Berita

Baznas Pontianak Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Masjid Al Hikmah

PONTIANAK - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar pelayanan kesehatan gratis di Masjid Al Hikmah, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Rabu (26/10/2022). Bakti sosial (baksos) berupa pemeriksaan kesehatan gratis ini dimanfaatkan warga sekitar yang didominasi oleh lansia.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mendukung dan mengapresiasi Baznas Kota Pontianak yang telah peduli pada kesehatan masyarakat dengan menggelar baksos pemeriksaan kesehatan gratis. Apalagi, pelayanan pemeriksaan kesehatan ini banyak dimanfaatkan oleh para warga lansia. Pada usia lanjut hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjaga kualitas hidup. Apalagi lansia umumnya mengidap penyakit-penyakit degeneratif, seperti darah tinggi, gula darah, dan sebagainya.

"Ini yang harus dikontrol supaya pola hidup masyarakat lebih sehat dan dengan pengecekan rutin kesehatan ini setidaknya bisa mengantisipasi supaya tidak melewati ambang batas," ujarnya. 

Ia berharap baksos ini mendorong masyarakat agar terbiasa dan secara mandiri memeriksakan kesehatannya apabila merasakan kondisi fisiknya tidak nyaman. Warga bisa juga ke fasilitas kesehatan yang tersedia seperti puskesmas atau klinik.

"Mudah-mudahan kegiatan baksos ini bisa bermanfaat bagi semua sehingga derajat atau kualitas kesehatan warga Pontianak terus meningkat dan tetap produktif," ucap Edi.

Ketua I Bidang Pengumpulan Baznas Kota Pontianak, Lazuardi menjelaskan, pelayanan  kesehatan yang disediakan berupa cek gula darah, asam urat, kolesterol, dan pemeriksaan tekanan darah. Layanan ini masih dalam suasana momen Hari Jadi Kota Pontianak ke-251.

"Tapi kita berencana menggelar secara rutin, setiap bulan atau sebulan dua kali," jelasnya.

Pemeriksaan kesehatan gratis yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak ini digelar secara bertahap di enam kecamatan yang bertempat di masjid-masjid termasuk pondok pesantren. Diakuinya, antusias masyarakat cukup tinggi karena warga memang menantikan pelayanan pemeriksaan kesehatan ini.

"Targetnya segala usia, artinya tidak ada batasan usia. Tetapi didominasi usia lanjut atau lansia yang datang memeriksakan kesehatannya," terang Lazuardi. 

Selain diperiksa kesehatannya, warga juga diberikan obat-obatan secara gratis bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan seperti tensi darah tinggi, asam urat, dan lainnya. (prokopim)

Pontianak Target Turunkan Prevalensi Stunting Balita Hingga 14 persen di 2024

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melakukan berbagai upaya untuk percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Upaya itu antara lain mulai dari sisi regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, tersusunnya rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, pembentukan tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kota hingga kelurahan, sampai pada pembuatan sistem manajemen data stunting dalam bentuk digital.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, persoalan stunting pada balita mengindikasikan bahwa terjadinya masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, di mana pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum maksimal. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Salah satu inovasi yang dikembangkan di Kota Pontianak adalah intervensi spesifik. 

"Intervensi spesifik yang dilaksanakan, mulai dari pelayanan kesehatan terpadu untuk calon pengantin, pelayanan kesehatan remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini, pendampingan ibu hamil, kelas pemberian makan bayi dan anak, hingga gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani pada balita," ujarnya saat pemaparan komitmennya dalam Aksi Nyata Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (19/10/2022).

Selain intervensi spesifik, lanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Intervensi sensitif yang dilakukan antara lain penanganan daerah rawan pangan, berupa pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi. Perbaikan sarana sanitasi dan rumah tak layak huni juga menjadi bagian penting dalam intervensi sensitif menurunkan angka stunting. Termasuk sambungan air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting. 

"Keberhasilan pencegahan stunting hanya dapat dilakukan dengan kerja keras, inovasi dan dukungan dari semua pihak," ungkap Edi.

Dukungan berbagai pihak dibutuhkan untuk program-program dengan  sasaran seribu hari pertama kehidupan dengan keterlibatan pentahelix pemangku kepentingan antara lain organisasi masyarakat, PKK, Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, media massa hingga akademisi. Masalah stunting balita harus segera ditangani demi mewujudkan visi sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya. Ia menyebut, mengacu pada araha Presiden RI yang dituangkan pada RPJMN 2020-2024 bahwa stunting pada balita harus diturunkan sampai dengan angka 14 persen pada 2024.

"RPJMD Pemerintah Kota Pontianak menargetkan penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14 persen pada tahun 2024," pungkasnya. (prokopim)

Kerjasama TP PKK dan Untan Luncurkan Aplikasi Layanan Kesehatan

PONTIANAK - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjungpura (Untan) mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website ‘Monalisa’. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi pengawasan kepatuhan Lansia yang mengidap sakit diabetes dan hipertensi dalam penggunaan obat. Beberapa fitur seperti pengingat untuk mengkonsumsi obat serta berisi artikel kesehatan terkait diabetes dan hipertensi terangkum dalam aplikasi ini. Untuk sementara waktu, layanan aplikasi Monalisa hanya dapat digunakan di fasilitas kesehatan UPT Puskesmas Purnama.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan ungkapan terima kasih kepada TP-PKK Kota Pontianak dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untan. Dijelaskannya, mengacu pada standar yang diberikan BKKBN, terdapat beberapa kategori lansia. Mulai dari lansia muda dengan rentang umur 60-69 tahun, lansia madya 70-79 tahun sampai lansia tua di atas 80 tahun. Di Kota Pontianak sendiri terdapat sejumlah 23.854 lansia yang berada di rentang usia 60-64 tahun dan 16.179 orang di usia 65-59 tahun, 10.358 orang usia 70-79 dan 10.864 orang usia di atas 80 tahun.

