,
menampilkan: hasil
Momentum HUT ke-6 IJTI Kalbar Pererat Kolaborasi Pemkot dan Insan Pers
PONTIANAK - Suasana akrab terjalin saat jamuan makan malam (welcome dinner) menyambut kedatangan para tamu dari kalangan jurnalis televisi yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Jumat (8/8/2025). Kehadiran para awak media televisi ini dalam rangka memeriahkan HUT ke-6 IJTI Kalbar. Selain kehadiran jajaran IJTI, jamuan makan malam juga dihadiri para jurnalis asal negeri jiran, Sarawak, Malaysia.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Elsa Risfadona mengungkapkan, kegiatan ini dinilai menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers, khususnya jurnalis televisi.
“Kita sangat berbangga menjadi tuan rumah peringatan HUT IJTI ke-6. Semoga kegiatan ini menjadi sarana kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Pontianak dengan para jurnalis, khususnya IJTI, dalam menyampaikan berita yang sehat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak para jurnalis untuk turut mengangkat potensi daerah, termasuk kekayaan budaya dan kuliner khas Kota Pontianak, melalui pemberitaan yang positif dan konstruktif.
“Pemberitaan yang menggambarkan kekayaan lokal dapat meningkatkan citra daerah dan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga untuk promosi daerah ke tingkat yang lebih luas,” tambahnya.
Elsa berharap melalui kegiatan ini, semangat jurnalisme yang profesional dan beretika dapat terus dikembangkan, serta mendorong terciptanya informasi publik yang akurat dan berimbang.
Ketua Umum IJTI Pusat, Herik Kurniawan, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi jurnalis televisi di tengah derasnya arus informasi dari media sosial yang kerap tidak terverifikasi.
“Kami terus membangun kapasitas dan kompetensi jurnalis. Di tengah riuh hoaks dan informasi yang menyesatkan di media sosial, media arus utama seperti televisi harus menjadi penjernih dan sumber informasi yang bisa dipercaya,” ungkapnya.
Herik menyebut tantangan industri media saat ini sangat berat, terutama akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat. Namun, IJTI berkomitmen menjaga kualitas dan integritas jurnalisme televisi agar tetap menjadi rujukan informasi yang mencerahkan publik.
Puncak kegiatan IJTI kali ini digelar di Pontianak sebagai simbol bahwa organisasi ini bukan hanya milik Jakarta, tetapi milik seluruh jurnalis televisi di Indonesia. Pemilihan Pontianak, menurut Herik, adalah bentuk komitmen untuk menyebarkan semangat dan kegiatan IJTI ke seluruh daerah.
“Kami ingin menunjukkan bahwa IJTI adalah milik semua. Tidak hanya terpusat di Jakarta. Karena itu, puncak kegiatan tahun ini kita gelar di Pontianak,” ucapnya.
Selain memperkuat jurnalisme dalam negeri, Herik juga mendorong kerja sama lintas negara. Ia berharap IJTI Kalimantan Barat dapat menjalin kolaborasi dengan jurnalis di Sarawak, Malaysia, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) yang berkelanjutan.
“Harapan saya, kerja sama ini jangan hanya seremonial, tapi ditindaklanjuti secara berkala melalui kegiatan bersama, seperti pelatihan, diskusi regulasi dan advokasi,” katanya.
Kerja sama itu juga diharapkan melibatkan TV Sarawak (TVS), stasiun televisi milik pemerintah Malaysia. IJTI, kata Herik, terbuka untuk bermitra dengan siapa pun yang memiliki semangat yang sama dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Selama ada kesamaan tujuan untuk menyajikan informasi yang baik bagi publik, IJTI terbuka bekerja sama dengan siapa pun, termasuk TVS,” pungkasnya. (prokopim)
Pemkot Imbau Pasang Bendera Merah Putih Sebulan Penuh Rayakan HUT RI
Seluruh Elemen Kota Meriahkan HUT ke-80 RI
PONTIANAK – Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengimbau seluruh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk turut serta memeriahkan momen bersejarah ini dengan berbagai kegiatan dan dekorasi bernuansa kemerdekaan.
