Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk memperkuat peran dan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. LPM memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif.

“Namanya juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Kota sangat berharap LPM bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam setiap langkah pembangunan,” ujarnya saat menghadiri dialog kemasyarakatan LPM yang digelar di Grand Mahkota Hotel, Senin (16/3/2026) sore.

Menurutnya, keberadaan LPM harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sebagai organisasi formal di tingkat kelurahan. Ia menilai selama ini peran LPM di beberapa wilayah masih belum optimal. Karena itu, ia mendorong agar ke depan peran LPM diperkuat melalui regulasi yang jelas serta ruang partisipasi yang lebih besar dalam proses perencanaan pembangunan.

Salah satunya melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dinilai menjadi ruang strategis bagi LPM untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan potensi wilayah.

“Nanti kita buat aturan yang lebih jelas, supaya dalam setiap pembahasan Musrenbang peran LPM bisa lebih besar,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap wilayah di Kota Pontianak memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Kota Pontianak ini memang kecil, tetapi setiap kecamatan dan kelurahan memiliki karakter yang berbeda. Ada kawasan perdagangan, ada kawasan permukiman, ada juga yang berada di wilayah pesisir sungai,” ungkapnya.

Menurut Edi, perbedaan karakter wilayah tersebut justru menjadi potensi yang harus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia mencontohkan, beberapa kawasan memiliki potensi budaya yang kuat, sementara kawasan lain berkembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, maupun jasa.

“Kalau masyarakat bisa bersinergi, terutama dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, tentu pemerintah akan lebih mudah mewujudkan visi pembangunan kota,” katanya.

Edi berharap LPM dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi maupun permasalahan yang ada di wilayah masing-masing sehingga dapat dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah. Misalnya suatu wilayah membutuhkan fasilitas olahraga, penguatan sektor pendidikan, atau pengembangan potensi budaya. 

"Itu bisa dirumuskan melalui LPM dan disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan,” tuturnya.

Ketua LPM Kota Pontianak Agus Sugianto menekankan pentingnya penguatan peran LPM sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. LPM memiliki tugas dan fungsi yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat, mulai dari mendukung pelayanan masyarakat, pembangunan lingkungan hingga penguatan nilai-nilai sosial dan budaya di wilayah masing-masing.

Namun demikian, Agus mengakui bahwa di lapangan masih terdapat tantangan dalam menjalankan peran tersebut. Salah satunya adalah persepsi bahwa LPM hanya dilibatkan pada saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Saya sering mendengar dari teman-teman bahwa LPM ini kadang hanya dipanggil ketika Musrenbang saja. Padahal sesuai aturan, LPM adalah mitra kelurahan dan juga mitra masyarakat dalam pembangunan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ini mengatakan perlukan kolaborasi yang kuat antara pengurus LPM dengan pemerintah kelurahan. Menurutnya, sinergi antara lurah dan ketua LPM menjadi kunci agar berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Kalau LPM-nya aktif tetapi lurahnya tidak interaktif, tentu sulit berjalan bersama. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus ada komunikasi dan kolaborasi yang baik antara lurah dan LPM,” katanya.

Agus juga mendorong para pengurus LPM di tingkat kelurahan agar lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah setempat serta berperan aktif dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Ia berharap LPM dapat menjadi wadah yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

“Kita ingin LPM ini benar-benar berdaya dan menjadi tombak pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan pemerintah agar pembangunan di Kota Pontianak dapat berjalan lebih baik,” pungkasnya. (prokopim)

43.240 KK di Pontianak Jadi Penerima Manfaat

PONTIANAK - Sulastri, warga Kelurahan Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara merasa terbantu dengan adanya program bantuan pangan dari pemerintah. Apalagi jelang Idulfitri seperti sekarang, di mana kebutuhan rumah tangga meningkat.

"Alhamdulillah, dengan adanya bantuan ini jadi tidak perlu keluar biaya lagi," katanya usai menerima bantuan pangan alokasi Februari-Maret di halaman Kantor Lurah Bangka Belitung Darat, Senin (16/3/2026).

Ia menjadi warga pertama yang menerima bantuan pangan program Badan Pangan Nasional lewat Perum Bulog di Kalimantan Barat. Di Kota Pontianak sendiri, sebanyak 43.240 Kepala Keluarga menjadi penerima manfaat. Data tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, setiap penerima bantuan memperoleh paket berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Penyaluran kali ini mencakup alokasi untuk dua bulan sekaligus, yakni Februari dan Maret.

