Berita

Pengembangan Sektor Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat di Pontianak Utara

PONTIANAK - Keberadaan Badan Usaha Milik Rukun Warga (BUMRW) 33 di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara telah membawa perubahan bagi masyarakat sekitar. Dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, BUMRW telah berkembang dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, jasa dan sebagainya. 

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan apresiasinya terhadap usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat Pontianak Utara dalam memanfaatkan lahan gambut sebagai sentra pertanian. Lahan gambut yang luas di wilayah tersebut dapat dikelola secara baik dan produktif. Namun, ia juga mengingatkan akan risiko kebakaran yang dapat terjadi di lahan gambut saat musim kemarau. Oleh karena itu, penting bagi pengurus BUMRW 33 untuk meningkatkan kolaborasi dengan koordinasi yang lebih baik di bawah Camat Pontianak Utara.

"Dengan adanya kolaborasi yang lebih baik dan terorganisir, saya berharap BUMRW 33 dapat semakin produktif dalam mengembangkan kegiatan pertanian di wilayah Pontianak Utara," terangnya.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap bahwa upaya ini akan menjadi bagian dari inovasi yang bertujuan untuk membangkitkan semangat warga di Kelurahan Siantan Hilir. Diharapkan hasil pertanian dari kegiatan ini terus meningkat dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat Pontianak Utara sendiri telah terbukti memiliki potensi dalam mengembangkan pertanian di lahan gambut. Salah satu contohnya adalah BUMRW 33, yang telah berhasil menanam sayur-mayur dan mengembangkan peternakan. Masyarakat diharapkan mendukung inisiatif ini dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kelestarian lahan gambut.

"Kita berharap kolaborasi ini tidak hanya memberikan hasil yang baik secara ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan yang berkelanjutan," pesannya.

Irwan, Ketua BUMRW 33 mengungkapkan latar belakang terbentuknya badan usaha ini bermula dari seringnya terjadi perselisihan antara gabungan kelompok tani dengan kelompok tani (poktan) lainnya, baik terkait bantuan maupun permasalahan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirinya mengambil inisiatif membentuk BUMRW 33 sebagai wadah yang menghimpun poktan-poktan yang ada di wilayah tersebut. BUMRW 33 secara resmi didirikan pada tahun 2022 dengan tujuan utama untuk menetralisir dan menyamakan persepsi antar-poktan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. 

"Harapan kami adalah BUMRW ini berporos ke masyarakat, di mana segala jenis bantuan, baik itu dari sektor pertanian, sosial, maupun sektor lainnya, dapat bermanfaat bagi masyarakat di sini," ungkapnya usai peresmian Balai Warga BUMRW 33, Senin (18/12/2023).

Menurutnya, bantuan yang diterima oleh BUMRW 33 bukanlah hanya untuk kepentingan pribadi atau individu, tetapi benar-benar diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Ke depan, ia bersama para pengurus BUMRW 33 akan mengembangkan badan usaha ini dalam berbagai sektor.

"Jadi, inovasi baru yang akan kita lakukan ke depan adalah menjajaki sektor sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat selain sektor pertanian," jelasnya.

Selain memberikan manfaat kepada anggotanya, pengelolaan BUMRW 33 juga bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar yang kurang mampu. Pendapatan yang diperoleh dari berbagai kegiatan BUMRW ini akan disisihkan untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Dengan adanya BUMRW 33, harapannya adalah kita dapat merangkul semua pihak, baik petani maupun masyarakat luas, dalam upaya pengembangan sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah ini," tambah Irwan.

Irwan berharap bahwa dengan adanya BUMRW 33, akan tercipta sinergi yang kuat antara BUMRW, pemerintah, dan masyarakat sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada di wilayah tersebut. 

"Kami akan terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan BUMRW ini demi kebaikan bersama," tandasnya.

Sebagai badan usaha yang dikelola oleh masyarakat, BUMRW 33 bertekad untuk terus berinovasi dan mengembangkan sektor pertanian serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Irwan juga mengajak semua pihak, baik dari kalangan petani, tokoh masyarakat maupun pemerintah, untuk bersama-sama mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan BUMRW 33. 

“Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan mampu menciptakan perubahan positif serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. 

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono dan Wakil Wali Kota Bahasan juga menyerahkan bantuan alat-alat pertanian dari Pemerintah Kota Pontianak dan Pertamina. (prokopim)

HLM Inflasi Jelang Nataru

PONTIANAK – Komoditas angkutan udara menjadi penyumbang rutin angka inflasi di Kota Pontianak dalam dua tahun belakangan, bahkan tidak hanya saat menjelang hari besar perayaan agama. Khawatir dengan harga tiket angkutan udara yang terus naik, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengimbau penyedia jasa angkutan udara untuk dapat meninjau kembali harga tiket  pesawat dari/tujuan Pontianak yang terjangkau kemampuan masyarakat.

“Angkutan udara selalu menjadi penyumbang inflasi. Ini menjadi atensi kami setelah rapat lintas sektor. Harga tiket pesawat masih bisa ditekan,” paparnya usai High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan instansi lintas sektor, di Ruang Pontive Center, Selasa (12/12/2023).

Inflasi Kota Pontianak menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) relatif stabil dengan angka 2 persen (yoy). Bahasan mengutarakan, berbagai upaya antisipasi telah dilaksanakan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga. Per bulan September sampai November, inflasi terjaga rendah dan berada pada peringkat ketiga nasional dalam 10 kota terendah inflasi gabungan kota se-Indonesia, setelah Jayapura dan Banda Aceh. Adapun lima komoditas penyumbang inflasi yg paling sering muncul pada periode Januari-November 2023 di antaranya yaitu angkutan udara, rokok kretek filter, beras, cabai rawit dan sawi.

“Dalam upaya pengendalian inflasi, kami berpatokan kepada prinsip 4K yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” imbuhnya.

Pengendalian inflasi oleh TPID Kota Pontianak melibatkan lintas sektor, seperti Bulog, Kejaksaan Negeri (Kejari), TNI hingga kepolisian. Terbukti dengan keseimbangan inflasi tersebut, dirinya berharap terus terciptanya sinergitas antara pemangku kebijakan dalam mengendalikan inflasi di Kota Pontianak. Beberapa penghargaan pun telah diraih Kota Pontianak seperti pengendalian inflasi terbaik se-Kalimantan.

“Di saat pasca pandemi covid dan penyesuaian harga BBM  inflasi 2022 Kota Pontianak sempat di angka 6,35 persen” ungkapnya.

Kedepan ia berharap kebijakan Pemkot Pontianak dalam mengendalikan inflasi dapat dilanjutkan dengan penyempurnaan. Mendekati masa purna tugas kepemimpinan Wali Kota Edi dan Wakil Wali Kota Bahasan, dirinya mengajak penjabat setelahnya untuk semangat mempertahankan inflasi tetap terjaga di Kota Pontianak.

“Karena Pontianak adalah ibu kota provinsi, yang menjadi pilot project bagi daerah lainnya,” tutup Bahasan. (kominfo)

Bisa Diunduh di eponti.pontianak.go.id

PONTIANAK – Untuk memastikan transparansi keuangan daerah kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak meluncurkan aplikasi digital yang diberi nama e-Ponti Mobile. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, seluruh informasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari pajak tertera dalam satu aplikasi terintegrasi tersebut.

“Era sekarang memungkinkan informasi keuangan lebih mudah diakses masyarakat. Ini yang kita inginkan, digitalisasi mencegah terjadinya penyelewengan dari pola sebelumnya yang diterapkan,” ujarnya setelah meluncurkan secara resmi aplikasi e-Ponti Mobile, di Hotel Aston belum lama ini.

Melalui aplikasi e-Ponti Mobile pula, pembayaran pajak menjadi lebih praktis. Data yang disajikan pun real time, artinya selalu diperbaharui setiap detiknya. Sehingga, menurut Edi, akurasi data dapat diolah sebagai bahan evaluasi kinerja pengelolaan PAD yang dilaksanakan kepala daerah maupun perangkat daerah.

