Berita

Polresta Pontianak Gelar Rakor Lintas Sektoral dan Silaturahmi Kebangsaan 

PONTIANAK - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak 2024 yang akan digelar 27 November mendatang, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menekankan pentingnya menjaga kondusifitas agar tercipta rasa aman dan damai di masyarakat. Apalagi, dengan keberagaman dan situasi yang terjaga dengan baik menjadikan Kota Pontianak tetap harmonis.

“Kita melakukan kegiatan apapun sudah ada aturan dan Undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, pastikan pelaksanaan Pilkada di Kota Pontianak dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” ujarnya usai rapat koordinasi lintas sektoral dan silaturahmi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Ballroom Presisi Polresta Pontianak, Sabtu (16/11/2024).

Edi Suryanto juga mengapresiasi inisiatif Polresta Pontianak dalam menggelar rakor lintas sektoral dan silaturahmi ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang kondusif selama proses Pilkada.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya suasana yang harmonis di Pontianak. Kepada semua pihak, mari kita sama-sama berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban,” pesan Pj Wali Kota.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Adhe Hariadi menyebut, pelaksanaan Pilkada hanya tinggal menghitung. Menjelang 11 hari pelaksanaan pemungutan suara, ia menyatakan, tidak ada kejadian yang menonjol di wilayah hukum Kota Pontianak. Dalam hal ini, situasi masih terkelola dengan baik dan kegiatan masyarakat masih berjalan normal.

“Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus kita kawal bersama. Polresta Pontianak berkomitmen untuk menjaga situasi tetap kondusif sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan nyaman," kata Kapolresta.

Kapolresta Pontianak menambahkan bahwa saat ini Polresta Pontianak melaksanakan kegiatan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, dimana program tersebut salah satunya memberantas atau memerangi judi dan narkoba. Salah satu bentuk yang sedang dilaksanakan pihaknya terkait program tersebut yakni kegiatan razia narkoba dan aktivitas judi.

“Mari kita sama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba maupun judi di Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Berbagai unsur masyarakat Kecamatan Pontianak Utara berkumpul untuk menerima materi membahas kesehatan dan keamanan dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Sipede) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak.

Syamsudin (51), seorang kepala keluarga di Kelurahan Siantan Hilir, merasa senang dengan agenda Sipede. Apalagi pembahasan fokus dengan persoalan terkini di wilayah Pontianak Utara.

“Persoalannya pertama adalah higienitas makanan dan minuman, kemudian persoalan ketertiban umum,” tuturnya usai acara, di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Kamis (14/11/2024).

Acara pun kian menarik ketika memasuki sesi diskusi. Syamsudin turut aktif bertanya tentang solusi dari persoalan yang ia hadapi.

“Misalnya ketertiban umum, kami jadi mengerti tentang pasal-pasal yang bisa menjerat, mana yang sebenarnya keliru tapi selama ini dianggap benar,” imbuhnya.

Ratnawati (45), ibu rumah tangga Kelurahan Batu Layang ini menilai, pemateri menyampaikan ilmu dengan baik dan mudah dipahami. Ia misalnya, mulai memahami tentang bahan-bahan berbahaya untuk dikonsumsi sebagai makanan dan minuman.

“Kami diajarkan tentang menjaga higienitas rumah, dari sanitasi juga harus baik,” ungkapnya.

Ratnawati berharap, kegiatan serupa terus berlanjut. Menurutnya, diskusi antara pemerintah dan masyarakat juga merupakan bentuk edukasi.

“Ke depan saya harap semakin banyak yang hadir, kita merasa tidak ada jarak dengan pemerintah, apalagi pemateri itu langsung para ahli dari ASN Pemkot Pontianak,” ucapnya.

Camat Pontianak Utara Indrawan Tauhid mendorong warga di wilayahnya agar aktif memahami kebijakan Pemkot Pontianak. Hal itu agar timbul kesadaran bersama serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Partisipasi masyarakat dalam memahami kebijakan tentu menambah kemudahan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kota Pontianak khususnya,” ujarnya.

Tentunya banyak potensi kewilayahan di Pontianak Utara. Indrawan mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan menjaga fasilitas yang telah dibuat pemerintah.

Bukan hanya menerima paparan, pada forum ini, masyarakat juga dipersilahkan menyampaikan saran dan kritik demi pembangunan Kota Ponianak.

“Mudah-mudahan setelah sosialisasi semakin banyak warga yang aktif dan produktif dan selaras terhadap aturan pemerintah,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Momentum Hari Pahlawan Nasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar upacara bendera yang diikuti oleh seluruh ASN. Pada kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menekankan kepada seluruh ASN untuk mendasari segala pekerjaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

“Bagaimana seluruh ASN setiap bekerja berpikirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat, itu yang utama, tentunya dilandasi integritas yang kuat. Landasan kerjanya integritas, orientasinya kesejahteraan masyarakat,” terangnya usai memberikan arahan pada Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional di halaman Kantor Wali Kota, Senin (11/11/2024).

