Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan pentingnya perumusan program pembangunan yang adaptif dan berorientasi pada solusi berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia menyampaikan bahwa sebagai ibu kota provinsi, Pontianak memiliki potensi besar sekaligus tantangan yang perlu diatasi secara strategis.

“Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan, seperti genangan akibat hujan dan rob, kebakaran lahan saat kemarau, serta intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM menjadi payau. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat juga menuntut perencanaan yang matang,” ujar Edi ketika membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (25/3/2025).

Salah satu permasalahan yang sedang ditangani adalah keterbatasan lahan, termasuk untuk pemakaman. Pemkot Pontianak telah mengadakan pembebasan lahan untuk makam yang kini sedang dalam proses.

Dalam penyusunan program, Edi menekankan perlunya keselarasan persepsi agar kebijakan yang diambil dapat diterima masyarakat. 

“Jika persepsi tidak sama, bisa muncul hambatan dalam pelaksanaannya,” jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa kebijakan pembangunan di Pontianak merujuk pada program prioritas nasional seperti Asta Cita Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya eliminasi tuberkulosis (zero TBC). Pemkot pun melakukan refocusing anggaran sesuai arahan pusat.

Edi menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat harus tetap dijaga. 

“Kita ingin infrastruktur yang hebat, tapi masyarakat juga perlu fresh money agar daya beli tetap terjaga dan ekonomi tumbuh,” katanya.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, hasil forum ini akan menjadi dasar dalam menentukan program prioritas tahun 2026 serta proyek multiyears. Salah satu proyek yang akan berlanjut adalah pembangunan waterfront dari Gang Kamboja hingga H. Mursyid, yang ditargetkan dapat mencapai batas kota di kedua sisi Sungai Kapuas.

"Forum ini menjadi forum strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan Pontianak yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," katanya.

Plt Kepala BAPPERIDA Pontianak, Sidig Handanu menerangkan ada empat indikator utama dalam pencapaian visi Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis. Indikator tersebut antara lain Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan per kapita, angka kemiskinan, dan indeks keberlanjutan.

"Jika target dalam indikator itu terpenuhi di 2030, artinya visi tercapai," katanya.

Sidig Handanu menjelaskan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, setidaknya ada 377 usulan masyarakat di bidang infrastruktur, 252 usulan di bidang pembangunan manusia, dan 307 usulan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.

"Di pagu indikatif 2026 kami menambahkan anggaran dukungan usulan musrenbang ke perangkat daerah, untuk membantu mengakomodir usulan tersebut," katanya. (*)

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengimbau masyarakat Kecamatan Pontianak Timur untuk saling mengingatkan warganya tidak bermain adu layangan baik dengan benang gelasan maupun benang lainnya. Hal itu menurutnya dapat menimbulkan korban serta berbahaya bagi banyak orang.

“Beberapa hari yang lalu telah ada korban anak usia tiga tahun, dan harus dioperasi memerlukan dana Rp16 juta akibat benang gelasan. Kalau hobi itu berbeda karena menggunakan layangan hias dan benangnya bukan gelasan, seringkali kita menghindar dengan mengatakan ini sebagai budaya. Tetapi yang bermain niatnya justru adu layangan, bahkan ada unsur judi,” tegasnya usai menyerahkan bantuan operasional RT, RW dan kader Posyandu se-Kecamatan Pontianak Timur di Aula Camat Pontianak Timur, Senin (24/3/2025).

Ia menjelaskan larangan permainan layangan di wilayah Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Bahasan mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan kepolisian dan TNI senantiasa menggelar razia rutin setiap hari.

“Ini komitmen kami bersama Pak Wali, kami ingin warga teratur dan tetap menjaga keselamatan bersama. Apabila ada kegiatan yang berisiko berbahaya seperti layang-layang, kami akan tindak,” ujar Wakil Wali Kota.

Bahasan menyampaikan imbauan tersebut di hadapan seluruh Ketua RT dan RW se-Kecamatan Pontianak Timur. Selain soal layangan, ia turut berpesan kepada warga Pontianak Timur untuk taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengingat cakupan yang masih rendah.

Sejak awal tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak mencapai 5,14 persen. Angka ini, lanjut Bahasan, menjadi modal positif dalam membangun Kota Pontianak. Apalagi mendapat dukungan masyarakat lewat PBB.

“Jangan sampai menunggak bertahun-tahun baru dibayarkan, jadi terasa berat. Karena pajak masyarakat akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan, sehingga kita membutuhkan bantuan warga,” sebutnya.

Wawako Bahasan senantiasa menyampaikan program prioritas 100 hari kerja bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di berbagai kesempatan. Tak lupa ia terus mengajak masyarakat Kota Pontianak agar memberikan dukungan dan kepercayaan penuh terhadap pemerintahan.

“Karena di dalam pembangunan tidak bisa pemerintah sendiri, harus ada peran masyarakat, unsur pemerintahan baik vertikal dan horizontal, anggota dewan, lembaga swadaya dan lainnya,” ungkapnya.

