Berita

Wali Kota Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya mendongkrak Pendapatan daerah. Untuk meneggenjotnya, dilakukan intensifikasi dan eksetensifikasi pajak daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ekstensifikasi pajak dilakukan dengan target peningkatan jumlah wajib pajak, sedangkan intensifikasi pajak dilakukan dengan target penerimaan pajak dari data wajib pajak yang sudah terdata atau terdaftar.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun 2021, secara detil pihaknya menyampaikan terkait capaian pendapatan-pendapatan daerah. Pendapatan daerah tersebut ada yang memenuhi target hingga di atas 100 persen, namun ada pula targetnya yang belum tercapai. Upaya yang dilakukan dalam menggenjot pendapatan daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. 

"Ada beberapa target yang belum tercapai diantaranya pajak hiburan, sarang burung walet, retribusi parkir. Sementara jenis pajak seperti BPHTB melebih target," ujarnya usai menyampaikan pidato pengantar Wali Kota dalam penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontoanak, Kamis (2/6/2022).

Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun 2021, tercatat hasil yang diperoleh adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP itu disandang Kota Pontianak selama 11 tahun berturut-turut. Dia juga meminta seluruh ASN bekerja secara profesional dengan berbasis manfaat dalam melaksanakan pekerjaan.

"Artinya efisiensi pemanfaatan yang harus kita utamakan," ungkap Edi.

Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2021 yang disampaikan Wali Kota, dari sisi PAD ditargetkan sebesar Rp517,34 miliar, sedangkan realisasinya sebesar Rp413,40 miliar atau 79,91 persen. Secara rinci realisasi PAD adalah Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp358,50 miliar, realisasinya Rp273,92 miliar atau 76,41 persen. Retribusi Daerah ditargetkan Rp44,05 miliar, realisasinya sebesar Rp36,78 miliar atau 83,50 persen. Kemudian, lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp100,60 miliar, dengan realisasinya Rp88,52 miliar atau 87,99 persen.

Selanjutnya, Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp36,76 miliar, realisasinya Rp56,54 miliar atau 153,81 persen. Sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan Rp13,25 miliar, realisasinya sebesar Rp27,01 miliar atau 203,74 persen. (prokopim)

Rembuk Stunting Kecamatan Pontianak Kota

PONTIANAK - Camat Pontianak Kota, Ahmad Sudiyantoro mengatakan, terdapat dua kasus stunting di wilayah Kecamatan Pontianak Kota. Pertama di Kelurahan Sungai Jawi dan kedua di Kelurahan Sungai Bangkong. Dia meminta lurah dan puskesmas setempat untuk terus memantau kasus tersebut dan segera memberikan tindakan.

“Agar turut menekan angka stunting di tingkat kota,” ujarnya usai memberikan sambutan kegiatan Rembuk Stunting Kecamatan Pontianak Kota, di Hotel Maestro, Jumat (27/5/2022).

Toro, sapaan akrabnya, kemudian menceritakan kasus yang dia temukan di lapangan, misalnya, kedua remaja yang menikah namun melahirkan anak yang terdeteksi stunting. Oleh karena itu, dia menilai perlunya juga pembinaan terkait stunting kepada pasangan pranikah.

“Padahal secara ekonomi sudah mapan dari kedua belah pihak. Tapi kenapa bisa terjadi kasus tersebut, karena penting juga dibina sejak sebelum menikah,” tuturnya.

Mengantisipasi terjadinya kasus yang sama, Toro menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah menyiapkan rencana aksi untuk menekan angka stunting. Dia berharap, adanya upaya yang realistis.

“Mudah-Mudahan di kegiatan ini kita mendapatkan hasil yang maksimal,” tutup dia.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro menyampaikan, salah satu bentuk penanganan stunting di Indonesia adalah dengan pembentukan tim di tingkat kelurahan. Dia memaparkan, rencana aksi percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak harus segera dilaksanakan untuk mencapai hasil yang baik. 

“Sekarang tim audit sedang bergerak. Pada pendataan tahun 2021, ada yang namanya keluarga berisiko stunting. Di situ kelihatan, mana keluarga yang berisiko,” terang dia.

Multi mengajak seluruh pihak yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting untuk berinovasi. Salah satunya, dia memberi contoh inovasi yang dilakukan Kelurahan Pal Lima dalam menurunkan stunting dengan konsumsi daun kelor.

