Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak berhasil meraih empat penghargaan sekaligus, termasuk predikat Sangat Informatif dengan nilai 99,55. Selain meraih peringkat kedua kategori kabupaten/kota, Kota Pontianak juga mendapatkan penghargaan khusus bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagai prakarsa pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) mandiri. 

Kota Pontianak turut masuk jajaran The Best Informative Badan Publik peringkat empat. Peringkat ini merupakan hasil pemeringkatan keseluruhan oleh Komisi Informasi dari seluruh kategori yang dinilai pada tahun 2025. Penghargaan ini diberikan kepada badan publik yang dinilai proaktif memastikan keterbukaan informasi berjalan berkesinambungan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Zulkarnain menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah kerja bersama seluruh jajaran Pemkot Pontianak yang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik.

“Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi adalah hak masyarakat. Pemerintah harus memastikan seluruh proses pelayanan dapat diakses dan diawasi publik,” ujarnya usai menerima penghargaan secara langsung, mewakili Wali Kota Pontianak, di Pendopo Gubernur Kalbar Jalan Ahmad Yani, Jumat (14/11/2025) malam.

Selain itu, Wali Kota Pontianak menerima penghargaan khusus sebagai pimpinan yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendorong keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah. 

Zulkarnain menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperkuat transformasi digital untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan cepat.

“Capaian ini selaras dengan upaya kota dalam memperluas akses informasi yang berkualitas,” tuturnya.

Menurutnya, inisiatif PPID Utama dalam monev mandiri menjadi langkah strategis untuk menjaga konsistensi standar layanan informasi.

“Kami akan terus memperbaiki mekanisme layanan, termasuk memperbarui konten informasi, meningkatkan kapasitas operator PPID, serta memperkuat dokumentasi publik. Semua ini agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan informasi yang terbuka dan berintegritas,” ungkapnya.

Zulkarnain menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Diskominfo Kota Pontianak untuk mempertahankan predikat informatif dan berinovasi dalam penyediaan layanan.

“Saya berharap upaya tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK - Sebagai bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang telah patuh membayar pajak daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan penghargaan Pajak Award Pontianak 2025. Piagam penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Ibis Pontianak, Jumat (14/11/2025) malam.

Edi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pelaku usaha sebagai wajib pajak yang telah ikut berkontribusi dalam pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak. Ia menilai penghargaan ini menjadi motivasi bersama untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

“Sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak, kami berikan penghargaan Pajak Award Pontianak 2025 malam ini. Semoga apa yang telah bapak-ibu lakukan dapat membawa kemajuan bagi pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.

Edi mengatakan, membayar pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara yang hasilnya kembali dirasakan oleh masyarakat. Ia mengajak para wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran dan keikhlasan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

“Membayar pajak adalah kewajiban kita semua. Kami ingin mengajak para wajib pajak untuk memiliki kesadaran bahwa setiap rupiah yang dibayarkan adalah untuk masyarakat Kota Pontianak,” ungkapnya.

Edi kemudian mengibaratkan pembayaran pajak seperti proses berpuasa, mengandung tantangan, namun membawa manfaat besar bagi banyak orang. 

“Kita merasakan susahnya, tetapi manfaatnya luar biasa. Maka membayar pajak jangan dilakukan dengan terpaksa, tetapi dengan keikhlasan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara,” katanya.

Edi berharap kegiatan Pajak Award ini dapat menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen semua pihak dalam membangun Kota Pontianak yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, pemerintah kota, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci terciptanya tata kelola yang transparan dan modern.

“Mari kita jadikan kegiatan Pajak Award ini sebagai momentum apresiasi atas kerja keras semua pihak. Semoga kolaborasi antara DPRD, pemerintah kota, dan seluruh pemangku kepentingan terus terjalin erat dengan semangat kolaborasi dan inovasi,” ajaknya.

Edi mengapresiasi berbagai inovasi yang diluncurkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, termasuk kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui platform digital seperti Tokopedia dan kanal pembayaran non-tunai lainnya.

Menurutnya, digitalisasi bukan hanya untuk mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Digitalisasi adalah langkah penting untuk mencegah potensi kebocoran, mempercepat pelayanan, dan memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara modern dan efisien,” ungkap Edi.

Ia menambahkan bahwa pemerintah kota terus mendorong integrasi data, perluasan layanan berbasis elektronik, serta penerapan transaksi non-tunai di berbagai sektor. Untuk itu, perlu memperkuat digitalisasi dan kepatuhan pajak demi mewujudkan Pontianak sebagai kota yang maju dan berdaya saing.

