,
menampilkan: hasil
Penyandang Disabilitas Dapat Pelatihan MUA
TP-PKK Kota Pontianak dan West Borneo MUA Community Gelar Pelatihan Make Up
PONTIANAK - Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI), Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak bekerja sama dengan West Borneo Makeup Artist (WBM) Community menggelar pelatihan Make Up Artist (MUA) bagi 26 orang penyandang disabilitas di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Selasa (19/12/2023). Selain itu, pelatihan ini juga diikuti oleh kader-kader TP-PKK Kota Pontianak.
Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menjelaskan, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada penyandang disabilitas dan kader PKK dalam merias wajah. Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pembekalan tentang teknik-teknik dasar merias wajah sehingga mereka dapat merias diri sendiri dengan cantik.
"Kami berharap dengan keterampilan yang diperoleh ini para penyandang disabilitas dapat mandiri dan memperoleh penghasilan tambahan melalui profesi sebagai MUA. Mereka tidak hanya dapat merias diri sendiri, tetapi juga orang lain untuk tampil cantik," ujarnya.
Ketua WBM Community Ica Ribi mengungkapkan rasa optimismenya terhadap pelatihan ini. Ia menyatakan bahwa pelatihan make up bagi penyandang disabilitas sangat bermanfaat karena semua orang berhak tampil cantik meski dengan keterbatasan yang dimiliki.
"Kami memberikan pelatihan dasar kepada para peserta sebagai pengenalan dan juga teknik-teknik make up yang benar. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan mereka kesempatan untuk berkarir dan berkiprah di dunia MUA," katanya.
Para peserta pelatihan sangat bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelatihan. Mereka merasa senang karena mendapatkan kesempatan untuk belajar merias wajah dengan profesional dan melihat masa depan yang lebih cerah dalam dunia MUA.
Lidya, satu di antara peserta pelatihan penyandang disabilitas, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pelatihan ini. Menurutnya, pelatihan ini memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan menghasilkan pendapatan bagi diri mereka sendiri.
"Kami sangat berterima kasih atas pelatihan ini. Kami tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga peluang untuk mencapai kemandirian dan kesuksesan di dunia MUA. Kami merasa dihargai dan disemangati untuk terus maju," imbuhnya.
Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat dan keterampilan mereka, serta meraih keberhasilan di dunia make up. (prokopim)
Pastikan Kesetaraan Warga Difabel
Peringatan HKSN dan HDI, Wako Serahkan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak menyalurkan sebanyak 30 unit alat bantu kepada penyandang disabilitas. Bantuan tersebut terdiri dari 11 unit kursi roda dewasa, 11 unit kursi roda anak, 1 unit tongkat hand kruck dan 7 buah tongkat kaki tiga, yang bersumber dari dana APBD. Sedangkan bantuan yang bersumber dari APBN, terdapat total 92 unit alat bantu, dengan rincian 61 buah kursi roda dewasa, 15 unit kursi roda khusus sampai 16 unit kaki palsu, yang diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan. Ia berharap, bantuan tersebut dapat menambah semangat masyarakat penyandang disabilitas untuk produktif berkarya.
“Bantuan ini dalam rangka meningkatkan semangat kesetiakawanan sosial, serta mendorong produktivitas masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan warga miskin,” paparnya usai membuka Peringatan Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) ke-66 dan Hari Disabilitas Internasional (HDI), di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Selasa (19/12/2023).
Edi menerangkan, angka indeks kemiskinan Kota Pontianak kini sudah menurun menjadi 4,4 persen. Sedangkan untuk kemiskinan ekstrim sudah nol persen. Kendati demikian, menurutnya masih terdapat ruang perbaikan bagi pengentasan kemiskinan di Kota Pontianak. Salah satunya dengan pembaharuan data guna menyalurkan bantuan tepat sasaran.
“Persoalan kemiskinan ini masih perlu perjuangan keras untuk kita berkolaborasi mengentaskannya. Karena di lapangan, dengan faktor eksternal, bisa mempengaruhi pola hidup masyarakat. Saudara kita yang disabilitas harus diberikan kesetaraan dalam menjalankan kehidupannya,” ujarnya.
Pengetasan kemiskinan di Kota Pontianak sepanjang tahun 2023 dilaksanakan dengan berbagai program yang ada di Dinsos Kota Pontianak. Mulai dari pelayanan kepada 43 anak terlantar, 1.464 orang disabilitas terlantar, 4.629 orang lanjut usia terlantar dan 103 orang gelandangan dan pengemis. Kepala Dinsos Kota Pontianak Trisnawati menerangkan, pihaknya juga melaksanakan pelatihan seperti pemanfaatan teknologi, pembuatan buket bunga, pembuatan pokok telok, pelatihan eco printing hingga pelatihan pangkas rambut kepada gelandangan dan pengemis.