Imbauan ini sebagaimana tertuang dalam surat yang ditandatangani Wali Kota Pontianak, Nomor B/400.14.1.1/750/PROKOPIM/2025 tanggal 31 Juli 2025, menindaklanjuti surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-20/M/S/TU.00.03/07/2025 tertanggal 28 Juli 2025, perihal penyampaian tema dan logo peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
“Seluruh lingkungan, baik perkantoran, tempat usaha maupun pemukiman masyarakat, diharapkan mulai memasang dekorasi, umbul-umbul, spanduk, baliho, maupun hiasan lainnya secara serentak sejak 1 hingga 31 Agustus 2025,” ujar Amirullah, Sabtu (2/8/2025).
Ia menambahkan, penggunaan logo dan desain turunan HUT ke-80 Kemerdekaan RI harus merujuk pada pedoman resmi yang dapat diunduh melalui situs www.setneg.go.id. Logo tersebut hendaknya diimplementasikan secara maksimal pada berbagai media, seperti website dan media sosial, tayangan televisi maupun daring, dekorasi bangunan, kendaraan umum dan dinas, hingga produk merchandise dan publikasi lainnya.
Selain itu, Sekda juga mengingatkan agar masyarakat mengibarkan Bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing selama bulan Agustus.
“Pengibaran bendera dilakukan serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2025 sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa,” katanya.
Amirullah juga mendorong agar peringatan HUT RI tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membangkitkan kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai kebangsaan, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.
“Momentum ini hendaknya dimanfaatkan untuk menumbuhkan semangat persatuan, mempererat kebersamaan, dan menunjukkan rasa cinta tanah air dalam tindakan nyata,” pungkasnya.
Dalam rangka memeriahkan HUT RI, seluruh instansi pemerintahan, swasta dan pelaku usaha diimbau memasang spanduk dan umbul-umbul. Untuk desain spanduk HUT ke-80 RI, bisa diunduh pada link https://bit.ly/HUTRI80PTK. (prokopim)
Edi Kamtono Tekankan Pentingnya Implementasi Nilai Pancasila di Kehidupan Sehari-hari
FKUB dan DPPI Kota Pontianak Dikukuhkan, Perkuat Toleransi Lewat Dialog Lintas Iman
PONTIANAK – Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2030 bersama dengan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Pontianak 2025-2029. Pengukuhan juga dirangkaikan dengan dialog lintas iman bertema ‘Lintas Iman dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama’.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terbentuknya kepengurusan FKUB serta para Duta Pancasila yang baru. Ia berharap keberadaan mereka menjadi motor penggerak dalam memperkuat persatuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Kota Pontianak yang majemuk.
“Pancasila bukan hanya teks yang diucapkan saat upacara, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di tengah derasnya tantangan global dan kerentanan terhadap gesekan sosial, terutama di kota yang sangat terbuka seperti Pontianak,” ujarnya usai pengukuhan di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (29/7/2025).
Ia menambahkan, implementasi nilai-nilai Pancasila sangat penting, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pontianak, menurut Edi, adalah kota dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, jumlah penduduk mencapai 687.040 jiwa, dengan komposisi perempuan lebih banyak 194 jiwa dibandingkan laki-laki.
“Semua suku di Indonesia bisa dikatakan ada di sini. Dari sisi agama juga lengkap, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga enam aliran kepercayaan lainnya. Alhamdulillah hingga saat ini suasana kota kita tetap kondusif, aman, dan tenteram,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa meskipun kondisi sosial di Pontianak relatif stabil, kewaspadaan tetap harus dijaga. Terlebih sebagai ibu kota provinsi dan kota transit, Pontianak sangat terbuka.
“Pergerakan orang dari luar daerah maupun luar negeri sangat tinggi,” terangnya.
Ia mencontohkan, pada masa pandemi tahun 2022, lebih dari 78 ribu warga Indonesia, baik secara legal maupun ilegal, dipulangkan melalui Pontianak. Sebagian dari mereka adalah warga Kalbar, tapi mayoritas berasal dari luar provinsi.
