Berita

30 OPD Teken Perjanjian Kinerja

PONTIANAK - Sebanyak 30 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meneken perjanjian kinerja di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Selasa (22/2/2022). Penandatanganan itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan perjanjian kinerja ini dalam rangka tolok ukur OPD dalam melakukan kegiatannya berdasarkan APBD yang telah disepakati. 

"Tujuan utama perjanjian kinerja ini adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur," ujarnya.

Perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

"Perjanjian kinerja ini juga bisa sebagai dasar untuk kita mengevaluasi dan menilai capaian-capaian dan target-target yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani ini, kata Edi, menjadi dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai, dokumen ini juga menjadi acuan bagi setiap kepala perangkat daerah yang dijabarkan secara berjenjang. 

"Saya berharap agar apa yang telah ditandatangani ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna mencapai atau merealisasikan target yang telah ditetapkan bersama," pungkasnya. (prokopim)

Tim Terpadu Sidak Harga dan Stok Migor di Distributor dan Swalayan

PONTIANAK - Tim Terpadu Monitoring Harga dan Ketersediaan Minyak Goreng Kemasan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor dan swalayan di Kota Pontianak, Selasa (22/2/2022). Tim terpadu yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi, yang juga selaku Ketua Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak mendatangi distributor minyak goreng yang berlokasi di Jalan Ir H Juanda. Di lokasi ini, stok minyak goreng masih ada namun jumlahnya terbatas dan akan segera didistribusikan ke pasaran. Kemudian dilanjutkan ke Jalan Budi Karya untuk meninjau ketersediaan minyak goreng di salah satu distributor yang beralamat di sana.

"Kami sudah melihat langsung ketersediaan minyak goreng di dua lokasi distributor, dan memang stoknya ada tetapi sangat terbatas," ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan penjelasan pihak distributor, memang pasokan minyak goreng sangat terbatas. Setiap minyak goreng yang masuk, mereka langsung distribusikan ke pasaran.

"Termasuk distribusi ke supermarket-supermarket yang ada di Kota Pontianak," terangnya.

Kemudian, tim bergeser menuju Toko Swalayan Harmonis di Jalan Ampera. Di supermarket ini, stok minyak goreng berbagai merek tersedia di rak-rak penjualan. Harganya pun relatif murah dan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Sebut saja kemasan 2 liter dibanderol Rp28 ribu. Kemasan 1 liter Rp14 ribu

Mulyadi mengimbau masyarakat untuk tidak panik hingga memborong minyak goreng berlebihan. Jika ingin membeli minyak goreng, kata dia, beli sesuai kebutuhan. 

"Apalagi tadi kami dapat informasi dari salah satu gudang distributor bahwa pekan depan pasokan minyak goreng akan datang lagi," ungkapnya.

Pihaknya menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng masih bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Apalagi minyak goreng dikatakannya bukan komoditi pokok sehingga tidak setiap hari masyarakat menggunakannya. 

"Berbeda dengan kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula dan sebagainya," imbuhnya.

Hongky, Sales Manager CV Indo Prima, salah satu distributor minyak goreng kemasan menerangkan, saat ini kondisi minyak goreng di gudangnya memang sedang kosong. Bahkan dirinya menyebut sejak tiga bulan belakangan pihaknya tidak mendapat alokasi pasokan minyak goreng dari pabrik.

"Sejak tiga bulan lalu kami tidak dapat alokasi dari pabrik. Jadi kita menjual ke konsumen juga ada pembatasan," katanya.

Namun, lanjut Hongky, ada kabar baik yang mana perusahaannya kembali mendapat alokasi minyak goreng kiriman dari Pulau Jawa, diperkirakan tiba pekan depan. Dia berharap pengiriman minyak goreng tersebut berjalan lancar sehingga stok tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasar.

"Namun, kita tegaskan lagi bahwa kami hanya mendapat jatah dari pabriknya sehingga untuk dijual ke toko pun masih kita batasi," sebutnya.

Ia menambahkan, harga minyak goreng kemasan yang akan didistribusikan sudah memberlakukan harga baru sesuai dengan ketetapan pemerintah, yakni Rp13 ribu per liter. Dari informasi yang diperolehnya, minyak goreng yang akan masuk pada pekan depan sebanyak 4 hingga 5 ribu karton.

"Kalau dulu sebelum terjadinya kelangkaan, biasanya pasokannya bisa dua kali lipat untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di seluruh wilayah Kalbar," jelas Hongky.

Pembatasan minyak goreng dari pabrik ini, terang dia, sejatinya sudah dilakukan sejak bulan November lalu. Dia menilai pembatasan ini bukan diakibatkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah, akan tetapi karena terbatasnya ketersediaan pasokan minyak goreng.

