Berita

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung pemberlakuan satu arah (one way) di Jalan Sungai Raya Dalam. Pemberlakuan jalan satu arah ini direncanakan dari dua sisi, yakni untuk jalan masuk dari sisi Jalan Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya, sedangkan jalan keluar dari sisi Kota Pontianak. 

Edi mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, pihaknya menyepakati penerapan sistem satu arah di ruas Jalan Sungai Raya Dalam. Menurutnya, Jalan Sungai Raya Dalam saat ini kerap mengalami kemacetan akibat tingginya aktivitas keluar masuk warga, baik dari perumahan maupun pertokoan. Kondisi tersebut menyebabkan jalur ini krodit pada waktu-waktu tertentu.

“Karena sering terjadi kemacetan, kami menyetujui konsep dari Dishub Provinsi untuk menerapkan sistem satu arah. Arah dari Jalan Ahmad Yani menuju Sungai Raya Dalam untuk akses jalan masuk, sementara arus dari dalam menuju Jalan Ahmad Yani melalui Jalan Sungai Raya Dalam yang berada di wilayah Kota Pontianak,” jelasnya usai menerima audiensi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar Anthonius Rawing di ruang kerjanya, Senin (17/11/2025).

Sebagai bagian dari penataan, jembatan-jembatan untuk memutar (U-Turn) di sepanjang jalur tersebut juga akan dibenahi. Pihaknya berharap penataan parit dan jembatan U-Turn dapat memperlancar aliran kendaraan serta memperbaiki tata ruang kawasan Sungai Raya Dalam.

Selain pemasangan rambu lalu lintas, sosialisasi kepada masyarakat sebelum penerapan jalur satu arah diberlakukan juga akan digencarkan. Dinas Perhubungan Kota Pontianak akan berkolaborasi dengan Direktorat Lalu Lintas dan Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak untuk memberikan edukasi kepada warga.

“Kami berharap masyarakat dapat mematuhi rambu-rambu yang dipasang agar ketertiban terjaga, lalu lintas lancar dan keselamatan pengguna jalan tetap terjamin,” kata Edi.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Anthonius Rawing, mengungkapkan bahwa kajian teknis terkait penerapan kebijakan tersebut telah dilakukan sejak 2024 dan kini tengah dimatangkan bersama para pemangku kepentingan.

Menurutnya, kebijakan satu jalur ini diselaraskan dengan arahan Wali Kota Pontianak dan Bupati Kubu Raya untuk meningkatkan konektivitas dan mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

“Kita sudah mengkaji sejak tahun 2024. Terakhir, kajian diperbarui oleh pejabat fungsional kami dan hasilnya menunjukkan bahwa sistem one way merupakan opsi paling tepat. Nantinya kendaraan akan masuk dari arah Kubu Raya, sementara jalur keluarnya menggunakan ruas jalan milik Kota Pontianak,” jelas Anthonius.

Ia menyebut, kebijakan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Ditlantas dan Satlantas dari kedua wilayah, hingga Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK).

Dari hasil kajian, akan dibangun lima titik U-Turn yang bekerja sama dengan BWSK, dengan jarak antar titik sekitar 500 meter, dihitung mulai dari Jembatan Kupu-Kupu dekat Hotel Harmony. Pemerintah kota dan kabupaten juga akan bertanggung jawab menyediakan fasilitas keselamatan seperti marka dan rambu lalu lintas.

Selanjutnya, Dishub Provinsi bersama Forum Lalu Lintas akan melakukan rapat teknis lanjutan untuk mematangkan lokasi titik putar yang dinilai paling tepat.

“Kami targetkan sosialisasi yang lebih masif dapat dimulai pada awal 2026. Rencana ini masih kita kaji secara teknis, dan Januari 2026 kami mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai waktu yang disepakati bersama,” ungkapnya.

Penerapan sistem satu arah ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kemacetan yang sering terjadi di Jalan Sungai Raya Dalam dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan di kawasan tersebut. (prokopim)

PONTIANAK - Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Borneo, sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus di pemberdayaan wanita di Kalimantan Barat, berkomitmen mendukung program Pemkot Pontianak dalam meningkatkan literasi digital bagi anak muda di Kota Pontianak. Hal ini terwujud dengan ratusan anak muda yang menjadi penerima manfaat program Teknologi Digital untuk Pemuda Berkarya (Digdaya) Tahun 2025.

