Berita

Susun Perencanaan Pembangunan Berdampak Bagi Masyarakat

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap melalui diskusi Forum Gabungan Perangkat Daerah Kota Pontianak mampu menentukan skala prioritas dari yang prioritas. Sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada, perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas dan baik agar tetap bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat Kota Pontianak.

"Kita berharap Forum Gabungan Perangkat Daerah Kota Pontianak ini semua dapat berkolaborasi memberikan kontribusi positif dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak tahun 2023," ujarnya usai membuka Forum Gabungan Perangkat Daerah Kota Pontianak 2022 di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (15/3/2022).

Edi menuturkan, forum ini merupakan bagian yang sangat strategis dan penting untuk mengsinkronkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah. 

"Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat baik yang melalui jalur Musrenbang maupun melalui pokok-pokok pikiran DPRD," tuturnya.

Ia memaparkan ada beberapa indikator untuk mengetahui apakah pembangunan sudah pada jalurnya atau belum. Satu diantaranya melalui data ekonomi makro yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun perkembangan dan situasi makro ekonomi Kota Pontianak yang menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan tahun 2023 diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi.

"IPM Kota Pontianak tahun 2021 tercatat sebesar 79,93, meningkat 0,49 poin dibandingkan tahun 2020 lalu yang meraih angka 79,44," paparnya.

Sementara untuk target pertumbuhan ekonomi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun 2022 adalah sebesar 4,1 - 4,6 persen. Sedangkan target di tahun 2023 adalah 4,2 - 4,7 persen.

"Untuk realisasi tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak tumbuh di angka 4,60 persen, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 3,69 persen," imbuhnya. 

Inflasi di Kota Pontianak tahun 2021 mampu dikendalikan hingga 1,16 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang menembus angka 2,11 persen.

"Untuk inflasi sesuai RPJMD Kota Pontianak tahun 2022 dan 2023 ditargetkan lebih kurang 1 persen," pungkasnya. (prokopim)

Mulyadi : Modal Dasar Pengembangan Peserta MTQ Kota Pontianak

PONTIANAK - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXX Tingkat Kecamatan Pontianak Barat resmi ditutup oleh Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Pontianak, Mulyadi di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Senin (14/3/2022).

Menurut Mulyadi, dari hasil pengumuman pemenang di Kecamatan Pontianak Barat, banyak wajah baru yang memiliki prestasi sehingga tampil sebagai juara. 

"Hasil ini akan menjadi modal dasar yang bisa diolah untuk kepentingan pengembangan peserta MTQ di Kota Pontianak," ujarnya.

Selain mencari generasi baru untuk pengembangan peserta MTQ di Kota Pontianak, pelaksanaan kegiatan MTQ tahun ini juga sebagai sarana untuk mensyiarkan gemar membaca ayat suci Al Quran terutama di kalangan rumah tangga.

"Hasilnya terbukti dengan munculnya generasi-generasi baru yang tampil sebagai yang terbaik," imbuhnya.

Mulyadi menuturkan pelaksanaan MTQ XXX tingkat kecamatan akan terus dilanjutkan hingga menjelang menyambut bulan suci Ramadan. Hal ini bertujuan agar semangat membaca Al Quran akan tumbuh di masyarakat sehingga bertambah keimanan generasi muda Islam.

"Anak-anak yang ikut seleksi supaya terus dilatih dalam membaca Al Quran," sebutnya.

Dia berharap, dengan semakin banyak masyarakat yang rajin membaca Al Quran maka semakin bertambah keimanannya dan terhindar dari segala marabahaya, bencana dan musibah. (prokopim)

Wako Edi Kamtono Minta Produsen Minyak Goreng Gencarkan Operasi Pasar

PONTIANAK - Ningsih (61) warga Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat mengantri untuk membeli minyak goreng kemasan 2 liter seharga Rp25 ribu pada operasi pasar yang digelar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII bekerjasama PKK Provinsi Kalbar, Senin (14/3/2022). Dengan memegang selembar kupon sebagai bukti pembelian untuk ditukarkan dengan 2 liter minyak goreng, ia rela mengantri dari sejak pukul 09.00 WIB di Kantor Lurah Sungai Beliung Jalan Atot Ahmad.

"Alhamdulillah operasi pasar ini sedikit membantu untuk memenuhi  kebutuhan minyak goreng di rumah tangga," ujarnya.

Menurutnya, untuk membeli minyak goreng di sini tidak ada kesulitan karena menggunakan sistem kupon sehingga  tidak berdesak-desakan. Kesulitan mendapatkan minyak goreng sudah dirasakannya sejak tiga bulan belakangan. Sebelumnya memang masih bisa dibeli di minimarket atau toko-toko sembako, itu pun didapatnya dengan harga yang cukup tinggi yakni Rp38 ribu per liter.

"Tapi karena kebutuhan mau tidak mau saya belilah," lirihnya.

