Berita

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto membuka rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2026 tingkat Kecamatan Pontianak Timur, di Aula Kantor Camat Timur Jalan Rasuna Said, Senin (17/2/2025). Kepada peserta musrenbang, ia menyampaikan beberapa pesan mulai dari menentukan prioritas pembangunan serta pengawasan realisasi anggaran musrenbang tahun sebelumnya.

“Itu yang harus kita kawal bersama, hasil dari musrenbang apakah direalisasikan. Manfaat utamanya sesuai dengan harapan masyarakat, jangan nanti ada laporan pembangunan tidak sesuai pembahasan dan perencanaan,” tegasnya usai acara.

Keterbatasan keuangan daerah menjadi pekerjaan rumah dalam menentukan pembangunan. Ia mengimbau kepada segenap unsur baik masyarakat serta perangkat daerah untuk menjalankan efisiensi anggaran.

“Seumpama kita sebagai orang tua, kita memberikan jajan anak Rp10 ribu, maka yang kita harapkan anak kita membeli makanan, bukan dibelikan mainan. Sama juga ketika seseorang sakit kepala maka obatnya harus sesuai, jangan obatnya dengan obat sakit kaki,” ujar Edi Suryanto.

Pj Wali Kota menjelaskan, prioritas pembangunan untuk tahun 2026 adalah kualitas hidup masyarakat. Ia menilai, di dalam perbaikan kualitas hidup harus dimulai dari unsur masyarakat sendiri dengan transformasi akhlak. Salah satu contoh, menurutnya dengan mendekatkan hubungan keakraban sesama tetangga, adil dalam berdagang hingga menjauhi barang-barang ilegal.

“Bagaimana akhlak kita semuanya secara umum harus lebih baik, jangan melupakan itu. Ada di sekitar kita yang membutuhkan perubahan itu. Saya mengajak tokoh masyarakat untuk memikirkannya bersama,” sebut Edi Suryanto.

Beberapa persoalan kewilayahan turut dibahas pada musrenbang, seperti penggunaan Jalan Pemda sebagai lokasi berjualan masyarakat setempat. Pj Wali Kota mengusulkan agar Jalan Pemda diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat jualan dengan beberapa syarat.

“Penggunaan untuk jualan antara hari Sabtu dan Minggu, kemudian di hari Senin sudah harus clear, yang jualan juga harus masyarakat Kota Pontianak. Bagaimana penerapan teknis kita kembalikan kepada perangkat daerah terkait dibantu saudara anggota dewan,” usulnya.

Camat Pontianak Timur M Akif menerangkan, terdapat total 684 keseluruhan usulan dari tujuh kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Timur. Namun dari angka tersebut kemudian diprioritaskan 84 usulan.

“Musrenbang untuk tahun 2026 diprioritaskan 84 usulan dari bidang ekonomi, pembangunan manusia dan sosial budaya serta infrastruktur,” terangnya.

Stunting turut jadi perhatian di wilayah Pontianak Timur. Akif menambahkan, pihaknya mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menekan angka stunting dengan dibantu makanan tambahan di posyandu-posyandu.

“Dengan langkah dan upaya kami mudah-mudahan stunting terus menurun, kami alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada kader posyandu yang aktif,” imbuhnya.

Akif menerangkan, kendala yang dihadapi adalah minimnya dukungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari data terakhir yang ia miliki, sepanjang tahun 2024 hanya 24,6 persen masyarakat Pontianak Timur yang berpartisipasi membayar PBB.

“Mohon dukungannya kepada masyarakat Pontianak Timur untuk pelaksanaan membayar PBB, silahkan lewat Bank Kalbar, ATM dan QRIS juga bisa ada jemput bola di kelurahan membayar pajak,” katanya.

Ajakan serupa ikut disuarakan Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin. Satar, sapaan karibnya, meminta warga taat membayar pajak mengingat pembangunan daerah berkembang masih bergantung dengan partisipasi masyarakat berupa pajak.

“Ketua RT dan RW ada yang ada harapan insentifnya meningkat, tapi di satu sisi pajak masyarakat sedikit,” pesannya.

Satar mengingatkan, secara jumlah biaya PBB per orang tidak besar. Tetapi apabila dikumpulkan secara kolektif maka akan sangat mendorong percepatan pembangunan di wilayah Pontianak Timur. Sebagai permisalan adalah pembangunan Jalan Pemda yang belum optimal. Ia percaya apabila warga taat membayar pajak, maka pembangunan Jalan Pemda dapat segera diselesaikan secara penuh.

