Berita

Wako Minta TP2DD Percepat Optimalisasi Pajak lewat Digitalisasi Pembayaran

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya dalam mendorong optimalisasi pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan QRIS dinamis untuk transaksi pembayaran.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan pentingnya inovasi agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan digital.

“Digitalisasi pembayaran perlu kita dorong. Misalnya dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang menggunakan QRIS saat berbelanja, bisa berupa kupon undian atau hadiah langsung seperti tumbler dan gantungan kunci,” ujarnya, usai memimpin HLM Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula SSA Kantor Wali Kota, Jumat (22/8/2025).

Ia menambahkan, inovasi ini bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Untuk itu, Wali Kota meminta seluruh jajaran terkait, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala badan keuangan, asisten ekonomi dan pembangunan, hingga tim teknis, agar bekerja lebih keras dan berkoordinasi secara efektif.

“Kota Pontianak seharusnya bisa memperoleh capaian yang lebih tinggi. Saatnya kita serius menindaklanjuti ini,” sambungnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, Ruli Sudira, menjelaskan sejumlah program digitalisasi terus berjalan, mulai dari implementasi service API SNAP, Virtual Account, hingga QRIS untuk pembayaran PBB-P2, BPHTB, pajak daerah lainnya, serta retribusi.

“Melalui aplikasi E-Ponti, masyarakat kini bisa melakukan berbagai jenis pembayaran secara lebih cepat dan praktis,” ujarnya.

Ia menambahkan, multipayment dengan QRIS Merchant juga telah diterapkan di berbagai sektor, seperti parkir Alun-Alun Kapuas, sewa bus BRT, sewa lapangan olahraga, kolam renang, rumah potong hewan, hingga retribusi penyedotan limbah tinja.

Bahkan, retribusi kios atau lapak pasar juga sudah dapat dibayar melalui Virtual Account Diskumdag. Meski demikian, menurutnya masih ada peluang besar untuk pengembangan ke depan. 

“Kami akan mendorong pemanfaatan QRIS di gedung parkir, juru parkir resmi, hingga pasar tradisional. Dengan begitu, masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital, sementara penerimaan daerah lebih transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Ruli optimistis, digitalisasi pembayaran yang terintegrasi dengan Bank Kalbar akan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Target kami, semua retribusi daerah dapat beralih ke sistem digital sehingga pelayanan lebih modern dan efisien,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Program ‘Like Sedekah Jumat’ yang digalakkan di sekolah-sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Pontianak berhasil menghimpun dana lebih dari Rp215 juta sepanjang tahun ini. Dana tersebut diwujudkan dalam penyaluran 1.000 paket perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP.

Sebanyak 157 sekolah terlibat dalam program ini, terdiri atas 129 SD dan 28 SMP. Untuk tingkat SD, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Pontianak Timur mencatat perolehan tertinggi Rp69,2 juta, disusul Pontianak Selatan Rp30,6 juta, dan Pontianak Barat Rp29,3 juta. Juara umum tingkat SD se-Kota Pontianak diraih SD Negeri 09 Pontianak Utara dengan Rp8,1 juta.

Pada jenjang SMP, penghargaan pengumpulan terbanyak diraih SMP Negeri 03 Pontianak sebesar Rp10,2 juta, diikuti SMP Negeri 01 Pontianak Rp9,6 juta, dan SMP Negeri 04 Pontianak Rp7,1 juta. Panitia juga menetapkan kategori rasio sedekah tertinggi berdasarkan jumlah murid, yakni SMP Negeri 26 Pontianak dengan Rp23 ribu per murid dan SD Plus Bina Empat Lima dengan Rp19 ribu per murid.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi semangat kepedulian sosial dari sekolah-sekolah yang terlibat. Menurutnya, meski seribu paket masih jauh dari kebutuhan lebih 40 ribu siswa SD dan SMP, langkah ini memberi dorongan besar bagi anak-anak untuk tetap percaya diri dalam belajar.

