Berita

Musrenbang Kecamatan Pontianak Barat

PONTIANAK - Kecamatan Pontianak Barat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak se-Kota Pontianak. Tantangan pembangunan pun berfokus di beberapa sektor mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia sampai ekonomi.

Camat Pontianak Barat Ibrahim menerangkan, kepadatan penduduk yang mencapai 9.283 jiwa per kilometer persegi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana serta infrastruktur. Dia menyebut, gambaran umum aspirasi warga antara lain penataan lingkungan, rehab drainase dan pemasangan pipa saluran air.

“Kemudian ada pemberdayaan dengan suntikan bantuan kepada UMKM serta pelatihan keterampilan. Di bidang sosial budaya kita ingin peningkatan sarana fasilitas olahraga serta bantuan posyandu,” imbuhnya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Barat Tahun Anggaran 2024 di Aula Camat Pontianak Barat, Rabu (8/2/2023).

Musrenbang merupakan program tahunan untuk menampung seluruh aspirasi pembangunan dari masyarakat. Di setiap tahunnya, pemerintah daerah akan melaksanakan Musrenbang sekaligus merealisasikan hasil Musrenbang tahun sebelumnya. Ibrahim memaparkan, capaian realisasi pembangunan di tahun lalu secara umum sudah baik.

“Perbaikan jalan di Pallima dan jalan lain. Kemudian pelebaran jalan menuju standar dan pemeliharaan lingkungan. Kita juga memberikan bantuan bagi warga dengan rumah tidak layak huni, pengentasan kawasan kumuh, semuanya sudah direalisasikan,” terangnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak Y Trisna Ibrahim menyampaikan, pembangunan bukan hanya soal fisik. Dia mengajak pihak terkait untuk turut sama-sama memprioritaskan pembangunan manusia dan perekonomian.

“Tentu kita berharap pembangunan SDM, penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sosial yang membentuk peradaban mulia akan semakin mengokohkan reputasi Kota Pontianak di jajaran kota-kota berkualitas di dunia,” ujarnya mewakili Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang berhalangan hadir.

Pontianak menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 4,6 persen di tahun 2024. Tak hanya itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berupaya untuk mempertahankan keseimbangan angka inflasi untuk tahun berikutnya.

“Tingkat Pengangguran sebesar 9,35 sampai 9,99 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3 sampai 4,8 persen serta Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai 81,30,” jelasnya.

Trisna menambahkan, Musrenbang adalah salah satu model perencanaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Selain Musrenbang, ada bahan lain bagi perencanaan pembangunan. Untuk itu dirinya berharap, masyarakat yang memberikan pemikiran dapat memilih usulan yang prioritas dan berkualitas.

“Keaktifan bapak dan ibu sekalian dalam mengarahkan perencanaan pembangunan Kota Pontianak ini akan menentukan kualitas pembangunan. Apa yang bapak dan ibu usulkan semoga terealisasi dan membuat Kota Pontianak semakin baik,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar NA Anggini Sari melakukan panen raya cabai rawit di Jalan Nipah Kuning Dalam Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, Selasa (7/2/2023). Tanaman cabai rawit jenis Cakra tumbuh subur di atas lahan seluas 2.500 meter persegi. Budidaya tanaman cabai ini dikelola oleh Kelompok Tani Ponpes Al Murabbi.

Edi mengapresiasi inisiasi Kelompok Tani Ponpes Al Murabbi menanam cabai dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada. Ia berharap tanaman cabai ini terus dikembangkan hingga bisa menghasilkan produksi yang melimpah dan berkualitas.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk semangat menanam, produktif sehingga kebutuhan pangan di Kota Pontianak bisa terpenuhi," ujarnya.

Tanaman cabai yang tumbuh subur ini menggunakan Biosaka, yakni larutan ekstrak tumbuhan yang berperan sebagai elisitor yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Ia menilai penggunaan Biosaka yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian untuk tanaman sayur mayur termasuk cabai, hasilnya sangat menggembirakan.

"Bisa kita lihat semua tanaman cabai di sini tumbuh subur dan kualitasnya juga bagus," tuturnya.

Abdul Maulid, Ketua Kelompok Tani Ponpes Al Murabbi sekaligus Wakil Pengasuh Bidang Tahfidz Ponpes Al Murabbi menjelaskan, usaha di sektor pertanian cabai cakra ini sudah dimulai sejak Agustus 2022. Lahan kosong yang berada tak jauh dari Ponpes Al Murabbi dimanfaatkan para santri untuk ditanami cabai. Untuk menuai hasilnya, waktu yang dibutuhkan tiga bulan, mulai dari perawatan hingga panen.

"Hingga saat ini sudah panen ke-13 kalinya. Dalam sekali panen bisa menghasilkan 40 kilogram cabai rawit," katanya.

Maulid menambahkan, untuk distribusi cabai hasil panen kelompok taninya masih menyasar warung-warung sembako atau kelontong dikarenakan jumlah produksi masih terbatas. Sementara harga yang dijual di pasaran kisaran Rp60 ribu - Rp70 ribu per kilogram.

"Kami masih sebatas distribusi di warung-warung sembako karena produksi juga masih belum begitu banyak," terangnya.

Memang diakuinya faktor cuaca menjadi kendala dalam perawatan tanaman cabai, misalnya genangan air akibat curah hujan tinggi disertai air pasang naik sehingga lahan terendam air.

"Namun hal itu bisa kita atasi dengan berbagai upaya yang dilakukan ditambah lagi dukungan dari Pemkot Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak serta Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar," tuturnya.

Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Bintoro menuturkan, tanaman cabai yang ditanam Kelompok Tani Al Murabbi terdiri dari dua jenis, yakni Cakra dan Keriting. Jumlah tanaman cabai mencapai 1.300 tanaman.

"Selama ini kita berkoordinasi lewat penyuluh lapangan yang selalu memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan kepada para petani. Untuk kekurangan sarana, kita bantu melalui APBD," pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Hadiri Pelantikan 29 Panwaslu Kelurahan se-Kota Pontianak

PONTIANAK - Sebanyak 29 anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan se-Kota Pontianak diambil sumpahnya pada pelantikan yang digelar di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Senin (6/2/2023). Pelantikan dilakukan oleh Panwascam Kota Pontianak yang diwakili oleh Ketua Panwascam Pontianak Tenggara Endang Tirtha Kurniawan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Panwaslu memegang peran yang sangat strategis dalam menciptakan Pemilu yang demokratis dan berjalan sesuai dengan asas pemilu menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Ia berpesan kepada para anggota Panwaslu Kelurahan yang baru dilantik ini untuk memahami penyelenggaraan Pemilu termasuk tahapan-tahapan yang dilalui.

"Sebagai pengawas pemilu, pahami tugas dan fungsi sehingga anggota Panwaslu bisa mengantisipasi dan mengimplementasikan tugas fungsi yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Pemilu," ujarnya.

Pelantikan Panwaslu Kelurahan ini merupakan bagian-bagian dari tahapan Pemilu yang harus dilaksanakan. Para anggota Panwaslu ini juga akan mendapat pembekalan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Panwaslu dalam proses Pemilu.

"Semoga Pemilu khususnya di Kota Pontianak berjalan lancar dan sukses, aman terkendali sehingga pembangunan bisa berlanjut, masyarakat bahagia dan sejahtera," harapnya.

Ketua Bawaslu Kota Pontianak Budahri menjelaskan, anggota Panwaslu Kelurahan yang telah dilantik ini akan bekerja membantu mengawasi tahapan Pemilu di Kota Pontianak sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing. Tahapan-tahapan yang telah dijalankan akan diawasi  secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami pesan kepada saudara-saudara yang telah dilantik sebagai Panwaslu Kelurahan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebaik mungkin, sebenar-benarnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku," pesannya.

Menurutnya, pelantikan Panwaslu Kelurahan ini merupakan bagian dari kegunaan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan. Ia berharap para anggota Panwaslu memiliki tekad dan semangat untuk mensukseskan Pemilu 2024 semaksimal mungkin.

"Kita fokus pada bagaimana mengawasi proses tahapan Pemilu dengan benar dan baik, serta bagaimana peserta Pemilu dapat terlayani dengan baik," imbuh Budahri.

Dirinya juga mengingatkan supaya anggota Panwaslu mampu menjalin komunikasi dengan masyarakat yang ada di kelurahan masing-masing. Hal-hal sekecil apapun hendaknya menjadi perhatian dengan seksama berkaitan dengan proses tahapan Pemilu.

"Saudara-saudara harus menjaga bagaimana tahapan Pemilu di Kota Pontianak dapat berjalan dengan baik untuk membangun kondusifitas di kota Pontianak" ucapnya.

Budahri mengatakan, sebagai lembaga vertikal, Panwaslu Kelurahan harus senantiasa berkoordinasi satu tingkat di atas, dalam hal ini Panwaslu Kecamatan. Koordinasi secara berjenjang ini dinilainya harus dipahami oleh Panwaslu agar di tingkat kelurahan tidak menimbulkan hal-hal yang bisa menjadi polemik. Selaku anggota Panwaslu Kelurahan, tidak diperkenankan untuk secara langsung atau bypass berkonsultasi ke Panwaslu di atas kecamatan, misalnya Bawaslu Kota Pontianak maupun Bawaslu Provinsi Kalbar.

"Silakan secara berjenjang berkoordinasi dari kelurahan ke kecamatan, kemudian kecamatan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota selanjutnya Bawaslu Kota Pontianak berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalbar," terangnya. (prokopim)

Musrenbang Kecamatan Pontianak Tenggara 

PONTIANAK - Meski dengan keterbatasan anggaran, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengingatkan agar dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat menentukan skala prioritas, artinya mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan mana yang dilaksanakan selanjutnya.

"Sehingga perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas, efisien, efektif dan bisa berdampak positif bagi pembangunan kecamatan khususnya dan bagi masyarakat Kota Pontianak tentunya," ujarnya usai membuka Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (2/2/2023).

Menurutnya, isu strategis dan permasalahan yang menjadi kendala dan tantangan di Kecamatan Pontianak Tenggara harus bisa dicermati. Hal itu dinilainya dapat dijadikan dasar dalam usulan program dan kegiatan. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan usulan perencanaan pembangunan jangan hanya pada pembangunan fisik semata, melainkan juga menitikberatkan pada pembangunan manusia dengan memperhatikan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat.

"Tentu kita berharap pembangunan SDM, penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sosial berkelanjutan akan mengantarkan Kota Pontianak lebih maju dan sejahtera," ungkap Bahasan.

Ia memaparkan, Musrenbang bukanlah satu-satunya sumber yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan. Musrenbang merupakan salah satu model perencanaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Namun selain itu, juga terdapat sumber-sumber lainnya bagi perencanaan pembangunan.

"Di antaranya, arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalbar serta kepala daerah, pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD, rencana kerja dari perangkat daerah maupun hasil konsultasi publik bersama para akademisi, teknokrat, komunitas dan para pemangku kepentingan lainnya," pungkasnya. (prokopim)