Berita

Pelantikan Tiga Kepala Dinas, Satu Kepala Badan dan Satu Staf Ahli

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya perbaruan data masyarakat miskin, penguatan tata kelola aset, kecepatan komunikasi publik, serta inovasi lintas sektor saat melantik empat kepala dinas dan seorang staf ahli di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pejabat yang dilantik adalah Elsa Risfadona sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Mahardika Sari sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Akif sebagai Kepala Dinas Sosial, Irwan Prayitno sebagai Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan serta Syamsul Akbar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

"Harapan kita dengan dilantiknya pejabat tinggi pratama yang kosong ini bisa menambah kualitas pelayanan publik dan bisa memenuhi kebutuhan dari visi-misi RPJMD Kota Pontianak," ujarnya usai pelantikan di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026).

Edi bilang mereka yang dilantik merupakan hasil dari open bidding yang digelar sejak tiga bulan yang lalu. Ia meminta mereka untuk segera beradaptasi dan berinovasi untuk menjawab tantangan pembangunan.

Kepada Kadinsos yang baru, ia berpesan untuk mengatasi permasalahan perbaruan data masyarakat miskin, gepeng dan masalah sosial lainnya. Edi meminta Dinsos aktif dan responsif terhadap isu-isu di lapangan. 

Sedangkan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), ia menekankan pentingnya administrasi aset milik pemerintah kota terdata dengan baik. Menurutnya, aset yang jelas statusnya, baik yang sudah bebas, masih bersengketa, maupun yang akan dibebaskan, harus dikelola secara produktif agar memberi manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam pengelolaan anggaran.

Perhatian khusus disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Di era digital yang serba cepat dan terbuka, Edi menilai peran Diskominfo sangat strategis dalam membentuk arah pembangunan dan persepsi publik. Informasi, konten, dan pemberitaan dinilai mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap visi pembangunan kota. Karena itu, Kominfo diminta lebih cerdas memanfaatkan teknologi, merangkul potensi anak muda, serta membangun sistem pemantauan isu secara real time. 

“Kalau ada persoalan di lapangan, seharusnya cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan,” tegasnya.

Di sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, Wali Kota menyoroti potensi besar Kota Pontianak yang belum tergarap optimal. Keberadaan sungai, kolam, lahan pertanian produktif, hingga lahan tidur harus dipetakan secara rinci untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia mendorong dinas terkait tidak berpikir normatif atau terbatas anggaran, melainkan aktif berinovasi dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pemanfaatan lahan terlantar di tengah kota, seperti untuk tanaman pangan, dinilai bisa menjadi contoh edukasi sekaligus mendukung kebutuhan pangan lokal. 

“Kerja birokrasi ke depan semakin berat. Masyarakat menunggu hasil nyata,” imbuhnya.

Kepala Diskominfo Pontianak, Syamsul Akbar mengatakan akan mengkonsolidasi internal untuk mempelajari apa kendala-kendala yang dihadapi di instansi. Ia juga akan merangkul lebih banyak pihak untuk kemajuan Pontianak.

"Saya berharap dukungan serta kerja samanya dengan kawan-kawan media, terutama dari para wartawan karena sebagai perpanjangan tangan bagi pemerintah kota untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan, rencana-rencana pembangunan kepada masyarakat," tuturnya.

Menindaklanjuti arahan Wali Kota, Diskominfo berencana membuat regulasi mengenai tata kelola bermedia sosial di perangkat daerah. Sebuah standarisasi manajemen isu dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

"Kami berharap dari admin-admin yang mengelola di media sosial di perangkat daerah dapat berkolaborasi serta mempunyai strategi yang sama, serta memiliki pandangannya yang sama terkait dengan bagaimana kita membuat hubungan yang baik, kemudian juga menyampaikan segala rencana kegiatan serta strategi-strategi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota Pontianak," tutupnya. (prokopim/kominfo)

Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Pontianak Selatan 2027

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dan partisipatif untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Musrenbang ini menjadi wadah penting untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Pontianak Selatan yang digelar di Hotel Novotel Pontianak, Senin (9/2/2026).

Ia menambahkan, Musrenbang memiliki manfaat penting dalam menampung aspirasi masyarakat secara langsung, meningkatkan kualitas perencanaan di tingkat kecamatan, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2027, lanjut Bahasan, mengusung tema ‘Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan’. Tema tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

“Pertumbuhan ekonomi yang kita dorong tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka-angka ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi fokus antara lain peningkatan infrastruktur lingkungan seperti perbaikan drainase dan jalan lingkungan, penataan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta mewujudkan ketertiban dan keasrian kota.

“Kita ingin Pontianak menjadi kota yang bersih, hijau, tertib, dan aman bagi seluruh warganya,” ujar Bahasan.

Terkait wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, Bahasan menyampaikan bahwa kawasan tersebut diarahkan menjadi pusat kegiatan jasa, perkantoran pemerintah dan swasta, pendidikan tinggi, perdagangan, serta kawasan permukiman.

“Dengan potensi yang dimiliki, Pontianak Selatan diharapkan dapat berkembang sebagai pusat ekonomi jasa dan perdagangan yang dinamis, sekaligus kawasan permukiman yang nyaman dan ramah lingkungan,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bahasan juga memaparkan capaian pembangunan Kota Pontianak tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tercatat sebesar 82,80 atau kategori sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 4 persen, sementara inflasi berada pada angka 1,5 persen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan Kota Pontianak berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Bahasan berharap peserta Musrenbang dapat aktif menyampaikan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan untuk dirumuskan bersama.