“Pemerintah Kota juga sudah menganggarkan melalui APBD untuk perlengkapan sekolah, seragam, dan beasiswa bagi siswa tidak mampu. Perlu kolaborasi agar tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah. Data siswa, terutama yatim piatu, harus valid by name by address supaya tepat sasaran,” ujarnya usai menyerahkan bantuan, di halaman Kantor Wali Kota Jumat (22/8).

Edi turut menyinggung program pendidikan strategis lain, termasuk pembangunan sekolah rakyat terpadu di lahan lima hektare.

“Sekolah rakyat ini akan menampung siswa dari SD, SMP, hingga SMA dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama,” jelasnya.

Selain pendidikan, ia juga menegaskan komitmen Pemkot menyiapkan 55 dapur makan gratis serta mempercepat program zero stunting.

“Kuncinya hanya satu, peduli. Kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, semua program ini tidak mungkin mencapai hasil optimal,” tegasnya.

Ketua Baznas Kota Pontianak, Sulaiman, menyampaikan penghargaan kepada sekolah dan UPZ yang berpartisipasi. Menurutnya, sejak diluncurkan tiga tahun lalu, program ini berkembang pesat: dari 50 paket bantuan pada tahun pertama, 700 paket pada tahun kedua, hingga 1.000 paket tahun ini. Tahun depan ditargetkan 2.000 paket dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan madrasah.

“Alhamdulillah, dari sedekah Rp1.000 yang diberikan anak-anak setiap Jumat, bisa terkumpul Rp215.133.822 dalam setahun. Dana ini sepenuhnya kembali untuk membantu anak-anak sekolah yang membutuhkan,” imbunya.

Ia menambahkan, Kementerian Agama juga berencana bergabung sehingga cakupan program meluas ke madrasah ibtidaiyah, MTs, hingga MA. Selain ‘Like Sedekah Jumat’, Baznas Pontianak terus menjalankan lima program utama di bidang kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi, serta pendidikan, mulai dari bantuan sembako, layanan kesehatan, pelatihan ekonomi, insentif guru ngaji, hingga beasiswa.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah kota. Semoga program ini terus berlanjut dan makin banyak anak-anak yang merasakan manfaatnya,” pungkas Sulaiman. (kominfo/prokopim)

70 Balita di Pontianak Timur Terima Paket PMT

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di Kecamatan Pontianak Timur. Paket PMT diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan untuk 70 anak dari tujuh kelurahan di Pontianak Timur.

Bahasan mengatakan program PMT ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu pemenuhan gizi balita agar tumbuh kembang mereka sesuai dengan usianya. 

“Semoga dengan adanya PMT ini, anak-anak bisa tumbuh sehat, dengan berat dan tinggi badan sesuai usianya,” ujarnya usai menyerahkan bantuan PMT di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Kamis (21/8/2025).

Ia mengungkapkan, berdasarkan data status gizi nasional Indonesia, angka stunting di Kota Pontianak berada pada 22,04 persen. Namun, data dari Indeks Pembangunan Gizi Masyarakat (IPBGM) menunjukkan angka 7 persen. Menurutnya, perbedaan data tersebut masih dalam proses sinkronisasi, namun pihaknya lebih yakin dengan angka 7 persen.

“Karena kami sudah bergerak luar biasa. Cara-cara memberikan layanan kesehatan dari puskesmas dan posyandu berjalan aktif dan rutin. Informasi di lapangan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan,” jelasnya.

Bahasan mengingatkan masyarakat agar tidak menunda memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan dengan memeriksakan kesehatan secara rutin.

“Jangan malas. Tolong datangi puskesmas atau posyandu, walaupun tidak sakit, sekadar memeriksakan kesehatan. Minimal tiga bulan sekali,” pesannya.

Ia menambahkan, saat ini sekitar 98 persen warga Kota Pontianak sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Cakupan tersebut menurutnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Kalau sudah punya BPJS, silakan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Pemerintah sudah menjaminnya, tinggal bagaimana warga memanfaatkannya,” imbuhnya.

Camat Pontianak Timur M Akif menuturkan, jenis makanan tambahan yang diberikan cukup bervariasi, mulai dari kacang hijau, roti, susu, hingga telur. Ia meminta para orang tua agar benar-benar memanfaatkan bantuan ini untuk anak-anak. 