Ia juga berharap para pengurus RT untuk terus proaktif menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini sebagai bagian dari sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Kota.

"Harapan kami, peran RT selaku penghubung masyarakat terhadap pemerintah ini terus diaktifkan atau proaktif untuk memberikan dampak manfaat terhadap warganya. Agar warga yang ada keluhan, ada persoalan, ini bisa disinergikan dan disampaikan ke kami untuk dibicarakan solusinya," imbuh Bahasan.

Terkait bantuan operasional, Wakil Wali Kota menyampaikan rencana kenaikan insentif untuk RT/RW, dari Rp1,5 juta per tahun menjadi Rp6 juta per tahun. Untuk itu, pihaknya akan menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwa) tentang kenaikan besaran insentif bagi RT/RW.

 "Insyaallah tahun depan di 100 hari kerja kami, kami akan membuat regulasi berupa Perwa untuk kenaikan jumlah insentif RT/RW itu menjadi Rp6 juta per tahun," katanya.

Kenaikan insentif ini, terang Bahasan, merupakan bentuk penghargaan kepada para pengurus RT/RW yang selama ini menjadi ujung tombak dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah. 

"Ini benar-benar harus kita maksimalkan ke depan agar mereka lebih punya motivasi, semangat untuk membantu kami demi mengurus warganya terhadap segala persoalan, baik itu infrastruktur, sosial budaya, keagamaan, kesehatan dan lain sebagainya," pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Pelantikan Pengurus PKK, Posyandu, PAUD dan Dekranasda Kota Pontianak

PONTIANAK - Seiring dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono - Bahasan, kepengurusan Tim Penggerak (TP) PKK, Dekranasda, Posyandu dan Pembina PAUD Kota Pontianak juga turut dilantik. Prosesi serah terima jabatan (sertijab) sekaligus pengukuhan kepengurusan yang baru, digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (24/3/2025).

Kepada seluruh pengurus yang telah dilantik, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi untuk memajukan Kota Pontianak melalui berbagai program strategis. Ia berharap seluruh pengurus yang telah dilantik ini dapat menjalankan peran mereka dengan semangat membangun kota.

“Mudah-mudahan setelah dikukuhkan ini semuanya bisa berjalan sesuai dengan semangat untuk membangun Kota Pontianak sesuai dengan perannya masing-masing," ujarnya usai memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik.

Edi juga memuji peran PKK dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Ia menilai, PKK memiliki kontribusi besar dalam menunjang kegiatan dinas terkait. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi dan bekerja keras demi menjadikan Kota Pontianak unggul dan berprestasi. 

"Harapan kita untuk menjadikan Kota Pontianak ini salah satu yang unggul dan juara bisa terwujud," ucapnya.

Khusus kepada pengurus Dekranasda, Edi juga menekankan pentingnya inovasi dalam mendukung UMKM lokal. Ia mengungkapkan rencana untuk mendirikan rumah kemasan yang akan membantu pelaku UMKM dalam mengemas produk mereka secara profesional. 

"Rumah kemasan ini kita menyiapkan peralatan, mesin cetak dan bahan baku kemasan. Nantinya, produk-produk UMKM yang sudah terdaftar akan mendapatkan layanan ini secara gratis hingga mereka bisa mandiri," jelasnya.

Tidak hanya itu, dia juga menekankan pentingnya pengembangan corak khas Pontianak, khususnya untuk seragam sekolah dan pakaian khas yang digunakan pada hari tertentu. Ia berharap corak khas ini dapat dipatenkan sebagai identitas kota. 

"Kita harus menciptakan dan mematenkan desain corak khas Pontianak, sehingga menjadi ciri khas di manapun kita berada," ungkap Wali Kota Edi Kamtono.

Ia pun menyampaikan pesannya kepada pengurus PAUD untuk menjalankan peran penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas. Edi berharap semakin banyak anak usia dini yang dapat tertampung di PAUD dengan dukungan sarana dan tenaga pendidik yang berkualitas. 

"PAUD ini sangat potensial untuk menciptakan generasi yang kuat dan cerdas," sebutnya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menegaskan komitmennya dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui PKK dan PAUD. Apalagi PKK memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program pokok PKK. 

“Oleh karenanya, sinergi antara PKK dan dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Pontianak penting dalam rangka memperkuat implementasi program-program yang ada,” tuturnya.

Yanieta yang juga selaku Pembina PAUD, Posyandu dan Ketua Dekranasda ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi terkait fasilitas PAUD di Kota Pontianak. Menurutnya, masih terdapat 11 PAUD yang menumpang di rumah warga. 

"Miris rasanya melihat anak-anak harus diliburkan jika pemilik rumah punya hajatan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan," terangnya.

Ia berharap Pemerintah Kota dapat memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan fasilitas yang layak bagi PAUD. Yanieta juga menyoroti tidak adanya anggaran khusus untuk Bunda PAUD, sehingga selama ini kegiatan mereka didukung melalui kolaborasi dengan PKK.