“Untuk setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Hari ini disalurkan untuk bulan Februari dan Maret,” jelas Amirullah.

Menurutnya, program bantuan pangan tersebut sangat bermanfaat dalam membantu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Waktu penyerahan yang jelang lebaran pun, dirasa sangat membantu masyarakat. 

Amirullah menilai program bantuan pangan ini juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi. Dengan adanya tambahan pasokan bahan pokok di masyarakat, ketersediaan barang di pasar akan tetap terjaga sehingga dapat menahan lonjakan harga.

“Ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat melalui program bantuan pangan yang didistribusikan oleh Perum Bulog. Kita berharap penyalurannya berjalan lancar dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Penyaluran yang dilaksanakan di Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, ini menjadi awal distribusi bantuan pangan di Kalimantan Barat. Hal ini lantaran Pontianak dinilai responsif dalam mendukung percepatan distribusi bantuan pangan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang sudah merespons sangat baik percepatan penyaluran bantuan pangan ini,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Barat Rasiwan.

Rasiwan menyebutkan jumlah penerima tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan jumlah penerima tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Alhamdulillah tahun ini ada penambahan jumlah penerima hampir dua kali lipat dibanding sebelumnya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, program bantuan pangan tahun 2026 direncanakan memiliki empat kali alokasi penyaluran. Pada tahap awal ini, dua alokasi disalurkan sekaligus untuk bulan Februari dan Maret, sementara dua alokasi berikutnya masih menunggu penugasan lebih lanjut dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional.

“Kami sebagai operator siap menyalurkan sesuai penugasan dari pemerintah. Untuk tahap awal ini disalurkan dua alokasi, yakni Februari dan Maret,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wajah sumringah terlihat pada seorang Guru Ngaji Tradisional bernama Satuki yang kini berusia delapan puluh tahun. Dirinya tak mampu menyembunyikan rasa bahagia sekaligus syukurnya setelah mendapat bantuan biaya operasional dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dirinya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada para Guru Ngaji Tradisional di Kota Pontianak.

“Pemerintah Kota Pontianak punya perhatian besar kepada Guru-guru Ngaji khususnya dan juga kepada kawan-kawan Fardhu Kifayah. Untuk itulah kami mengucapkan syukur alhamdulillah,” ucapnya pasca menerima bantuan secara simbolis dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (12/3/2026).

Satuki mengaku, dirinya sudah empat puluh lima tahun mengajar sebagai Guru Ngaji Tradisional. Sekarang, Ia mengajarkan ilmu-ilmunya kepada enam puluh anak muridnya di sebuah surau di Gang Haji Ashari, Pontianak Timur.

“Sudah mengajar anak-anak mengaji di daerah saya sendiri sejak tahun 1980. Mulai dari rumah, kemudian perlahan ada peningkatan, dibuatlah surau kecil. Di situlah saya mengajar sampai sekarang,” ungkapnya.

Ia berharap, perhatian pemerintah kepada Guru Ngaji Tradisional bisa terus berlanjut. Karena menurutnya, peran Guru Ngaji sangat penting dalam mengenalkan ilmu agama, khususnya dalam membentuk keterampilan dalam membaca Alquran.

“Ke depannya, perhatian seperti ini kalau bisa terus berjalan. Karena Guru Ngaji Tradisional tujuannya agar masyarakat dapat mengenal dan membaca Alquran, khususnya pada anak-anak,” terang Satuki.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi peran Guru Ngaji Tradisional yang sudah berjasa dalam membantu masyarakat di Kota Pontianak agar dapat membaca Alquran. Edi menyebutkan, tahun ini terdapat 1.006 orang Guru Ngaji Tradisional yang menerima bantuan biaya operasional sejumlah 2,8 juta rupiah per orang.

“Semoga ini dapat menjadi penyemangat bagi para Guru Ngaji Tradisional dalam mengajarkan masyarakat, khususnya anak-anak dalam membaca Alquran,” jelasnya.

Edi menambahkan, peran Guru Ngaji Tradisional sangat vital dalam tumbuh kembang masyarakat Kota Pontianak khususnya dari sisi ilmu keagamaan. Ia menilai bahwa Guru Ngaji Tradisional tidak hanya mengajarkan cara membaca Alquran, tetapi juga ilmu serta tata cara ibadah dalam kehidupan sehari-hari. 

