan. Dia juga turut mengajak masyarakat untuk memantau harga pangan di Kota Pontianak lewat aplikasi Jepin (Jendela Pontianak Integrasi).

“Di sana bisa melihat, apakah seimbang atau tidak harganya. Ada atau tidak stoknya. Kemudian kan tentunya juga ada pantauan dari pihak TNI maupun kepolisian lewat satgas yang sudah dibentuk,” tutupnya.

Sementara, Dimas P Wardana, perwakilan BI Kalbar menjelaskan, tercatat kenaikan pada beberapa komoditas seperti cabai merah, daging ayam dan minyak goreng jika lihat dari data week to week (setiap pekan). Selain itu, komoditas gula pasir juga sedang meningkat. Penyebabnya diperkirakan karena stok, yaitu tebu, yang menipis dari pulau Jawa.

“Apalagi di Kalimantan kita masih banyak memasok dari pulau Jawa dan Sumatera. Mungkin bisa jadi perhatian, dengan mencari alternatif lainnya,” terangnya.

Seperti yang disebut Wali Kota Edi Kamtono sebelumnya, Dimas menganggap perlunya menjaga ketersediaan dengan menggunakan alternatif lain. Karena sudah menjadi isu penting terkait lambannya distribusi produksi.

“MIsalkan substitusi barang dengan gula semut, gula kelapa, atau dicari dari berbagai daerah. Diversifikasi risiko, jadi jika distribusi pasokan ini terganggu, kita punya pasokan lain,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)