"Kalau dari gudang kami biasanya kebutuhan minyak goreng yang kita suplai ke toko-toko atau grosir sekitar 10 ribu karton per bulan," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Keberadaan bank sampah dinilai memberikan banyak manfaat, tidak hanya mengatasi permasalahan lingkungan tetapi juga bermanfaat untuk mempermudah daur ulang sampah menjadi barang yang berguna. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak untuk menyediakan bank sampah mini di sekolah-sekolah. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah kemudian disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah.

"Sehingga anak-anak yang ke sekolah dari rumah membawa sampah masing-masing untuk diolah," ujarnya usai penanaman pohon dan edukasi pemilahan sampah di SDN 33 dan SMPN 28 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Senin (21/2/2022).

Menurutnya, sampah-sampah organik juga bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos. Sementara sampah plastik bisa dikumpulkan untuk dinilai dengan uang kemudian didaur ulang. Pemilahan sampah-sampah ini, baik organik maupun anorganik, akan memudahkan dalam pengelolaannya.

"Dengan adanya bank sampah mini di sekolah-sekolah ini diharapkan anak-anak mendapatkan edukasi tentang manfaat dari memilah sampah," tuturnya.

Edi menyebut, di SDN 33 dan SMPN 28 ini dinilainya masih belum banyak pepohonan yang ditanam. Oleh sebab itu, dirinya meminta DLH Kota Pontianak untuk membimbing atau menjadikan kawasan sekolah tersebut sebagai kawasan hijau yang produktif. Misalnya kalau ingin ditanami pohon buah-buahan, dipilih buah-buahan yang cocok. Kemudian kalau ditanami pohon peneduh, cari pohon yang tahan terhadap lingkungan.

"Tentu teknik serta cara penanamannya maupun tempatnya ini harus diperhatikan, saya lihat masih banyak space di dekat bangunan. Kalau bisa di sekitar bangunan menanamnya, jadi biar agak lapang soalnya kalau di tengah ini untuk anak-anak bermain," ungkapnya.

Ia menambahkan, seiring pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak yang terus bertambah dan hingga kini tercatat sudah mencapai sekitar 672 ribu, produksi sampah juga ikut mengalami peningkatan. Secara teoritis, satu orang setidaknya memproduksi sekitar 2,5 kilogram sampah per hari. Di Kota Pontianak sampah yang diproduksi oleh masyarakat dari berbagai aktivitas rerata 360 hingga 400 ton sampah yang dihasilkan dalam sehari. 80 persen sampah dikelola di TPA Batu Layang. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah bahkan mengerahkan bagaimana sampah ini bisa terkelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan, seperti kekumuhan dan timbulnya penyakit yang diakibatkan sampah dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui, ada bermacam teknik atau metode dalam pengelolaan sampah. Diantaranya Reuse, Reduce dan Recycle (3R), komposting, pengelolaan gas metan dari sampah dan sebagainya.

"Kita memikirkan bagaimana caranya sampah ini, terutama pada generasi muda, bisa mempersepsikan sampah bukan merupakan benda yang tidak berguna, tetapi benda yang bisa dikelola menjadi bermanfaat dan bernilai. Mulai dari rumah tangga hingga di pembuangan akhir," pungkasnya. (prokopim)

Bentuk District Working Group Dukung Program Bangga Kencana

PONTIANAK - Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak tercatat menurun. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, laju pertambahan penduduk Kota Pontianak per tahun 2010 - 2020 tercatat sebesar 1,7 persen per tahun, menurun dibandingkan periode 2000 - 2010 yang mencapai 1,94 persen.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak Multi Juto Bhatarendro menerangkan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif dan dukungan dari stakeholder dan mitra kerja yang mendukung pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau dikenal dengan nama 'Bangga Kencana'.

"Selain upaya pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk Program Bangga Kencana," ujarnya usai membuka Advokasi Program Bangga Kencana di Hotel Aston, Senin (21/2/2022).

Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat khususnya stakeholder dan mitra kerja harus bekerja keras untuk memastikan pertumbuhan jumlah penduduk senantiasa seimbang dan menghasilkan keluarga yang berkualitas. Terkait kualitas sumber daya manusia, saat ini tantangan terbesar berkaitan dengan prevalensi anak stunting. Berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Balita Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting di Kota Pontianak sebesar 24,4 persen. 

"Apabila dibandingkan dengan target RPJM Nasional tahun 2024 maka Kota Pontianak masih harus menurunkan 10 persen kasus stunting pada balita dalam kurun waktu dua tahun mendatang," ucap Multi.

Semua itu, lanjutnya, harus dilakukan secara kolaborasi berbagai pihak dan komitmen yang kuat dari semua pihak, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun membutuhkan keterlibatan semua pihak. 

"Termasuk akademisi, media, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan mitra pembangunan yang diwadahi dalam District Working Group yang akan dibentuk," ungkapnya.

District Working Group di Kota Pontianak akan dibentuk dengan tujuan mengadvokasi semua lapisan, baik itu unsur pemerintah maupun masyarakat secara luas untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan Program Bangga Kencana. (prokopim)