Berita

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 pada sidang rapat paripurna di DPRD Kota Pontianak, Rabu (26/3/2025). 

Dalam LKPJ, Wali Kota Edi Kamtono memaparkan sejumlah capaian kinerja Pemerintahan Kota Pontianak pada tahun 2024. Berdasarkan data, jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai 679.818 jiwa dengan kepadatan penduduk 5.760 jiwa per kilometer persegi, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi tahunan tercatat sebesar 1,58 persen, turun dari 2,09 persen pada tahun 2023.

“Hal ini tentunya menunjukkan keberhasilan pengendalian harga komoditas pangan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak,” ungkapnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak juga menunjukkan tren positif, mencapai 5,03 persen pada tahun 2024, lebih baik dibandingkan 4,76 persen pada tahun 2023. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita naik menjadi Rp75,42 juta, meningkat 6,39 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, persentase penduduk miskin turun menjadi 4,20 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 82,2, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan sosial.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh pihak. Namun, kami menyadari masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki untuk memenuhi harapan masyarakat,” kata Edi.

Dari sisi anggaran, lanjutnya lagi, pendapatan daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1,93 triliun atau 96,35 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat. Belanja daerah terealisasi sebesar Rp192 triliun atau 93,51 persen dari target, dengan belanja operasional menjadi komponen terbesar.

Edi juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat yang telah aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat terus terjalin untuk membangun Kota Pontianak menjadi lebih baik di masa mendatang.

“Kami mengajak semua pihak untuk terus bahu-membahu menjalankan harmonisasi dalam membangun Kota Pontianak yang kita cintai ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama bernilai ibadah di sisi Allah SWT,” tuturnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menjelaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Pontianak dalam menjalankan roda pemerintahan. 

“LKPJ ini adalah wujud pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat,” imbuhnya.

Selanjutnya, pihaknya akan membahas laporan ini paling lambat 30 hari setelah diterima, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Laporan yang disampaikan oleh Wali Kota Pontianak mencakup beberapa poin penting, di antaranya capaian pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya. Selain itu, laporan juga memuat kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya.

“DPRD akan menelaah dan mengevaluasi laporan ini secara mendalam. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Pontianak ke depannya,” pungkasnya. (prokopim) 

67 Posyandu di Pontianak Timur Terima Bantuan Operasional

PONTIANAK - Sebanyak 67 posyandu di Kecamatan Pontianak Timur menerima bantuan dana operasional dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Bantuan dana untuk operasional posyandu masing-masing Rp3 juta ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Rabu (26/3/2025).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui berbagai program strategis. Salah satu upayanya adalah pemberian bantuan operasional kepada kader posyandu di wilayah Pontianak Timur, yang telah rutin dilakukan setiap tahun. Kader-kader ini memiliki peran sangat penting dalam memberikan layanan kesehatan, terutama bagi balita, ibu hamil, lansia dan remaja.

“Bantuan operasional ini sebesar Rp3 juta per tahun untuk setiap kader. Selain itu, kami juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta di setiap kelurahan untuk mendukung kebutuhan gizi bagi balita, ibu hamil, dan remaja,” ungkap Bahasan.

Ia menambahkan bahwa upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pontianak, yang terus menunjukkan tren positif. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian utama adalah penanganan stunting. Saat ini, angka stunting di Pontianak masih berada di atas 16 persen, sehingga diperlukan gerakan bersama untuk menurunkannya.

“Kader posyandu adalah ujung tombak dalam pengawalan stunting. Mereka mendampingi masyarakat mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga 1000 hari pertama kehidupan anak. Fokus kami adalah mencegah lahirnya bayi stunting baru, sekaligus menangani anak yang sudah terlahir dengan kondisi stunting,” jelasnya.

Camat Pontianak Timur M Akif menyampaikan apresiasinya kepada ibu-ibu yang aktif mendukung kegiatan Posyandu di wilayahnya. Menurutnya, partisipasi ibu-ibu sangat luar biasa, dengan mayoritas peserta posyandu berasal dari kalangan perempuan. 

“Saya berharap agar dana operasional yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan posyandu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Sebanyak 67 posyandu di Kecamatan Pontianak Timur tersebar di beberapa wilayah, yakni di Kelurahan Saigon 7 posyandu, Dalam Bugis 12 posyandu, Parit Mayor 7 posyandu, Tambelan Sampit 10 Posyandu, Banjar Serasan 14 posyandu, Tanjung Hulu 11 posyandu, Tanjung Hilir 6 posyandu. (prokopim)

PONTIANAK – Menjelang Hari Raya Idulfitri, pengawasan harga dan stok pangan oleh Satgas Pangan Kota Pontianak menunjukkan kondisi aman. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan. Pihaknya terus sigap mengawasi ketersediaan bahan pokok dan menjaga kestabilan harga.

