Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai mematangkan rencana penerapan layanan angkutan massal berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS) sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi di wilayah perkotaan. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Konsultasi Publik Persiapan Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (18/12/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah, menerangkan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. Kondisi tersebut menuntut tersedianya sistem transportasi yang andal, terintegrasi, serta berkelanjutan.

“Transportasi menjadi urat nadi pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat. Kota Pontianak harus memiliki sistem transportasi publik yang tidak hanya lancar dan aman, tetapi juga ramah lingkungan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perencanaan transportasi Kota Pontianak ke depan telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029, dengan visi pengembangan transportasi berkonsep green mobility. 

“Salah satu langkah strategisnya adalah penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) sebagai dasar pengembangan sistem transportasi yang komprehensif dan berkelanjutan,” kata Amirullah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, menjelaskan, penerapan skema BTS merupakan bagian dari kebijakan nasional yang didorong oleh Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum perkotaan.

“Melalui skema Buy The Service, pemerintah berperan sebagai penyedia layanan, sementara operator dibayar berdasarkan kinerja layanan. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkeselamatan,” jelasnya.

Menurut Trisna, Kota Pontianak saat ini menghadapi sejumlah tantangan transportasi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya integrasi antarmoda, hingga menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan umum konvensional akibat berkembangnya transportasi berbasis daring.

“Oleh karena itu, peninjauan ulang jaringan trayek angkutan kota menjadi sangat penting agar sesuai dengan pola pergerakan masyarakat, tata guna lahan, serta jaringan jalan yang ada,” terang dia.

Trisna menambahkan, penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan nantinya akan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang meliputi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap masukan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memperkuat perencanaan penerapan BTS. 

“Dokumen TATRALOK, rencana umum jaringan trayek, evaluasi kinerja sarana dan prasarana, serta kajian dampak sosial diharapkan menjadi pedoman agar penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan di Kota Pontianak dapat berjalan efektif, efisien, dan terorganisir secara sistematis,” tutupnya. (prokopim)

Pemkot Salurkan 9.912 Bantuan Sarana Pertanian

PONTIANAK – Mat Niwar (40) menjadi satu di antara 22 kelompok tani se-Kota Pontianak yang menerima bantuan alat dan mesin tani dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dengan bantuan satu unit power thresher tersebut, ia kian bersemangat untuk meningkatkan produktivitas padi di lahannya.

“Terima kasih Pemkot Pontianak atas bantuan yang diserahkan. Kendala selama ini kurang alat. Melalui bantuan ini mudah-mudahan meningkatkan jumlah produksi,” tuturnya setelah menerima bantuan secara simbolis yang diserahkan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di UPT Agribisnis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak Jalan Budi Utomo, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (18/12/2025).

Sebagai seorang kepala keluarga yang bermukim di Kelurahan Siantan Hulu ini, ia berharap bantuan pemerintah ke depan terus hadir menunjang kebutuhan para petani se-Kota Pontianak.

“Jika petani sejahtera kami jadi semakin semangat,” jelas Mat Niwar yang juga merupakan anggota Kelompok Tani Palma Sejahtera.

Wakil Wali Kota Bahasan menerangkan, penyerahan alat dan mesin pertanian ditujukan untuk meningkatkan motivasi serta produktivitas petani. Menurutnya, penggunaan alat modern mendorong proses pertanian yang lebih efisien dan efektif dibandingkan cara konvensional.

“Ini dukungan nyata pemerintah kepada para petani agar pertanian di Kota Pontianak bisa terus tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Bahasan menambahkan, meskipun Kota Pontianak memiliki keterbatasan lahan, pihaknya tetap berupaya memberi kontribusi terhadap program strategis nasional di sektor pangan. Produksi padi dan jagung, misalnya, terus dioptimalkan agar tetap mampu menyumbang kebutuhan pangan.

“Kita menargetkan produksi padi mencapai 800 ton per tahun, termasuk melalui penanaman simbolis yang terintegrasi dengan program pemerintah pusat,” paparnya.

Terkait alih fungsi lahan akibat padatnya permukiman, Bahasan menegaskan Pontianak Utara tetap dipertahankan sebagai kawasan agribisnis pertanian. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hijau yang dilindungi regulasi.

“Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus menahan laju konversi lahan,” ungkap Wawako.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Muchammad Yamin menyampaikan penyaluran alat dan sarana produksi pertanian merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota agar seluruh program OPD dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” imbuhnya.

Yamin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian akhir rangkaian program tahun 2025 yang mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia serta pimpinan daerah di Kota Pontianak.

“Selama ini pimpinan daerah selalu hadir bersama OPD dalam penyaluran sarana prasarana. Tujuannya sederhana, supaya bantuan tidak berhenti di administrasi, tetapi benar-benar digunakan dan dirasakan masyarakat,” ujar Yamin.

Selain penyaluran bantuan, Pemerintah Kota Pontianak juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendukung. Di antaranya fasilitas seperti rumah potong hewan, balai benih ikan, dan sarana pertanian yang terus dibenahi agar mampu menjamin kualitas produksi, keamanan pangan, serta kesehatan masyarakat.

“Berkurangnya dukungan bantuan eksternal tidak mengurangi komitmen Pemerintah Kota Pontianak. Melalui optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kita tetap melanjutkan program strategis demi meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional,” katanya.

Kepala Bidang Pertanian DPPP Kota Pontianak, Kanti Apriani, mengatakan bantuan yang disalurkan mencakup sarana pendukung, benih, pupuk, hingga peralatan panen dan pascapanen. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani di lapangan.

Ia merinci, pada sektor sarana pendukung, DPPP menyalurkan 40 unit gerobak sorong kepada tiga gabungan kelompok tani (gapoktan). Selain itu, sebanyak 150 unit shading net juga diserahkan untuk mendukung budidaya tanaman hortikultura.

Pada aspek produksi tanaman, pihaknya menyalurkan bibit cabai sebanyak 7.200 batang di empat kecamatan. Bibit tanaman buah-buahan juga diberikan sebanyak 900 batang yang tersebar di enam kecamatan. Untuk mendukung kebutuhan tanam, petani turut menerima benih sayuran sebanyak 600 kilogram serta pupuk NPK sebanyak dua ton.

DPPP juga menyalurkan bantuan sarana produksi padi gadu kepada empat kelompok tani, serta melaksanakan kegiatan demfarm padi untuk satu kelompok sebagai sarana penerapan teknologi budidaya. Program percontohan padi dilaksanakan pada dua kelompok, sementara percontohan jagung menyasar dua kelompok tani.

“Bibit cabai, buah-buahan, benih sayuran, dan pupuk kami salurkan agar petani bisa langsung memulai atau melanjutkan kegiatan tanam, terutama untuk komoditas hortikultura dan pangan,” kata Kanti.

Untuk mendukung proses panen dan pascapanen, pemerintah kota menyerahkan satu unit power threser multiguna mobile kepada satu kelompok tani, serta dua unit power threser manual untuk dua kelompok tani. Selain itu, satu lokasi jalan produksi dibangun untuk menunjang kelancaran distribusi hasil pertanian.

Pada komoditas hortikultura, DPPP menyalurkan bantuan cabai polybag sebanyak 1.000 batang kepada empat kelompok tani. Sementara itu, satu unit mesin corn sheller diberikan kepada satu kelompok tani guna meningkatkan efisiensi pengolahan jagung.

“Kami juga memberikan bantuan alat panen dan pascapanen, termasuk power thresher dan pembangunan jalan produksi, supaya efisiensi kerja petani meningkat dan distribusi hasil panen lebih lancar,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Reviu Kinerja Tahunan Stunting 2025

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat komitmen dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, saat membuka kegiatan Reviu Kinerja Tahunan Stunting Tahun 2025 di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, Kamis (18/12/2025).

Bahasan mengatakan, masa tumbuh kembang anak pada usia dini merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, persoalan stunting harus menjadi perhatian bersama lintas sektor.

“Sesuai dengan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025–2029, salah satu sasaran utama pembangunan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang berdaya saing. Salah satu indikatornya adalah prevalensi stunting pada balita,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan oleh perangkat daerah bersama pemangku kepentingan untuk menurunkan angka stunting. Namun demikian, stunting tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan dan gizi, melainkan juga persoalan kemanusiaan yang mencerminkan belum optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Stunting merupakan sinyal adanya masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar. Oleh sebab itu, pencegahan dan penanganannya harus dilakukan secara serius demi mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045,” kata Bahasan.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi balita stunting di Kota Pontianak tercatat sebesar 22,3 persen. Angka tersebut masih berada di atas target nasional sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2025–2029, yakni penurunan stunting hingga 18,8 persen pada tahun 2025.