“Inovasi Kelurahan Pal Lima kemarin dengan daun kelor. Terbukti menurunkan 50 persen stunting di sana. Ini bisa ditiru kelurahan yang lain,” sambungnya.

Ada tiga sektor yang menurut Multi memiliki urgensi untuk segera intervensi. Ketiga sektor itu adalah calon pengantin, ibu hamil dan bayi balita.

“Saya paling khawatir itu calon pengantin. Selain sisi spiritual, sisi fisik menjadi calon pengantin juga tak kalah penting. Karena kualitas fisik menentukan calon bayi kedepan,” lanjutnya.

Multi berharap, kedepan tidak ada lagi penambahan kasus stunting di Kota Pontianak. Pihaknya akan memberikan hadiah kepada tim yang mampu menurunkan angka stunting sampai ke angka nol.

“Kalau bisa zero stunting. Akan ada hadiah kepada tim yang bisa menekan angka stunting menjadi nol,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjadi pembicara nasional pada Program RRI Beranda Nusantara bertemakan 'UMKM : Usaha Maju Kita Mendunia' melalui zoom meeting di Pontive Center, Rabu (25/5/2022). Selain Wali Kota Pontianak beserta beberapa wali kota dan bupati, narasumber lain diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki dan narasumber lainnya. Edi sempat memperlihatkan produk UMKM Kota Pontianak dihadapan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki lewat video conference.

Ia mengatakan, UMKM di Kota Pontianak berkembang pesat. Dia memaparkan, dari jumlah pelaku UMKM yang sebelumnya mencapai 29 ribu kini sudah melebihi 38 ribu orang. Tak hanya itu, jika dirupiahkan berdasarkan aset yang dimiliki UMKM se-Kota Pontianak, totalnya meningkat dari Rp5 triliun menjadi 7 triliun.

“Ini menunjukkan bahwa UMKM di Kota Pontianak sangat berkembang karena infrastruktur sudah disediakan sehingga memberikan ruang untuk pelaku UMKM,” ujarnya.

Edi berharap, adanya regulasi yang disediakan Pemerintah Pusat berpihak kepada UMKM, khususnya permodalan. Terlebih, dia menilai Kota Pontianak sebagai wilayah perdagangan dan jasa.

“Saat pandemi kemarin, bantuan tunai kepada pelaku UMKM mampu memberikan semangat bagi mereka,” ucapnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM. Hal itu dapat dilihat dari fasilitas yang tersedia, kemudahan perizinan serta penyerahan sertifikat halal.

“Tujuan kita agar UMKM naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Caranya dengan pelatihan bersama ahli hingga pemanfaatan teknologi,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Edi Kamtono Kampanyekan 'Ayo Cegah Stunting'

PONTIANAK - Masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak yang umumnya disebabkan kekurangan gizi dari sisi asupan makanan termasuk ASI atau dikenal dengan istilah stunting, perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk peran orang tua. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen untuk menekan angka stunting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bantuan pemberian asupan makanan kepada balita lewat posyandu, puskesmas dan rumah sakit.

"Sosialisasi juga terus kita lakukan supaya para orang tua terutama ibu-ibu, mulai dari kehamilan sampai kelahiran anaknya hingga usia lima tahun tumbuhkembangnya berjalan baik," ujarnya saat membuka kegiatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting dengan tema 'Ayo Cegah Stunting' di Cafe Raja Sambal Jalan Gusti Hamzah Pontianak, Minggu (22/5/2022).

Ia menyayangkan adanya sebagian orang tua yang memiliki pemikiran bahwa memberi makan anak-anaknya asalkan mereka kenyang tanpa memperhatikan kandungan gizi dari makanan yang diberikan.

"Pemikiran ini pula yang menjadi salah satu faktor menyebabkan terjadinya stunting pada anak," ungkapnya.

Edi memaparkan, dari survei nasional, angka stunting di Kota Pontianak sebanyak 24 persen. Angka ini dinilainya sangat tinggi jika dibandingkan dengan angka rerata nasional. Bahkan, secara nasional angka stunting ditargetkan turun hingga 14 persen pada 2024. Akan tetapi, bila dilihat data terakhir survei dari Pemantauan Status Gizi (PSG) Dinas Kesehatan Kota Pontianak 2021 angka stunting di Kota Pontianak sebanyak 12,4 persen. 

"Namun kita tetap terus berupaya dan bekerja keras untuk menekan angka stunting serendah mungkin sehingga angka stunting di Kota Pontianak turun," pungkasnya. (prokopim)