Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyalurkan bantuan 1,96 ton beras kepada 196 kepala keluarga (KK) yang tinggal di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Bantuan tersebut diberikan kepada 104 KK di Rusunawa Harapan Jaya dan 92 KK di Rusunawa Kom Yos Sudarso, yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, pada Rabu (26/3/2025).

“Masing-masing KK menerima 10 kilogram beras. Ini merupakan program bantuan dari pemerintah pusat, yaitu beras cadangan pangan, yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Bahasan usai penyerahan.

Bantuan ini rutin disalurkan setiap tahun, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Bahasan berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga, khususnya masyarakat kurang mampu.

“Jangan sampai warga yang tidak mampu merasa khawatir dalam menjalankan ibadah dan merayakan Lebaran dengan suka cita,” tambahnya.

Pemkot Pontianak saat ini fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program tersebut termasuk dalam prioritas 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Salah satu fokus utama mereka adalah pengendalian inflasi. Menurut Bahasan, selain membantu warga, penyaluran beras juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok.

“Ini juga untuk pengendalian inflasi, karena saat Ramadan dan menjelang Lebaran harga beras cenderung naik. Oleh karena itu, kami berupaya membantu warga yang membutuhkan,” jelasnya.

Plt. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Muchammad Yamin, menambahkan bahwa penyerahan bantuan dilakukan di dua lokasi, yakni Rusunawa Harapan Jaya di Jalan Harapan Jaya, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, serta Rusunawa Kom Yos Sudarso di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat.

“Bantuan ini sejalan dengan keinginan Presiden serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak untuk mengurangi angka kemiskinan,” ungkapnya.

Yamin juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki cadangan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika diperlukan, stok beras akan segera didistribusikan.

“Cadangan kita cukup banyak, dan apabila dibutuhkan, kami siap menyalurkannya,” ungkapnya.

Salah satu penerima bantuan, Magdalena (52), warga Rusunawa Kom Yos Sudarso, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Ia telah tinggal di rusunawa tersebut selama lima tahun dan merasa diperhatikan oleh Pemkot Pontianak.

“Saya tinggal sendiri dan sudah lima tahun di sini. Saya sangat bersyukur. Terima kasih kepada pemerintah, Pak Wali Kota, dan Pak Wakil. Semoga berkah,” imbuhnya.

Magdalena juga berharap bantuan serupa dapat diberikan kepada warga lain yang membutuhkan, termasuk mereka yang belum pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Semoga ke depan, warga yang belum mendapatkan PKH atau BLT juga bisa menerima bantuan,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Safari Ramadan di Masjid Nurul Islam Pontianak Utara

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menyampaikan pesan penting terkait keamanan keluarga dan masyarakat saat memberikan tausiyah dalam rangka Safari Ramadan di Masjid Nurul Islam, Pontianak Utara, usai Salat Subuh, Rabu (26/3/2025).

Bahasan menekankan perlunya menjaga keharmonisan, kepatuhan terhadap pesan para ulama, serta membangun lingkungan yang aman dan kondusif. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku anak-anak yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas. Bahkan lebih parah lagi, ada yang terlibat dalam tawuran dengan menggunakan senjata tajam. 

“Kita perlu waspada, baik terhadap hal yang mencurigakan maupun yang tampak sepertinya baik-baik saja, semua ini harus kita antisipasi demi keamanan bersama," pesannya kepada para jamaah Salat Subuh.

Wakil Wali Kota juga menyampaikan pentingnya menjaga hubungan baik di tengah masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan dan kehidupan keluarga. Bahasan berharap masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah ekonomi yang sering menjadi kendala dalam rumah tangga.

“Menjaga keharmonisan keluarga itu penting jika ingin hidup kita bahagia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bahasan juga mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Ia menyerukan agar masyarakat lebih aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah sebagai bentuk upaya memperkuat hubungan spiritual dan sosial.

"Demi keamanan keluarga kita, dan yang kedua demi keamanan masyarakat secara umum, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan ini agar tetap aman dan damai," tutup Bahasan dalam tausiyahnya. (prokopim)

PONTIANAK - Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pontianak menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk menegakkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang KTR dan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Sidak dilakukan di berbagai lokasi, seperti rumah sakit, kafe, dan fasilitas umum lainnya.

Ketua Satgas KTR Kota Pontianak, Dayang Yuliani menjelaskan, sidak terbagi ke dalam dua tim yang berfokus di Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Selatan. Ia menyampaikan, pihaknya rutin menggelar sidak setiap bulan. Namun, kali ini berbeda karena melibatkan seluruh unsur gabungan.