“Tolong dimasak kacang hijau ini, berikan setiap hari. Jangan sampai tidak dimanfaatkan,” pesannya.

Selain PMT, bantuan berupa paket kebutuhan pokok juga disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Akif menegaskan agar bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti membeli beras dan lauk-pauk. Ia juga mengingatkan orang tua untuk aktif membawa anak ke Posyandu setiap bulan. 

“Di Posyandu anak-anak bisa ditimbang berat badan dan diukur tinggi badannya. Dengan begitu, perkembangan mereka bisa terpantau,” tutupnya. (prokopim)

Lokasi Parkir Dipasang Label Parkir Gratis

PONTIANAK – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak, TNI, dan Polri yang tergabung dalam Tim Penertiban Parkir Liar menyisir sejumlah titik parkir tak berizin di kota ini. Lokasi yang menjadi sasaran antara lain Jalan H Agus Salim, Jalan Merapi, Jalan Irian, hingga kawasan pusat suvenir di PSP. Pada titik-titik tersebut, tim memasang spanduk bertuliskan ‘Parkir Gratis’. Dalam operasi itu, sebanyak delapan juru parkir (jukir) liar turut diamankan untuk dilakukan pembinaan.

Kepala Dishub Kota Pontianak Yuli Trisna Ibrahim, mengatakan penertiban ini merupakan agenda rutin tim gabungan untuk menertibkan parkir-parkir liar. 

“Langkah ini merespons keluhan masyarakat yang banyak dirugikan akibat parkir liar. Bahkan praktik ini sudah viral di berbagai media,” ujarnya usai penertiban, Kamis (21/8/2025).

Trisna menjelaskan, titik parkir yang tidak kooperatif akan diberlakukan parkir gratis. Namun ditegaskannya khusus lokasi kawasan kios-kios di PSP Jalan Patimura memang digratiskan karena sebelumnya memang sudah ditetapkan sebagai area bebas parkir. 

“Jadi warga jangan lagi membayar kepada pihak yang tidak jelas,” katanya.

Meski begitu, Dishub tetap melakukan evaluasi pada sejumlah titik parkir yang dikelola resmi. Jika ditemukan pengelola atau jukir tidak mematuhi kewajiban menyetor retribusi, kontrak kerja sama bisa diputus. 

“Lebih baik kita batalkan daripada masyarakat terus dirugikan. Kalau tidak ada setoran ke daerah, berarti lokasi itu tidak boleh dijadikan area parkir berbayar,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini pendapatan dari sektor parkir baru mencapai sekitar Rp500 juta dari target Rp900 juta. Pihaknya berharap melalui penertiban dan pengawasan rutin, angka tersebut dapat ditingkatkan sekaligus mengedukasi masyarakat untuk hanya membayar parkir resmi.

“Tim ini bekerja secara bertahap. Ke depan, kita akan menyisir titik-titik lain yang rawan parkir liar. Dengan dukungan TNI dan Polri, kami optimistis masyarakat bisa merasa lebih aman dan nyaman,” imbuhnya.

Trisna menambahkan, apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan membayar parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2024, yakni untuk kendaraan roda dua sebesar Rp2 ribu dan roda empat sebesar Rp3 ribu, maka dapat melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum,  baik kepolisian maupun Satpol PP.

“Itu sudah termasuk pungutan liar,” terangnya.

Terpisah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa parkir liar tidak boleh dibiarkan karena merugikan masyarakat sekaligus menghambat pendapatan daerah. 

“Kita ingin memastikan warga mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan. Uang parkir harus masuk ke kas daerah, bukan ke oknum. Karena itu, pemerintah bersama aparat terus menertibkan dan mengawasi agar praktik parkir liar bisa ditekan,” tegasnya.

Edi berharap masyarakat turut berperan aktif dengan tidak membayar pada jukir liar. Apabila ada spanduk ‘Parkir Gratis’, maka jangan bayar. 

“Itu bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat. Mari bersama-sama menjaga ketertiban dan mendukung penataan kota,” pungkasnya. (prokopim)