Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), seiring pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS di Kantor Wilayah BPS Kalimantan Barat, Senin (15/6/2026). Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan data hasil sensus akan membantu pemerintah melihat gambaran riil perekonomian masyarakat. "Data hasil SE2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam melihat kondisi riil perekonomian masyarakat, memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya. Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data ekonomi yang akurat agar berbagai program dapat disusun dengan lebih tepat. Mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan SE2026, sebanyak 428 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 4.701 petugas yang bertugas di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Vivi pun mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk menerima petugas SE2026 dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. "Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat," paparnya. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menegaskan bahwa kualitas data menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sebab, kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari data yang benar. "Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah yang keluar (dihasilkan), lalu kita semua mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar, sehingga kebijakannya pun tidak benar," ujarnya usai resmi mencanangkan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026. Menurut Harisson, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pelaksanaan sensus sehingga mutu data yang dihasilkan harus dijaga secara optimal. Ia juga mengapresiasi kesiapan para petugas yang akan bertugas sebagai penjamin kualitas data. "Saya bangga dengan Bapak-Ibu sekalian yang ada di depan saya, yang sudah siap, artinya sudah dibekali, bahwa Anda siap menjamin mutu data Sensus SE2026," katanya. Ia menambahkan, hasil SE2026 akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk untuk mendukung pengembangan UMKM. "Pemerintah daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, maupun kabupaten/kota, sangat mengharapkan agar hasil SE2026 nanti mutu datanya benar-benar terjamin. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, saya kira akan memudahkan pimpinan daerah untuk mengambil kebijakan," tuturnya. Harisson memastikan pemerintah daerah akan terus mendukung pelaksanaan sensus, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang jujur dan lengkap. "Tentu saja kita memberikan dukungan kepada BPS dalam melaksanakan SE2026 ini. Kita akan terus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menerima dengan baik serta memberikan data dengan baik kepada petugas-petugas sensus yang datang ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat usaha," ungkapnya. Deputi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS, Muhammad Eddy Mahmud menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten dan kota atas dukungan yang diberikan sejak tahap perencanaan. "Kami menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sampai saat ini kami terus dibantu dalam perencanaan dan pelaksanaan," ujarnya. Ia menyebut keberhasilan SE2026 ditentukan oleh dua hal, yakni cakupan pendataan dan kualitas data yang dihasilkan. "Saya ingin menyampaikan pesan dari Ibu Kepala BPS Republik Indonesia bahwa keberhasilan SE2026 dilihat dari dua sisi yang penting, yaitu coverage atau cakupan dan kualitas data," katanya. Muhammad Eddy Mahmud mengajak seluruh jajaran BPS, mulai dari Penjamin Kualitas Data (PJ Kuda), Pengawas Mitra Lapangan (PML), hingga Petugas Pendata Lapangan (PPL), untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa mulai 15 Juni 2026, petugas akan melakukan pendataan secara door to door guna memastikan seluruh kegiatan usaha di Kalimantan Barat tercatat dengan baik. "Bapak-Ibu semua adalah garda terdepan BPS. Nasib perekonomian Kalimantan Barat ada di tangan Bapak-Ibu. Mari kita berikan data yang berkualitas dan sesuai kondisi lapangan dengan penuh kejujuran," tutupnya. (kominfo)

Jabatan Kepala Bapperida dan Badan Kesbangpol akan Segera Diisi

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak saat ini tengah melakukan proses pemetaan dan evaluasi pejabat melalui mekanisme job fit untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada dua Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon dua pada perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pontianak yang masih kosong, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan, pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur sesuai ketentuan kepegawaian. Menurutnya, proses tersebut juga akan memunculkan pergeseran sejumlah pejabat dalam rangka menyesuaikan kebutuhan organisasi.

“Ada beberapa jabatan yang kosong karena pejabatnya telah memasuki masa pensiun. Jabatan-jabatan itu akan segera kita isi. Nantinya akan terjadi penyesuaian atau efek domino, di mana ada pejabat yang dipindahkan ke posisi lain, kemudian posisi yang ditinggalkan akan diisi oleh pejabat berikutnya,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Selain mengisi jabatan yang kosong, Pemkot Pontianak juga akan melakukan penataan pada JPT Pratama. Edi menerangkan, proses tersebut akan diawali dengan pelaksanaan job fit untuk menilai kesesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang akan ditempati.

