Berita

Amirullah Sebagai Kepala BKD, Hendro Subekti Kepala Bappeda, Camat Pontianak Kota Ahmad Sudiyantoro

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik 135 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. 135 pejabat yang dilantik terdiri dari empat pejabat eselon dua, enam eselon tiga, 20 eselon empat dan 105 pejabat fungsional. Pejabat eselon dua, dua diantaranya adalah Amirullah sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dan Hendro Subekti sebagai Kepala Bappeda Kota Pontianak. Sementara dua pejabat eselon dua lagi merupakan pengukuhan, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Utin Srilena Candramidi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidig Handanu. Selain itu, Camat Pontianak Kota diamanahkan kepada Ahmad Sudiyantoro. Dua lurah juga ikut dilantik yakni Lurah Kota Baru Sudarmaji dan Lurah Bansir Darat Ita Rosmayanty.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, kedua pejabat eselon dua yang dikukuhkan dalam pelantikan tersebut sebagai tindak lanjut melaksanakan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Dimana jabatan pejabat tinggi pratama setara eselon dua selama-lamanya lima tahun. Kemudian dievaluasi dan dapat diperpanjang apabila diperlukan sesuai kompetensi dan kepentingan," ujarnya usai melanti di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (1/4/2021).

Pelantikan ini berdasarkan hasil keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Edi menuturkan, selaku kepala pemerintahan dirinya mempunyai kewenangan untuk mengangkat, merotasi maupun memberhentikan pejabat. Untuk itu, ia menekankan bagi para pejabat yang dilantik untuk memperhatikan tiga hal. "Pertama menyelamatkan negara dan mempertahankan NKRI, kedua etika berorganisasi dan ketiga menjaga integritas," paparnya.

Menurutnya, setiap ASN harus mempunyai etika dalam berorganisasi. Etika bagaimana menghadapi teman sejawat, atasan maupun masyarakat. Tak kalah pentingnya ditekankannya adalah menjaga integritas. "Integritas saudara sebagai ASN sangat diperlukan untuk mensejahterakan warga Kota Pontianak," ucap dia. (prokopim)

Data Penting Untuk Petakan Demografi dan Permasalahan Kota

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjadi orang pertama dalam Program Pendataan Keluarga 2021. Petugas dari BKKBN Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas mendata mewawancarai Wali Kota untuk mengisi formulir pendataan yang ada di smartphone. "Data ini menjadi penting untuk mengetahui demografi dan permasalahan secara pasti penduduk Kota Pontianak sehingga kedepan kita bisa membuat program-program," ujarnya usai didata di kediaman dinasnya, Kamis (1/4/2021).

Dari pengamatannya, ia menilai teknik pengambilan data yang dilakukan oleh petugas pendata sedikit gugup karena mungkin pertama kali dan sistem yang digunakan secara online sehingga belum terbiasa. Menurutnya, aktivitas pendataan yang dilakukan petugas setidaknya membutuhkan waktu sekira 25 menit. Dalam pelaksanaan pendataan keluarga ini menerjunkan sebanyak 2 ribu kader pendata yang tersebar di enam kecamatan dan 29 kelurahan. Hasil pendataan ini juga akan disinergikan dalam pengambilan kebijakan. "Pada era modern saat ini data menjadi satu kata kunci untuk kita menyusun suatu program atau melihat permasalahan," katanya.

Ia berharap data yang diperoleh dari pendataan keluarga tersebut valid dan akurat. Sehingga analisis yang akan digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan lebih mendekati ketepatan. "Sehingga saya harapkan warga Kota Pontianak untuk memberikan data selengkap mungkin dan apa adanya

PONTIANAK - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menggelar Forum Data Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Rabu (31/3/2021). Kepala Bappeda Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, Forum Data Kota Pontianak ini digelar dalam rangka mendukung Pekan Satu Data Indonesia yang sudah dicanangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional beberapa waktu lalu. Forum data ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan dan menyelesaikan permasalahan data. "Serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan satu data Kota Pontianak," ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD dapat diselesaikan dengan forum data ini. Tujuannya agar tercapai kesepakatan, kesatuan dan harmonisasi data dalam upaya percepatan keterisian data Kota Pontianak 2021. "Kepala OPD sebagai produsen data diharapkan dapat menyampaikan data dan informasi sesegera mungkin agar proses perencanaan dan evaluasi pembangunan berjalan baik dan lancar," katanya.

