Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare di Kecamatan Pontianak Utara untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan dukungan penuh terhadap program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam membangun Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Pontianak.

“Program Sekolah Rakyat adalah langkah visioner yang sangat relevan dalam upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan visi Pemerintah Kota Pontianak untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia,” ujar Edi, Rabu (9/4/2025).

Ia menegaskan Pemkot Pontianak siap mendukung program tersebut dari sisi regulasi, penyediaan lahan, hingga kolaborasi lintas sektor.

“Kami percaya dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat, Sekolah Rakyat akan menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan Indonesia yang unggul dan berdaya,” tambahnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, mengungkapkan sekolah ini dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar.

“Tetapi juga akan menyediakan asrama bagi siswa yang membutuhkan tempat tinggal,” jelas Trisnawati.

Ia menyebut, lokasi pembangunan telah ditetapkan dan proposal sudah diajukan ke Kementerian Sosial. Saat ini, pihaknya hanya menunggu survei dari pemerintah pusat.

“Lahan seluas 4,5 hektare sudah kami siapkan. Di atasnya akan dibangun ruang kelas dan asrama. Proposal sudah kami kirimkan ke Kementerian Sosial, tinggal menunggu survei dari pusat,” ujarnya.

Trisnawati—yang akrab disapa Tina—menambahkan, teknis pelaksanaan, termasuk kriteria siswa yang dapat bersekolah di Sekolah Rakyat, masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Petunjuk teknisnya masih kami tunggu, termasuk persyaratan siswa yang akan diterima,” katanya.

Terkait jenjang pendidikan, ia menjelaskan bahwa hal tersebut juga masih dalam tahap pembahasan dan akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

“Apakah jenjangnya dari SD hingga SMA, atau cukup SD dan SMP dulu, semuanya akan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat,” tutupnya.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan menurunkan angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. (kominfo)

PONTIANAK - Cuti bersama lebaran telah usai. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mulai masuk kerja, Selasa (8/4/2025). Untuk memastikan kehadiran ASN, Pemerintah Kota Pontianak membentuk tim monitoring yang memantau langsung seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan komitmennya dalam meningkatkan disiplin ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak. Pihaknya melakukan monitoring dan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kehadiran ASN di perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kinerja optimal dari seluruh jajaran ASN. Ia juga menekankan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang melanggar aturan disiplin.

"Sanksinya tentu ada aturan yang mengatur, mulai dari sanksi tertulis, sanksi peringatan, hingga sanksi berat. Sanksi berat itu misalnya berupa penurunan atau penundaan gaji, penundaan kenaikan gaji berkala, hingga penundaan kenaikan pangkat," ujarnya usai memberikan arahan pada apel pagi di halaman Kantor Wali Kota.

Menurutnya, penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus membangun budaya kerja yang lebih disiplin di kalangan ASN. Ia berharap langkah ini dapat berdampak positif terhadap pelayanan publik di Kota Pontianak.

“Monitoring kehadiran ASN ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Edi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh ASN menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

“Secara umum kehadiran ASN di lingkungan Pemerintah Kota sudah cukup baik,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan yang juga ikut memimpin salah satu tim monitoring menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring tim di Kantor Terpadu yang berlokasi di Jalan Alianyang, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta Dinas Lingkungan Hidup, secara umum ASN hadir dan sudah mulai bekerja.

"Alhamdulillah, hasil monitoring hari ini menunjukkan semuanya hadir. Hanya ada beberapa ASN yang tidak masuk karena cuti sakit atau cuti tahunan," terangnya.

Bahasan mengingatkan pentingnya semangat kerja bagi ASN setelah libur panjang. Ia berharap momentum libur panjang yang diisi dengan interaksi bersama masyarakat dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kinerja.

"Kami berharap para ASN tetap bekerja dengan semangat dan berkomitmen pada sumpah serta janji jabatan mereka. Libur panjang ini tentu memberikan banyak pengalaman dan ilmu dari masyarakat yang dapat diterapkan dalam pekerjaan," tambahnya.

Bahasan juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja ASN untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kinerja yang baik adalah kunci agar masyarakat tidak pesimis terhadap pemerintah. 

“ASN harus terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik demi kepentingan masyarakat," pungkasnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya sikap adaptif, komunikasi yang baik dan kolaborasi dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

"Adaptasi sangat penting di semua lini. Walaupun karakter kita berbeda-beda, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja, suasana kerja dan lingkungan sekitar," ujar Edi dalam arahannya kepada jajaran ASN pada apel pagi di hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama lebaran di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, kemampuan berkomunikasi juga menjadi kunci utama dalam bekerja. Apalagi dunia kerja saat ini tidak bisa lagi seseorang bekerja sendiri tetapi harus bisa berkolaborasi.

“Kalau tidak, akan mengalami stres di ruangan karena tidak nyambung dengan rekan kerja," tambahnya.

Wali Kota Edi Kamtono juga mendorong ASN untuk berinisiatif tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Inisiatif itu harus ada dalam diri ASN selaras dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

"Jangan nunggu disuruh, jangan nunggu diingatkan. Langsung berinisiatif menunjukkan bahwa kita paham dengan tugas dan fungsi kita," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tugas ASN adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan perintah perorangan. 

"Kalau sudah bicara masalah aturan perundang-undangan, itu bukan perorangan. Itu adalah sistem negara kita," tegasnya.

Kiprah dan kinerja ASN juga menjadi perhatiannya. Bahkan, ia menjanjikan akan mempromosikan camat dan lurah berprestasi.

“Camat dan lurah yang berprestasi akan saya promosikan, yang nampak kerjanya, yang sering ke lapangan, yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat," pungkasnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Menyikapi dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Ketegangan antara dua negara adidaya itu dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif ekspor tinggi terhadap sejumlah negara. Para pakar ekonomi memprediksi Indonesia akan terdampak secara tidak langsung, antara lain melalui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Persaingan Amerika dan Tiongkok, ditambah konflik di Gaza dan Ukraina, akan berdampak tidak langsung terhadap kita,” ujar Edi di Kantor Wali Kota, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, gejala penurunan daya beli masyarakat di Pontianak terlihat dari angka deflasi yang terjadi. Oleh karena itu, ia meminta jajaran ASN Pemkot Pontianak untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Kita harus mengikuti arahan pemerintah pusat, terutama dalam hal penghematan. Tujuannya adalah mengantisipasi dampak global sekaligus mengarahkan anggaran untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Edi menekankan bahwa salah satu bentuk loyalitas terhadap negara adalah memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau. Ia meyakini pelayanan yang responsif dapat mendorong produktivitas masyarakat.

“Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan di berbagai sektor bisa dicapai jika pelayanan publik berjalan dengan cepat dan tanggap. Kuncinya adalah pelaksanaan tugas pokok ASN secara optimal,” tambahnya.

Ia juga menyatakan bahwa percepatan pembangunan menjadi prioritasnya bersama Wakil Wali Kota Bahasan pada periode kedua kepemimpinannya. Pelayanan publik yang baik menjadi fondasi utama dalam mencapai target tersebut.

“ASN harus akuntabel. Setiap pekerjaan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, seluruh anggaran yang digunakan harus jelas manfaatnya bagi masyarakat,” pungkas Edi. (kominfo/prokopim)