Berita

Pelantikan PD BKMT Pontianak periode 2025-2030

PONTIANAK – Pengurus Daerah (PD) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Pontianak periode 2025–2030 resmi dilantik. Prosesi pelantikan dengan penyerahan bendera pataka dari Ketua PW BKMT Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Ustadzah Sangadah kepada Ketua PD BKMT Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Sabtu (25/10/2025).

Ketua PD BKMT Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan. Bersama kepengurusan yang baru, dirinya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

“Dengan bimbingan serta dukungan dari semua pihak, insya Allah kami akan menjalankan amanah ini sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat di Kota Pontianak yang kita cintai,” ujarnya.

Yanieta menjelaskan, kepengurusan BKMT Kota Pontianak periode ini dibentuk dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari akademisi, profesional, ASN, wirausaha, tokoh muda, hingga ibu rumah tangga.

Yang menarik, lanjut dia, pada periode kali ini BKMT juga melibatkan peran aktif kaum pria. Meskipun jumlahnya tidak banyak, kehadiran mereka dinilai menjadi bukti bahwa BKMT adalah wadah terbuka bagi siapa pun yang memiliki semangat dakwah dan kepedulian sosial.

“BKMT adalah rumah besar bagi semua, tempat kita bergandengan tangan dalam dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat tanpa memandang latar belakang,” tutur Yanieta.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BKMT memiliki peran strategis dalam membina umat, memperkuat karakter keluarga, serta meningkatkan literasi keagamaan di tengah masyarakat. 

“BKMT diharapkan tidak hanya menjadi wadah majelis taklim, tetapi juga ruang pembinaan dan pemberdayaan, terutama bagi perempuan dalam membangun keluarga yang sakinah dan masyarakat yang berakhlakul karimah,” tegasnya.

Yanieta menambahkan, BKMT akan terus berinovasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk melalui penguatan dakwah digital, pelatihan, serta kolaborasi lintas lembaga.

“Kami ingin BKMT hadir bukan hanya di masjid dan musala, tetapi juga di ruang-ruang sosial dan keluarga, menyentuh kehidupan nyata masyarakat,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Yanieta juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak atas dukungan dan sinergi yang terjalin selama ini. Ia menyatakan kesiapan BKMT menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program pembangunan bidang keagamaan, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan keluarga.

“Semoga sinergi antara Pemerintah Kota Pontianak dan BKMT semakin erat dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat menuju kota yang maju, religius, harmonis, dan sejahtera,” ungkapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada pengurus baru BKMT. Ia menilai BKMT memiliki peran penting dalam memperkuat nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat.

“Sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Pontianak, kita berharap BKMT dapat memberikan warna, terutama bagi kaum ibu, dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan, keimanan, dan ketakwaan masyarakat di Kota Pontianak,” pesannya.

Menurutnya, selama ini BKMT telah banyak berperan dalam memberikan pencerahan, mencerdaskan umat, serta aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan.

“Saya percaya semangat kebersamaan dan keikhlasan yang dimiliki BKMT akan mampu menjadi motor penggerak dakwah yang santun, inklusif, dan penuh kasih,” tuturnya.

Ia berharap kepengurusan yang baru dilantik dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

“Semoga BKMT semakin berperan aktif dalam mendukung pembangunan kota yang maju, religius, harmonis, dan sejahtera,” harapnya.

PW BKMT Provinsi Kalbar, Ustadzah Sangadah berharap BKMT Kota Pontianak dapat menjadi panutan bagi pengurus daerah lainnya di provinsi ini. Apalagi Kota Pontianak memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi acuan bagi 13 pengurus daerah BKMT lainnya. 

“Kita berharap BKMT Kota Pontianak bisa lebih maju dan menjadi contoh bagi PD BKMT lainnya di Kalbar,” sebutnya.

BKMT Kota Pontianak diharapkan mampu menggerakkan kegiatan yang berkelanjutan di berbagai bidang, seperti dakwah, sosial, pendidikan, dan kesejahteraan. 

