Berita

Tim Penilai Pusat Uji Klarifikasi Lapangan di Kelurahan BBD

PONTIANAK – Kelurahan Bangka Belitung Darat (BBD) Kecamatan Pontianak Tenggara, terpilih sebagai nominasi 5 terbaik untuk penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Regional Wilayah III Tahun 2024. Kelurahan BBD mampu menyisihkan lebih dari dua ribu kelurahan dan desa se-Indonesia. Setelah berhasil lolos tahap administrasi tim penilai dari pemerintah pusat mengunjungi Kelurahan BBD untuk klarifikasi lapangan.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras meningkatkan Kelurahan BBD sebagai perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

“Lomba ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong inovasi kompetensi lurah dalam pembangunan,” ungkapnya, usai menerima kedatangan tim penilai, di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Selasa (20/8/2024).

Ani Sofian menekankan, hal yang paling penting selain meraih juara adalah pelayanan publik itu sendiri. Karena pada dasarnya kebutuhan pemerintahan adalah menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Untuk itu diperlukan inovasi dan kreativitas.

Persiapan yang matang adalah kunci untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam lomba ini. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi dengan baik untuk memastikan bahwa setiap aspek penilaian dapat terpenuhi dengan baik.

"Kami sangat berharap bahwa Pontianak dapat menunjukkan yang terbaik dan meraih hasil yang memuaskan di tingkat nasional," ujarnya.

Lomba kelurahan tingkat nasional ini merupakan ajang bergengsi yang menilai berbagai aspek, mulai dari administrasi, pelayanan publik, hingga inovasi yang diterapkan di setiap kelurahan. Dalam hal ini, Pontianak akan dinilai berdasarkan kesiapan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan kualitas program-program yang ada di kelurahan.

M Sigit Andi Rahman, Ketua Tim Uji Klasifikasi Lapangan Tingkat Regional Wilayah III Tahun 2024, menerangkan, ada sekitar 2.438 kelurahan yang mengikuti lomba. Setelah lolos tahap administrasi akan dilanjutkan dengan klarifikasi lapangan.

“Lomba ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, regional sampai ke tingkat pusat,” imbuhnya.

Di tahun ini, perlombaan menitikberatkan pada inovasi tata kelola pemerintahan, pemanfaatan potensi sumber daya, pelayanan publik dan transparansi keuangan. Sebagai wilayah administrasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat, untuk mencapai pelayanan tersebut dibutuhkan SDM berkualitas.

“Dengan semangat ini pelaksanaan lomba tahun ini mengusung tema ‘Wujudkan Masyarakat Sejahtera melalui Belanja Desa dan Kelurahan yang Berkualitas’, ini sebuah gerakan masif mendorong pelayanan dari bawah,” sambung Sigit.

Lurah BBD Thedy Setia Utama menyampaikan, berbagai potensi terdapat di Kelurahan BBD, seperti Kampung Gembira, seperti Kawasan Agro Kopiko, Kawasan Opak Center, Kerajinan Pokok Telok dan lainnya. Thedy menyebut, masih banyak lagi potensi yang dapat digali dari keterlibatan masyarakat.

“Ada kerajinan bunga sabun, jamu tradisional, kerajinan barang bekas, Posyandu Pelangi Ceria sampai PAUD gratis bagi masyarakat yang kurang mampu,” terangnya.

Segala persiapan dilakukan Kelurahan BBD untuk menghadapi lomba kelurahan tingkat nasional. Mulai dari melengkapi laporan lomba sesuai dengan indikator yang diminta dan penguatan internal kelurahan untuk pendalaman materi laporan oleh juri.

“Kemudian persiapan penilaian lapangan dengan cara berkomunikasi dan koordinasi lebih intens dengan warga masyarakat di lokasi yang akan dikunjungi sebagai lokasi penilaian agar memiliki persepsi yang sama dengan kelurahan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penataan lingkungan,” sebutnya.

Thedy menyampaikan, keterlibatan masyarakat dalam menunjang seleksi perlombaan sangat antusias dan bersemangat menjadikan Kelurahan BBD menjadi juara pertama , terutama di lokasi penilaian lapangan.

“Seperti di komplek Wanabakti 4 Kampung Gembira , Komplek Meranti Indah Kawasan Agro Kopiko, Kawasan Opak Center, Komplek Sejahtera 3, Posyandu Pelangi Ceria dan PAUD Hidayatul Thullab,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengimbau pengelolaan anggaran daerah pada masing-masing dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk rutin melakukan evaluasi dan menyesuaikan aturan perundang-undangan. Hal itu ia katakan usai membuka Evaluasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023, di Hotel Orchard Jalan Gajah Mada, Senin (19/8/2024).

