Berita

PONTIANAK - Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) guna menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, memaparkan tingkat inflasi di Pontianak tercatat sebesar 0,73 persen sejak April 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, sejumlah komoditas yang mendorong inflasi antara lain tarif listrik, mobil, sawi hijau, tarif angkutan udara, dan emas perhiasan. Sementara itu, komoditas yang berkontribusi terhadap deflasi meliputi wortel, bayam, buncis dan tarif pulsa telepon seluler.

“Menjelang Iduladha, beberapa harga komoditas mengalami kecenderungan naik karena meningkatnya permintaan, seperti cabai merah, tomat, daging ayam ras, dan minyak goreng. Data ini kami peroleh dari hasil pantauan Satuan Tugas Ketahanan Pangan,” ujarnya seusai memimpin rapat di Ruang Pontive Center, Kamis (22/5/2025).

Amirullah menambahkan, menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pokok menjadi fokus utama. Berdasarkan data dari Perum Bulog, stok setara beras di Kalimantan Barat saat ini mencapai 22.444,27 ton. Dari jumlah tersebut, lebih dari 6.000 ton berada di Kantor Wilayah Bulog Kalbar yang mencakup wilayah Pontianak.

“Dengan cadangan yang ada, insyaallah ketersediaan beras aman untuk beberapa bulan ke depan,” ujar Amirullah yang juga menjabat sebagai Ketua TPID Kota Pontianak.

Pemkot Pontianak telah menjalankan berbagai program dalam rangka menyambut Iduladha, antara lain operasi pasar di seluruh kecamatan, pengawasan pemotongan hewan kurban, serta koordinasi lintas instansi. Amirullah menegaskan, timnya secara rutin melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan kestabilan harga pangan.

“Tim kami terus turun ke lapangan memantau ketersediaan bahan pokok di gudang-gudang. Mudah-mudahan masyarakat, khususnya umat Muslim di Pontianak, dapat menyambut hari raya dengan suka cita,” pungkasnya. (kominfo)

Kasus TBC di Pontianak Turun Drastis 

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen dalam percepatan eliminasi tuberculosis di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, komitmen tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus TBC di Kota Pontianak yang mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pontianak, sepanjang tahun 2024 terdapat 1.838 kasus TBC di Kota Pontianak. Jumlah itu menurun drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya yang menyentuh angka 2.435 kasus.

“Ini menandakan langkah-langkah yang telah kita lakukan tepat sasaran dan keberhasilan pengobatan sebanyak 91,18 persen,” ungkapnya usai mengikuti rapat koordinasi dengan Tim Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) dari Komisi IX DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (22/5/2025).

Selain itu, lanjut Edi, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak juga menjadi salah satu langkah percepatan dalam penanganan tuberculosis di Kota Pontianak. Ia berharap melalui Raperda tersebut dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dalam penanggulangan TBC. Hal itu juga sejalan dengan program prioritas 100 hari kerja kepemimpinannya di periode kedua ini 

“Ini sebagai bentuk kepedulian semua pihak mengingat Indonesia berada di peringkat kedua dunia penyebaran TBC tertinggi setelah India menurut data World Health Organization (WHO),” ujarnya.

Sebagai upaya lain dalam meminimalisir TBC, pihaknya turut menginisiasi penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan menambah ruang lingkup diberlakukannya KTR, di antaranya tempat wisata, taman kota, fasilitas olahraga baik milik pemerintah maupun swasta.

Selanjutnya tempat hiburan, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, pelabuhan hingga bandar udara. Penambahan ini juga mengatur tentang rokok elektrik yang sebelumnya belum terdapat secara eksplisit dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010.

“Hal baru di dalam Raperda ini juga mengatur sanksi biaya paksaan penegak hukum yang setiap denda dari pelanggaran akan masuk ke dalam kas daerah. Beberapa penyesuaian ini kita usulkan karena Perda sebelumnya tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya,” kata Wali Kota Edi Kamtono.

Sementara itu, Ketua Tim Panja Pengawasan Percepatan Eliminasi Tuberculosis (TBC) dari Komisi IX DPR RI l, Nihayatul Wafiroh mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalbar dalam rangka memantau langsung penanganan penyakit TBC di provinsi ini. Dipilihnya Kalbar sebagai lokasi kunjungan karena meski bukan termasuk daerah dengan prevalensi TBC tertinggi, wilayah ini memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan kesehatan masyarakat.

“Terutama karena kondisi geografis yang luas dan terpencar,” terangnya.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Panja mendapatkan laporan mengenai minimnya fasilitas diagnosis TBC seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) dan alat X-ray.

“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan, bahwa peralatan seperti TCM dan X-ray masih sangat terbatas. Saat ini di tingkat kabupaten baru tersedia satu alat TCM. Ini tentu perlu ditambah agar kita bisa mengetahui seberapa besar sebenarnya jumlah kasus TBC di Kalbar,” ucapnya.

Nihayatul juga menekankan pentingnya pendampingan pasien selama proses pengobatan TBC yang memakan waktu cukup lama, minimal enam bulan. Ia menekankan bahwa deteksi dini sangat penting agar pasien bisa segera dirujuk ke puskesmas dan mendapat pendampingan rutin.