Direktur PPSW Borneo, Eva Monica menyebut, program ini dirancang untuk menyasar anak muda agar dapat memanfaatkan teknologi digital dalam mengakses peluang pekerjaan dan pelatihan. Sehingga ke depannya, diharapkan anak muda di Kota Pontianak dapat meningkatkan kapasitasnya dalam rangka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

"Tahun ini ada 11 volunteer. Dari training volunteer ini, mereka membagikan pengetahuan hasil training tersebut ke 30 penerima manfaat. Sehingga pada tahun ini ada 330 orang penerima manfaat dari program ini. Sasarannya rentang usia 18-35 tahun dan ini sudah masuk periode ke tiga," ungkapnya pasca Diseminasi Program Digdaya di Aula Abdul Muis Amin, Kantor Bapperida Kota Pontianak, Senin (17/11/2025).

Eva menambahkan, pelatihan untuk penerima manfaat mencakup pengetahuan tentang teknologi AI, membuat CV, melakukan interview, menjadi affiliator e-commerce, serta bagaimana mencari peluang pekerjaan lewat platform online. Dengan begitu, Eva berharap anak muda di Kota Pontianak semakin sadar akan pentingnya memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital untuk mencari pekerjaan dan berpenghasilan secara mandiri.

"Ini bertujuan untuk membangun kesadaran, bahwa smartphone yang kita miliki bisa dijadikan sarana untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan perekonomian," tegasnya.

Dengan berjalannya program Digdaya ini, pihaknya berharap ke depannya terjalin kerja sama yang baik antara organisasinya dan pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat. Terlebih, literasi digital tersebut dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses pekerjaan, yang berimplikasi pada turunnya angka pengangguran terbuka.

"Semoga dapat berkelanjutan dan dapat diimplementasikan di dunia pemerintahan dan pendidikan. Adanya keterlibatan lintas sektor dalam peningkatan literasi digital tentu akan menjadi praktik yang baik ke depannya," jelas Eva.

Kepala Bidang Pembangunan Sektoral Bapperida Kota Pontianak, Barsuni, menyambut baik program Digdaya yang telah dilakukan di Kota Pontianak. Ia berharap program ini ke depannya terus berlanjut dan berkembang menyasar lebih banyak kalangan masyarakat.

"Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut dan dapat selaras dengan program di Pemkot Pontianak. Terlebih dengan adanya efisiensi dari pusat, mengharuskan pemkot mencari cara agar tetap dapat menjalankan program dengan maksimal meski dengan keterbatasan anggaran," katanya.

Barsuni memastikan, pihaknya sangat terbuka dan mendukung program-program yang berdampak positif dan langsung menyasar ke masyarakat. Terlebih, manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh ratusan orang di Kota Pontianak sebagai peserta program.

"Program ini saya yakini dapat langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak positif kepada anak muda di Kota Pontianak," tutupnya. (kominfo)

Dorong Inovasi dan Percepatan Layanan Publik

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pejabat yang dilantik antara lain Titin Subekti yang kini memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak. Erma Suryani dipercaya memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sedangkan Zulkarnain mengemban tugas sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Selanjutnya Iwan Amriyadi menempati jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Yaya Maulidia kini menjabat Sekretaris DPRD Kota Pontianak. Posisi Asisten Administrasi Umum diisi oleh Yusnaldi, sementara Ismail ditetapkan sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk pengawasan internal, Trisnawati dilantik sebagai Inspektur Kota Pontianak. Adapun Yuni Rosdiah dipercaya memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepada pejabat yang dilantik, Edi menegaskan perlunya inovasi, kolaborasi, serta percepatan pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang kian tinggi. Ia menekankan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas tinggi.

“Saya meminta para pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing dan bekerja merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat,” katanya usai pelantikan didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (17/11/2025).

Pelantikan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang mewajibkan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan. Seluruh pejabat yang dilantik telah melewati tahapan uji kompetensi JPT, evaluasi Badan Kepegawaian Negara, proses persetujuan DPRD Kota Pontianak, serta rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat sebelum ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri.

“Pelayanan harus diberikan secara cepat, mudah, tepat, dan pasti. Semua itu untuk mewujudkan Kota Pontianak yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah agar persoalan tidak menumpuk dan pelayanan tetap berjalan optimal.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, wali kota menilai pelayanan publik harus semakin cepat dan efisien. Digitalisasi, penggunaan teknologi informasi, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) menjadi bagian dari percepatan pembangunan.

Ia mencontohkan pelayanan administrasi kependudukan yang sering menghadapi tekanan untuk memberikan layanan tercepat. Karena itu, pejabat terkait diminta terus melakukan inovasi.

“Kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat. Kalau bisa lebih murah, jangan dibuat mahal,” katanya.

Wali kota juga meminta Inspektorat Kota Pontianak memperkuat pengawasan internal serta menekankan peran Sekretariat DPRD sebagai jembatan komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak mencapai 82,8, menempatkannya di jajaran 20 kota dengan IPM tertinggi di Indonesia. Wali kota berharap capaian tersebut terus ditingkatkan melalui pelayanan publik yang profesional dan terukur.

“Manfaatkan masa tugas dengan memberikan kontribusi terbaik bagi pemerintah dan masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kota. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Workshop “Strategi Promosi dan Kualitas Kemasan dalam Upaya Peningkatan Pemasaran Produk UMKM”, yang diikuti pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Hotel Orchardz Jalan Gajah Mada, Senin (17/11/2025).

“UMKM selama ini menjadi salah satu yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak,” ujar Edi usai membuka acara.

Ia menjelaskan, sebagai ibu kota provinsi dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, Pontianak memiliki karakter ekonomi yang sangat bertumpu pada sektor usaha rakyat. 

“Dengan luas lahan yang terbatas, salah satu andalan pertumbuhan ekonomi kita adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” tambahnya.

Hampir di seluruh titik kota terdapat pelaku UMKM, baik pedagang kaki lima maupun usaha yang sudah menetap. Namun, para pelaku usaha itu menghadapi tantangan besar, terutama di aspek pemasaran.

“Semua daerah dan semua pelaku usaha berlomba-lomba meningkatkan kualitas pemasaran. Ini tantangan besar yang harus kita sikapi,” ujarnya.

Karena itu, Wali Kota menekankan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Tanpa sinergisitas pemerintah, dunia usaha, BUMN, BUMD, dan para pelaku UMKM, menurutnya akan mengalami kesulitan dalam pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Pontianak, termasuk menyediakan Rumah Kemasan gratis. Hal tersebut merupakan langkah untuk memberikan semangat bagi pelaku usaha pemula agar produk mereka semakin baik. Pemerintah kota juga terus mendorong pemasaran produk UMKM hingga tingkat internasional.

“Sekarang ada pergeseran pola konsumtif masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z, yang lebih familier dengan pemasaran online dan platform digital. Karena itu pelaku UMKM harus siap bersaing di ruang digital,” papar Wali Kota.

Edi juga mengungkapkan bahwa jejaring pemasaran menjadi kunci penting dalam memperluas pasar. Ia mencontohkan kegiatan Car Free Day yang rutin dipadati pedagang UMKM. Bahkan, dalam sebuah pameran besar, transaksi bisa menembus angka miliaran rupiah.

“Dari survei kita, setiap Minggu terjadi perputaran uang antara Rp200 juta sampai Rp300 juta. Di Borneo Fair, perputaran uang pernah mencapai 8 miliar. Ini sangat besar dan menunjukkan potensi UMKM kita,” ujarnya.

Meski demikian, Edi menilai kualitas tampilan produk UMKM perlu ditingkatkan, termasuk hal-hal sederhana seperti pencantuman harga. Ia juga menyebut bahwa Pontianak masih belum memiliki pusat oleh-oleh berskala besar seperti di kota-kota lain. Hal ini menurutnya justru membuka peluang bagi pelaku dan investor untuk mengembangkan ekosistem pemasaran yang lebih terintegrasi.

“Di Bali ada Krisna, di Bandung ada Kartika Sari. Di Pontianak belum ada pusat oleh-oleh besar yang menampung produk-produk UMKM,” kata Edi.

Selain produk kuliner, Edi menilai banyak pelaku UMKM yang dapat berkembang melalui jejaring langsung tanpa harus memproduksi sendiri. Ia juga menekankan bahwa produk UMKM Pontianak memiliki kualitas yang mampu masuk ke segmen pasar premium.

“Ada usaha yang hanya mengemas produk dan memasarkannya. Kalau jejaringnya kuat sampai keluar negeri, ini juga sangat potensial,” jelasnya.

Edi berharap workshop ini menjadi ruang saling berbagi pengalaman antarpelaku UMKM, mulai dari bahan baku hingga strategi pemasaran.

“Biasanya informasi terbaik itu muncul saat pameran, festival, dan workshop seperti ini. Silakan manfaatkan untuk berdiskusi dan mencari solusi meningkatkan produk,” pungkas Wali Kota. (kominfo/prokopim)