Untuk mempercepat penurunan stunting, Bahasan menekankan pentingnya pendataan program yang lebih lengkap dan akurat, serta optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang melibatkan tenaga kesehatan, penyuluh lapangan keluarga berencana, dan TP PKK.

“Data yang telah diverifikasi dan divalidasi akan memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan penurunan stunting Tahun 2024, Kota Pontianak masih berada pada kategori kinerja sedang. Karena itu, diperlukan penguatan peran kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting.

Meski demikian, Bahasan menyampaikan apresiasi atas capaian Kota Pontianak yang berhasil meraih peringkat pertama penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Penilaian tersebut dilaksanakan pada 19 Juni 2025 di Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras, inovasi, serta dukungan semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

Komitmen Pemkot Pontianak Wujudkan Green City

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menorehkan prestasi di bidang lingkungan hidup dengan meraih Penghargaan Adiwiyata Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2025. Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Ismail, yang mewakili Wali Kota Pontianak, pada acara penyerahan penghargaan yang digelar di Hotel Golden Tulip, Kamis (18/12/2025).

Penghargaan Adiwiyata diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan Pemkot Pontianak dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) secara berkelanjutan. Program ini mendorong sekolah untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan melalui partisipasi aktif seluruh warga sekolah.

Ismail mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan yang konsisten membangun budaya peduli lingkungan sejak dini melalui sektor pendidikan.

“Penghargaan ini adalah bukti keseriusan Pemerintah Kota Pontianak dalam membina dan mendampingi sekolah-sekolah agar mampu mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum, kebijakan sekolah, serta aktivitas sehari-hari,” ujarnya usai menerima piagam penghargaan dari Gubernur Kalbar Ria Norsan.

Pada tahun 2025, sejumlah sekolah di Kota Pontianak berhasil meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata di berbagai tingkatan. Tercatat, sebanyak sembilan sekolah meraih Adiwiyata tingkat kota, sepuluh sekolah di tingkat provinsi, tiga sekolah di tingkat nasional, serta dua sekolah berhasil mencapai tingkat mandiri.

Menurut Ismail, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa program Adiwiyata tidak hanya bersifat seremonial, tetapi telah menjadi gerakan kolektif yang melibatkan siswa, guru, orang tua hingga masyarakat sekitar sekolah. Berbagai aksi nyata seperti pengelolaan sampah, konservasi energi, penghijauan, dan pembiasaan perilaku ramah lingkungan terus digalakkan.

Sejak tahun 2010 hingga 2025, Kota Pontianak telah memiliki sebanyak 141 Sekolah Adiwiyata, yang terdiri dari 96 sekolah tingkat kota, 26 sekolah tingkat provinsi, 17 sekolah tingkat nasional, dan dua sekolah tingkat mandiri.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar semakin banyak sekolah yang berwawasan lingkungan dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyono, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pembinaan berkelanjutan yang dilakukan terhadap sekolah-sekolah peserta Program Adiwiyata.

Ia menjelaskan, Program Adiwiyata tidak hanya berorientasi pada pencapaian penghargaan, tetapi lebih pada pembentukan karakter peduli lingkungan bagi generasi muda.

“Melalui Adiwiyata, kami mendorong sekolah untuk membangun kebiasaan ramah lingkungan yang berkelanjutan, mulai dari pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, hingga pemanfaatan ruang terbuka hijau di lingkungan sekolah,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Sri Sujiarti menuturkan, program Adiwiyata yang merupakan sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta peran aktif pihak sekolah ini menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan program tersebut. Dukungan kepala sekolah, guru, dan peserta didik sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan berbudaya lingkungan.

Ke depan Pemkot Pontianak akan terus memperkuat pendampingan dan evaluasi agar semakin banyak sekolah yang mampu naik ke jenjang Adiwiyata yang lebih tinggi, bahkan hingga tingkat mandiri.

“Kami berharap capaian ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi sekolah lain di Kota Pontianak untuk terus berinovasi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (prokopim)