“Dengan adanya program-program berkesinambungan, BKMT dapat berperan aktif dalam mencerdaskan dan membina umat,” terangnya.

Ia menilai, kepemimpinan Ketua PD BKMT Kota Pontianak yang juga merupakan istri dari Wali Kota Pontianak menjadi nilai tambah dalam memperkuat kiprah organisasi. 

“Dengan kepemimpinan beliau, kita optimistis BKMT Kota Pontianak akan semakin maju dan kiprahnya bisa sampai ke tingkat pusat,” katanya.

Selain itu, kolaborasi antara BKMT dan Pemerintah Kota Pontianak juga dinilai penting dalam memperluas jangkauan pembinaan umat. 

“Kita berharap BKMT dapat merangkul seluruh kelompok majelis taklim di Kota Pontianak agar kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (prokopim)

Rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-254 

PONTIANAK - Suasana khidmat menyelimuti Masjid Jami’ pada Rabu (22/10/2025) malam, saat Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar pembacaan Surah Yasin, tahlil, dan doa bersama. Kegiatan religius ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-254 Pontianak, yang jatuh pada 23 Oktober 2025.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kegiatan doa bersama tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang Kota Pontianak yang penuh sejarah dan perjuangan.

“Kegiatan ini bukan sekadar ritual, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya spiritualitas dan kebersamaan dalam membangun kota yang beradab dan bermartabat,” ujarnya usai doa bersama.

Ia menambahkan, usia ke-254 tahun menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi, menjaga warisan budaya, dan memperkokoh semangat gotong royong dalam membangun masa depan kota yang lebih baik.

“Pontianak telah menapaki usia yang panjang dengan berbagai dinamika. Mari kita terus menjaga warisan leluhur, memperkuat persaudaraan, dan membangun masa depan yang lebih sejahtera,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Edi juga menyampaikan apresiasi kepada Sultan Pontianak, Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie, beserta keluarga besar Kesultanan Pontianak yang turut hadir. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Kesultanan Pontianak, dan masyarakat terus terjaga demi kemajuan kota.

“Doa-doa dan dukungan masyarakat sangat berarti. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan melindungi Kota Pontianak dari segala bencana, serta menjadikannya sebagai kota yang memberikan harapan bagi generasi mendatang,” ucapnya.

Sementara itu, Sultan Pontianak, Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengenang jasa para pendiri Kota Pontianak, khususnya Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie, yang telah meletakkan dasar kehidupan sosial dan spiritual bagi kota ini.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap Hari Jadi Pontianak menjadi waktu bagi kita untuk mengenang leluhur dan pendiri kota ini. Mudah-mudahan Pontianak senantiasa aman, tenteram, dan damai,” ucapnya.

Sultan juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Pontianak yang dinilainya terus berupaya memajukan daerah melalui pembangunan yang berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya dukungan seluruh elemen masyarakat agar program pembangunan dapat berjalan optimal.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota, kita berharap pembangunan Kota Pontianak terus meningkat. Namun tanpa dukungan masyarakat, pemerintah akan kesulitan. Karena itu, marilah kita bersama-sama mendukung setiap program yang bertujuan untuk kemajuan kota kita,” pesannya. (prokopim)

PONTIANAK – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pemutakhiran data kesejahteraan sosial sebagai dasar ketepatan penyaluran bantuan sosial di seluruh daerah.

Menurut Gus Ipul, sapaan karibnya, akurasi data menjadi kunci utama agar bantuan dan program perlindungan sosial tepat sasaran. Ia menekankan bahwa pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan oleh petugas lapangan melalui sinergi antar instansi.