“Kita wujudkan Pontianak yang maju, transparan, dan berdaya saing melalui digitalisasi dan kepatuhan pajak,” pungkasnya. (prokopim)

Medsos Pemkot Pontianak Raih Enam Besar se-Indonesia di AMH 2025

JAKARTA – Kanal media sosial resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak berhasil masuk nominasi kategori media sosial terbaik dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang digelar tahunan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pontianak bersaing dengan lebih dari 190 instansi pemerintah daerah se-Indonesia.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi capaian tersebut sebagai bentuk kerja keras jajaran Diskominfo yang berhasil mengharumkan nama Pontianak di tingkat nasional. Menurutnya, kuatnya peran kehumasan menjadi indikator berjalannya sistem pemerintahan yang baik.

Hadirnya kanal resmi pemerintah juga merupakan bentuk transparansi serta akuntabilitas kinerja instansi kepada masyarakat Kota Pontianak.

“Pemerintah sebagai badan publik harus memahami nilai-nilai kehumasan yang baik: terbuka, responsif, komunikatif, dan senantiasa berkolaborasi. Ini yang terus kami dorong di jajaran Pemkot Pontianak,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah Kota Pontianak meningkatkan wawasan serta memahami aturan kehumasan di lingkungan kerja masing-masing. Edi menilai, pemerintah harus hadir di berbagai medium, baik audio, visual, maupun media cetak.

“Masyarakat membutuhkan informasi yang mudah dipahami dan memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Humas berperan sebagai jembatan untuk melancarkan arus informasi antara pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, menjelaskan bahwa ini menjadi partisipasi kedua Pemkot Pontianak dalam ajang AMH, setelah absen selama 17 tahun.

“Untuk tahun ini kami mengikuti empat kategori, yaitu media sosial, website, siaran pers, dan penerbitan media internal. Alhamdulillah, kategori media sosial berhasil masuk nominasi,” ujarnya usai menghadiri malam penganugerahan di Hotel Borobudur Jakarta.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan situs web pemerintah daerah kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mendukung keterbukaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong inovasi pelayanan berbasis digital.

“Website kami dorong agar menjadi portal informasi yang interaktif, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah,” jelasnya.

AMH 2025 kembali mempertemukan para praktisi komunikasi publik dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi dan strategi pengelolaan informasi publik di era digital.

“Meskipun tahun ini belum meraih penghargaan utama, capaian nominasi ini sudah menjadi kebanggaan tersendiri. Kami tetap berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar wajah komunikasi Pemerintah Kota Pontianak semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tutup Vivi. (kominfo)

Kementerian Keimigrasian dan Pemasyarakatan Gelar Donor Darah di Hari Bakti ke-1 

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Hal itu disampaikannya saat mengadiri kegiatan donor darah dalam rangka Hari Bakti Kementerian Keimgrasian dan Pemasyarakatan ke-1 tahun 2025 yang digelar di Gedung PMI Kota Pontianak, Kamis (13/11/2025).

“Atas nama PMI Kota Pontianak, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Darah adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh mesin. Satu-satunya mesin penghasil darah ada di dalam tubuh manusia,” ujarnya yang juga selaku Ketua PMI Kota Pontianak.

Edi menjelaskan, kebutuhan darah di Kota Pontianak cukup tinggi. Setiap hari PMI Kota Pontianak membutuhkan sekitar 120 hingga 170 kantong darah, sementara stok yang tersedia rata-rata hanya 80 hingga 100 kantong per hari.

“Apabila ada kebutuhan mendesak, kami segera menghubungi para pendonor yang sudah terdaftar di database sesuai golongan darah, atau keluarga pasien yang membutuhkan,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan darah bersifat rutin dan mendesak. Pasien dengan penyakit tertentu seperti thalasemia membutuhkan transfusi darah secara berkala setiap minggu atau setiap bulan. Selain itu, kebutuhan darah juga meningkat akibat operasi, kecelakaan, maupun penyakit lainnya.

Menurutnya, tidak semua golongan darah tersedia setiap hari. Golongan darah B dan AB relatif sulit diperoleh, sedangkan golongan darah O biasanya paling banyak tersedia.

“Perlu diketahui bahwa darah yang baru didonorkan tidak bisa langsung ditransfusikan. Darah tersebut harus melalui proses pemeriksaan dan pengolahan terlebih dahulu di laboratorium PMI,” jelasnya.

Edi mengapresiasi peran berbagai pihak, terutama kementerian, lembaga, dunia usaha, dan masyarakat, yang ikut serta dalam kegiatan donor darah.

“Kami sangat bersyukur atas partisipasi semua pihak. Kegiatan seperti ini sangat berarti bagi kemanusiaan,” pungkasnya. (prokopim)