Nilai-nilai kepahlawanan, di antaranya adalah langsung memberi kepada yang membutuhkan dan tepat sasaran. Seorang aparatur negara, lanjut Edi Suryanto, mesti bisa mencari solusi dalam melayani dengan mudah, murah dan cepat.

“Sesuai yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana pola pikir ASN Pemkot Pontianak membuat masyarakat dilayani dengan mudah, murah bagi masyarakat dan cepat. Tiga prinsip itu harus diingat terus,” tegasnya.

Terkait hal itu, Edi Suryanto pun meneruskan pesan Presiden Prabowo Subianto, ketika ia menghadiri rapat koordinasi seluruh kepala daerah beberapa lalu. Beberapa pekerjaan rumah Pemkot Pontianak di antaranya adalah penganggaran harus efektif dan efisien.

“Begitu kembali dari rakor nasional kami langsung diskusi bersama jajaran, kami mulai melihat, menyisir dan mempelajari mana yang bisa dihemat. Kalau tidak perlu kita hentikan. Langsung ditindaklanjuti,” ujar Pj Wali Kota.

Salah satu contohnya adalah penanganan stunting. Edi Suryanto mengatakan, arahan Presiden ingin pemerintah daerah fokus pada penyelesaian masalah dan mengurangi kegiatan bersifat seremonial seperti rapat dan perjalanan dinas.

“Kita sudah revisi dan hentikan, alhamdulillah di Pontianak penanganan stunting sudah fokus diarahkan ke masyarakat,” imbuhnya.

Momentum Hari Pahlawan ini, Pj Wali Kota juga mengingatkan kepada seluruh ASN untuk memaknai perjuangan para pahlawan sehingga seluruh rakyat bisa menikmati kemerdekaan hingga sekarang ini. Untuk selanjutnya, bagaimana bangsa ini mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan mensejahterakan rakyat sebagaimana cita-cita yang ada dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, pesan-pesan baik ini memang harus selalu disampaikan terus-menerus.

“Orang itu sifatnya adalah pelupa atau khilaf. Nah, makanya setiap hari pahlawan kita sampaikan pesan-pesan yang baik ini,” tutupnya. 

Usai upacara bendera, Pj Wali Kota bersama para kepala perangkat daerah di lingkup Pemkot Pontianak berziarah ke makam pahlawan di TPU Sungai Bangkong. Para peziarah melakukan tabur bunga serta menyerahkan tali asih kepada ahli waris pahlawan. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak tengah mengintensifkan pemenuhan data geospasial guna mendukung perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi data dan informasi geospasial melalui kebijakan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP), yang mengacu pada amanat UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menyampaikan bahwa sejak peluncuran Geoportal Kota Pontianak di tahun 2023, Pemerintah Kota terus mengoptimalkan jumlah data spasial sebagaimana amanat dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2023. 

Menurutnya, data geospasial berperan strategis dalam mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. 

“Ketersediaan data ini sangat penting agar proses perencanaan pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” katanya ketika membuka Bimtek Geospasial Penyusunan Data dan Informasi Spasial yang diselenggarakan Bappeda Pontianak, Rabu (6/11/2024).

Sebagai langkah konkret untuk memenuhi target ini, Pemerintah Kota Pontianak mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para pengelola data geospasial di masing-masing perangkat daerah. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga para pengelola data mampu menyediakan dan memproduksi data geospasial secara lebih optimal. 

Amirullah berharap, dengan adanya peningkatan kapasitas ini, ketersediaan data di perangkat daerah Kota Pontianak bisa lebih cepat terpenuhi dan berkontribusi positif terhadap Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD).

Geoportal Kota Pontianak, sebagai infrastruktur utama JIGD, menjadi wadah bagi perangkat daerah untuk menyediakan layanan pencarian dan penggunaan data spasial secara terbuka bagi masyarakat. 

"Melalui geoportal ini, kita memfasilitasi para pengguna data untuk mengakses, bertukar, dan berbagi informasi spasial dengan lebih mudah. Ini sejalan dengan prinsip kerja sama dan integrasi yang diamanatkan dalam kebijakan satu peta,” kata Amirullah.

Ketua Panitia Andri menjelaskan bimtek diikuti seluruh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan di Pontianak. Mereka akan diberikan materi soal pengelolaan data dan informasi geospasial, teknik penentuan titik koordinat, dan pembuatan layout peta sebagai peta siap pakai dalam geoportal.

“Diharapkan produksi data geospasial dari masing-masing perangkat daerah akan bertambah dan dapat dimanfaatkan secara luas,” ujar Analis Kebijakan Ahli Muda Bappeda Kota Pontianak ini.

Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk mempercepat penyediaan data geospasial sesuai amanat Perwa No 57 Tahun 2023. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan berbasis kewilayahan yang terintegrasi dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (*)