“Di tahun 2023, pendapatan ditargetkan sebesar Rp1,87 triliun, realisasinya sebesar Rp1,81 triliun atau tercapai 96,71 persen. Belanja transfer ditargetkan Rp1,82 triliun, realisasinya sebesar Rp1,70 triliun atau 93,38 persen,” papar Amirullah.

Sekda menerangkan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut sudah termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali secara berturut-turut. Sedangkan secara total aset milik Pemkot Pontianak sebesar Rp10 triliun dan ekuitas dana sebesar Rp9,94 triliun. 

“Pelaporan saldo anggaran lebih pada awal periode sebesar Rp23 miliar dan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp59,11 miliar,” terangnya.

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak Zulkarnain menjelaskan, kegiatan evaluasi merupakan tindak lanjut penyusunan rancangan perencanaan anggaran serta arahan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar).

“Bahwa Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan peraturan daerah kabupaten dan kota,” imbuhnya.

Zulkarnain menyampaikan, kegiatan dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020. Acara ini perlu digelar, mengingat pengelolaan keuangan merupakan unsur penting, sehingga dibutuhkan pemahaman dalam melaksanakan tugas.

“Peserta hari ini adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, narasumber dari BKAD Provinsi Kalbar,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan IX di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Senin (19/8/2024). Pembukaan PKP berlangsung di Aula SSA Kantor Wali Kota ini dihadiri oleh para peserta pelatihan, pimpinan OPD, serta para stakeholder terkait. 

Ani Sofian menyampaikan pentingnya pelatihan ini bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengawas,” ujar Pj. Wali Kota.

Selama mengikuti pelatihan, para peserta akan diberikan materi yang sangat relevan dengan tugas dan fungsi seorang pengawas, seperti kepemimpinan, manajemen kinerja, pengawasan internal, dan etika pemerintahan. Selain materi teori, para peserta juga akan diberikan kesempatan untuk melakukan studi kasus dan simulasi.

“Kami berharap melalui pelatihan ini, para peserta dapat menjadi pengawas yang profesional, inovatif, dan berintegritas tinggi. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak,” tambahnya.

Pj Wali kota mengungkapkan pelatihan PKP merupakan upaya Pemkot Pontianak dalam meningkatkan kualitas kinerja ASN. Selama mengikuti pelatihan, para peserta akan dibimbing oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

“Pelatihan ini merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi ASN. Saya berharap melalui pelatihan ini, dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif bagi pimpinan,” tuturnya.

Dengan diselenggarakannya pelatihan PKP ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN di lingkungan Pemkot Pontianak, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Pontianak. Ani Sofian menegaskan, setiap peserta memiliki peran penting dalam mewujudkan visi dan misi Pemkot Pontianak.

“Keberhasilan pelatihan ini akan sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif dari setiap peserta. Saya imbau para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam tugas sehari-hari mereka untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak serta Gubernur dan  Wakil Gubernur Kalbar tahun 2024, Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Ia mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk tetap netral tanpa menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi di Pilkada yang akan digelar 27 November 2024 mendatang.

“Apabila hal itu dilanggar, maka hukuman disiplin menanti bagi ASN yang bersangkutan,” ujarnya saat memberikan arahan kepada kepala perangkat daerah dan seluruh ASN di Halaman Kantor Wali Kota, Senin (19/8/2024).

Ani Sofian menjelaskan bahwa netralitas ASN bukan hanya sebuah imbauan, melainkan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 9 yang menyebutkan bahwa ASN wajib menjaga netralitasnya dengan cara terbebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan dan partai politik.

“Pelanggaran terhadap netralitas dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Dia bilang, ASN harus fokus pada tugas dan tanggung jawab utamanya, yaitu melayani masyarakat. Lebih lanjut, Pj Wali Kota mengingatkan beberapa bentuk pelanggaran netralitas yang harus dihindari. Beberapa hal yang harus dihindari ASN antara lain tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, menggelar kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon, memasang atribut dan media kampanye pasangan calon dan hal-hal lainnya yang melanggar netralitas ASN.

“Saya mengajak seluruh ASN, marilah kita jaga netralitas kita, jangan sampai kita mendukung kepada salah satu pasangan calon. Tinggal nanti pada saat pemungutan suara, silakan memilih kepala daerah sesuai dengan hati nurani masing-masing,” tutupnya. (prokopim)