“Biasanya monitoring dilakukan oleh puskesmas, tetapi hari ini kami melibatkan semua unsur dari tim KTR, mulai dari puskesmas, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), TNI-Polri, serta pemerintah provinsi hingga organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya,” jelasnya usai sidak ke beberapa titik pada Selasa (25/3/2025).

Dari hasil sidak bersama Satgas KTR, masih ditemukan masyarakat Kota Pontianak yang melanggar aturan dan dikenai denda. Sebelum menggelar sidak, lanjut Dayang, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada tujuh tatanan yang tercantum dalam Perda KTR.

“Sebelumnya sudah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh puskesmas. Namun, di lapangan kami masih menemukan aktivitas yang melanggar. Tidak semua masyarakat dapat menerima aturan ini, tetapi kami tetap menjalankan penegakan secara persuasif dan humanis. Meskipun ada kendala, semuanya berjalan dengan lancar dan baik,” paparnya.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (P2D) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, Syarifah Welly menambahkan, penegakan Perda KTR terus dilakukan, terutama mengingat aturan ini sudah berlaku selama 15 tahun.

“Sejauh ini kami tetap melakukan edukasi di beberapa lokasi. Namun, kami masih menemukan warga yang merokok di area KTR,” ujarnya setelah sidak.

Welly mengatakan bahwa saat ini sedang disusun Rancangan Perda tentang KTR yang baru untuk menyempurnakan aturan sebelumnya. Rancangan tersebut mencakup aturan yang lebih spesifik serta peningkatan jumlah denda dari sebelumnya Rp50 ribu menjadi Rp250 ribu.

Berbagai kendala masih dihadapi dalam implementasi aturan ini. Oleh karena itu, ke depan ia berencana membuat terobosan baru guna mengurangi jumlah perokok. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan pemasangan stiker KTR.

“Sejak tahap perizinan usaha, kami telah memberikan edukasi mengenai aturan yang berlaku. Namun, masih ditemukan pemilik usaha yang belum sepenuhnya memahami Perda KTR. Kami akan terus melakukan pendampingan agar aturan ini dapat dipatuhi dengan baik,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan pentingnya perumusan program pembangunan yang adaptif dan berorientasi pada solusi berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia menyampaikan bahwa sebagai ibu kota provinsi, Pontianak memiliki potensi besar sekaligus tantangan yang perlu diatasi secara strategis.

“Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan, seperti genangan akibat hujan dan rob, kebakaran lahan saat kemarau, serta intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM menjadi payau. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat juga menuntut perencanaan yang matang,” ujar Edi ketika membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (25/3/2025).

Salah satu permasalahan yang sedang ditangani adalah keterbatasan lahan, termasuk untuk pemakaman. Pemkot Pontianak telah mengadakan pembebasan lahan untuk makam yang kini sedang dalam proses.

Dalam penyusunan program, Edi menekankan perlunya keselarasan persepsi agar kebijakan yang diambil dapat diterima masyarakat. 

“Jika persepsi tidak sama, bisa muncul hambatan dalam pelaksanaannya,” jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa kebijakan pembangunan di Pontianak merujuk pada program prioritas nasional seperti Asta Cita Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya eliminasi tuberkulosis (zero TBC). Pemkot pun melakukan refocusing anggaran sesuai arahan pusat.

Edi menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat harus tetap dijaga. 

“Kita ingin infrastruktur yang hebat, tapi masyarakat juga perlu fresh money agar daya beli tetap terjaga dan ekonomi tumbuh,” katanya.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, hasil forum ini akan menjadi dasar dalam menentukan program prioritas tahun 2026 serta proyek multiyears. Salah satu proyek yang akan berlanjut adalah pembangunan waterfront dari Gang Kamboja hingga H. Mursyid, yang ditargetkan dapat mencapai batas kota di kedua sisi Sungai Kapuas.

"Forum ini menjadi forum strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan Pontianak yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," katanya.

Plt Kepala BAPPERIDA Pontianak, Sidig Handanu menerangkan ada empat indikator utama dalam pencapaian visi Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis. Indikator tersebut antara lain Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan per kapita, angka kemiskinan, dan indeks keberlanjutan.

"Jika target dalam indikator itu terpenuhi di 2030, artinya visi tercapai," katanya.

Sidig Handanu menjelaskan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, setidaknya ada 377 usulan masyarakat di bidang infrastruktur, 252 usulan di bidang pembangunan manusia, dan 307 usulan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.

"Di pagu indikatif 2026 kami menambahkan anggaran dukungan usulan musrenbang ke perangkat daerah, untuk membantu mengakomodir usulan tersebut," katanya. (*)