Berita

Rakor Persiapan Pemkot Pontianak Menjelang Event Pariwisata Pesona Kulminasi

PONTIANAK - Menjelang momen kulminasi yang jatuh tiap tanggal 21-23 September, Pemerintah Kota Pontianak tengah mempersiapkan rangkaian acara untuk memeriahkan Pesona Kulminasi yang masuk ke dalam kalender event nasional dan dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Atraksi mendirikan telur, peragaan busana multi etnis, dragon boat, lomba model anak hingga penampilan musik akustik nantinya juga turut menyemarakkan agenda.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengatakan, secara umum Pemkot Pontianak siap melaksanakan rangkaian acara maupun menyambut Menparekraf. Tak kalah penting menurut dia adalah partisipasi masyarakat untuk meramaikan event fenomena alam yang langka ini.

"Tahun ini akan lebih meriah, telurnya akan diperbanyak, rangkaian acara diperbanyak, harus spektakuler, agar perayaan titik kulminasi benar-benar menjadi magnet terhadap pariwisata di Kalimantan Barat,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi Pesona Kulminasi bersama OPD terkait di Ruang Wakil Wali Kota, Rabu (24/8/2022).

Setelah tahun-tahun sebelumnya diadakan secara sederhana akibat pandemi, Bahasan menyebut perlunya sinyal pemulihan dan kebangkitan ekonomi lewat event pariwisata yang masuk ke dalam 100 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022  dan mendapat pendampingan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut. Beberapa persiapan seperti perbaikan infrastruktur, rundown acara dan keamanan juga sudah dilakukan.

“Untuk sementara, pengelolaan lahan baru diserahkan dari TNI kepada Pemkot Pontianak, dan kini masih tahapan lelang, tapi tentu diusahakan untuk diperbaiki” ujar dia.

Dengan keterbatasan yang ada, Bahasan yakin dan optimis agenda Pesona Kulminasi akan mendunia. Selain karena fenomena alam, perpaduan suku dan budaya serta kemeriahan acara dinilainya mampu menarik wisatawan, baik domestik hingga internasional. 

“Semoga sesuai harapan kita, acaranya lancar tanpa halangan. Intinya kita ingin acara ini lebih meriah dan semarak,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Hasil survei tim peneliti Asian Development Bank (ADB) menunjukkan Kota Pontianak memiliki modal kuat untuk semakin layak huni. Dari empat dimensi yang jadi fokus, penilaian 1.643 responden warga Pontianak berada di atas rata-rata. 

Hal ini berbanding lurus dengan upaya Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana visi Wali dan Wakil Wali Kota Pontianak, menjadikan 'Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat'.

"Kami sangat terbuka terhadap bantuan dari luar untuk membantu mewujudkan Kota Pontianak yang lebih layak dan siap dalam menjadikan kota yang semakin layak huni," ujar Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi ketika membacakan sambutan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dalam Paparan Hasil Survei Kota Layak Huni Pontianak oleh Tim Peneliti ADB di Pontive Center, Selasa (23/8/2022).

Dari riset yang dikoordinir ADB bersama Bidang Litbang Bappeda Pontianak ini, modal sosial menjadi paling tinggi nilainya. Keberagaman agama dan etnis, ditambah penerimaan dan kohesi sosial, diikuti rasa aman dan kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi, mendapat nilai tertinggi dalam penelitian yang dilakukan di 10 kelurahan di Kota Pontianak tersebut.

"Perhatian yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak saat ini terhadap kondisi jalur pejalan kaki, ruang publik, dan pepohonan di jalan-jalan kota dapat lebih menguatkan modal sosial di kota ini, bahkan berpotensi menjadi fondasi bagi kota yang lebih layak huni," ujar tim peneliti ADB, Rina Wulandari.

Dimensi dengan nilai tertinggi kedua adalah modal manusia. Dimensi ini meliputi indikator pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Dari indikator tersebut, perihal Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan perlu perbaikan.

