Berita

Peringatan Nuzulul Quran Pemkot Pontianak

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan inspirasi dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat peringatan Nuzulul Quran yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (6/3/2026).

Edi menyampaikan bahwa momentum Nuzulul Quran di bulan Ramadan menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai keimanan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui Al-Qur'an mudah-mudahan kita terus mendapatkan inspirasi dalam menjalankan tugas dan fungsi di Pemerintah Kota Pontianak, sehingga kota ini menjadi kota yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT,” ujarnya.

Wali Kota menambahkan bahwa kegiatan peringatan Nuzulul Quran juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Menurutnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri aktivitas masyarakat semakin meningkat sehingga pemerintah daerah dituntut untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada warga.

“Jangan karena alasan puasa kita menjadi kurang semangat. Justru di bulan Ramadan ini kita harus semakin bersemangat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap semangat kebersamaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat terus menjadi landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan serta membangun Kota Pontianak yang semakin maju dan membawa manfaat bagi masyarakat. 

Ustaz Samsul Hidayat dalam tausiyahnya mengajak aparatur Pemerintah Kota Pontianak menerapkan keseimbangan nilai Jamal dan Jalal dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dua dimensi ini penting yang saling melengkapi. Jamal melambangkan kelembutan, kasih sayang dan kebaikan, serta Jalal yang mencerminkan ketegasan, kekuatan dan prinsip integritas.

Ia mencontohkan, ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan bagian dari proses Jalal karena mengandung kewajiban dan penempaan diri. Meski secara lahiriah terasa berat, di baliknya terdapat nilai Jamal berupa kedekatan spiritual, kesempatan memperbanyak doa, serta mempererat hubungan dengan keluarga. Menurutnya, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia kerja, kedua nilai tersebut tidak boleh dipisahkan. Aparatur pemerintah perlu mengetahui kapan harus bersikap tegas dan kapan harus menunjukkan kelembutan dalam melayani masyarakat.

“Sering kali kita terbalik. Yang seharusnya lembut malah keras, yang seharusnya tegas malah lemah. Padahal keduanya harus berjalan bersama,” jelasnya.

Ustaz Usman juga menekankan bahwa nilai keadilan merupakan salah satu karakter utama yang harus diterapkan dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Prinsip tersebut penting dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penempatan jabatan dan pengelolaan organisasi.

"Keadilan dan integritas menjadi bagian dari teladan yang diajarkan Rasulullah SAW dalam membangun karakter kepemimpinan yang berakhlak," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) memegang peran strategis dalam penanganan berbagai persoalan sosial di Kota Pontianak. Hal itu disampaikan Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang Hukum dan Politik Elsa Risfadona dalam Focus Group Discussion bertajuk “Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Masalah Sosial” di Kantor Wali Kota, Selasa (3/3/2026).

Elsa mengatakan dinamika sosial di Pontianak tergolong kompleks. Dengan jumlah penduduk sekitar 690 ribu jiwa, kota ini menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari penghidupan.

“Tidak semua yang datang berhasil. Ada yang menghadapi tekanan hidup hingga muncul persoalan sosial seperti manusia silver atau gangguan kesehatan jiwa. Ini harus kita respons cepat dan adaptif,” ujarnya mewakili Wali Kota Pontianak.

Ia menegaskan penanganan masalah sosial selama ini dilakukan dengan pendekatan humanis melalui rehabilitasi dan pemulihan fungsi sosial. Dalam konteks tersebut, PSKS menjadi mitra strategis pemerintah.

“Keberhasilan kebijakan sosial ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah dan para pekerja sosial dalam PSKS,” katanya.

Menurut Elsa, pekerja sosial menjadi pihak pertama yang berhadapan dengan warga yang membutuhkan bantuan, mulai dari biaya pengobatan hingga akses jaminan kesehatan.

“Ketika ada ODGJ terlantar, anak di persimpangan lampu merah, atau keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, mereka yang pertama bergerak. Tugas ini tidak ringan,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat. Data, menurutnya, menjadi dasar penentuan kebijakan dan intervensi pemerintah.

“Di balik data kemiskinan ada keluarga dan masa depan mereka. Ketepatan data menentukan tepat atau tidaknya bantuan,” ucapnya.

