Berita

PONTIANAK - Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak menyerahkan sebanyak 11 sertipikat hak pakai bidang tanah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang diterima secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto. Ia mengapresiasi kinerja seluruh pihak khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengamankan kepastian hukum secara administrasi.

“Sekarang kita menerima 11 sertipikat, sisanya ada sekitar 30 sertipikat sedang diproses, diperkirakan awal Januari diterima,” tuturnya usai menerima sertipikat di Kantor Wali Kota, Jumat (27/12/2024).

Adapun tugas Pemkot Pontianak ke depan setelah mendapat kepastian hukum, menurut Edi, adalah pengamanan fisik lewat pengelolaan aset. Ia menerangkan proses sertifikasi berjalan lancar tanpa kendala berarti di lapangan.

“Alhamdulillah secara umum tidak ada kendala karena kerjasama dengan baik, kalaupun ada hal yang harus dilengkapi maka secara bertahap diselesaikan,” ungkapnya.

Saat ini masih terdapat beberapa aset Pemkot Pontianak yang berada di bawah pengelolaan pihak lain. Edi ingin di masa mendatang seluruh aset harus dikelola secara langsung oleh Pemkot Pontianak.

“Sebenarnya ada beberapa yang dimanfaatkan pihak lain dan legalitasnya belum lengkap, masyarakat yang menggunakan aset Pemkot Pontianak untuk sama-sama lengkapi legalitasnya supaya jelas penggunaannya,” terangnya.

Dengan sinergitas yang baik antara Pemkot Pontianak dan Kantah Kota Pontianak, Edi optimis proses sertifikasi aset Pemkot Pontianak dapat berlangsung lancar. Tidak hanya itu, dirinya berharap masyarakat turut merasakan manfaat dari aset tersebut.

“Kita apresiasi seluruh pihak, dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kemudian juga Kantah Kota Pontianak, mudah-mudahan menjadi langkah mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Kanwil BPN Kalbar Andi Tenri Abeng menambahkan, penyerahan sertipikat diharapkan meningkatkan nilai dari aset milik Pemkot Pontianak. Ia menjelaskan, prosedur sertifikasi dimulai dari proses pengajuan.

“Kita proses mulai dari pengukuran, pemeriksaan tanah sampai mencetak sertipikat,” ucapnya usai berkunjung ke Kantor Wali Kota bersama jajaran BPN.

Secara umum, lanjutnya lagi, kendala di lapangan disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak tahu keberadaan tanah yang dimiliki. Katanya, apabila masyarakat paham akan pengelolaan tanah, ia yakin tidak akan ada masalah.

“Banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan tanahnya, itu yang menyulitkan. Kalau masyarakat tahu, menguasai, menempati dengan baik bidang tanahnya pasti tidak akan ada masalah,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Berbagai prestasi terus ditorehkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Kali ini lewat Indeks Kearsipan Kota Pontianak dengan nilai A predikat ‘Memuaskan’, sekaligus menjadikan Pontianak sebagai peringkat 43 se-Indonesia serta peringkat pertama se-Kalimantan Barat (Kalbar).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak Rendrayani menerangkan, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya di mana Kota Pontianak menerima nilai BB dengan predikat ‘Sangat Baik’.

“Terima kasih atas bimbingan dan arahan Bapak Penjabat (Pj) Wali Kota, Bapak Sekretaris Daerah serta dukungan dari seluruh OPD se-Kota Pontianak,” tutur Ririn, sapaan karibnya setelah menyimk  pengumuman nilai hasil pengawasan, Kamis (19/12/2024).

Melalui prestasi ini, Ririn berharap ke depannya pengelolaan arsip di lingkungan Pemkot Pontianak kian baik dengan dorongan prestasi. Ia menjelaskan, Indeks Kearsipan Kota Pontianak diperoleh dari 60 persen Indeks Kearsipan Eksternal oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) di tingkat provinsi dan kabupaten.