“Saya mohon perhatian dari Bapak Wali Kota agar kerja Bunda PAUD bisa lebih optimal," tambahnya.

Selain menyoroti soal PAUD, Yanieta juga memaparkan berbagai pencapaian Dekranasda Kota Pontianak selama masa kepemimpinannya. Di antaranya adalah pelaksanaan lomba desain masker dan corak insang selama pandemi, yang hasilnya telah dipatenkan atas nama Dekranasda Kota Pontianak. Dekranasda Kota Pontianak juga telah berupaya memotivasi UMKM melalui kerja sama dengan marketplace nasional seperti Tokopedia, yang berhasil meningkatkan pemasaran produk kerajinan lokal.

"Kami juga telah membagikan mesin tenun di enam kecamatan untuk regenerasi penenun, sehingga tradisi menenun tetap lestari," jelas Yanieta.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar Erlina Ria Norsan menekankan pentingnya regenerasi dan sinergi antar organisasi untuk mendukung berbagai program sosial yang ada di Kota Pontianak. Regenerasi dalam kepengurusan TP-PKK Kota Pontianak sejalan dengan pola yang diterapkan di tingkat Provinsi Kalbar.

“Saya melihat pengurus kali ini adalah regenerasi yang sangat baik. Banyak kabid muda yang dilibatkan, dan ini menjadi kesempatan untuk berkolaborasi serta mensinergikan program kerja yang ada. Saya yakin, dengan kesungguhan para pengurus, Kota Pontianak akan mampu meraih prestasi yang lebih baik di tingkat provinsi maupun nasional," terangnya.

Erlina juga mengapresiasi Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, yang dinilai telah menunjukkan kiprah dan prestasi yang signifikan selama menjabat. Ia berharap kepemimpinan Yanieta dapat terus membawa kemajuan bagi PKK dan organisasi lainnya di Kota Pontianak.

“Perubahan itu tidak datang dari luar, melainkan dari diri kita sendiri. Saya yakin, dengan semangat dan kemauan dari para pengurus yang telah dilantik, Kota Pontianak akan menjadi yang terbaik di Kalimantan Barat," pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Tiap Pegawai Dinas Pangan Tanam 10 Pohon Cabai

PONTIANAK - Sebanyak 115 orang pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak, menerima secara simbolis bibit cabai dari Plt Kepala DPPP Kota Pontianak, Muchammad Yamin. Penyerahan bibit tersebut dilaksanakan usai apel pagi di halaman Kantor DPPP Kota Pontianak, Jalan Budi Utomo, Senin (24/3/2025).

Selain ASN, masyarakat yang hadir dalam acara Kulminasi Matahari Maret 2025 di Tugu Khatulistiwa juga turut menerima bibit cabai. Yamin menjelaskan, pembagian bibit cabai ini merupakan langkah untuk mengendalikan inflasi serta mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan.

“Program ini sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Kali ini, kita canangkan kembali dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjadi langkah konkret dalam pengendalian inflasi,” ujarnya usai menyerahkan bibit cabai secara simbolis.

Yamin menambahkan, pihaknya mewajibkan setiap pegawai DPPP untuk menanam minimal 10 pohon cabai di pekarangan rumah masing-masing. Ia juga meminta delapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah binaan DPPP agar menanam cabai minimal 200 bibit.

Ke depan, program serupa juga akan menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

“Saat ini ada delapan lokasi penanaman cabai di UPT binaan DPPP. Artinya, diperkirakan akan ada sekitar 1.600 bibit yang ditanam. Selanjutnya, cakupan penanaman diharapkan dapat diperluas ke seluruh OPD lainnya,” ungkap Yamin.

Ia menuturkan, UPT yang berhasil menanam dan merawat tanaman cabai dengan baik akan mendapatkan penghargaan. Rencananya, penghargaan tersebut akan diumumkan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang.

“Nanti kita akan berikan penghargaan pada 17 Agustus. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang lebih masif, meskipun sebelumnya sudah pernah dilakukan,” tambahnya.

Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Bader Sasmara, menyarankan Pemkot Pontianak untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus bergerak di bidang pangan.

“BUMD Pangan ini diharapkan dapat mendukung seluruh kebutuhan petani, sekaligus menampung hasil produk pertanian. Tentunya, jika daerah mampu membentuk BUMD tersebut,” jelasnya.

Menurut Bader, melalui BUMD Pangan, para petani dapat memperoleh kepastian harga. Selain itu, apabila terjadi lonjakan harga, BUMD Pangan juga bisa memberikan subsidi kepada pasar.

“Dengan demikian, harga pasar akan lebih stabil,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh ASN agar menjadi teladan dalam gerakan menanam cabai di tengah masyarakat. Harapannya, masyarakat ikut termotivasi menanam cabai di pekarangan.

“Masyarakat di sekitar kita harus termotivasi dan mendapatkan edukasi untuk menanam cabai maupun sayuran lainnya. Dengan begitu, kebutuhan pangan rumah tangga bisa tercukupi secara mandiri,” tutupnya. (kominfo)