Berita

Welcome Dinner Sambut Para Tamu Raker Komwil V Apeksi se-Kalimantan

PONTIANAK - Sembilan pemerintah kota se-Kalimantan yang tergabung dalam Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan berkumpul di Kota Pontianak untuk menghadiri Rapat Kerja (Raker). Selain Pemerintah Kota Pontianak selaku tuan rumah, hadir pula Pemerintah Kota Bontang, Singkawang, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Tarakan dan Banjarbaru. Raker ini juga dihadiri Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam.

Kepada para tamu, atas nama Pemerintah Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan ucapan selamat datang di Kota Pontianak. Para peserta yang datang dari seluruh kota se-Kalimantan bisa menikmati berbagai kuliner di Kota Pontianak. Apalagi kota ini terkenal dengan cita rasa kulinernya yang mengundang selera. Pontianak juga dikenal dengan julukan ‘Kota Seribu Warung Kopi’.

“Ada ribuan warung kopi di Kota Pontianak yang bisa dikunjungi oleh para peserta Apeksi, bahkan ada yang buka 24 jam. Silakan menikmati suasana kota bagi para tamu yang hobinya ngopi,” ujarnya saat acara jamuan makan malam menyambut kedatangan peserta Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (6/12/2023).

Ia berharap perhelatan ini berdampak terhadap perekonomian karena hampir 150 tamu yang hadir di Kota Pontianak. Para tamu pastinya akan menikmati berbagai kuliner yang ada, berbelanja souvenir dan cinderamata, hunian hotel juga ikut meningkat serta dampak ikutan lainnya.

“Semoga para tamu yang hadir terkesan dan kesan itu sampai ke daerahnya masing-masing sehingga akan banyak tamu yang ingin berkunjung ke sini,” tuturnya.

Pada Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan di Pontianak, rangkaian acara akan mengisi agenda mulai tanggal 6 hingga 8 Desember 2023. Hari pertama diawali dengan Welcome Dinner atau jamuan makan malam. Kemudian di hari kedua, diawali dengan olahraga dan dilanjutkan dengan menanam pohon. Setelah itu, di hari yang sama,  pembukaan Raker di Hotel Mercure. Pada raker kali ini akan mengangkat isu ketahanan iklim dalam masa depan iklim global. (prokopim)

Pontianak Tuan Rumah Apeksi se-Kalimantan

PONTIANAK – Pontianak menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang berlangsung dari tanggal 6 sampai 8 Desember 2023. Seluruh Wali Kota se-Kalimantan direncanakan hadir pada agenda tersebut, tidak terkecuali Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, Rakerwil V akan fokus membahas ketahanan iklim dalam masa depan iklim global.

“Persiapan Rakerwil V Apeksi sudah dimatangkan. Acaranya membahas kendali iklim dan dirangkaikan beberapa acara,” jelasnya usai rapat koordinasi persiapan Rakerwil V Apeksi, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (4/12/2023).

Selain kegiatan formal, kegiatan non formal juga akan dilaksanakan, diantaranya jalan santai di sepanjang waterfront Sungai Kapuas serta penanaman pohon di beberapa titik taman. Edi memaparkan, sembilan kepala daerah direncanakan hadir dalam agenda itu, tidak terkecuali Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harrison. Isu perubahan iklim diangkat bersamaan dengan dipilihnya Pontianak sebagai tuan rumah. Edi menyambut baik ide tersebut, karena sesuai dengan visi misi Kota Pontianak ‘Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat’.

“Nanti kami akan menyampaikan, bagaimana kami bisa mengendalikan kebakaran lahan dan mitigasi perubahan iklim selama ini,” ujarnya.

Edi menambahkan, pembangunan global kini mengarah kepada ekonomi hijau. Semua pembangunan, khususnya infrastruktur, harus mengedepankan prinsip ramah lingkungan, tidak terkecuali di Kota Pontianak. Dengan begitu menurutnya, tantangan yang dihadapi Kota Pontianak seperti kabut asap, genangan hingga urbanisasi dapat diselesaikan.

“Bahan bakar pun sudah bertransformasi dari batu bara ke energi terbaharukan,” ungkapnya.

