Berita

Wali Kota Resmikan Soft Launching Mal Pelayanan Publik

PONTIANAK – Pasar Kapuas Indah adalah pasar modern pertama di Kalimantan Barat. Sejak tahun 1975 setelah diresmikannya oleh Presiden Soeharto, Pasar Kapuas Indah bertransformasi menjadi pusat perbelanjaan masyarakat Kota Pontianak khususnya. Transformasi itu terus berlanjut hingga kini, yang dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di lantai tiga. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap, fungsi MPP dapat mengembalikan kejayaan tepian Sungai Kapuas yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat.

"Di sini (MPP) bukan hanya urusan administrasi, tapi juga tersedia ruang investasi untuk business matching dan cafetaria," sebutnya setelah soft launching MPP Kota Pontianak dengan menandatangani prasasti, di Gedung MPP Jalan Kapten Marsan, Jumat (22/12/2023) pagi.

Menurut Edi, selain menyediakan 21 jenis pelayanan publik, MPP juga menandai dimulainya penataan waterfront dengan lebih lengkap. Artinya, penyempurnaan wajah baru Kota Pontianak terus berjalan. Tepat sehari sebelum berakhirnya masa jabatan Edi sebagai Wali Kota, dirinya menaruh impian besar terhadap fungsi MPP, maupun keberlanjutan penataan waterfront. 

"Keberadaan MPP ini akan memberikan nuansa baru di kawasan waterfront sehingga aktivitas perekonomian di sini kembali bergeliat," katanya.

Didampingi Forkopimda Kota Pontianak beserta Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, Edi menyusur satu persatu ruangan di MPP. Katanya, MPP akan berada di bawah tanggung jawab Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak.

"Gedung DPMPTSP juga akan pindah di sini, menyatu dengan MPP,”paparnya.

Hidayati, Kepala DPMPTSP menambahkan, MPP direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 24 Januari 2024 sekaligus menjalani masa uji coba dalam kurun waktu enam bulan. Pada bulan Juni, MPP akan diresmikan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“MPP adalah amanat Permenpan RB, agar pelayanan publik lebih terintegrasi,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di Jalan Kapten Marsan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember lusa. Sebanyak 21 jenis pelayanan publik akan menandatangani perjanjian kerjasama di bawah administrasi MPP Kota Pontianak. Ia menerangkan, proses pembangunan MPP sudah mencapai 98,4 persen.

"Kita ingin dikebut pembangunannya, agar akhir tahun sudah beroperasi. Semakin cepat untuk melayani kebutuhan administrasi masyarakat,” katanya usai syukuran MPP, Rabu (20/12/2023) sore.

MPP akan bertempat di lantai tiga gedung pasar Kapuas Indah. Di dalam gedung tersedia berbagai ruangan pelayanan. Tidak hanya itu, coffee shop juga turut menambah fasilitas MPP.

"Mudah-mudahan menyelesaikan persoalan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat sejahtera," sebut Edi.

Menjelang akhir masa jabatan Wali Kota Edi dan Wakil Wali Kota Bahasan, seluruh target pembangunan telah tercapai. Edi berharap, pembangunan dapat dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota. 

"Banyak impian saya untuk pembangunan Kota Pontianak, seperti IPALT-D dan fasilitas olahraga," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Target Akhir Desember 

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau progres pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kapuas Indah, Selasa (12/12/2023). Gedung yang berlokasi menghadap Sungai Kapuas ini akan menjadi sebuah sentral pelayanan publik di Kota Pontianak. Dari hasil pengamatannya, pembangunan gedung ini sudah mencapai 80 persen, hanya tinggal dilakukan finishing.

“Saya minta hingga akhir Desember tahun ini harus sudah selesai sehingga bisa mulai dilaksanakan soft launching,” ujarnya.

Dari peninjauan yang dilakukannya, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pelaksana proyek terhadap pengerjaan fisik bangunan, terutama kerentanan terhadap hujan dan cuaca.  Pekerjaan bangunan harus dilakukan secara serius dan teliti. 

“Jangan sampai ada yang bocor supaya fungsi bangunan ini berusia lebih panjang,” sebutnya.

Menurutnya, MPP ini ditargetkan akhir Desember tahun ini rampung. Persiapan sarana dan prasarana gedung terus dilakukan, mulai dari penyediaan jaringan internet, jaringan listrik dan fasilitas pendukung lainnya.

“Akan ada 21 unit layanan dari berbagai instansi yang menempati Mal Pelayanan Publik, baik itu OPD-OPD lingkup Pemerintah Kota Pontianak, kelembagaan maupun kementerian,” imbuh Edi.

MPP merupakan gedung pelayanan publik yang terintegrasi untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Lokasinya menghadap waterfront Sungai Kapuas sebagai wajah depan bangunan tersebut. Di dalamnya, selain loket-loket pelayanan, terdapat pula ruang bisnis meeting, ruang VIP, kafe dan sebagainya.

“Jadi keberadaan gedung ini selain berfungsi sebagai tempat pelayanan publik, juga bisa memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya,” pungkasnya. (prokopim)

BPS Kalbar Rilis IPM Kota Pontianak 81,63

PONTIANAK - Kota Pontianak berhasil mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2023 dengan nilai 81,63 sebagaimana data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar. Angka ini naik sebesar 1,15 jika dibandingkan dengan IPM Tahun 2022 yang menyentuh angka 80,48. Di posisi kedua diduduki Kota Singkawang dengan nilai 74,13 dan disusul Kabupaten Sambas 70,60. Alhasil, Kota Pontianak menduduki rangking teratas IPM di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, capaian IPM tahun 2023 ini melampaui dari target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 81,30. Hasil yang diperoleh ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan manusia.

Dikatakannya, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditentukan oleh dua sektor tersebut sebab pengaruhnya besar terhadap peningkatan IPM. Pontianak meraih IPM tertinggi di Kalbar karena dari sisi harapan lama sekolah tertinggi yakni 15,02 tahun. 

"Dengan kondisi IPM Kota Pontianak yang terus naik dari tahun ke tahun, dapat diartikan bahwa pembangunan manusia di Kota Pontianak cenderung semakin baik," tuturnya, Jumat (1/12/2023).

Di sektor kesehatan, pihaknya juga berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan BPJS kepada masyarakat tidak mampu. Tahun ini, Pemkot Pontianak menggelontorkan bantuan BPJS sebanyak 2.965 KK. Menurutnya, pemberian jaminan kesehatan merupakan bagian dari strategi Pemkot Pontianak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada aspek kesejahteraan sosial dan kesehatan. Program ini bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan, termasuk kelompok rentan dan masyarakat berpendapatan rendah.

“Sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai dan memenuhi kebutuhan dasar mereka yang bermuara pada peningkatan IPM,” kata Edi.

Ia menambahkan, pihaknya terus berupaya mendongkrak IPM tahun-tahun berikutnya. Selain itu tak kalah pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dengan demikian akan berdampak pada sektor-sektor lainnya termasuk pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat dan angka pengangguran bisa ditekan," imbuhnya.

Sebagai catatan, IPM Kota Pontianak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2020 menyentuh angka 79,44, 2021 di angka 79,93. Tahun 2022 merangkak naik dengan nilai 80,48 dan tahun 2023 kembali naik menjadi 81,63 dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Kalbar. (prokopim)