“Ditambah 40 persen Indeks Kearsipan Internal dengan nilai indeks kearsipan 5 OPD tertinggi,” jelasnya.

Menurut Ririn, capaian ini tidak terlepas dari penerapan sistem digitalisasi arsip yang diterapkan secara konsisten. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dokumen menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat maupun instansi terkait. Selain itu, pelatihan berkala untuk staf kearsipan juga menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung keberhasilan tersebut.

“Kami percaya bahwa arsip bukan hanya tentang menyimpan dokumen, tetapi juga melestarikan sejarah dan mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan. Dengan digitalisasi, kami mampu menghadirkan arsip yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman,” tambah Ririn.

Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto memberikan apresiasinya terhadap pencapaian ini. Ia menyebut bahwa prestasi ini menjadi bukti kuat Pontianak memiliki sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pengelolaan arsip yang baik mencerminkan tata kelola yang baik pula. Kami sangat bangga dan akan terus mendorong peningkatan kualitas kearsipan di Kota Pontianak,” ujarnya.

Edi juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menjaga keberlanjutan prestasi ini. Ia mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam memanfaatkan layanan kearsipan yang tersedia.

“Kami ingin prestasi ini menjadi langkah awal menuju Pontianak yang lebih maju dan inovatif di masa depan. Kami harap semua pihak dapat terus mendukung program-program pengelolaan kearsipan yang sudah berjalan dengan baik,” pungkasnya. (kominfo)

Pj Wako Minta Dinas Terkait Pantau Lapangan 

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto meminta dinas terkait untuk mencegah penyebaran virus flu babi afrika atau African Swine Fever. Hal tersebut ia sampaikan saat rapat koordinasi (rakor) Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual di Ruang Pontive Center, Senin (16//12/2024).

“Kita harus waspada, saya minta dinas terkait terus memantau di lapangan, baik ternak yang dipotong di Kota Pontianak maupun mengambil suplai daging dari luar, jangan sampai membahayakan masyarakat,” tuturnya.

Edi menambahkan, untuk memantau flu babi, Pemerintah Kota Pontianak melakukan berbagai upaya. Mulai dari pengawasan lalu lintas hewan masuk dan keluar, memperketat tindakan karantina hewan dan melakukan pengujian ASF terhadap ternak babi.

“Tak kalah pentingnya adalah mensosialisasikan pentingnya mencegah penyebaran virus flu babi,” ungkapnya.

Selain menyoroti soal flu babi, pada rakor tersebut juga membahas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. Edi menuturkan, persoalan RDTR menyisakan satu langkah yakni integrasi dengan Online Single Submission (OSS).

“Alhamdulillah semuanya transparan, perizinan untuk meningkatkan perekonomian secara umum,” paparnya.

Angka inflasi year-on-year (yoy) Kota Pontianak mencapai 1,61 persen. Edi menyebut, ketersediaan bawang masih jadi pembahasan utama secara nasional. Hampir 80 persen daerah seluruh Indonesia sedang mengalami kekurangan bawang.

“80 persen masalah bawang merah, jadi mudah-mudahan tidak ada lonjakan inflasi di Kota Pontianak,” imbuh Edi.

Pj Wali Kota menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga fokus menjelang Nataru. Ia menyampaikan pesan Mendagri terhadap potensi bencana berturut-turut. Mulai memasuki awal Desember nanti, cuaca diperkirakan turun hujan dengan intensitas lebat di banyak wilayah di Indonesia.

“Kami akan siapkan langkah antisipasi seperti kelengkapan personil, alat, anggaran dalam menghadapi kedaruratan hidrometeorologi basah,” terangnya.

Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Pontianak juga akan melaksanakan peninjauan lapangan ke beberapa lokasi distributor untuk mendapatkan informasi terkini stok pangan di Kota Pontianak. 