Dengan luas wilayah terbatas, diiringi pertambahan penduduk, Kota Pontianak harus membuat perencanaan yang bisa mengakomodir setiap individu untuk tetap nyaman tinggal dan beraktivitas. Satu diantara contoh solusi, jelas Edi, adalah perluasan wilayah. Tetapi untuk mewujudkannya memerlukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kota Pontianak.

“Harapan kita perluasan wilayah ini yang mesti dipikirkan, sistem jaringan transportasi, drainase dan daerah pemukiman,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Sebanyak 71 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak diambil sumpahnya oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Pengambilan sumpah dilakukan kepada ASN yang belum diambil sumpahnya.

“Pengambilan sumpah menekankan komitmen ASN untuk melayani masyarakat,” katanya usai Pengambilan Sumpah ASN di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (27/11/2023).

Setelah resmi menjadi ASN, tanggung jawab seorang ASN adalah memberikan pelayanan dan mengikuti seluruh aturan berlaku. Edi mengimbau ASN di lingkungan Pemkot Pontianak untuk mengubah pola pikir sebagai seorang pelayan publik.

“Jadi sebagaimana seorang pelayan jangan banyak mengeluh dan cengeng,” imbuhnya.

Edi juga berpesan kepada kepala OPD saat menghadapi berbagai jenis karakter dari bawahannya. Menurutnya, terlalu banyak marah pun bukan cara yang efektif, melainkan dengan memberikan contoh dan selalu hadir di semua sektor pekerjaan staf.

“Organisasi yang sehat memerlukan kepala yang menampung semua keluh kesah dan bisa memberikan solusi. Jadi kita juga memberikan contoh,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Sebanyak 69 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Kamis (2/11/2023). Pejabat yang dilantik terdiri dari 11 orang PPPK, 52 perubahan nomenklatur,  4 orang pengangkatan pertama dan 2 orang perpindahan jabatan. Edi menekankan, khususnya kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dengan menerapkan konsep 5S yaitu salam, sapa, senyum, sopan dan santun.

"Pelayan di front office merupakan wajah Pemkot Pontianak, perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus ramah dan proaktif memberikan bantuan kepada masyarakat," katanya usai acara.

PPPK tahun pengangkatan 2023 juga dilantik. Setiap tahunnya kebutuhan ASN terus meningkat seiring bertambahnya penduduk. Berkurangnya ASN karena pensiun juga menjadi pertimbangan Pemkot Pontianak untuk menambah tenaga ASN. Edi menjelaskan, jumlah ASN di Kota Pontianak masih belum ideal dibanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani.

"Kita berdasarkan peraturan perundang-undangan, dilarang menerima tenaga honorer sampai bulan Desember 2024, jadi kita PPPK-kan," ungkapnya.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zar'in. Menurutnya penerimaan ASN dan PPPK harus memprioritaskan kompetensi dan skill individu.

"Misalnya lulusan sarjana ekonomi, dengan bekal ilmu itu cocok di mana. Jadi bukan sekadar menerima," ujarnya di kesempatan yang sama.

Kendati demikian, Firdaus ingin pengangkatan ASN dapat mengedepankan efisiensi anggaran mengingat beban keuangan. Optimalisasi kinerja menjadi satu diantara kunci solusi. Artinya, menyesuaikan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

“Pemerintah kota harus menghitung formasi ketersediaan tenaga, apakah dengan pengangkatan PPPK menambah (beban),” paparnya.

Yuni Rosdiah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak mengimbau ASN di lingkungan Pemkot Pontianak untuk menjaga netralitas menjelang pemilihan umum 2024 mendatang. Segudang sanksi sudah disiapkan apabila ASN kedapatan menyampaikan bentuk dukungan dengan terang-terangan di hadapan publik.

“Pengawasan terhadap ASN di tahun politik juga dipantau oleh pemerintah pusat. Jangan sampai ada ASN yang terdaftar partai politik. Nanti ada hukum disiplin,” terangnya.

Aturan-aturan yang berlaku harus selalu diupdate. Yuni meminta kepada ASN yang baru dilantik mempelajari aturan-aturan perundang-undangan serta meningkatkan koordinasi di perangkat tempat bekerja. 

“Setiap kebijakan undang-undang untuk diikuti. Tahun ini paling banyak dilantik guru dan nakes terbanyak kedua,” tutupnya. (kominfo/prokopim)