Berita

Imbau Caleg Tak Pasang Baliho di Pohon

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Pontianak melakukan penertiban terhadap sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) di beberapa titik lokasi di Kota Pontianak. Sejumlah baliho calon legislatif (caleg) yang dipasang di pepohonan juga turut dicabut oleh petugas Satpol PP Kota Pontianak. Aksi ini dilakukan sebagai upaya menjaga tata kota dan lingkungan.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak Sudiantoro menerangkan, pihaknya dalam melakukan penertiban baliho caleg yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang seperti di pohon-pohon, telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Pokja Kampanye. 

“Kami sudah melakukan penertiban dengan mencabut baliho-baliho yang dipasang di pohon-pohon sebanyak kurang lebih 400 buah APK,” ujarnya usai rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Kota Pontianak, Jumat (12/1/2024).

Pihaknya menyisir sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pemasangan baliho di pepohonan. Lokasi baliho yang ditertibkan antara lain di Jalan Tanjungpura, Imam Bonjol, Adisucipto, Kom Yos Sudarso, Pak Kasih, Hasanuddin, Merdeka, Jenderal Urip, HOS Cokroaminoto, Sultan Hamid II dan 28 Oktober.

“Pemasangan baliho di pohon melanggar Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,” teran Sudiantoro.

Meski KPU dan Bawaslu telah beberapa kali menyampaikan imbauan kepada para peserta Pemilu untuk tidak memasang baliho di sembarang tempat, tetapi masih saja ada yang membandel menempelkan baliho di pepohonan.

“Hampir setiap hari kami turun membersihkan baliho-baliho tersebut, kadang paginya kita cabut, keesokan ada lagi yang memasang di pohon,” tukasnya.

Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu untuk tidak memasang baliho-baliho di pohon karena akan merusak pertumbuhan pohon yang ada.

“Kami berharap para caleg peserta Pemilu dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan kota dengan tidak sembarangan memasang baliho di pohon atau tempat-tempat terlarang lainnya,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian turun memantau secara langsung kondisi rumah korban kebakaran Ng Khun Heng (75) di Gang Klantan Jalan Siam, Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu (10/1/2024). Seluruh bangunan rumah beserta dokumen dilaporkan terbakar pada Rabu dini hari. Ani menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak turut berduka atas musibah yang menimpa pria yang akrab disapa Aheng tersebut.

“Atas nama Pemkot Pontianak, saya menyampaikan turut berduka cita atas musibah yang menimpa Pak Aheng. Untuk meringankan beban beliau, kami menyerahkan bantuan,” ucapnya usai memantau kondisi rumah.

Beberapa bantuan diserahkan mulai dari alat masak, sembako maupun sandang. Ani menambahkan, perbaikan kondisi rumah yang terbakar juga akan segera diusulkan.

Selain bantuan tersebut, beberapa bantuan lainnya juga dilakukan, seperti pemenuhan status kependudukan akibat dokumen yang ikut terbakar. Ani menjelaskan, masih terdapat beberapa dokumen yang akan disempurnakan lewat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak.

“Ternyata istri Pak Aheng telah meninggal. Kita akan lengkapi surat keterangan kematian mengeluarkan istri beliau dari Kartu Keluarga serta dokumen KTP baru,” tuturnya. (kominfo/prokopim)

Pj Wali Kota Ajak Warga Jaga Kondusifitas 

PONTIANAK - Suasana menyambut malam Tahun Baru 2024 di Kota Pontianak secara umum aman dan terkendali. Hal itu sebagaimana dikatakan Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai menghadiri zoom meeting dalam rangka mengetahui perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) malam pergantian tahun di Pos Pengamanan Pasar Flamboyan di Jalan Pahlawan, Minggu (31/12/2023). Selain pemantauan langsung yang dilaksanakan oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak, pemantauan juga dilakukan melalui CCTV yang ada di wilayah Kota Pontianak. Pemantauan dilakukan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali selama malam pergantian tahun

“Kita berharap situasi kamtibmas yang ada ini tetap terjaga dengan baik. Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya juga mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak, mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Pontianak,” ujarnya.

Menurut Ani, ada lima titik yang menjadi sasaran pemantauan. Pihaknya juga sudah menurunkan petugas yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pergantian tahun dalam menjamin ketentraman bagi masyarakat. Untuk itu, Pemkot Pontianak bersama TNI dan Polri serta unsur-unsur lainnya saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan pemantauan aktif serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas.

“Dengan harapan, malam pergantian tahun di Pontianak dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” ungkapnya.

Dari pantauan di lapangan, suasana malam pergantian tahun di Kota Pontianak berjalan tertib dan lancar. Meski di sejumlah jalan protokol terjadi kepadatan lalu lintas kendaraan, namun arus lalu lintas relatif lancar. (prokopim)

PONTIANAK - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat memaparkan hasil evaluasi terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan nasional maupun daerah, terutama terkait program pengentasan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pariwisata dan UMKM di Aula Bappeda Kota Pontianak, Kamis (28/12/2023).

Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidiq Handanu menjelaskan, tujuan evaluasi ini untuk melihat keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dibuat dengan rencana strategi masing-masing perangkat daerah.

“Keselarasannya itu mencakup dari aspek sasaran dan indikator kemudian juga kualitas dari indikatornya," ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut Sidiq, sangat penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak karena tahun 2024 Bappeda akan menyusun RPJMD, juga RPJPD dan juga untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025. 

"Ini tentu akan menjadi konsep kita agar perencanaan-perencanaan itu nantinya menghasilkan belanja-belanja daerah yang lebih fokus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, arahnya adalah pada outcome," jelasnya.

Menurutnya, kemiskinan dan stunting menjadi program prioritas nasional. Targetnya tahun 2024 persoalan terkait program prioritas harus diselesaikan atau target penurunan pada titik tertentu. Misalnya angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim pada 2024 ditargetkan harus 0 dan angka stunting harus dibawah 14 persen.

Demikian pula UMKM, pariwisata dan ketahanan pangan juga merupakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat atau ekonomi kerakyatan. Fokus sasaran tersebut harus terukur serta memperhatikan indikator-indikator sebelumnya juga harus arahnya ke arah perbaikan. 

“Itu yang jadi hasil evaluasi dan menjadi masukan kita terutama dari dalam perencanaan-perencanaan,” tuturnya.

Sementara itu, dari ekonomi makro semua indikator menuju arah yang positif atau perbaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah mencapai angka 81,6, angka kemiskinan ksudah di angka 4 persenan. Ia juga memastikan angka stunting on the track, jika tahun 2022 angkanya di kisaran 19,7 pada tahun 2023 ia berharap bisa di angka 16 persen.

"2024 mudah-mudahan, usaha terus agar bisa turun ke bawah 14 persen,” sebutnya.

Setiap program, kata dia, tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah, tetapi harus didukung perangkat daerah lainnya yang terlibat.

“Kita ingin melihat perangkat daerah untuk fokus pada program-program yang sudah kita tentukan bersama, contoh pariwisata, tidak bisa Dinas Pariwisata saja, infrastrukturnya pastilah dari Perkim, PU atau Dishub," pungkasnya. (prokopim)