Urutan selanjutnya adalah dimensi Modal Fisik Kota. Dimensi ini meliputi indikator infrastruktur dasar dan penghubung. Sistem transportasi massal masih menjadi catatan. 

Sedang urutan terakhir, adalah modal alam. Dimensi ini meliputi indikator untuk adaptasi iklim, pengelolaan risiko bencana, dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk urusan ini, saat ini Pemkot Pontianak tengah menyusun Rencana Aksi Perubahan Iklim dengan pendampingan Global Covenant of Mayors (GCoM) for Climate & Energy.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidig Handanu menilai survei yang dilakukan cukup mewakili kondisi Pontianak. Variabel yang memiliki nilai rendah akan jadi fokus perencanaan pembangunan ke depan. 

"Survei ini bisa menjadi dasar bantuan masuk dan Kota Pontianak sedang melakukan perbaikan proses bisnis rencana pembangunan dan beberapa variabel di sini bisa dijadikan acuan," jelasnya.

Akan tetapi ada beberapa variabel yang bisa ditarik ke level regional. Seperti bencana kabut asap yang bukan hanya kewenangan Pemkot.

"Soal peringatan dini, terkait pra bencana perlu diperhatikan. Namun, kota sudah menyiapkan sarana saat bencana dan pasca bencana. Baik dari sistem informasi hingga bantuan untuk masyarakat," jelasnya.

Sementara untuk sanitasi kota, saat ini tengah berjalan program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Dari hasil analisis spasial, investasi sanitasi yang dibangun di kawasan Nipah Kuning dan Martapura ini dapat melayani 41.500 populasi rentan di lima kelurahan, termasuk penduduk kawasan kumuh dan penerima bantuan sosial di daerah padat.

"Saat ini kita belum merasakan tentang SPALD, tapi kalau tidak diatasi dari sekarang akan jadi masalah di tahun-tahun mendatang. Sanitasi yang buruk itu faktor paling berdampak terhadap kesehatan masyarakat," ujar Handanu.

Sebagai informasi, survei yang berlangsung sejak 15 Mei sampai 11 Juni 2022 ini melibatkan 1.643 responsen. Sedang prosesnya dimulai sejak Februari 2022 dan dikoordinir Bidang Litbang Bappeda Kota Pontianak. Responden penelitian berasal dari 10 kelurahan. Yaitu kelurahan Tambelan Sampit, Kota Baru, Sungai Beliung, Batu Layang, Banjar Serasan, Sungai Jawi, Siantan Hilir, Bansir Laut, Siantan Tengah dan Benua Melayu Darat. Penelitian tersebut membawa tiga hal dasar sebagai pertanyaan. Pertama perihal bidang-bidang layak huni yang sudah berjalan baik dan yang perlu ditingkatkan. Kedua, bagaimana analisis sistematis terhadap potensi investasi bersama pemangku kebijakan. Ketiga, populasi rentan mana saja yang mendapat manfaat dari program investasi sanitasi. (kominfo)

Diskusi Strategi Pengendalian Sampah Plastik di Sungai Kapuas

PONTIANAK - Aliran Sungai Kapuas membantu menghidupkan banyak rumah tangga maupun individu, khususnya di Kota Pontianak. Terbentang di tengah pemukiman warga, kebutuhan air bersih dari Sungai Kapuas kian bertambah seiring dengan jumlah penduduk.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menilai bertambahnya populasi berarti menyumbang lebih banyak produksi sampah. Dia khawatir apabila tidak dikendalikan, sampah yang tidak dapat terurai akan mencemari sungai dan akhirnya menimbulkan penyakit.

“Permasalahan lingkungan tidak bisa hanya diselesaikan lewat pemerintah sendiri, harus melibatkan warga dan seluruh stakeholder bahkan TNI dan Polri,” ujarnya saat menjadi Narasumber Strategi Pengendalian Sampah Plastik di Sungai Kapuas, di Hotel Orchardz Jalan Perdana, Senin (22/8/2022).