“Serta masih banyak lagi, seperti program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, bantuan korban bencana kebakaran dan bantuan korban bencana puting beliung,” terang Kadis yang akrab disapa Tina ini.
Di bidang pemberdayaan sosial misalnya, Dinsos Kota Pontianak juga memberikan pelatihan satpam bagi warga miskin. Dari 25 orang yang ikut pelatihan, 17 di antaranya sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai satpam. Tina menyampaikan, pelatihan juga menyasar pegiat sosial, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna di enam kecamatan, pendamping PKH 50 orang, Taruna Siaga Bencana 62 orang dan lain-lain.
“Kami juga melatih pendamping rehabilitasi sosial, pendamping disabilitas dan Lembaga Kesejahteraan Sosial,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)
Wali Kota Apresiasi Kepedulian Warga Dirikan Panti Asuhan
Peresmian Gedung Panti Asuhan Al-Hidayah di Gang Padi III
PONTIANAK - Seiring kian bertambahnya penduduk Kota Pontianak yang sudah mencapai 676 ribu jiwa, berbagai persoalan sosial dihadapi. Persoalan sosial terutama berkaitan dengan anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar menjadi tugas bersama untuk mengayomi dan merawat mereka hingga tumbuh menjadi generasi penerus bangsa. Pembangunan panti asuhan oleh masyarakat menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan pengasuhan, perawatan dan pendidikan untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang tangguh dan berbakat.
Keberadaan Panti Asuhan Al Hidayah yang terletak di Gang Padi III Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota menjadi salah satu contohnya. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pengurus yayasan dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Panti Asuhan Al-Hidayah.
“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus Yayasan Panti Asuhan Al Hidayah yang peduli terhadap anak-anak yang perlu kita jaga sekaligus mengantarkan mereka menjadi anak yang cerdas dan berakhlakul karimah,” ujarnya usai meresmikan Gedung Panti Asuhan Al-Hidayah, Sabtu (16/12/2023).
Edi menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya untuk berkolaborasi bagaimana panti asuhan-panti asuhan ini berkelanjutan dan semakin lebih baik. Mulai dari sisi sarana prasarana, pelayanan hingga kualitas pembinaan, pembimbingan dan pendidikan anak-anak penghuni panti asuhan.
“Oleh sebab itu, mari kita perkuat kolaborasi dan sinergitas dalam menjadikan panti asuhan ini semakin lebih baik lagi sehingga mampu menghasilkan generasi yang cerdas dan tangguh,” katanya.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung Panti Asuhan Al-Hidayah ini dengan berbagai cara, baik itu dengan menjadi sukarelawan, memberikan donasi atau bahkan hanya dengan memberikan keceriaan bagi anak-anak ini dengan berkunjung dan berinteraksi dengan mereka.
“Jadikanlah Panti Asuhan Al-Hidayah ini sebagai tempat yang menginspirasi, tempat di mana kebaikan tumbuh dan berkembang, tempat di mana kita semua dapat berperan serta dalam menciptakan perubahan positif bagi kehidupan anak-anak kita,” pesan Edi. (prokopim)
Pemutakhiran DTKS, Bahasan Minta Dinsos Validasi Data
PONTIANAK - Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu mendapat perhatian serius berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak. Pasalnya, DTKS merupakan basis data untuk program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk masyarakat, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Kementerian Kesehatan.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerangkan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dipersyaratkan merupakan warga miskin dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil menjadi kendala dalam pemberian bantuan.
“Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan pemutakhiran data DTKS secara periodik dan sistematis serta memadankan data penerima bantuan dengan NIK yang terdaftar di Dukcapil,” ujarnya saat membuka rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota, Jumat (15/12/2023).
Menurutnya, pemutakhiran dan pemadanan dilakukan untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Ia meminta Dinas Sosial Kota Pontianak untuk segera melakukan validasi terhadap data yang tidak masuk dalam DTKS.
“Masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum menerima bantuan dapat diusulkan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) melalui Dinas Sosial Kota Pontianak,” kata Bahasan.
Dalam upaya mencapai target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran, Pemerintah Kota Pontianak memiliki tiga strategi kebijakan. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.
“Program penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan data terkini dan memiliki pemeringkatan status atau tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk dilengkapi nama dan alamat, yang mana data tersebut menjadi rujukan sasaran intervensi seluruh program,” pungkasnya. (prokopim)