“Data itu sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, wafat, menikah, atau pindah tempat. Karena itu, akurasi data sangat ditentukan oleh pemutakhiran yang dilakukan di lapangan. Ujung tombaknya ada di Puskesos, kader sosial, pendamping, petugas SLRT, hingga RT dan RW,” ujarnya usai meninjau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kantor Lurah Sungai Jawi Luar Jalan Apel, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang akurasi data. Ia menegaskan bahwa pemerintah kini berkomitmen menggunakan satu data Indonesia yang mengintegrasikan seluruh data dari berbagai daerah dan kementerian, lalu diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua data harus terintegrasi agar bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang telah meneruskan program Kementerian Sosial sejak 2019.

“Saya melihat sendiri bagaimana teman-teman di Pontianak bekerja dengan baik melayani aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini praktik baik yang akan kami duplikasi di daerah lain,” katanya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Kemensos dalam memperkuat integrasi data kesejahteraan sosial. Menurutnya, akurasi data menjadi dasar dalam penyusunan program yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Bantuan sosial merupakan tahap awal dalam memberikan perlindungan dasar bagi warga. Setelah itu, pemerintah daerah akan mendorong masyarakat menuju tahap pemberdayaan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,” ujarnya usai mendampingi kunjungan Mensos RI di Pontianak.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Pemkot Pontianak dan Kemensos akan memperkuat dampak program sosial yang dijalankan. Dengan satu basis data yang sama, penyaluran bantuan dan pemberdayaan akan lebih efektif dan terukur.

“Prinsipnya, kami ingin program pemerintah kota dan program dari Kementerian Sosial saling memperkuat. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari sinergi tersebut,” tambahnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, Puskesos di Pontianak awalnya hanya ada dua lokasi, yaitu di Siantan Hulu dan Sungai Jawi Luar.

“Kini jumlahnya berkembang menjadi 12 Puskesos yang tersebar di enam kecamatan,” ujarnya.

Pendanaan untuk Puskesos bersumber dari APBD Tahun 2025.Dengan perluasan layanan tersebut, Dinsos berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin efektif, terutama dalam mendukung pemutakhiran data dan percepatan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

“Bapak Wali Kota juga telah menganggarkan tambahan untuk operasional teman-teman Puskesos,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Masih adanya rumah ibadah yang berada di atas tanah wakaf belum mengantongi sertifikat, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mendorong percepatan proses sertifikasi tanah wakaf rumah ibadah di Kota Pontianak. Menurutnya, sertifikasi aset wakaf sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan dan keberlangsungan fungsi sosial keagamaan rumah ibadah.

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Rumah Ibadah dan Literasi Keuangan di Masjid As Salam, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu (15/10/2025) malam.

“Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena itu, legalitas tanahnya harus jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Ia menuturkan, sejak tahun 2020, program sertifikasi tanah wakaf rumah ibadah telah berjalan di Kota Pontianak. Namun, masih terdapat sejumlah masjid yang menghadapi kendala, baik dari sisi administrasi maupun koordinasi antar pihak.

“Kadang ada miskomunikasi atau pro dan kontra di masyarakat terkait status tanah wakaf. Padahal semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pemerintah Kota bersama BPN terus berupaya agar proses sertifikasi ini berjalan cepat dan tuntas,” jelasnya.

Bahasan menambahkan, hingga saat ini terdapat sedikitnya 51 masjid di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan. Ia berharap pengurus masjid dapat saling berkoordinasi dan memperkuat komunikasi untuk mempercepat proses sertifikasi.

“Kami mendorong agar para takmir dan nadzir membentuk grup komunikasi (Whatsapp)  antar masjid. Jadi kalau ada persoalan, bisa langsung diklarifikasi dan diselesaikan bersama,” tuturnya.

Selain membahas sertifikasi tanah wakaf, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi literasi keuangan bagi pengurus rumah ibadah. Bahasan menilai, pemahaman literasi keuangan penting agar pengelolaan keuangan masjid lebih transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi jamaah.

“Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan legalitas tanah yang jelas, masjid akan menjadi lebih kuat, mandiri, dan berdaya bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)