“Untuk JPT Pratama, kita akan melaksanakan job fit terlebih dahulu. Setelah itu, baru dilakukan seleksi terbuka atau open bidding sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengisian dan penataan jabatan akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, kompetensi, dan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menambahkan, jumlah jabatan yang saat ini kosong tidak banyak, yakni hanya dua posisi JPT Pratama yang sebelumnya dijabat oleh pejabat yang telah memasuki masa purna tugas maupun meninggal dunia.

“Jabatan yang kosong tidak banyak, hanya dua. Saat ini kami masih berada pada tahap melakukan job fit atau pemetaan terlebih dahulu,” terangnya.

Menurut Amirullah, langkah tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku terkait manajemen aparatur sipil negara. Pejabat pimpinan tinggi pratama dapat dievaluasi setelah menjabat selama dua tahun, sementara evaluasi wajib dilakukan setelah lima tahun masa jabatan.

Karena itu, sebelum melakukan pengisian jabatan, Pemkot Pontianak terlebih dahulu melakukan penilaian kompetensi dan kesesuaian pejabat dengan jabatan yang akan ditempati. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam proses rotasi, mutasi maupun pengisian jabatan yang kosong.

Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan perlu segera dilakukan agar roda organisasi pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Meskipun saat ini terdapat pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt), keberadaan pejabat definitif tetap diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan lebih efektif.

“Bagaimanapun roda organisasi harus tetap berjalan dan setiap perangkat daerah harus memiliki pimpinan yang menjalankan tugas secara optimal. Sesuai arahan Wali Kota Pontianak, proses pengisian jabatan akan segera dilakukan melalui tahapan yang berlaku,” paparnya.

Selain itu, Amirullah memastikan bahwa kondisi jabatan pada level eselon empat atau jabatan pengawas di lingkungan Pemkot Pontianak masih relatif normal dan tidak terdapat kekosongan yang signifikan.

Dengan proses job fit yang sedang berlangsung, diharapkan pengisian jabatan dapat menghasilkan penempatan pejabat yang sesuai kompetensi sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. (prokopim)

Pemkot Pontianak Gelar Sensus Barang Milik Daerah

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai melaksanakan Inventarisasi Sensus Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola aset daerah. Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menekankan pentingnya peran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendata dan mengelola aset secara tertib dan akuntabel.

Menurutnya, sensus aset menjadi langkah strategis untuk mengetahui secara pasti kondisi dan jumlah barang milik daerah yang tersebar di seluruh OPD.

“Sering kali kita lalai terhadap barang yang kita miliki. Barang milik pribadi saja terkadang terlupakan, apalagi barang milik daerah yang jumlahnya sangat banyak. Karena itu sensus ini penting untuk memastikan seluruh aset tercatat dan terinventarisasi dengan baik,” ujarnya usai membuka Inventarisasi Sensus Barang Milik Daerah dan Pembekalan Tim Sensus BMD di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (11/6/2026).

Amirullah menjelaskan, seluruh aset daerah memiliki kontribusi terhadap nilai neraca Pemerintah Kota Pontianak. Saat ini, total aset Pemerintah Kota Pontianak mencapai sekitar Rp10 triliun, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

“Sensus ini bukan sekadar pendataan biasa. Seluruh barang harus ditelusuri, dihitung, dicatat, direkam, dan dibukukan. Tidak boleh ada aset yang terlewat, sebagaimana sensus penduduk yang mendata seluruh warga tanpa terkecuali,” katanya.

Ia menerangkan, pelaksanaan sensus akan dimulai dari masing-masing OPD sebelum hasilnya dikonsolidasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Melalui kegiatan tersebut diharapkan memperoleh data aset yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Amirullah juga menyoroti masih banyaknya usulan penghapusan aset yang diajukan perangkat daerah tanpa didukung verifikasi yang memadai. Karena itu, ia meminta seluruh OPD lebih cermat dalam mengelola aset dan memahami ketentuan penghapusan barang milik daerah.