Ningsih bersyukur adanya operasi pasar seperti ini karena memang masyarakat saat ini tengah membutuhkan minyak goreng. Ia berharap operasi pasar atau pasar murah serupa digelar sesering mungkin agar tidak lagi terjadi kepanikan masyarakat akan kebutuhan minyak goreng. 

"Kalau bisa operasi pasar atau pasar murah sering digelar karena masyarakat sangat membutuhkan minyak goreng terlebih menjelang bulan puasa," ungkapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas digelarnya operasi pasar oleh PTPN XIII bekerjasama dengan PKK Provinsi Kalbar. Ia berharap operasi pasar minyak goreng ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kita berharap operasi pasar ini meredakan kepanikan warga yang memang saat ini kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng," ucapnya.

Ia mengimbau warga yang ikut mengantri agar lebih tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir. 

"Operasi pasar atau pasar murah seperti ini harus digencarkan berkolaborasi dengan produsen minyak goreng," sebutnya.

Edi menuturkan, kebutuhan minyak goreng di Kota Pontianak sekitar 19 ton per bulan. Dirinya berharap perusahaan produsen minyak goreng yang ada di Kalbar gencar menggelar operasi pasar minyak goreng.

"Saya minta jangan sampai ada pedagang-pedagang maupun distributor yang melakukan penimbunan minyak goreng di tengah kondisi seperti ini," tegasnya.

Senior Executive Vice President (SEVP) Operation I PTPN XIII Khayamuddin Panjaitan menerangkan operasi pasar ini digelar sebagai wujud sinergitas dan kerjasama PTPN XIII dengan masyarakat. 

"Masyarakat sekitar harus merasakan kehadiran PTPN XIII di saat kondisi seperti sekarang ini," tuturnya.

Ia menjelaskan, masing-masing Kepala Keluarga (KK) hanya mendapat jatah 2 liter. Total minyak goreng yang disiapkan pada operasi pasar ini sebanyak 5 ribu liter yang diperuntukkan bagi 2.500 KK. Untuk mekanisme pembelian minyak goreng menggunakan sistem kupon. Setelah warga mendapatkan kupon, selanjutnya mereka mengantri untuk menukar kupon tersebut dengan minyak goreng kemasan 2 liter.

"Untuk pembelian minyak goreng ini menggunakan sistem kupon, sehingga antrian lebih tertib dan tidak berdesak-desakan. Protokol kesehatan juga menjadi prioritas kita," pungkasnya. (prokopim)

Operasi Pasar Murah Minyak Goreng Sawit Curah di Kecamatan Pontianak Kota

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerjasama dengan PT. Wilmar dan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar), melanjutkan Operasi Pasar Murah Minyak Goreng Sawit Curah. Jika sebelumnya digelar di Pasar Flamboyan, kini operasi minyak goreng fokus menyasar ke kelurahan dan kecamatan, seperti yang terlaksana di Halaman Kolam Renang Ampera, Kecamatan Pontianak Kota, Senin (14/3/2022).

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Junaidi menuturkan, sebanyak 6000 liter minyak goreng curah ini dijual dengan harga Rp11.500 per liter. Dari jumlah tersebut, kemudian dibagi untuk 1.200 kupon, masing-masing kupon mendapat jatah 5 liter.

“Operasi ini kita bagi ke enam kecamatan, untuk hari ini di Kecamatan Pontianak Kota kemudian nanti kecamatan lainnya. Minyak goreng curah ini juga dikhususkan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah itu,” ujarnya.

Terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Kota Pontianak, Junaidi menjelaskan, kebutuhan minyak goreng di Kota Pontianak mengacu pada data yang dimilikinya, berada di kisaran 550.000 liter per bulan. Ia mengatakan, jika dilihat dari suplai minyak goreng di Kota Pontianak, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga, seharusnya keberadaan minyak goreng cukup tersedia di masyarakat.

“Suplai kita dipasok dari provinsi sekitar 30 persen dari total suplai di Kalbar, hasilnya cukup. Namun di lapangan masih ditemukan kelangkaan. Kita coba gencarkan untuk mengawasi rantai distribusi, karena seharusnya tersedia, bahkan surplus,” sebutnya.

Dia menyampaikan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dan penyedia minyak goreng. Ia menilai langkah tepat untuk mengatasi kelangkaan ini adalah melalui pengawasan tata niaga yang ketat.

“Mekanisme pasar ini kan harus diawasi, masyarakat juga harus mengawasi dan melaporkan,” jelasnya.

Pada dasarnya, lanjutnya, kewenangan industri minyak goreng ada pada Pemerintah Pusat dan Pemprov Kalbar. Selebihnya, pihaknya, dalam hal ini Diskumdag Kota Pontianak hanya bisa mengawasi. Ia menambahkan, apabila ada dugaan penimbunan, harus ada laporan, dan kewenangannya pun berada di Pemprov serta pihak kepolisian.

“Sesuai Instruksi Gubernur, nanti minyak goreng ini langsung disebar saja ke pedagang, kemudian kita mengawasi, harganya sesuai atau tidak dengan yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” tutupnya. (kominfo)