“Jalan Pemda itu belum diaspal setengah, apalagi tadi usulan dari bawah bisa sampai lebih dari 500. Angka stunting juga masih tinggi, sampai-sampai kita dapat juara tingkat provinsi penanganan stunting karena upaya yang sangat baik,” sambungnya.

Di tahun depan Satar berharap, terdapat peningkatan signifikan dari realisasi PBB. Ia mengajak para RT dan RW ikut mengingatkan warga di lingkungan rumahnya.

“Ke depan musrenbang isinya RT dan RW harus kawal, isinya juga harus masuk akal,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Musrenbang Pontianak Tenggara

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mendorong usulan rehabilitasi drainase di Kecamatan Pontianak Tenggara jadi prioritas. Hal tersebut ia sampaikan usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Tenggara, di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Rabu (12/2/2025).

“Pembangunan drainase ini juga sudah kami sepakati bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Pak Edi Kamtono dan Bahasan, kami menilai perlunya pembangunan drainase yang berkualitas,” imbuhnya.

Pada momentum Musrenbang kali ini, Edi menekankan pentingnya membuat skala prioritas pembangunan. Selama ini dirinya menilai, hasil musyawarah seringkali berkutat pada pembuatan jalan lingkungan. Untuk di tahun ini, ia menekankan untuk memprioritaskan usulan rehabilitasi drainase. 

“Ke depan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan fokus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tapi kami ingatkan untuk berpikir membantu masyarakat yang sifatnya produktif,” sambungnya.

Berbagai persoalan di Kecamatan Pontianak Tenggara juga dibahas oleh berbagai unsur mulai dari RT, RW, lurah, camat, akademisi hingga perangkat daerah terkait. Adapun masalah yang membutuhkan perencanaan segera yaitu genangan, kemacetan, infrastruktur penunjang pendidikan hingga kebakaran lahan. 

“Termasuk sektor kesehatan, akibat dari genangan ini dikhawatirkan menampung banyak nyamuk demam berdarah. Saya mengajak masyarakat untuk kita sama-sama memperbaiki selokan,” ucap Pj Wali Kota.

Sementara itu, potensi yang dimiliki Kecamatan Pontianak Tenggara cukup menjanjikan dari sektor ekonomi. Tidak sedikit fasilitas strategis seperti perguruan tinggi, perhotelan, pusat perbelanjaan hingga permukiman berlokasi di wilayah ini. Edi menyampaikan, rata-rata masyarakat yang tinggal di Pontianak Tenggara berlatar belakang ekonomi menengah ke atas.

“Ke depan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan fokus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tapi kami ingatkan untuk berpikir membantu masyarakat yang sifatnya produktif,” sambungnya.

Musrenbang jadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan di lingkungannya. Usulan akan disampaikan lewat perwakilan baik itu RT dan RW kemudian dipetakan oleh dinas terkait. Edi menambahkan, setelah usulan telah ditetapkan maka harus dikawal hingga tuntas.

“Apapun hasilnya musrenbang ini saya berharap nanti jangan lupa diwujudkan,” sebutnya.

Untuk menunjang keberlangsungan pembangunan, Edi mengimbau warga untuk taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menyampaikan, pembangunan tidak hanya bertumpu dari sisi pemerintahan saja tetapi turut menuntut partisipasi warga.

“Ada dua sisi, keinginan warga ditampung tetapi mohon agar PBB dibayar, karena ini penting,” katanya.

Kendati begitu, lanjut Edi, anggaran pembangunan di beberapa wilayah berdasarkan hasil Musrenbang akan ditingkatkan. Keinginan tersebut diinisiasi oleh dinas terkait bersama dengan anggota dewan di legislatif.

“Berita baiknya adalah, tadi sudah disampaikan Ketua DPRD Kota Pontianak, insyaallah anggaran Kecamatan Pontianak Tenggara ditambah anggarannya,” tutur Pj Wali Kota.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin punya pendapat senada. Ia sempat menyinggung sejarah Pontianak yang dulu dikenal sebagai kota seribu parit sebagai langkah masyarakat terdahulu menangkan genangan.

“Bisa kita aktifkan lagi itu, tidak perlu jalan harus dicor, yang penting ada estetika, kesenian dan Pontianak kembali seperti dulu,” harap Satar, sapaan karibnya.

Ia memaparkan, ada sekitar 200 usulan yang telah ditampung selama kegiatan musrenbang tingkat kelurahan. Kata Satar, semuanya butuh disortir menyesuaikan anggaran yang terbatas.