“Jangan sampai ada barang yang usianya masih relatif muda tetapi sudah diusulkan untuk dihapus. Semua harus melalui pemeriksaan dan pertimbangan yang rasional sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta para kepala OPD dan sekretaris perangkat daerah meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan aset. Menurutnya, sekretaris perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan administrasi barang milik daerah berjalan dengan baik di masing-masing instansi.

“Saya berharap seluruh OPD memiliki kepedulian yang sama terhadap aset daerah. Dengan pengelolaan yang tertib dan akurat, aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Paparkan Pembangunan Kota Humanis

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kota Balikpapan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri. Dalam pertemuan tersebut, penataan pedestrian, ruang terbuka hijau, dan pengembangan ruang publik menjadi fokus pembahasan sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang nyaman dan ramah bagi masyarakat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus sarana berbagi pengalaman antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

"Dalam mengelola kota, tentu masing-masing daerah memiliki tantangan dan kekurangan. Kita saling bertukar informasi dan pengalaman agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik," ujarnya usai menerima rombongan DPRD Kota Balikpapan di Ruang Pontive Center, Rabu (10/6/2026).

Menurut Edi, pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari berkurangnya dana transfer hingga implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Ia menjelaskan, Kota Pontianak memiliki luas sekitar 118 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mendekati 700 ribu jiwa. APBD Kota Pontianak Tahun 2026 tercatat sekitar Rp2,15 triliun setelah adanya pengurangan dana transfer sekitar Rp235 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah berada pada kisaran Rp867 miliar.

Meski demikian, Pemkot Pontianak tetap konsisten mengembangkan konsep pembangunan kota yang humanis melalui penyediaan ruang terbuka hijau, penghijauan kota, pembangunan trotoar yang nyaman, serta penataan kawasan waterfront di sepanjang tepian Sungai Kapuas.

Edi yang berlatar belakang arsitek menilai ruang publik memiliki peran penting dalam memperkuat interaksi sosial masyarakat yang heterogen.

"Salah satu fokus pembangunan kami adalah memperbanyak ruang terbuka hijau. Dalam sejarahnya, Pontianak pernah mengalami konflik horizontal yang lebih banyak dipengaruhi faktor kesukuan. Karena itu kami berupaya menyediakan lebih banyak ruang publik sebagai sarana interaksi masyarakat sehingga tercipta hubungan sosial yang lebih baik," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengembangkan aplikasi Sipohon dan regulasi perlindungan pohon untuk mendukung program penghijauan kota. Penataan trotoar dilakukan dengan konsep tematik, teduh, aman, nyaman, dan saling terhubung guna mendorong budaya berjalan kaki di tengah masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak.

"Terus terang, ini merupakan pengalaman pertama bagi kami dalam kunjungan kerja yang langsung diterima oleh Wali Kota. Bahkan tadi ada rekan kami yang merasa sangat terharu atas penyambutan yang diberikan," katanya.

Yusri menjelaskan, tujuan utama kunjungan kerja tersebut adalah mempelajari penataan pedestrian yang dinilai menjadi salah satu keunggulan Kota Pontianak.

Menurutnya, keberadaan jalur pedestrian merupakan bagian penting dalam menciptakan kenyamanan hidup masyarakat perkotaan. Ia menilai konsep pedestrian yang diterapkan Kota Pontianak memiliki keunggulan dari sisi panjang jalur maupun keterhubungannya antarkawasan.

"Di Balikpapan, fasilitas pedestrian masih belum sepanjang dan sekomprehensif yang ada di sini. Apa yang kami lihat hari ini akan menjadi bahan masukan yang akan kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Balikpapan," ujarnya.

Yusri berharap konsep pedestrian yang terhubung dan nyaman seperti di Kota Pontianak dapat menjadi bagian dari arah pembangunan Kota Balikpapan pada masa mendatang.

"Kami berharap pembangunan pedestrian tidak hanya dilakukan pada titik-titik tertentu, tetapi dapat terhubung secara lebih luas sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tutupnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Edi Kamtono juga menegaskan pentingnya memperkuat hubungan antardaerah di Kalimantan melalui kerja sama dan pertukaran pengalaman pembangunan. Menurutnya, kehadiran Ibu Kota Nusantara membuka peluang bagi seluruh daerah di Kalimantan untuk berkembang bersama melalui kolaborasi yang semakin erat. (kominfo/prokopim)