Berita

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menekankan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era digital, data menjadi aset penting dalam pengambilan keputusan yang tepat, akurat dan terukur.

Melalui Satu Data Kota Pontianak, berbagai pemangku kepentingan dapat mengakses data terintegrasi dari berbagai sektor, memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan kota.

"Satu Data Kota Pontianak bukan hanya menjadi slogan, namun juga menjadi komitmen kita bersama," katanya usai membuka Forum Satu Data Kota Pontianak Tahun 2024 dengan tema ‘Sinkronisasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) di E-Wali Data SIPD Mendukung Satu Data Kota Pontianak’, di Aula Rohana Mutholib, Pontianak, Senin (30/9/2024).

Sinkronisasi data, terang Ani Sofian, merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Satu Data Kota Pontianak. Data dari setiap perangkat daerah dapat diintegrasikan, menjadi lebih terkelola, terstandarisasi dan mudah diakses.

Ia juga memaparkan beberapa manfaat dari Satu Data Kota Pontianak, mulai dari pengambilan keputusan yang lebih baik, efisiensi pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta dorongan inovasi. Program Satu Data juga menjadi salah satu penunjang penilaian Monitoring Center of Prevention (MCP) oleh KPK.

Untuk mewujudkan tujuan ini, Ani Sofian mengajak seluruh perangkat daerah untuk aktif terlibat dalam proses sinkronisasi data, menjaga kualitas data dan peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan data.

"Melalui E-Wali Data SIPD, kita memiliki program yang memungkinkan semua perangkat daerah untuk melakukan sinkronisasi data secara sektoral. Ini akan menghilangkan perbedaan data antar instansi," katanya.

Ani Sofian berharap forum ini dapat meningkatkan kapasitas OPD dalam mengelola data sektoral, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dan menghasilkan data yang saling melengkapi untuk mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

"Marilah kita jadikan Satu Data Kota Pontianak sebagai momentum untuk membangun kota kita lebih baik. Saya yakin, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita akan mampu mewujudkan Pontianak sebagai kota berbasis data," katanya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikan usai penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai Kota Pontianak yang digelar di Hotel Aston, Rabu (25/9/2024).

"Pilkada adalah awal strategi bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan potensi isu yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada harapan besar dari rakyat agar Pilkada terselenggara dengan penuh integritas," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam pemahaman akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam Pilkada. Oleh sebab itu dirinya mengajak masyarakat untuk menjaga dan menjunjung tinggi integritas guna mewujudkan Pilkada yang berkualitas.

"Masyarakat harus selektif, mengedukasi, dan memilih sesuai hati nurani, yang terpenting jangan sampai golput," katanya.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Ani Sofian mengimbau agar proses kampanye yang sudah dimulai dapat berjalan dengan lancar dan aman.

"Siapapun yang menjadi pemenang, itulah pilihan rakyat. Kita sebagai warga Kota Pontianak hanya menjalankan tugas untuk melakukan pemilihan. Siapapun yang terpilih menjadi Wali Kota harus kita dukung demi kemajuan Kota Pontianak," tutur Ani Sofian.

Ia berpesan kepada tim sukses dan partai pendukung pasangan calon untuk tetap menjaga kondusifitas Kota Pontianak. Ani Sofian berharap masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan program kerja terbaik yang dapat mewujudkan Kota Pontianak yang lebih baik.

"Silakan pasang calon memberikan pemahaman  seluas-luasnya untuk masyarakat Kota Pontianak. Silakan memberikan edukasi sebaik-baiknya untuk melakukan pemilihan terhadap pemimpin kita lima tahun ke depan," tutup Pj Wali Kota. (kominfo)

Perubahan Perwa tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Hal ini disampaikan usai kegiatan Forum Konsultasi Publik terkait perubahan Peraturan Wali Kota (Perwa) Pontianak Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perwa Pontianak Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianakbyang digelar di Aula Syarif Abdurrahman, Selasa (24/9/2024).

"Forum ini menjadi wadah esensial untuk mempertemukan berbagai pandangan, ide, dan saran dari masyarakat. Partisipasi aktif dan transparansi dalam mengambil kebijakan menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan inklusif," katanya.

Amirullah menekankan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Melalui forum tersebut, masyarakat memiliki kesempatan memberikan aspirasi, masukan, bahkan kritik yang konstruktif.

Menurutnya, forum serupa memberi ruang bagi pemerintah untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Ini memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan kegiatan yang dihasilkan bukan hanya top-down, tetapi juga hasil proses dialog dua arah," katanya.

Amirullah menyebut, meski terdapat perbedaan pendapat atau kritik yang keras, semua itu adalah bagian dari demokrasi. Ia pun mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum ini. 

"Mohon sampaikan pendapat dan saran bapak ibu dengan jelas, terbuka. Semangat dalam mencari solusi yang diperlukan bersama. Setiap masukan dan kritik sangat kami harapkan dan akan kami jadikan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan," katanya.

Pemkot Pontianak berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil forum konsultasi publik ini. Amirullah memastikan bahwa setiap masukan yang disampaikan akan ditelaah dengan sungguh-sungguh dan menjadi bagian dari dasar dalam mengambil kebijakan. 

Ia berharap, forum ini menghasilkan hasil yang maksimal dan membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam membangun sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi semua pihak.

"Saya yakin dengan semangat bersama dan kerjasama yang kuat, kita dapat menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat, tidak hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi untuk masa depan kita semua," tutup Sekda. (kominfo)

Upaya Pemkot Pontianak Kikis Angka Pengangguran

PONTIANAK - Dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan memfasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak menggelar penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi para pencari kerja (pencaker) di Gedung Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi Kalbar, Kamis (19/9/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan, Pemkot Pontianak terus berupaya membuka lapangan kerja baru melalui berbagai program dan kebijakan, seperti perluasan kesempatan kerja berupa tenaga kerja mandiri maupun padat karya. Melalui penyuluhan dan bimbingan yang digelar Disnaker Kota Pontianak, ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

“Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi diri dan mengembangkan usaha,” ujarnya.

Ani Sofian menekankan pentingnya program ini bagi masyarakat Pontianak. Penyuluhan dan bimbingan jabatan ini diharapkan dapat membantu para pencaker di Kota Pontianak untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

“Sehingga para pencaker lebih siap menghadapi dunia kerja," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota menjelaskan bahwa program ini juga bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja di Kota Pontianak. Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja baru dan mempertemukan para pencaker dengan peluang yang ada. Ani Sofian juga menyoroti pentingnya penyusunan RTK Mikro. 

"RTK Mikro akan membantu kita dalam merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia di tingkat mikro, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal," jelasnya.

Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Disnaker, pelaku usaha dan lembaga pendidikan. Diharapkan melalui kolaborasi ini, tingkat pengangguran di Kota Pontianak dapat ditekan dan kualitas tenaga kerja lokal dapat ditingkatkan.

"Mari kita bersama-sama membangun Kota Pontianak menjadi kota yang maju dengan sumber daya manusia yang berkualitas," pungkasnya. (prokopim)