“Serta memudahkan pejabat pengelola keuangan daerah dalam memantau ketersediaan kas yang dapat membiayai program kegiatan,” ungkapnya.

Kepala BKD Kota Pontianak Amirullah menyampaikan, aplikasi e-Ponti Mobile dapat diunduh di laman eponti.pontianak.go.id. Pada laman ini, untuk mengunduh aplikasinya, masuk ke menu yang ada di pojok kanan, kemudian pilih ‘Unduh APK’. Setelah mengunduh, wajib pajak terlebih dahulu mendaftarkan akun untuk masuk ke dalam aplikasi.

“Kontribusi pajak daerah satu per lima dari PAD Kota Pontianak. Aplikasi e-Ponti Mobile menjembatani wajib pajak untuk berkontribusi,” terangnya.

Memanfaatkan teknologi informasi, pihaknya juga telah membuka layanan interaktif via pesan WhatsApp Tanjak (Tanya Jak) dan Kring Pengawasan yang dapat diakses melalui aplikasi e-Ponti Mobile.

“Silahkan peroleh informasi dari sana (Tanya Jak dan Kring Pengawasan), maupun menyampaikan keluhan dari kendala yang dihadapi,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Pajak Award Bagi Pelaku Usaha Patuh Bayar Pajak

PONTIANAK – Sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak di tahun 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak menggelar Pajak Award yang dirangkaikan dengan launching aplikasi e-Ponti dan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Hotel Aston Jalan Gajah Mada, Jumat (8/12/2023) malam.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penyerahan penghargaan ini sekaligus sebagai pengakuan Pemkot Pontianak atas kontribusi insan perpajakan dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Hal itu tampak dari peningkatan PAD sebesar 27,61 persen pada tahun 2022 dan diperkirakan bertambah pada akhir bulan Desember 2023 mendatang.

“Peran wajib pajak penting dalam membangun Kota Pontianak. Jika seluruh wajib pajak patuh, kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi PAD kedepannya,” ungkapnya usai menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Pajak Award 2023.

Edi menerangkan, per 2 Januari sampai 6 Desember 2023, realisasi pajak daerah sudah berada di angka Rp 347,4 miliar yang berasal dari pajak hotel, restoran dan hiburan. Transparansi keuangan kepada masyarakat adalah prinsip yang selalu dipegangnya sebagai langkah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Hal ini penting karena dengan adanya kepercayaan dari masyarakat, akan berdampak positif pada PAD,” ucapnya.

Kepala BKD Kota Pontianak Amirullah memaparkan, terdapat 12 kategori pemenang, seperti Hotel Terbaik, Restoran Terbaik, Rumah Makan Terbaik, Penginapan Terbaik maupun Cafe Terbaik. Setelahnya adalah Warung Kopi Terbaik, Katering Terbaik, Karaoke Terbaik, Hiburan Umum Terbaik, Parkir Berbayar Terbaik, Parkir Gratis Terbaik hingga Penghargaan Stakeholders.

“Harapan kami agar wajib pajak lainnya termotivasi untuk patuh dalam membayar pajak,” katanya.

Limin, atau yang biasa disapa Aming dan juga sekaligus owner dari Aming Coffee, menjadi satu di antara penerima Pajak Award. Ia mendapatkan penghargaan sebagai wajib pajak terbaik kategori cafe. Sebagai pelaku usaha yang sudah bergelut puluhan tahun, Aming menganggap pentingnya patuh membayar pajak. Ia merasa senang karena uang pajak yang diserahkan menentukan pembangunan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Pemkot Pontianak,” ungkapnya.

Dari seluruh gerai yang tersebar di Kota Pontianak, Aming Coffee cabang Podomoro yang terletak di Jalan Putri Candramidi, menjadi cafe dengan penyumbang pajak terbesar di Kota Pontianak. Aming menuturkan, pihaknya senantiasa melaksanakan pembayaran pajak rutin setiap bulannya sebanyak 10 persen dari keuntungan.

“Sekarang bayarnya sudah bisa online. Awalnya disetor lewat bank secara tunai, sekarang ada aplikasinya,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)