Edi menganggap isu lingkungan memerlukan keterlibatan banyak pihak. Dia mengatakan masalah regulasi, pelaksanaan dan penertiban harus dilakukan dengan ketat sehingga budaya masyarakat untuk tidak buang sampah di sungai tidak terjadi lagi.

“Namun itu sudah jadi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sejak awal, di visi misi kami, Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan dan bermartabat,” ucap dia.

Kepada segenap komunitas pemerhati lingkungan, Edi menjelaskan, sampah plastik menjadi perhatiannya untuk segera dikurangi. Melalui agenda diskusi tersebut, dia mengajak segenap lapisan masyarakat untuk menjadikan parit-parit dan sungai di Kota Pontianak semakin bersih.

“Tapi kalau masyarakat yang tidak memiliki budaya bersih tentu agak menantang, jadi perlu dibimbing, diedukasi dan diawasi,” sebutnya.

Edi lalu mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr). Tanpa kolaborasi serta kepedulian sesama, lanjutnya, kebersihan sungai sulit diwujudkan.

“Terima kasih untuk BWS Kalimantan I atas inisiasi untuk menyelenggarakan diskusi ini bersama pemerintah,” tuturnya.

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) BWS Kalimantan I Pontianak, Iwan Yoseph menerangkan, acara diskusi komunitas tersebut dilaksanakan sebagai dukungan penghijauan terhadap lingkungan perkotaan.

“Semoga dengan upaya bersama, sinergi dengan pemerintah ini bisa mengatasi masalah lingkungan di parit dan sungai. Sudah menjadi tugas kami sesuai arahan Kemenpupr,” pungkasnya. (kominfo)

Sosialisasi Perpres Nomor 12 Tahun 2022 tentang PBJ

PONTIANAK - Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kini memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menyebut, hal ini ditujukan untuk memperkuat serta memberdayakan industri dalam negeri.

“Kita ingin mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan wujud nyata nasionalisme bangsa Indonesia,” ungkapnya usai membuka Bimbingan Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ, di Hotel Ibis Jalan Ahmad Yani, Senin (22/8/2022).

Selain itu tak kalah penting tentang diterapkannya P3DN pada PBJ diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah. Bahasan menuturkan, sesuai arahan Presiden, dirinya ingin terjadi peningkatan daya saing di sektor UMKM lokal dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja di seluruh wilayah.

“Kegiatan Bimtek ini ditargetkan mengawali perangkat daerah saat menyusun daftar kebutuhan belanja serta memberikan pemahaman tentang pentingnya peranan P3DN,” ucapnya.

Kendati telah dibentuk TP3DN sebagai dukungan arahan Presiden, Bahasan meminta peserta Bimtek untuk mengikuti dengan seksama materi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jakarta, Baihaki.

“Pemkot Pontianak sudah membentuk TP3DN beberapa waktu lalu dengan Surat Edaran Walikota,” tutupnya.

Ketua TP3DN Kota Pontianak, Mulyadi mengimbau aparatur daerah untuk dapat segera menindaklanjuti SE Walikota dengan belanja di e-Katalog lokal, khususnya sebelum bulan Oktober mendatang. Di bulan itu nantinya akan dilaporkan hasil transaksi menggunakan e-Katalog kepada Presiden.

“Nanti Presiden akan membuka e-Katalog, beliau akan melihat daerah mana yang partisipasinya amat kecil. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya minta langsung ditindaklanjuti,” terangnya.

Mulyadi mengajak ASN di lingkungan Pemkot Pontianak, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mendaftarkan dinasnya ke dalam Toko Daring MBIZ Marketplace. Dia melanjutkan, berjalannya proses pendaftaran akan didampingi TP3DN.

“Kita akan lihat perkembangannya, tim akan memonitor. Kemudian untuk pengadaan makan hari-hari kita sudah harus gunakan UMKM, lalu juga pakaian dinas maupun alat tulis kantor,” pungkasnya. (kominfo)