Elsa mencontohkan akses pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa Bidikmisi sebagai salah satu cara memutus rantai kemiskinan. Ia berharap FGD tersebut melahirkan gagasan konkret serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dedikasi Bapak dan Ibu. Kami menantikan kerja nyata untuk masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak M. Akif menegaskan pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT harus berjalan cepat dan tuntas melalui pola kerja Berita, Data, Eksekusi Segera Urus Tuntas atau B’Desut.

“Setiap menerima informasi kejadian di masyarakat, pendamping sosial harus segera turun ke lapangan, melakukan verifikasi, mengumpulkan data, dan melaporkan ke Dinas Sosial,” tegasnya.

Ia menjelaskan pelaksanaan SLRT mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Dalam kondisi darurat, seperti warga yang membutuhkan perawatan rumah sakit, pendamping dapat berkoordinasi menggunakan ambulans Dinas Sosial serta membantu pengurusan bantuan sosial atau aktivasi BPJS bagi yang belum memiliki kepesertaan.

Untuk kasus orang terlantar dan ODGJ, pendamping bertugas melakukan pendataan awal sebelum penanganan dilanjutkan oleh pekerja sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial.

Akif juga menekankan pembagian tugas yang jelas dalam struktur SLRT. Supervisor membina dan mengawasi pendamping serta melakukan evaluasi layanan. Fasilitator melakukan penjangkauan, verifikasi bantuan, dan pembaruan data. Puskesos mencatat keluhan, memeriksa status sosial ekonomi dalam DTSEN, dan memberikan rujukan layanan.

Ia menegaskan disiplin administrasi menjadi kewajiban setiap pendamping. Laporan kegiatan harus dilengkapi dokumentasi dan diserahkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

“Jika laporan terlambat, honor ditunda. Jika tiga bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajiban, bisa diberhentikan,” ujarnya.

Akif berharap petunjuk teknis ini menjadi pedoman kerja agar pelayanan sosial di Kota Pontianak berjalan profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. (kominfo)

Wali Kota Harap Dukungan Provinsi Kembangkan Kota

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam membantu menyelesaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Kota Pontianak, mulai dari infrastruktur, kesehatan hingga penataan wilayah. Sebagai kota jasa dan perdagangan, investasi di Pontianak didominasi sektor kuliner, kafe, restoran dan jasa lainnya. Namun di balik pertumbuhan tersebut, Pontianak menghadapi persoalan berat terutama akibat aktivitas pelabuhan Dwikora dan distribusi logistik.

“Kami berharap pelabuhan Kijing bisa segera beroperasi minimal 50 persen untuk mengurangi arus kendaraan berat di dalam kota,” katanya ketika Silaturahmi Ramadan Pemprov Kalbar bersama Pemkot Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (27/2/2026).

Selain itu, Wali Kota juga menyoroti kebutuhan percepatan pembangunan outer ring road, Jembatan Kapuas III, serta rencana Jembatan Garuda sebagai solusi jangka panjang kemacetan. Tahun ini Pemkot Pontianak pun akan menuntaskan urusan lahan pelebaran jalan paralel Sungai Jawi. Ia berharap tahun depan jalan provinsi tersebut dapat dibangun. Termasuk rencana pelebaran Jalan Imam Bonjol.

Ia meminta dukungan provinsi untuk memediasi kerja sama lintas wilayah, mengingat sebagian trase jalan berada di Kabupaten Kubu Raya. Persoalan batas wilayah juga menjadi perhatian. Ia menyebut terdapat wilayah yang secara administratif masih menjadi perdebatan karena sebagian warga lebih memilih ber-KTP Pontianak.

“Kami berharap pemerintah provinsi dapat memediasi revisi regulasi agar persoalan batas wilayah ini bisa diselesaikan dengan baik,” harapnya.

Di sektor kesehatan, Wali Kota mengungkapkan adanya pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp223 miliar pada 2026 yang berdampak pada pembiayaan program, termasuk Universal Health Coverage (UHC). Meski pada 2025 capaian UHC mencapai 98,2 persen dan mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan, pada 2026 pemerintah kota harus menambah anggaran signifikan untuk mempertahankan layanan tersebut.

“Kami tetap berkomitmen menjaga layanan kesehatan, tetapi tentu berharap ada dukungan tambahan agar program ini tetap optimal,” ujarnya.

Dalam hal mitigasi bencana, Pontianak menghadapi dua ancaman utama, yakni banjir saat musim hujan dan air pasang, serta kebakaran lahan saat musim kemarau. Pemerintah kota kini menerapkan sistem pompanisasi untuk mengurangi genangan, sembari mendorong normalisasi sungai yang menjadi kewenangan lintas wilayah.