“Artinya jika melihat data Disdukcapil ini, ada hampir 70 ribu masyarakat Kota Pontianak adalah lansia,” paparnya usai launching aplikasi Monalisa, di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (18/10/2022).

Dari angka itu, Edi menilai Kota Pontianak sebagai kota yang produktif karena tidak sedikit lansia yang dilihatnya kian energik dengan memberikan sumbangsih serta kontribusi meningkatkan perekonomian kota. Disadarinya memang penyakit yang lebih sering menyasar lansia adalah diabetes dan hipertensi. 

“Saya harap dengan diluncurkannya aplikasi tersebut dapat mengurangi angka penderita diabetes dan hipertensi terhadap lansia,” ungkapnya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie berharap melalui aplikasi Monalisa, penggunaan obat lebih terkendali. Agar bisa segera digunakan secara luas, dirinya akan menggelar sosialisasi kepada seluruh kader PKK di Kota Pontianak.

“Kami berharap dari UPT Puskesmas Purnama juga terus melanjutkan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Lansia tentang aplikasi ini,” ujarnya.

Rektor Untan, Garuda Wiko menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak dan TP-PKK Kota Pontianak atas inisiasi ide pengembangan dan riset aplikasi layanan kesehatan ini. Pihaknya menginginkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di daerah tetap berjalan mengingat peran akademisi yang turut melengkapi pengabdian kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota menjadi salah satu media kerjasama kami untuk memperkenalkan banyak riset namun memang beberapa di antaranya belum dikenalkan,” imbuhnya. (prokopim/kominfo)

FGD Pra Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Kota Pontianak

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan berharap adanya sinergitas dari Pemerintah Pusat khusus membenahi masalah stunting di Kota Pontianak. Kendati angka penurunan stunting di Kota Pontianak sudah melewati target nasional, dirinya menyebut tidak ingin ada warga yang mengidap kondisi stunting.

“Pada dasarnya kami Pemerintah Kota Pontianak mendorong dan ingin mempercepat penurunan angka stunting, bahkan harapannya sampai di angka nol. Namun karena faktor kekurangan anggaran akibat refocusing usai pandemi, kinerja jadi terhambat, padahal persoalan stunting itu genting,” terangnya usai memberikan paparan pada FGD Pra Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting oleh Kementerian Sekretariat Negara, di Meeting Room Pontive Center, Selasa (11/10/2022).

Dikatakan Bahasan, di tahun-tahun sebelumnya, terdapat kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 350 juta dibagikan kepada masing-masing kelurahan. Lewat dana tersebut, lanjutnya, persoalan seperti pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) efektif terselesaikan.

Keterbatasan anggaran tidak menjadikan pihaknya terhenti untuk menemukan solusi. Segenap inovasi sudah disiapkan dalam upaya mengurangi angka pengidap stunting ini. Bahasan menambahkan, menjadi atensi Presiden untuk pengendalian inflasi daerah, sehingga perlu perubahan rancangan anggaran, difokuskan bagi pemulihan ekonomi.

“Tetapi kami mengucapkan terima kasih melalui FGD ini, mudah-mudahan dengan keterbatasan yang ada kami bisa terus bersinergi dengan pemangku kepentingan pentahelix untuk sosialisasi. Karena muaranya ada pada sosialisasi, jika pemahaman masyarakat sudah terbentuk maka percepatan penurunan stunting bisa dengan mudah teratasi,” ucapnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro menjelaskan, prevalensi stunting di Kota Pontianak di tahun 2021 berdasarkan survei status gizi di Indonesia, berada di angka 24,4 persen. Pada akhir tahun 2022 nanti pihaknya akan memperbaharui data tersebut dengan melakukan survei kembali.

“Sudah menunjukan tren penurunan dengan upaya yang sudah dilakukan. Kita paham bahwa komitmen Kepala Daerah dalam penurunan stunting, sehingga kami mengerahkan seluruh sumber daya yang berkaitan dengan penurunan stunting,” imbuh dia.

Bentuk gencarnya mobilisasi tersebut terlihat dari diterbitkannya regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) dan turunannya, salah satunya adalah Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Khatulistiwa, Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Raperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak serta lainnya. Sederet regulasi tersebut kata Multi, tercipta mengikuti BKKBN.

“Penunjang lainnya juga dibentuk, mulai pembentukan kader, program keluarga harapan. Dengan kemarin sudah menandatangani tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting, dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah serta UPT Puskesmas,” katanya.

Selanjutnya, di antara usaha untuk mengurangi stunting adalah dengan memberikan tablet tambah darah, pelayanan kesehatan terpadu untuk calon pengantin, pendampingan calon pengantin, pencegahan stunting oleh Puskesmas, memberikan beras fortivit untuk ibu hamil, edukasi sertifikasi untuk ibu yang lulus menyusui ASI sampai enam bulan.

“Serta masih banyak lagi, semoga target kita tercapai,” tutupnya. (kominfo)