Berita

PONTIANAK - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak Ruli Sudira, menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak di tahun 2025. Untuk mencapai hal tersebut, pihaknya mengundang berbagai mitra dan stakeholder untuk bersama-sama memberi masukan dan saran agar dapat merumuskan kebijakan terbaik.

"Kami ingin mendapat masukan dari stakeholder dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Pontianak. Ini merupakan dasar bagi kami untuk menyusun strategi peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah Kota Pontianak," jelasnya saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Bapenda Kota Pontianak Tahun 2025-2029 di Aula Bapenda Kota Pontianak, Selasa (15/4/2025).

Ruli menambahkan, selama ini pihaknya telah bermitra dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan PAD Kota Pontianak. Mitra tersebut menurutnya adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan pajak daerah.

"Kita mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, yang menjadi mitra Bapenda dalam meningkatkan PAD. Kami juga mengundang stakeholder lainnya seperti PHRI, REI, dan lainnya yang merupakan mitra dari Bapenda," tegas Ruli.

Kebijakan yang disusun nantinya, menurut Ruli, diharapkan dapat memperkuat regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengumpulan pajak. Hal yang tidak kalah penting menurutnya yaitu peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak yang berbasis Teknologi Informasi. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu kesulitan lagi mengantri dan datang ke kantor Bapenda hanya untuk membayar pajak.

"Sekarang mereka bisa melakukan pendaftaran hingga pembayaran pajak dari rumah. Untuk itu kami akan memperkuat dan memperluas kanal pembayaran yang ada. Untuk pajak tertentu, kami akan bekerja sama dengan instansi vertikal seperti KPP Pratama dalam rangka menggali berbagai potensi pajak yang bisa kita maksimalkan," ungkapnya.

Ruli menargetkan, capaian dan kontribusi pajak tahun ini bisa lebih maksimal dari tahun sebelumnya. Ia mengaku pihaknya selalu berupaya untuk melakukan inovasi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan PAD dan realisasi pajak. Sehingga, diharapkan capaian tahun ini bisa melampaui capaian tahun sebelumnya.

"Pajak yang kita bayar adalah untuk menopang pembangunan di Kota Pontianak. Dengan meningkatnya PAD, ini akan membantu kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan di Kota Pontianak," tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan, tingkat inflasi tahunan di Kota Pontianak pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,38 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,11 persen.

“Terjadinya inflasi ini menunjukkan pergerakan ekonomi. Deflasi yang berkepanjangan juga tidak baik karena dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kita menargetkan inflasi tetap terkendali di kisaran 2,5 persen,” ujarnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di Pontive Center, Senin (14/4/2025).

Bahasan menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau harga dan stok barang secara real time, sehingga pemerintah dapat merespons cepat jika terjadi lonjakan harga.

Selain itu, pengawasan terhadap distribusi dan pasokan barang juga diperketat. Pemkot fokus pada rantai distribusi guna mencegah penimbunan dan memastikan kelancaran arus barang.

“Setiap Senin, kami mengikuti rapat koordinasi inflasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Hal ini bertujuan agar pengendalian inflasi di seluruh daerah dapat seragam. Khusus di Kota Pontianak, inflasi sejauh ini masih terkendali,” ucapnya.

Bahasan menambahkan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

“Pemkot akan mengaktifkan kembali Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau dan mengendalikan harga di pasar lokal, berkolaborasi dengan Satgas Pangan,” paparnya.

Kerja sama antar daerah juga terus diperkuat dalam rangka menjaga rantai distribusi pangan dan mengatasi ketimpangan stok serta harga.

“Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada lonjakan harga yang signifikan, meskipun kita menghadapi sejumlah hari besar seperti Natal dan Tahun Baru, Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri yang berdekatan,” pungkas Bahasan. (kominfo)

Musrenbang RKPD 2026 dan RPJMD Pontianak 2025-2029

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pontianak.

Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2025-2029, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (14/4/2025).

“Kota Pontianak menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terutama melalui alokasi APBN,” ujar Edi.

Ia menyoroti beberapa program prioritas, seperti pengelolaan sanitasi dan persampahan melalui pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) serta transformasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Persoalan ketersediaan air baku juga menjadi perhatian. Selama ini, Pontianak mengandalkan Sungai Kapuas yang rawan intrusi air laut saat kemarau. Untuk itu, Edi berharap Pemprov Kalbar dapat memfasilitasi penyediaan air baku bagi PDAM di wilayah Kalbar, termasuk Kota Pontianak. Wali Kota juga meminta dukungan lanjutan untuk pengembangan Waterfront City di tepian Sungai Kapuas.

“Proyek ini bukan hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata dan investasi,” jelasnya.

Pengendalian banjir juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah mengusulkan pembangunan turap saluran primer 2025-2030 dan pengembangan sistem drainase melalui dukungan APBD Provinsi serta APBN. Termasuk drainase paralel di Jalan Ampera, Jalan Parit Cahaya Baru, dan Jalan Purnama, yang dinilai vital untuk mobilitas warga.

Usulan lain mencakup pembangunan sarana olahraga dan fasilitas pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat dan SLB Negeri—karena saat ini Pontianak belum memiliki SLB Negeri. Selain itu, Wali Kota mendorong pembangunan jalan strategis seperti inner ring road dari Sungai Raya Dalam–Purnama II–Kota Baru dan Pal, serta jalan bebas hambatan Pontianak–Singkawang.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata, khususnya kawasan Tugu Khatulistiwa serta wisata berbasis budaya dan religi. Menurutnya, potensi wisata Pontianak dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian jika didukung infrastruktur memadai.

“Musrenbang ini kami harapkan menjadi ruang diskusi konstruktif untuk menyepakati arah pembangunan Pontianak ke depan. Sinergi dan kolaborasi semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutur Edi.

Gubernur Kalbar Ria Norsan, menyambut baik usulan Pemkot Pontianak. Menurutnya, Pontianak sebagai ibu kota provinsi merupakan wajah Kalbar.

“Saya tidak akan hitung-hitungan dalam memberi bantuan (untuk Pontianak), asalkan bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” imbuh Norsan.

Ia juga mencontohkan kesiapan Pemprov membantu penyediaan air minum, seperti distribusi pipa sambungan ke rumah warga, selama hal tersebut berdampak positif terhadap IPM.

“Kami siap bekerja sama. Kalau bisa, Pontianak meniru Singapura—wilayahnya kecil, tapi ruang terbuka hijau dan hutannya tetap terjaga,” pungkasnya. (*)

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menyebut, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

"Para pengusaha UMKM ini sangat memberikan kontribusi yang nyata, yang jelas kepada PAD Kota Pontianak," ungkapnya usai menghadiri Halal Bihalal di Gedung Zamrud Khatulistiwa, Minggu (13/4/2025).

Bahasan menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya memberdayakan pelaku UMKM melalui koordinasi dengan para pengusaha. 

"Itu sudah kita buktikan dan itu terus akan kami berdayakan bagaimana mengkoordinasikan kepada para pengusaha," jelasnya.

Menurutnya, Menteri UMKM juga telah memberikan dukungan bagi pengusaha UMKM yang ada di Kota Pontianak. Namun untuk jumlah persis pelaku UMKM di Kota Pontianak, Bahasan mengaku belum memiliki data yang akurat.

"Untuk data terakhir kami belum tahu secara pasti. Yang jelas di Kota Pontianak ini, pengusaha UMKM ini sangat luar biasa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Pontianak," pungkasnya.

Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan akses terhadap sumber pendanaan bagi pelaku UMKM sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian lokal.​​​​​​​​​ (prokopim)