Di akhir paparannya, Wali Kota menegaskan bahwa kemajuan Pontianak tidak bisa dilepaskan dari dukungan daerah sekitar sebagai hinterland. Dengan lebih dari 43 ribu mahasiswa dari luar daerah yang berkuliah di Pontianak, kota ini terus mengalami peningkatan mobilitas dan kepadatan.

“Kami berharap kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kota, provinsi dan pusat semakin kuat, agar Pontianak sebagai gerbang Kalimantan Barat dapat berkembang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan siap mendukung pembangunan jalan provinsi di Kota Pontianak. Demikian pula rencana outer ring road untuk wilayah Pontianak Selatan dan Tenggara.

"Kami juga akan mengusulkan jembatan Kapuas 3, kalau itu bisa terlaksana insyaallah kemacetan akan terurai," katanya.

Ria Norsan pun memastikan akan menyinergikan kawasan hinterland Pontianak, Kubu Raya dan Mempawah. Ia menyebut dua daerah yang disebut di awal merupakan gerbang Kalimantan Barat. 

"Alhamdulillah menteri yang datang, memuji Pontianak adem, ayem dan enak. Karena penataan kota dan banyak ruang terbuka hijau. Walau kecil kota, tapi kalau ditata dengan baik, pasti bagus," sebutnya. (prokopim)

PONTIANAK - Senja mulai turun di kawasan Jalan Ahmad Yani sebelum Bundaran Tugu Digulis Untan. Arus kendaraan yang melintas pelan seolah berpacu dengan waktu menuju azan Magrib. Di tengah keramaian itu, senyum hangat tampak menyapa satu per satu pengguna jalan yang berhenti sejenak. Di tangan mereka, paket takjil berpindah dengan cepat—bukan sekadar makanan pembuka, melainkan simbol kepedulian di bulan suci.

Kamis (26/2/2026) sore itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Anggota DPD RI Daud Yordan turun langsung ke tepi jalan di untuk membagikan takjil kepada warga yang masih berada di perjalanan menjelang berbuka puasa.

Tak ada jarak antara pemimpin dan masyarakat sore itu. Dari pengendara sepeda motor, sopir mobil, hingga pejalan kaki, semua disapa dengan ramah. Sesekali, tawa ringan dan ucapan terima kasih terdengar di antara deru kendaraan yang melintas.

Bagi Wali Kota Edi Kamtono, kegiatan berbagi takjil bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk kehadiran pemerintah di tengah kehidupan warganya. Ia menyebut, Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat berbagi.

“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, khususnya yang masih berada di perjalanan saat menjelang berbuka puasa. Semoga takjil yang dibagikan bisa membantu dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya dengan senyum hangat.

Di sela pembagian takjil, suasana terasa hangat dan akrab. Warga yang semula hanya melintas, mendadak berhenti sejenak, menerima paket kecil yang berarti besar. Bagi sebagian orang, takjil itu menjadi penolong sederhana di tengah perjalanan pulang.

Rudi (38), salah satu pengendara yang menerima takjil, mengaku terkejut sekaligus senang.

“Saya kebetulan masih di jalan saat menjelang berbuka. Alhamdulillah dapat takjil dari Pak Wali Kota, jadi bisa langsung berbuka puasa di perjalanan,” tuturnya dengan wajah sumringah.

Hal serupa dirasakan Siti (29). Ia menilai, pembagian takjil di jalan mencerminkan kepedulian nyata pemerintah kepada masyarakat.

“Kegiatan seperti ini sangat positif, apalagi dilakukan langsung di jalan. Kami merasa diperhatikan dan terbantu,” katanya.

Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas, kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusiasme. Warga yang menerima takjil tak lupa mengucapkan terima kasih, sementara para relawan dan panitia sigap mengatur pembagian agar tetap lancar.

Ramadan bukan hanya tentang ibadah personal, tetapi juga tentang memperkuat solidaritas sosial. Melalui aksi sederhana seperti berbagi takjil, nilai kebersamaan dan kepedulian diharapkan terus tumbuh di tengah masyarakat, menjadikan Ramadan bukan sekadar momen spiritual, melainkan juga ruang mempererat ikatan kemanusiaan di Kota Khatulistiwa. (prokopim)