Melalui tata kelola data yang baik diharapkan akan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi akses dibagipakaikan antar instansi pusat maupun daerah. "Pemanfaatan data pemerintah tidak hanya sebatas penggunaan internal antar instansi, tetapi juga untuk pemenuhan data publik bagi masyarakat," terang Amirullah.

Menurutnya, update portal satu data Kota Pontianak merupakan tanggung jawab produsen data atau sumber data yakni seluruh OPD dan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. "Untuk itu kami minta kepada seluruh kepala OPD sebagai sumber data segera menyampaikan update data OPD per 31 Desember 2020," ucapnya.

Kota Pontianak melalui Diskominfo Kota Pontianak sejak 2017 sudah mendukung program satu data Indonesia dengan penandatanganan komitmen open data oleh seluruh kepala OPD. Kemudian didukung adanya Peraturan Wali Kota Pontianak tentang satu data untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Pontianak. Kota Pontianak sudah mengunduh data pada portal satu data Indonesia sebanyak 1.207 data save. "Pada 2019, Kota Pontianak telah memiliki portal satu data sendiri dengan jumlah 4.545 data save," pungkasnya. (prokopim)

Sosialisasi dan Pelatihan Diversifikasi Pangan

PONTIANAK - Banyak masyarakat yang mengandalkan nasi sebagai makanan pokok sehari-hari. Padahal beragam hasil pertanian selain nasi yang dapat dijadikan makanan pokok. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai perlunya diversifikasi pangan dalam memenuhi asupan makanan seandainya suatu saat nanti beras sulit didapatkan atau harganya melambung tinggi. "Dengan diversifikasi pangan ini kita bisa mencari alternatif makanan lainnya sebagai pengganti, jadi tidak mesti makan nasi," ungkapnya usai membuka sosialisasi dan pelatihan diversifikasi pangan yang diikuti oleh 29 pengurus PKK kelurahan se-Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, Selasa (30/3/2021).

Untuk itu, kata Edi, dibutuhkan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan makanan sesuai standar kebutuhan tubuh dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Adanya sosialisasi dan pelatihan diversifikasi pangan ini, ia berharap para peserta mendapatkan pemahaman dan menambah wawasan terkait pentingnya diversifikasi pangan bagi keluarga. "Karena kita ketahui pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk selalu bugar dan sehat sebagai upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh," terangnya.

Imunitas tubuh tidak hanya didapat dari vaksinasi, nutrisi dan gizi makanan juga menjadi bagian dari membentuk imunitas. Bagi sebagian masyarakat ada yang belum memahami pentingnya gizi makanan. Makanan tidak hanya semata yang mengenyangkan saja, tetapi bagaimana makanan itu bisa memenuhi kebutuhan gizi. Melalui sosialisasi dan pelatihan ini, peserta akan mengetahui makanan pengganti yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan gizi. "Ada makanan yang bisa dikombinasikan sehingga pemenuhan kebutuhan gizi bisa tercapai," jelasnya.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Bintoro menuturkan, program diversifikasi pangan, selain budidaya dan memanfaatkan pekarangan, juga dalam upaya meningkatkan konsumsi pangan non beras. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengalokasikan bantuan bagi nelayan dan petani yang gagal panen. "Bantuan tersebut subsidi budidaya ikan lele dan nila. Kemudian juga dibantu alat untuk budidaya peralatan," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan bibit tanaman seperti sayuran, bantuan alat transportasi seperti argo dan tossa. "Kami juga mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat melalui DAK maupun APBN," ucap Bintoro. (prokopim)