“Anggaran kita terbatas. Tapi tentu Pemkot Pontianak mencari skala prioritas yang dibutuhkan Pontianak Tenggara. Boleh kita lebihkan untuk pembangunan karena pajak di Pontianak Tenggara tinggi,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Kecamatan Pontianak Barat jadi pembuka rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2026 tingkat kecamatan se-Kota Pontianak. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menerangkan, arah pembangunan ke depan fokus pada nilai-nilai inklusivitas masyarakat di segala bidang.

“Artinya sebuah pembangunan itu bisa menumbuhkan sikap menghargai dan merangkul keberagaman, serta memastikan semua orang merasa diterima dan dihargai. Ini mesti diterapkan di setiap bidang, apakah pendidikan, kesehatan, infrastruktur sampai pelayanan publik,” tuturnya usai membuka acara di Aula SSA Kantor Wali Kota, Selasa (11/2/2025).

Untuk melaksanakan pembangunan dengan baik, Edi menilai perlunya realisasi anggaran yang optimal. Sehingga setiap rencana yang dibuat dari tataran RT dan RW bisa terwujud sesuai kebutuhan.

Namun ia menekankan, apabila rencana pembangunan telah ditetapkan maka jajaran perangkat daerah harus mengawal dengan seksama. Ia tidak ingin kebutuhan masyarakat terabaikan sehingga berdampak pada sektor yang lain.

“Saya turut mengajak masyarakat agar berkonsultasi bersama jajaran dinas terkait, sehingga solusi dari permasalahan tersebut bisa ditentukan bersama sebelum akhirnya diusulkan. Ini juga sebagai bentuk efisiensi anggaran,” sebut Edi.

Camat Pontianak Barat Titin Widiyanti menambahkan, terdapat tiga bidang pembangunan yang akan diusulkan oleh masyarakat di wilayahnya yaitu bidang infrastruktur, sosial budaya dan sumber daya alam (SDA). Sebagian besar, terangnya, mengusulkan perbaikan drainase.

“Usulannya sebagian besar untuk drainase dan jalan lingkungan, ada pelatihan satpam dan pembuatan sandal hotel serta untuk UMKM. Ada program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Adapun pembangunan di tahun lalu telah diselesaikan pihaknya dengan sangat baik. Khusus di tahun 2025 ini juga digelar pra musrenbang agar masyarakat memahami lebih dahulu usulan-usulan prioritas.

“Di situlah kami dapat mengetahui apa saja masukan dan keperluan warga, pada saat rapat warga menyampaikan aspirasinya,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Upah Minimum Kota (UMK) Pontianak di tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi Rp3.024.820 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Nomor 937/Nakertran/Tahun 2024. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp2.840.206.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menerangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan di perusahaan-perusahaan terkait penyesuaian UMK tahun 2025.

“Kalau pengawasan itu sendiri ada dari pemerintah provinsi juga, kalau dari kami, khususnya dinas terkait akan melakukan upaya pengawasan,” tuturnya di Kantor Wali Kota, Selasa (4/2/2025).

Edi menjelaskan, pihaknya juga akan membuka saluran aduan seluas-luasnya untuk para pekerja yang masih menemukan perlakuan tidak sesuai ketentuan berlaku. Hal ini agar implementasi di lapangan mengikuti aturan yang ditetapkan bersama antara perwakilan buruh, pekerja serta dewan pengupahan.

“Seandainya pekerja di Kota Pontianak mendapat perlakuan yang tidak sesuai ketentuan harus segera dilaporkan,” tegasnya.

Meningkatnya UMK ini, menurut Edi, merupakan reaksi terhadap kebutuhan masyarakat yang ikut naik. Artinya, terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik di Kota Pontianak.

“Kebutuhan hidup meningkat berarti adanya inflasi dalam artian ekonomi bergairah dan bergerak. Dengan UMK, standar pendapatan yang kita harapkan diterima setiap tenaga kerja, khususnya rumah tangga, sudah semakin meningkat,” papar Pj Wali Kota.

Untuk menentukan UMK tahun-tahun selanjutnya akan menunggu evaluasi di akhir tahun. Beberapa indikator yang dijadikan penilaian adalah data pengangguran serta kemiskinan.

“Dengan adanya ketentuan UMK yang baru ini kita ingin masyarakat sejahtera lewat meningkatnya perekonomian,” tutup Edi. (kominfo/prokopim)