Berita

87 Anggota PPS Dilantik KPU Kota Pontianak

PONTIANAK - Sebanyak 87 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak Deni Nuliadi di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (24/1/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berpesan kepada PPS yang dilantik untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Dari sejumlah orang yang dilantik, dirinya yakin ada yang sudah berpengalaman sebagai PPS, tetapi tidak sedikit pula yang baru menggeluti tugas tersebut. 

"Para PPS nantinya akan mengemban tugas yang cukup berat karena ada banyak tahapan-tahapan Pemilu yang harus dilalui," ujarnya.

Edi mengapresiasi KPU Kota Pontianak yang dinilai hingga saat ini masih on the track pada prinsip-prinsip Pemilu, terutama implementasi seleksi pembentukan Badan Adhoc, PPK dan PPS.

Ia berharap para anggota PPS berkomitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu mendatang. Proses Pemilu 2024 juga diharapkan berjalan lancar dan sesuai harapan. Oleh sebab itu, dia mengingatkan para anggota PPS untuk senantiasa menjaga kesehatan karena pada Pemilu 2024 tugas yang diemban cukup berat.

"Kesehatan dan kekuatan fisik serta integritas harus senantiasa dijaga, apalagi tahun 2024 partai politik (parpol) peserta Pemilu sebanyak 18 partai," kata Edi.

Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi menuturkan, peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 parpol. Sedangkan kursi DPRD yang tersedia 45 kursi. Sementara jumlah calon anggota legislatif yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 810 caleg.

"Dari 810 caleg itu, yang bakal duduk hanya 45 orang, artinya ada 765 yang tidak duduk," sebutnya. 

Deni mengingatkan kepada seluruh PPS untuk tegak lurus pada aturan yang berlaku serta tetap menjaga integritas dan netralitas. Menurutnya, dalam Pemilu tidak cukup berasaskan luber dan jurdil saja, tetapi bagaimana situasi Pemilu berjalan lancar, aman dan damai.

"Sebab itu semua tergantung pada integritas penyelenggara," tutupnya. (prokopim)

Rakor Persiapan Penilaian KLA 2023

PONTIANAK - Keterlibatan seluruh pihak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak memang sangat dibutuhkan. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka pemenuhan hak anak. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerangkan, tahun 2022 lalu Kota Pontianak berhasil naik peringkat KLA kategori Pratama ke Madya. Ia berharap tahun 2023 Kota Pontianak bisa meraih kategori Nindya. 

"Perlu keseriusan dari gugus tugas KLA dan pada penilaian KLA ini peranan gugus tugas yang terdiri dari semua perangkat daerah mempunyai andil yang sangat besar dalam pemenuhan hak anak," ujarnya usai rapat koordinasi persiapan penilaian KLA 2023 di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (19/1/2023).

Menurutnya, KLA adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Tujuannya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Partisipasi anak juga sangat diperlukan dalam perencanaan konsep KLA sehingga dapat mengakomodir kebutuhan anak dengan baik.

"Dengan melibatkan anak dalam konsep mewujudkan KLA merupakan cara terbaik untuk membangun kota yang berkelanjutan," kata Bahasan. 

Pengembangan kota sebagai KLA merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. 

"Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dalam rangka kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada diskriminasi," tutupnya. (prokopim)

Wawako Bahasan Buka Musrenbang Kelurahan Siantan Hilir

PONTIANAK - Perlunya membangun komunikasi dan koordinasi seluruh RT/RW dengan perangkat kecamatan dan kelurahan menjadi pesan yang disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Tahun Anggaran 2024 di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Rabu (18/1/2023).

"Melalui Musrenbang ini saya berharap kepada  seluruh RT/RW untuk terus membangun komunikasi dan silaturahmi dengan camat dan lurah," ujarnya.

Lewat Musrenbang ini, lanjut Bahasan, semua aspirasi dan kebutuhan yang menyangkut taraf kehidupan masyarakat terutama di Kelurahan Siantan Hilir dapat diakomodir sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Oleh sebab itu, pada pembahasan Musrenbang ini berpatokan pada skala prioritas, bahkan yang sangat prioritas.

"RT/RW harus benar-benar menjadi penyambung lidah bagi masyarakat. Artinya, apa yang disampaikan itu betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat di wilayahnya," ungkap dia.

Menurutnya, forum Musrenbang ini menjadi penting supaya aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat terkoordinir dengan baik. Tentunya dengan tetap berpatokan pada hal yang sangat prioritas disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Pontianak.

"Kepada RT/RW, terus lakukan upaya mengawal bagaimana aspirasi-aspirasi yang disampaikan terlaksana sesuai dengan harapan," pesan Bahasan.

Ia mengingatkan jajaran RT/RW di wilayah Siantan Hilir tetap mengedepankan kebersamaan dan semangat kegotongroyongan. Artinya, antara RT/RW yang satu dengan lainnya saling bersinergi dan komunikasi.

"Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan upaya bagaimana aspirasi yang disampaikan lewat Musrenbang ini bisa terakomodir sesuai dengan harapan bersama," pungkasnya. (prokopim)

Prioritaskan Bangun Jalan Kota dan Drainase Kota

PONTIANAK – Jalan kota dan drainase kota menjadi prioritas usulan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara oleh masyarakat setempat.

Lurah Bansir Darat, Ita Rosmayanty memaparkan, pembangunan jalan-jalan kota sudah terlaksana dari hasil Musrenbang sebelumnya dan akan dilanjutkan pada beberapa titik jalan lainnya, seperti yang sudah terlaksana di Jalan Sepakat 2.

"Beberapa jalan dan drainase kota belum ada, padahal itu akses utama masyarakat setempat. Contohnya ada di Jalan Parit Cahaya Baru Gang Suryadi yaitu Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan di Jalan Sepakat 2," terangnya usai Musrenbang, Selasa (17/1/2023).

Musrenbang kali ini mengusung tema 'Penguatan Kolaborasi untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Didukung Kondisi Aman dan Tertib'. Kerjasama antar OPD, imbuh Ita, terus terjalin guna mencapai target usulan.

"Kita juga minta bantuan dinas terkait khusus menangani permintaan kelompok masyarakat seperti budidaya ikan, itu kita bantu dengan bantuan benih," ungkapnya.

Pemberdayaan kelompok masyarakat juga turut jadi fokus perhatian pihaknya. Untuk di wilayah Bansir Darat, pengembangan Kampung KB Cahaya Baru akan digencarkan.

Selain dari sisi infrastruktur yang ada, dirinya akan menggelar pelatihan secara berkala bagi masyarakat yang tinggal di kampung tersebut.

"Untuk peningkatan keterampilan mereka, sehingga harapannya meningkatkan produktivitas kemudian tercipta kemandirian ekonomi," ujarnya.

Kampung KB Cahaya Baru sudah terbentuk sejak 2017. Ita menjelaskan, program itu diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dengan tujuan menambah tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Kampung KB dibuat bagi masyarakat yang prasejahtera. Itu jadi atensi kami bersama instansi terkait, agar masyarakat di sana sejahtera," sambungnya.

Sebanyak 141 usulan telah disampaikan pada Musrenbang Kelurahan Bansir Darat. Dari angka itu dibagi menjadi tiga bidang. Yaitu 110 usulan di bidang infrastruktur, 24 usulan di bidang ekonomi dan 7 usulan di bidang pemerintahan.

"Yang kita akan prioritaskan jalan kota, drainase kota dan jembatan kota serta Kampung KB," pungkas Ita. (kominfo)