“Alhamdulillah, kondisinya masih aman. Meskipun ada kenaikan, tidak sampai mengurangi daya beli masyarakat,” ujar Bahasan, Rabu (26/3/2025).

Bahasan juga mengimbau warga untuk menerapkan prinsip belanja bijak, yaitu membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Menyikapi meningkatnya permintaan jelang lebaran, ia menegaskan bahwa stok pangan tetap terkendali meskipun ada kenaikan harga.

“Jangan belanja berlebihan karena stok masih mencukupi. Tim kami akan terus memantau situasi di lapangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Pontianak telah mengambil sejumlah langkah untuk meringankan beban masyarakat dan menekan inflasi, seperti menggelar operasi pasar murah, penyaluran bantuan uang tunai kepada Ketua RT dan RW, serta bantuan operasional untuk guru ngaji non lembaga dan fardhu kifayah. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak yang mencapai 5,14 persen.

“Upaya ini berhasil menekan angka inflasi dan sejalan dengan program prioritas 100 hari kerja saya bersama Wali Kota,” imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Muchammad Yamin, menambahkan bahwa pihaknya rutin melakukan peninjauan stok dan harga pangan di pasar tradisional, gudang beras, dan swalayan modern. Baru-baru ini, ia bersama Satgas Pangan meninjau kondisi di Pasar Flamboyan.

“Kemarin kami sudah melakukan peninjauan. Satu minggu sebelum lebaran, kami pastikan harga pangan cukup terjangkau dan stok mencukupi,” ungkap Yamin.

Yamin menyampaikan bahwa beberapa komoditas utama, seperti sayuran, daging ayam, dan bawang, masih dalam kondisi terkendali. Ia mengajak masyarakat untuk selektif dalam memilih daging, terutama menjelang Idulfitri.

“Pilihlah daging yang halal dan ekonomis, terutama yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) di Kota Pontianak. Utamakan kesehatan, karena kami pastikan stok daging mencukupi menjelang Hari Raya,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Yanieta: Solusi Minyak Goreng Murah

PONTIANAK - Setelah melantik dan mengukuhkan anggotanya, Ketua TP PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastuti, segera menjalankan program baru dengan membentuk koperasi. Salah satu inovasi yang diusung adalah POM Mini Minyak Goreng (POMIGOR), yang akan segera diluncurkan.

“POMIGOR ini bisa menjadi tambahan modal dan biaya operasional bagi PKK di kecamatan dan kelurahan. Nanti akan dibahas lokasi strategis untuk pendirian POMIGOR,” ujar Yanieta usai membuka Sosialisasi Kesehatan dan Keamanan Pangan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (26/3/2025).

Rencananya, POMIGOR akan didistribusikan ke seluruh kecamatan di Kota Pontianak. Program ini bertujuan menyediakan minyak goreng higienis dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

“Kami telah menyiapkan enam mesin pompa mini minyak goreng curah di enam kecamatan, terutama menjelang Lebaran ketika harga minyak biasanya naik,” jelasnya.

Yanieta mengimbau PKK di kecamatan dan kelurahan agar tidak menaikkan harga karena sudah ditetapkan standar harga yang berlaku. POMIGOR diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat serta sumber pendapatan bagi anggota TP PKK.

“Nanti akan dijelaskan bagaimana mekanisme keuntungan bagi PKK. Oleh karena itu, PKK kecamatan dan kelurahan harus menentukan lokasi yang tepat, terutama di dekat kawasan permukiman,” tambahnya.

Melalui sosialisasi tersebut, Yanieta mengingatkan peserta agar setelahnya bisa cermat dalam memilih bahan pangan yang akan dikonsumsi keluarga.

“Apa yang kita makan berpengaruh pada kesehatan kita. Insyaallah, narasumber akan memberikan penjelasan lebih lanjut,” katanya.

Salah satu perhatian utama TP PKK adalah penggunaan minyak goreng secara berulang, yang dapat meningkatkan kadar kolesterol serta risiko kanker dan serangan jantung.

“Penggunaan minyak jelantah tidak sehat. Inilah tugas TP PKK Kota Pontianak, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan,” tutup Yanieta. (kominfo)