Berita

PONTIANAK - Maraknya tawuran di kalangan remaja belakangan di Kota Pontianak menjadi sorotan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto. Ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah tawuran di kalangan remaja. 

Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah melakukan berbagai upaya, seperti pembatasan akses media sosial di kalangan anak-anak dan patroli keamanan oleh kepolisian serta Satpol PP, kejadian tawuran masih terjadi.

“Kita semua prihatin, ini menunjukkan bahwa kita harus mulai dari dasar, yaitu lingkungan keluarga," ujarnya saat ditemui di Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (31/1/2025).

Ia mengajak seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas sehari-hari anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif, termasuk tawuran. 

"Anak-anak ini adalah harapan kita. Setiap kejadian, meskipun hanya satu, sudah membuat kita resah," ucapnya prihatin.

Menanggapi usulan pemberlakuan jam malam bagi anak-anak, Edi berpendapat, langkah tersebut sebagai tindakan ekstrem yang bisa dipertimbangkan jika situasi semakin tidak terkendali. Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa langkah awal yang lebih efektif adalah melalui pendekatan dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT. 

"Kami akan meminta RT untuk mengingatkan warga agar memperhatikan anak-anak mereka di lingkungannya masing-masing," jelasnya.

Ia berharap dengan upaya ini, kejadian tawuran dapat diminimalisir dan Pontianak bisa menjadi kota yang lebih aman bagi generasi muda.

“Kita semua berharap agar peristiwa tawuran yang marak terjadi akhir-akhir ini, tidak terjadi lagi dengan pengawasan dari berbagai pihak, utamanya para orang tua yang memiliki anak remaja,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak Sidig Handanu menerangkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dahulu bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, berubah nomenklatur menjadi Bapperida. Perubahan nomenklatur itu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwa) Pontianak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Bapperida Kota Pontianak. 

“Sesuai regulasi tersebut, maka nomenklatur Bappeda berubah menjadi Bapperida Kota Pontianak,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).

Adapun struktur organisasi Bapperida Kota Pontianak terdiri dari kepala badan, sekretaris badan, subbagian umum dan aparatur, subbagian perencanaan dan keuangan. Kemudian, bidang-bidang di Bapperida mencakup bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, bidang pembangunan sektoral dan bidang riset dan inovasi daerah.

“Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, maka diminta kepada seluruh perangkat daerah agar menyesuaikan administrasi surat menyurat sesuai dengan nomenklatur yang baru,” kata Sidig.

Dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang dipimpinnya, Sidig menambahkan bahwa alamat domain seluruh sistem elektronik yang ada telah dilakukan penyesuaian. Domain website yang semula beralamat di bappeda.pontianak.go.id, berubah menjadi bapperida.pontianak.go.id. Demikian pula alamat website litbang.pontianak.go.id berganti menjadi rida.pontianak.go.id. 

“Untuk layanan surat elektronik atau email, dari bappeda@pontianak.go.id menjadi bapperida@pontianak.go.id,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto di Ruang VIP Wali Kota, Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan tersebut dibahas persiapan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 Tingkat Provinsi Kalbar yang akan digelar di Kota Pontianak pada 19 Februari 2025 mendatang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menyambut positif dan mendukung rencana pelaksanaan HPN 2025 di Kota Pontianak. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak siap memfasilitasi kegiatan ini. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi, ia menilai pers memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan publik.

"Kolaborasi antara pemerintah dan media sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Saya berharap media dapat terus memberikan informasi yang objektif dan konstruktif demi kemajuan Kota Pontianak," ujarnya usai menerima kunjungan jajaran Pengurus PWI Provinsi Kalbar.

Ia berharap, peringatan HPN  tahun ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang media dan pemerintahan untuk memperkuat sinergi dalam membangun Pontianak yang lebih transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi.

“Media adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Tidak semua orang membaca laporan pemerintah, jadi media menjadi alat penting untuk menyampaikan apa yang telah kami kerjakan," ungkapnya.

Ketua PWI Provinsi Kalbar Kundori menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada Pj Wali Kota Pontianak yang telah mendukung rencana peringatan HPN 2025 di Kota Pontianak. Dalam rangka HPN ini, pihaknya juga akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan.

"Kami berharap Pemkot Pontianak dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan HPN 2025. Momentum ini sangat penting bagi perkembangan pers di Kalbar, sekaligus mempromosikan Kota Pontianak di tingkat nasional," terangnya. 

Untuk menyemarakkan HPN 2025 Tingkat Provinsi Kalbar, PWI Kalbar menggelar berbagai rangkaian kegiatan, antara lain lomba olahraga badminton, lomba menulis jurnalistik, pelatihan digital marketing bagi UMKM, PWI Goes to Campus, donor darah dan media gathering.

“Pada tanggal 19 Februari, puncak peringatan HPN dirangkaikan dengan PWI Award 2025 kategori pengelola website dan media sosial terbaik di lingkup pemerintah daerah serta penghargaan kepada wartawan senior,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyambut baik inisiatif untuk membatasi penggunaan media sosial (medsos) bagi anak-anak. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto, mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan dari berbagai pihak dalam upaya ini, terutama karena selama ini sering terkendala oleh aturan yang lebih tinggi.

"Selama ini, membuat batasan atau bahkan larangan sering terkendala aturan yang lebih tinggi. Dengan adanya komunikasi yang menginisiasi larangan dan pengaturan ini, kami sangat berterima kasih," ujarnya, Kamis (16/1/2025).

Ia menekankan pentingnya mendidik anak-anak dengan benar, terutama untuk mencegah kejadian negatif seperti tawuran yang dipicu oleh medsos yang belakangan marak terjadi di Kota Pontianak.

"Beberapa waktu lalu, setelah klarifikasi, penyebab tawuran anak-anak di bawah umur adalah medsos. Kejadian ini cukup tragis," ucapnya prihatin.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berencana mengeluarkan aturan untuk membatasi penggunaan medsos di kalangan anak-anak. Edi juga menegaskan bahwa sekolah-sekolah akan menjadi fokus utama dalam menerapkan pembatasan ini. 

"Sekolah adalah tempat pertama yang bisa kita kendalikan dalam penggunaan medsos," katanya.

Meskipun teknis pelaksanaan pembatasan ini akan ditentukan oleh pihak terkait seperti Kominfo, Edi berharap pembatasan ini dapat mengurangi efek negatif medsos. 

"Medsos secara umum bagus, tapi ada beberapa hal negatif yang harus kita batasi," jelasnya.

Dirinya optimis bahwa pembatasan ini akan berdampak positif bagi generasi muda Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak.

"Saya sangat optimis. Dengan pembatasan ini, anak-anak dan remaja diharapkan bisa berpikir positif dan tidak terpengaruh efek negatif medsos. Ke depannya, mereka akan menjadi generasi yang luar biasa," tutupnya. (prokopim /kominfo)