“Saya berharap Musrenbang ini menghasilkan kesepakatan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pontianak, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Suasana haru mengiringi pelepasan purna tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak, Zulkarnain. Aparatur sipil negara (ASN) yang telah mengabdi selama 39 tahun 11 bulan ini pernah menduduki berbagai jabatan setingkat eselon II, mulai dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika hingga Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

Alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) 1988 ini pernah bertugas di beberapa tempat hingga akhirnya pada tahun 1996 dimutasi ke Pemerintah Kota Pontianak. Ia menyebut banyak kesan dan pelajaran selama berkarier di birokrasi, salah satunya pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

“Semua tugas adalah amanah. Kalau dijalankan dengan ikhlas, tidak menjadi beban. Kita jalani sebagai ibadah. Selama mengabdi, banyak hal yang berkesan dan menjadi motivasi bagi saya dalam menjalankan tugas,” ujarnya usai pelepasan di Halaman Kantor Wali Kota, Senin (9/2/2026).

Zulkarnain mengapresiasi Pemerintah Kota Pontianak yang menggelar kegiatan pelepasan purna tugas bagi 13 pegawai pada periode Januari–Februari 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pegawai sebagai manusia yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pegawai adalah pengelola pemerintahan daerah dan pelayan masyarakat. Kegiatan pelepasan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah memanusiakan pegawai dan menghargai pengabdian mereka,” ungkapnya. 

Ia menilai penghargaan tersebut memberi motivasi bagi pegawai, khususnya staf, karena merasa dihormati saat mengakhiri masa tugas.

Selama menjabat, berbagai upaya peningkatan kinerja dilakukan, antara lain mendorong peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penguatan disiplin pegawai untuk mendukung implementasi nilai ASN BerAKHLAK.

Ia juga memiliki pengalaman panjang sebagai Camat Pontianak Barat selama sekitar enam tahun. Menurutnya, tugas di kecamatan memberi pengalaman langsung dalam membangun kedekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi program pemerintah dan kegiatan gotong royong rutin.

“Kami rutin sosialisasi program kepada masyarakat setiap malam minggu, lalu dilanjutkan kerja bakti. Dengan kebersamaan itu, keamanan dan ketertiban juga terjaga,” katanya.

Setelah pensiun, Zulkarnain mengaku ingin beristirahat terlebih dahulu. Namun, ia tetap berencana berkontribusi bagi pembangunan Kota Pontianak melalui sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah daerah.

“Untuk sekarang, saya ingin menikmati waktu dan tetap memberi kontribusi melalui pemikiran dan masukan,” imbuhnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada ASN yang memasuki masa purna tugas. Ia menegaskan bahwa pengabdian puluhan tahun para ASN merupakan bagian penting dari perjalanan pembangunan Kota Pontianak.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian yang telah diberikan. Semoga seluruh dedikasi tersebut menjadi amal jariah dan Bapak Ibu tetap dapat berkontribusi bagi pembangunan Kota Pontianak,” ujar Edi.

Menurutnya, perjalanan pengabdian ASN diwarnai berbagai pengalaman dan tantangan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah menilai penting memberikan penghormatan kepada ASN yang telah menuntaskan masa bakti.

Pada kesempatan tersebut, Edi juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Ia menyampaikan bahwa apel harus dimaknai sebagai momentum evaluasi kinerja dan penguatan komitmen ASN dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

“ASN Pemerintah Kota Pontianak memiliki peran strategis sebagai penggerak pelayanan publik. Karena itu, kualitas pelayanan prima, disiplin kerja, serta pemanfaatan waktu harus terus dijaga dan ditingkatkan,” pesannya.

Edi menyoroti meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan responsif seiring perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi. Ia mendorong seluruh ASN untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi antar organisasi perangkat daerah dalam penyelesaian persoalan administrasi maupun teknis di lapangan.

“Di era digital ini, tanpa inovasi dan kreativitas, tumpukan pekerjaan justru akan menjadi beban. Kolaborasi dan efisiensi kerja menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” terangnya.

Selain itu, Edi menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat. Ia mengingatkan bahwa ASN pada hakikatnya adalah pelayan dan pengayom masyarakat.

“Kita sudah memilih jalan pengabdian ini sejak ditetapkan melalui surat keputusan sebagai ASN maupun PPPK. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah, terpilih sebagai salah satu dari 30 aparatur sipil negara (ASN) se-Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti Kursus Kepemimpinan Strategis dan Tata Kelola Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Singapore Cooperation Programme (SCP).

Program pengembangan kapasitas kepemimpinan tersebut digelar di Singapura pada 2 hingga 6 Februari 2026. Kursus ini merupakan program dari Kementerian Luar Negeri Singapura. 

Sekda Kota Pontianak Amirullah mengatakan, terpilihnya dirinya dalam program internasional tersebut merupakan suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.

“Keikutsertaan dalam kursus ini menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk memperdalam pemahaman mengenai kepemimpinan strategis dan tata kelola pemerintahan yang efektif serta berkelanjutan,” ujarnya saat dihubungi melalui Whatsapp, Sabtu (7/2/2026).

Menurutnya, program tersebut juga membuka ruang pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia maupun pemateri internasional.

“Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh nantinya akan kami jadikan referensi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui berbagai program pengembangan kompetensi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kursus Kepemimpinan Strategis dan Tata Kelola Pemerintahan yang diselenggarakan SCP ini diikuti oleh peserta terpilih dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan terkait kepemimpinan strategis, perumusan kebijakan publik, serta tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada efektivitas dan akuntabilitas. (prokopim)