Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kian menggencarkan efisiensi anggaran. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memaparkan arti efisiensi adalah memusatkan seluruh program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga telah meminta jajarannya agar segera melaksanakan program-program yang menyasar masyarakat.

“Jadi artinya bukan anggaran berkurang, tetapi memusatkan semuanya untuk langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kegiatan yang sifatnya seremonial atau sebagai pendukung, semuanya dipangkas,” tuturnya, Selasa (2/9/2025).

Sebagai salah satu contoh adalah perayaan Hari Jadi ke-254 Pontianak, 23 Oktober mendatang. Edi ingin agar kegiatan digelar sederhana namun tidak mengurangi makna hari jadi.

“Misalnya tahun sebelumnya banyak kegiatan seremonial, seperti arakan pengantin, jepin massal, dan lainnya. Itu sementara kita tahan dulu sebagai upaya efisiensi,” paparnya.

Edi menambahkan, penghematan belanja pada kegiatan seremonial akan dialihkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, serta program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, dan penataan kota.

“Efisiensi ini bukan berarti mengurangi semangat kebersamaan atau identitas budaya, melainkan mengutamakan kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat,” tegasnya.

Wali Kota Edi menerangkan, langkah ini juga sebagai bentuk sinergi bersama pemerintah pusat dalam menjaga fiskal tetap sehat. Ia optimis, apabila semua program pemerintah fokus mendorong kemakmuran warga, maka kemajuan akan cepat diraih.

“Percepatan program pemerintah bagi warga ini semata-mata menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendorong keterbukaan informasi di lingkup perangkat daerah jajaran Pemerintah Kota Pontianak. Ia meminta setiap dinas lebih cepat tanggap dalam merespons keluhan maupun aduan dari masyarakat.

“Masing-masing OPD harus aktif, fungsikan kehumasan. Sekarang sudah bisa manfaatkan media sosial dengan mudah, jadi jangan menunggu arahan atasan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan di lapangan,” ujarnya, di Kantor Wali Kota, Selasa (26/8/2025).

Menurut Edi, respons cepat akan memberikan rasa percaya publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Selama persoalan yang diadukan masyarakat tersebut sesuai dengan tugas kedinasan, ia menegaskan agar segera ditindaklanjuti.

“Kelengkapan administrasi bisa menyusul. Intinya harus untuk masyarakat, jadi tidak perlu khawatir,” paparnya.

Edi menambahkan, pola komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik. Ia berharap setiap OPD tidak hanya menunggu laporan resmi, tetapi juga aktif memantau dinamika di lapangan, termasuk memanfaatkan kanal digital.

Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait proses penyelesaian masalah. Dengan begitu, warga merasa dihargai dan dilibatkan.

Selain itu, Edi mengapresiasi beberapa OPD yang dinilainya telah aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai kanal informasi. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi dinas lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Sekarang era serba cepat. Pemerintah dituntut adaptif, tidak boleh lamban. Dengan begitu masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mereka,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengukuhkan Sidig Handanu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak, yang sebelumnya bernama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perubahan nomenklatur ini memerlukan penyesuaian pada jajaran di bawahnya.

Selain itu, Bahasan juga melantik 24 pejabat lain yang terdiri atas 8 pejabat administrator, 1 pejabat pengawas, 13 kepala sekolah, serta 2 kepala puskesmas. Kepada pejabat yang baru dilantik, Wawako berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) lebih proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan supaya pejabat tidak menunggu keluhan warga atau viral di media sosial sebelum bertindak, terutama dalam menghadapi bencana, pelayanan kesehatan, maupun masalah sosial.

“ASN sudah mendeklarasikan diri siap mengabdi kepada masyarakat, maka harus cepat tanggap dan tidak banyak mengeluh,” ujarnya usai pelantikan dan pengambilan sumpah di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (25/8/2025).

Pada sektor kesehatan, Bahasan menegaskan pasien darurat harus segera ditangani tanpa dipersulit urusan administrasi. Ia juga menyoroti aturan klaim BPJS Kesehatan yang mewajibkan suhu tubuh 40 derajat sebagai syarat rawat inap, yang dianggap merugikan peserta.

“Hingga kini, kepesertaan BPJS Kesehatan di Pontianak telah mencapai 98 persen. Pemerintah kota juga mengalokasikan Rp56 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Wawako Bahasan mengajak seluruh ASN meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan kinerja. Evaluasi berkala akan dilakukan dengan menitikberatkan pada kompetensi dan kualitas pelayanan.

“Masyarakat harus merasa puas dengan pelayanan pemerintah kota,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2026.

Menurutnya, anggaran 2026 menjadi penyusunan murni pertama di bawah kepemimpinan dirinya bersama Wakil Wali Kota, dengan landasan visi-misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.

“Tahun depan harus lebih terukur, berbasis outcome, dan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, usai membuka asistensi di lingkungan Pemkot Pontianak, Senin (25/8/2025).

Ia menyoroti kondisi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan, termasuk adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, target pendapatan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp2,216 triliun.

“Kita perlu bekerja keras menggali sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.

Edi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami tata kelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari sumber pendapatan hingga manfaat belanja daerah. Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi kunci, sebab tujuan akhir APBD adalah kesejahteraan masyarakat.

Ia menekankan, politik anggaran harus dipahami sebagai proses mencapai tujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan, pengesahan, sekaligus memastikan setiap program relevan dengan kebutuhan publik.

Wali Kota turut menyinggung penghargaan dan insentif dari pemerintah pusat. Kinerja daerah yang baik dapat mendatangkan tambahan dana fiskal.

“Prinsip serupa juga diterapkan di tingkat kota, dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak,” paparnya.

Selain pendapatan, aspek pelayanan publik turut disoroti. Wali Kota meminta jajaran aparatur mengubah pola pikir agar lebih berorientasi pada pelayanan dan empati, bukan sekadar angka gaji atau tunjangan. 

“Mindset kita harus membangun dan membantu masyarakat agar lebih maju. Kalau fokusnya hanya materi, kerja tidak akan totalitas,” tegasnya.

Terkait efisiensi, ia mengingatkan agar program lebih selektif dan berbasis kebutuhan. Kajian serta perjalanan dinas yang tidak mendesak diminta untuk ditekan, mengingat era digitalisasi memudahkan koordinasi tanpa harus sering bepergian.

Sektor strategis seperti pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan juga ditekankan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kegiatan sederhana pun dapat memberi dampak luas bila dikelola dengan baik,” imbuhnya.

Wali Kota kemudian mengajak peran kecamatan, kelurahan, serta RT/RW yang akan mendapat peningkatan insentif. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pemekaran berlebihan, melainkan lebih mengoptimalkan peran yang sudah ada. 

“Insentif yang diberikan harus sebanding dengan kontribusi nyata dalam mendukung pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban,” tutupnya. (kominfo/prokopim)