“Yang kita cegah adalah lonjakan, kendati tetap terjadi fluktuasi harga bahan pokok. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemkot Pontianak telah menggelar operasi pasar murah di enam kecamatan se-Kota Pontianak. Masyarakat tampak antusias dan merasa diringankan dengan agenda tersebut. Edi menambahkan, operasi pasar murah melibatkan berbagai pihak mulai dari PT Bulog, PDAM Tirta Khatulistiwa, Bank Kalbar, Bank Indonesia, Ritel Modern, BPR Khatulistiwa sampai kelompok tani. (kominfo)

Menteri PAN-RB Resmikan 42 MPP se-Indonesia Serentak

PONTIANAK - Sebanyak 42 Mal Pelayanan Publik (MPP) se-Indonesia diresmikan secara serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, Kamis (12/12/2024). MPP Kota Pontianak menjadi satu di antara 42 MPP yang turut diresmikan. Seluruh kepala daerah hadir melalui teleconference untuk menandatangani prasasti secara digital.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menerangkan, konsep MPP ini merupakan arahan dari pemerintah pusat dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat. Seluruh pelayanan yang ada di Kota Pontianak disediakan di MPP yang berlokasi di Gedung Kapuas Indah.

“Tujuannya supaya masyarakat tidak perlu repot-repot ke sana ke mari untuk mengurus segala urusan administrasi. Jadi cukup di satu tempat saja yaitu MPP,” ungkapnya usai menghadiri peresmian MPP.

Ia bersyukur MPP di Kota Pontianak sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai urusan administrasi. Edi juga menekankan kepada aparatur yang bertugas melayani masyarakat supaya menyampaikan persyaratannya secara transparan.

“Biayanya pun jelas harus transparan, kalau memang tidak ada biaya jangan sampai dipungut biaya. Sebaliknya apabila ada biaya yang dikenakan, maka harus disetorkan ke kas daerah. Jangan ada biaya tambahan apapun,” tegasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak Hidayati menuturkan, sejatinya MPP ini telah lebih dulu dilakukan soft launching oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada Desember 2023 lalu dan sudah mulai uji coba operasional secara bertahap.

“Alhamdulillah selama uji coba berjalan, antusiasme masyarakat itu cukup tinggi, bisa dilihat rerata perbulan jumlah kunjungan mencapai 1500 orang,” sebutnya.

Pihaknya akan terus melakukan perbaikan terhadap layanan terutama untuk gerai-gerai yang masih belum maksimal lantaran keterbatasan dari sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

“Sehingga kekurangan pelayanan  ini kita harap semakin hari semakin ditambahkan seperti capil nanti ditambahkan pelayanan untuk KTP dan lainnya,” imbuhnya.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini dalam sambutannya melalui teleconference, mengatakan, pada hari ini sebanyak 42 MPP se-Indonesia diresmikan secara serentak. Hingga saat ini, jumlah MPP tercatat sebanyak 230 unit se-Indonesia. Sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto, ada dua hal yang menjadi sorotan, yakni kaitan reformasi pelayanan publik dan pelayanan berbasis teknologi.

“Ini tentunya menjadi konsen kita semuanya bagaimana pemerintah lebih banyak mendekatkan diri kepada masyarakat dan lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan motor dari pembangunan yang akan menentukan sejauh mana target-target pembangunan tersebut bisa dicapai.

“Semakin baik birokrasi maka semakin cepat juga layanan-layanan yang akan diberikan kepada masyarakat dan menyelesaikan beberapa persoalan yang dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.

Rini menerangkan, keberhasilan dari sebuah negara bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi diukur bagaimana pelayanan publik itu dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara adil, cepat serta efisien. Berkaca dari negara-negara maju, pelayanan publik menjadi prioritas yang diunggulkan.

“Misalnya di Singapura, menggantikan pelayanan fisik dengan pelayanan digital. Ada optimalisasi sistem dengan lingkungan kerja yang lebih fleksibel,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)