“Ini menunjukkan betapa Pontianak menjadi titik penting dalam pergerakan manusia lintas batas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Edi Kamtono juga menyinggung pentingnya regulasi dan peran pemerintah dalam mewujudkan kota yang inklusif dan layak untuk semua kelompok usia serta kalangan masyarakat, termasuk anak-anak, disabilitas, dan lansia. Ia menyebut bahwa berbagai regulasi pusat mendukung terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan warga kota, serta peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat.
“Saya berharap FKUB dan para Duta Pancasila yang baru dilantik dapat terus mendorong semangat toleransi, kebersamaan, dan persatuan antarpemeluk agama serta elemen masyarakat lainnya di Kota Pontianak,” harapnya.
Ketua Panitia Pelaksan Thedy Setia Utama menjelaskan, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat harmoni antarumat beragama serta menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.
“FKUB menjadi wadah strategis dalam membina kerukunan antarumat beragama, sementara DPPI diharapkan menjadi agen penggerak nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat,” tuturnya.
Acara yang dirangkaikan dengan dialog lintas iman ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para Purna Paskibraka Kota Pontianak. Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber dalam sesi dialog, antara lain Pdt Dr Syahdin Nyarong, N.Th (unsur Kristen), Prof Dr H Malik Saepudin, MKM, M.Kes (unsur Islam), Js. Tjhin Djie Sen (unsur Konghucu), Drs H Slamet Rianto, MPd (Muhammadiyah Kalbar).
“Dialog ini mengangkat pentingnya toleransi dan kerja sama lintas iman sebagai upaya mencegah potensi konflik sosial berbasis keagamaan di tengah keberagaman Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)
Pemkot Pontianak Perkuat Siaga Karhutla dan Kabut Asap
PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, memastikan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk bersiaga terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia secara berkala meminta camat dan lurah untuk mengawasi lahan yang rawan terbakar, baik disengaja maupun tidak.
“Kami juga memonitor lewat dinas terkait, apabila terjadi kebakaran lahan di wilayah Kota Pontianak, segera dipadamkan sebelum meluas,” paparnya, Rabu (23/7/2025).
Berdasarkan data BMKG Kalbar dalam satu pekan terakhir, kualitas udara di Pontianak sempat mencapai kategori berbahaya pada malam hari, tetapi berangsur membaik di pagi dan siang hari hingga kembali normal. Menanggapi hal tersebut, Bahasan mengimbau masyarakat untuk mengenakan masker ketika beraktivitas di luar ruang.
“Masyarakat agar berhati-hati, jika ada aktivitas yang tidak prioritas, tahan untuk keluar rumah,” ungkapnya.
Cuaca panas ekstrem dan rendahnya curah hujan membuat kawasan Kota Pontianak dan sekitarnya rawan terjadi karhutla. Kabut asap mulai mengganggu aktivitas warga dan diperkirakan berasal dari luar wilayah.
“Pontianak tetap rutin melakukan patroli bersama TNI dan Polri di kawasan berlahan gambut, khususnya pinggiran kota, untuk mencegah praktik pembakaran lahan,” ujarnya.
Selain pengawasan rutin, Pemkot Pontianak juga menyiapkan beberapa unit mobil pemadam serta peralatan pendukung sudah ditempatkan di lokasi strategis. Bahasan menegaskan, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla akan terus digencarkan. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, papan informasi, hingga pertemuan warga di tingkat kelurahan.
“Tujuannya untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar dan meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan, kami tidak bosannya mengingatkan ancaman sanksi,” tegasnya.
Ia juga mengajak pelaku usaha di sektor perkebunan dan pertanian ikut bertanggung jawab menjaga lahan. Menurutnya, praktik pembakaran untuk membuka lahan harus dihentikan karena berisiko memicu kabut asap yang berdampak luas terhadap kesehatan warga dan aktivitas ekonomi.
“Semua pihak perlu bergerak bersama, kolaborasi peran aktif masyarakat dan dunia usaha,” pungkasnya. (*)