“Selama ini, pasien TBC baru terdeteksi saat sudah berada di rumah sakit. Kita dorong agar setelah diagnosis, pasien bisa dikembalikan ke puskesmas untuk pemantauan, karena puskesmas lebih mampu mengawasi kedisiplinan pasien dalam minum obat,” sebutnya.

Tak hanya itu, dalam kunjungan ini Tim Panja juga mendorong Kalbar untuk segera mengajukan pembangunan laboratorium TBC sendiri. Saat ini, sampel-sampel dari Kalbar masih harus dikirim ke Rumah Sakit dr Soetomo di Surabaya untuk pemeriksaan lanjutan. (prokopim)

PONTIANAK – Rombongan delegasi dari Malaysia terkesan saat berkunjung dan  melihat produk-produk di Gedung UMKM Center. Rombongan yang dipimpin langsung oleh YBhg Datuk Seri Noridah, selaku Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, disambut hangat Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie.

Menurut YBhg Datuk Seri Noridah, kunjungannya ke Pontianak, selain menyampaikan undangan Borneo Flora Festival kepada Wali Kota Pontianak, juga dalam rangka menjajaki peluang kerja sama baru, khususnya dalam bidang kerajinan tangan dan UMKM.

“Kami sangat terkesan dan antusias melihat hasil-hasil kerajinan yang dipamerkan,” ujarnya saat berkunjung di UMKM Center, Kamis (22/5/2025).

Ia juga menyampaikan apresiasi atas sajian kuliner khas Pontianak yang dinilainya lezat dan menggugah selera, meskipun keterbatasan waktu membuat rombongan tidak sempat mencicipi semuanya.

“Dari apa yang kami coba, rasanya luar biasa dan sangat memuaskan. Sebenarnya kami ingin membeli lebih banyak untuk dibawa pulang, namun karena harus segera melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Ia menambahkan, potensi kerja sama antara Pontianak dan Labuan sangat terbuka, khususnya dalam pertukaran produk kerajinan. Apalagi, belum banyak yang mengenal wilayah Labuan di Malaysia.

“Saya menyadari bahwa belum banyak yang mengenal Labuan, banyak yang hanya tahu sampai Kuching saja. Mudah-mudahan setelah ini bisa terjalin koneksi yang lebih erat, dan Labuan juga bisa menjadi salah satu destinasi lanjutan,” katanya.

Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengatakan, rombongan tamu kehormatan dari Malaysia tidak hanya melihat beragam produk kriya dan kuliner khas Pontianak, namun juga turut berbelanja.

“Ketika para tamu membeli produk kita, itu adalah bentuk apresiasi yang luar biasa. Artinya, hasil karya dan cita rasa UMKM kita bisa diterima dan diminati oleh tamu internasional,” sebutnya.

Yanieta mengungkapkan, selain produk-produk unggulan, tamu kehormatan juga menikmati kuliner khas Pontianak, termasuk sate kuah yang disebut berbeda dari versi Malaysia. 

“Tadi Pak Azizul Zekri (Konsul Malaysia) bilang sate kita beda, karena ada kuahnya. Kuahnya itu yang bikin nyaman dan makin sedap, apalagi ditambah jeruk, bawang goreng dan daun bawang,” ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini menjadi langkah awal bagi promosi produk lokal Pontianak di kancah internasional, sekaligus mempererat hubungan antara kedua pihak.

“Kalau sudah minum air Sungai Kapuas, katanya pasti ingin balik lagi. Insya Allah, kami tunggu kembali kehadirannya di Pontianak dan di UMKM Center ini,” tutup Yanieta. (humas-dekranasda)

PONTIANAK – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak menggelar rapat pleno. Pertemuan ini merupakan agenda rutin dua kali dalam setahun. Rapat yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, membahas berbagai langkah strategis dalam mempercepat akses keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah.

“Rapat ini menjadi penting karena menyangkut peningkatan akses keuangan, khususnya bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan, baik dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun program lainnya,” ujarnya usai menghadiri rapat pleno di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (21/5/2025).

Menurut Bahasan, rapat pleno tersebut juga membahas enam tema dan delapan program utama yang menjadi fokus TPAKD ke depan. Dalam forum itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memaparkan data dan target capaian yang akan disepakati bersama. Bahasan menekankan pentingnya pemanfaatan digitalisasi keuangan di Kota Pontianak. Ia menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Kota Pontianak masih tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten/kota lainnya.

“Pontianak baru mencapai sekitar 12 ribu pengguna QRIS, sementara daerah lain sudah mencapai 32 ribu. Ini menunjukkan masih perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait transaksi cashless,” jelasnya.

Data yang dipaparkan dalam rapat tersebut menjadi evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk terus bergerak maksimal dalam memperluas akses keuangan. Bahasan optimistis, peningkatan akses keuangan akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor UMKM.

“Kita harus terus berbenah dan bergerak agar capaian kita bisa lebih maksimal dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)