“Peran mereka sangat penting karena untuk meningkatkan keimanan anak-anak kita. Terlebih, di era sekarang ini tantangannya sangat besar, terutama era digita,” tegas Edi.

Edi juga berpesan kepada para Guru Ngaji Tradisional di Kota Pontianak agar terus semangat dalam kiprahnya mencerdaskan warga Kota Pontianak. Ia berharap masyarakat Kota Pontianak, khususnya anak-anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar Alquran bersama Guru Ngaji Tradisional.

“Semoga anak-anak kita bisa memiliki akhlakul karimah, yaitu budi perkerti yang baik,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Maruha merasa terbantu dengan adanya bantuan tunai dari Pemkot Pontianak jelang lebaran. Ia yang sebatang kara usai ditinggal suaminya mangkat beberapa tahun lalu, menyambung hidup dari kerja serabutan. Untungnya, ia tinggal di Jalan Pemda, yang masih bertetangga dengan para keluarga.

"Alhamdulilah ini nanti bisa dipakai lebaran," lirihnya usai menerima secara simbolis, bantuan sosial uang tunai yang bersumber dari APBD Kota Pontianak tahun 2026 di Aula Kecamatan Pontianak Timur, Rabu (11/3/2026).

Bantuan tunai tersebut diberikan sebagai upaya melengkapi jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat. Besarannya Rp600 ribu per tahun dan disalurkan ke rekening masing-masing penerima manfaat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Pontianak diklasifikasikan berdasarkan desil atau tingkatan kemampuan ekonomi dari desil 1 hingga desil 10. Penerima bantuan sosial dari pemerintah kota, umumnya berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 5 yang tergolong sangat miskin, miskin hingga rentan miskin.

“Kategorinya dilihat dari kondisi rumah, jumlah anggota keluarga hingga pendapatan per kapita,” ujarnya.

Ia menjelaskan sebagian warga dalam kategori tersebut telah menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui berbagai program. Di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima sekitar 19.060 keluarga di Kota Pontianak, serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau sekitar 12.096 keluarga penerima manfaat.

Namun demikian, masih terdapat warga yang tidak menerima kedua program tersebut. Karena itu Pemerintah Kota Pontianak menyalurkan bantuan sosial uang tunai dari APBD untuk membantu kelompok masyarakat tersebut.

“Bantuan ini diberikan kepada warga yang tidak menerima PKH maupun BPNT, tetapi secara kondisi ekonomi masih membutuhkan dukungan. Karena itu pemerintah kota hadir memberikan bantuan tambahan,” jelasnya.

Edi menambahkan data penerima bantuan terus diperbarui secara berkala karena sistem data terpadu kini terpusat di pemerintah pusat. Pemerintah daerah melakukan verifikasi dan pembaruan data secara rutin untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Setiap enam bulan atau setiap tahun data ini kita verifikasi ulang. Ada yang sebelumnya menerima bantuan tetapi sekarang sudah mampu, ada juga yang sebelumnya mampu namun kemudian mengalami kesulitan ekonomi karena sakit atau kehilangan pekerjaan,” katanya.

Selain bantuan sosial tunai, Edi juga menyosialisasikan berbagai program perlindungan sosial lainnya yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai sekitar 98 persen cakupan kepesertaan di Kota Pontianak.

“Dengan UHC ini cukup menggunakan KTP saja, masyarakat bisa berobat ke puskesmas atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS seperti RSUD Pontianak Utara, RS Bhayangkara, YARSI dan rumah sakit lainnya tanpa dipungut biaya,” jelasnya.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Pontianak juga menjamin sekolah gratis di tingkat sekolah negeri serta menyediakan program beasiswa bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Saat ini juga tengah dibangun Sekolah Rakyat yang merupakan program pusat. 

Selain itu, pemerintah juga mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program nasional. Di Pontianak Timur, ada 12 dapur yang memproduksi ribuan porsi makanan setiap hari. Program tersebut tidak hanya menyasar siswa sekolah mulai dari PAUD hingga SMA, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui serta balita yang belum bersekolah.

“Kalau ada warga yang memiliki anak balita atau ibu hamil, bisa mendaftarkan melalui posyandu atau tim pendamping keluarga di kelurahan agar mendapatkan program makan bergizi gratis,” pungkas Edi. (prokopim)