Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pidato nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Perubahan APBD Tahun 2023 di hadapan anggota DPRD Kota Pontianak. Ia mengatakan, terjadi peningkatan sebesar 1,26 persen dari rancangan awal. Setelah pidato tersebut, tim anggaran dari DPRD Kota Pontianak akan membahas kembali secara formal.

“Perubahan itu dimungkinkan karena dalam rangka penyesuaian, ada perhitungan program dan asumsi yang harus kita sesuaikan di dalam (anggaran) perubahan. Perubahan ini tetap mengacu kepada aturan yang berlaku,” ungkapnya usai Pidato Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Perubahan APBD Tahun 2023 Beserta Nota Keuangan, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Pontianak, Senin (4/9/2023).

Anggaran perubahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak. Dijelaskan Edi jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak mengalami peningkatan, meski terdapat perubahan pada bagi hasil antara pemerintah pusat dan provinsi. Menjelang akhir masa jabatannya, ia ingin mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik, meningkatkan infrastruktur jalan kota, perbaikan rumah sakit hingga pelayanan publik.

“Alhamdulillah semua sudah tercapai, dan melebihi semua target RPJMD dan visi misi. Sudah 91,5 persen jalan kota tercapai, 90 persen jalan lingkungan. Nilai ini tertinggi di Kalbar, dan tiga besar nasional,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) bagi Pengawas Angkatan VII. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi mengatakan, digelarnya diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kepemimpinan manajerial.

“Agar memiliki kompetensi kepemimpinan manajerial, yang mampu membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi. Dan tentunya mampu melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara efisien,” ungkapnya di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Jumat (1/9/2023).

Mulyadi menjelaskan, Diklatpim kali ini ditekankan untuk membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon empat yang akan berperan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansi masing-masing di lingkungan Pemkot Pontianak. Ia berharap, aparatur yang telah dilatih mampu membuktikan dengan kinerja.

“Saya tegaskan dan ingatkan peserta pelatihan, ikuti dengan kemauan dan semangat serta tekad. Sungguh-sungguh belajar dan menggali pengetahuan agar nantinya mampu menjadi seorang pemimpin atau pejabat yang layak memegang amanah,” terang Sekda.

Tak hanya membentuk kepemimpinan, Mulyadi juga ingin agar setiap peserta diklat dapat memberikan masukan kepada internal masing-masing. Tentunya masukan yang berisi gagasan dan ide positif demi kemajuan organisasi. Menurutnya, seorang pemimpin adalah mereka yang bisa menempatkan diri sebagai agen pembaharuan di lingkungan kerja.

“Selamat bekerja, semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan. Guna menyiapkan aparatur Pemkot Pontianak yang profesional,” sebutnya. (kominfo)

Kerahkan Petugas Bantu Kelancaran Lalu Lintas dan Benahi Perparkiran

PONTIANAK – Yuli Trisna Ibrahim telah resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak. Ia menggantikan Utin Sri Lena, kepala sebelumnya yang kini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Sebagai Kadishub yang baru, terdapat beberapa strategi yang telah disiapkan Trisna. Salah satunya dengan mengembalikan fungsi petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang membantu melancarkan arus lalu lintas di simpang titik kemacetan. Menurutnya, hal itu dilakukan agar masyarakat menilai Dishub bertugas menyelesaikan persoalan di lapangan sesuai fungsinya.

“Petugas lantas (kepolisian) sebenarnya sudah ada di jam padat, terutama pagi hari anak-anak sekolah. PAM juga ada. Tapi kita pengen teman-teman di Dishub tetap stay. Tidak terlalu lama, cukup satu jam dari jam 6 sampai jam 7,” terangnya usai dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Rabu (30/8/2023).

Persoalan lain yang memerlukan perhatian khusus adalah persoalan parkir di Kota Pontianak. Dalam waktu dekat, Trisna berencana untuk melakukan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemerhati sosial, akademisi maupun pemangku kebijakan membahas persoalan pengelolaan parkir di badan jalan. Selain itu ia ingin merapikan database parkir yang selama ini tumpang tindih antara pajak dan retribusi parkir.

“Kewenangan perhubungan tentu retribusi menggunakan badan jalan, kan nomenklaturnya begitu. Tapi kalau sudah halaman kafe dan rumah makan, berapapun jumlah kendaraan yang bisa ditampung di area tersebut itu sudah masuk pajak keuangan daerah,” tuturnya.

Beberapa jenis pengelolaan parkir di daerah lain juga akan diadaptasi Dishub untuk kedepan. Banyak wilayah yang menurut Trisna berhasil mengelola parkir dengan sangat baik. Untuk itu, ia akan mengadopsi cara-cara tersebut, sembari menyesuaikan karakter masyarakat Kota Pontianak.

“Dalam waktu dekat kita mapping dulu, kita koordinasi dengan Tim Saber Pungli. Bagaimana tindak lanjutnya, supaya masyarakat juga tidak dirugikan. Artinya jika sudah berbelanja, bagian dari membeli produk sudah bagian pajak. Kewajiban membayar pajak itu bukan konsumen (masyarakat), tapi kewajiban pengusaha untuk membayar pajak,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik lima orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setingkat eselon dua di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dirotasi. Kelima pejabat yang dilantik adalah Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Hidayati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Syarifah Adriana sebagai Asisten Administrasi Umum serta Utin Sri Lena sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selain pejabat setingkat kepala dinas, dilantik pula seorang Camat Pontianak Utara yang diisi oleh Ruli Sudira. Sementara itu, Nuzulisa dilantik sebagai Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pontianak Utara. Sementara untuk jabatan Kepala Satpol PP Kota Pontianak saat ini tengah dalam proses open bidding.

Edi menerangkan, rotasi kepemimpinan pada instansi pemerintahan merupakan hal yang biasa untuk menunjang efektivitas pekerjaan. Ia berharap pejabat yang telah dilantik untuk segera bekerja menyesuaikan tugas dan fungsinya.

“Pemerintahan ini harus melanjutkan pembangunan, saya berharap jabatan di manapun kita ditempatkan, itu disyukuri. Tidak semua orang bisa mendapat kesempatan ini, artinya dipercaya. Pahami betul tugas dan fungsi,” ujarnya usai melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemkot Pontianak, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Rabu (30/8/2023).

Selain kelima pejabat eselon dua, turut dilantik pula 24 orang pejabat administrator setingkat eselon tiga dan 31 orang pejabat pengawas setingkat eselon empat. Dalam kesempatan itu, Edi juga berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk kembali memahami peraturan yang berlaku. Kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu kebahagiaan di seluruh tataran masyarakat akan bertambah.

“Kita harus melakukan gebrakan dan percepatan dalam melakukan pelayanan, berpikirlah yang visioner,” ujarnya.

Kunci pelayanan yang baik dikatakannya sudah tertera pada peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, sudah semestinya pejabat yang baru dilantik tersebut untuk mempelajari aturan supaya tidak salah langkah.

“Aturan ada sebagai patokan dalam menjalankan tugas dan fungsi, tapi jangan terlalu terpaku. Kehati-hatian itu perlu tapi fleksibel, intinya harus humanis,” tutupnya. (kominfo/prokopim)