Berita

Tunggu Petunjuk Teknis dari Pemerintah Pusat

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah mempersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program dari pemerintah pusat terkait penghapusan utang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di perbankan. Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk penghapusan kredit macet UMKM yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menyatakan, meskipun petunjuk teknis dari pemerintah pusat belum diterima, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung program ini, salah satunya pendataan terhadap UMKM.

"Kami sangat mendukung kebijakan ini karena dapat membantu UMKM di Pontianak berkembang lebih leluasa tanpa beban utang," ujarnya, Selasa (21/1/2025).

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak sudah mulai mendata UMKM beserta pinjamannya. Hal ini dilakukan agar ketika petunjuk teknis dari pusat diterima, pelaksanaan program dapat segera dieksekusi.

“Artinya, ketika pemerintah pusat sudah mengeluarkan petunjuk teknis ke daerah, kita sudah siap, baik secara data maupun pelaksanaannya,” kata Edi.

Dirinya juga menyoroti peran penting UMKM dalam perekonomian Kota Pontianak, terutama dalam mendukung pengendalian inflasi serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. 

"UMKM berkontribusi signifikan dalam mengendalikan inflasi dan menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran di Pontianak," jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya mendukung UMKM, Edi bilang, Pemkot Pontianak berencana memperbanyak pusat-pusat UMKM di seluruh wilayah Kota Pontianak. Bahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat membahas lokasi sentra UMKM di Pontianak.

“Dengan adanya pusat-pusat UMKM yang lebih banyak, diharapkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian kota semakin meningkat, sehingga dapat lebih efektif menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem di Pontianak,” pungkasnya.

Seperti yang disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, bahwa pemerintah berencana menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total Rp2,5 triliun. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak secara rutin memonitor perkembangan inflasi di Pontianak. Bahkan, setiap Senin pagi, pihaknya secara rutin mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri melalui zoom meeting untuk memantau kondisi inflasi terkini. Sebelum mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi dengan pemerintah pusat, jajarannya melakukan persiapan-persiapan untuk memantau perubahan harga di Pontianak serta mengidentifikasi isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

"Dalam rakor tersebut, kami melaporkan kendala yang dihadapi, seperti ketidakseimbangan stok atau produksi yang berlebihan di satu daerah dan kekurangan di daerah lain, sehingga dapat diatasi melalui distribusi yang tepat," ujarnya, Selasa (21/1/2025).

Terlebih menjelang momen-momen penting seperti inflasi musiman dan acara besar, Pemkot Pontianak berupaya mengantisipasi pergerakan harga yang ekstrem, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan termasuk perayaan Imlek.

"Kami berusaha mencegah kenaikan atau penurunan harga yang drastis, karena hal itu dapat merugikan konsumen maupun produsen," tambah Edi.

Dia menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi gejolak yang dapat berdampak negatif pada perekonomian lokal. 

“Dengan langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan keseimbangan pasar dapat terjaga dan kesejahteraan masyarakat Pontianak dapat ditingkatkan,” imbuhnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Antikorupsi yang diikuti seluruh organisasi perempuan, baik dari kalangan istri ASN hingga masyarakat se-Kota Pontianak.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran vital seorang perempuan dalam membentuk fondasi integritas di lingkungan keluarga.

“Pembinaan di lingkungan kantor tentu sudah dilakukan, tetapi itu saja tidak cukup. Perlu pembinaan dari sisi lain yaitu peran perempuan untuk mengingatkan para suami yang bekerja sebagai pengelola anggaran agar tidak melakukan korupsi,” terangnya usai membuka kegiatan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (21/1/2025).

Edi menilai, selama ini pencegahan antikorupsi di Kota Pontianak sudah berjalan baik. Dari hasil pantauannya, secara umum masyarakat sangat bagus menerapkan prinsip-prinsip agama, tinggal bagaimana langkah preventif terus dilakukan.

“Penganut agama yang baik juga butuh diingatkan, sebagaimana iman, bisa naik dan turun, ini kita lakukan untuk menjaga kontrol dari semua sisi. Supaya yang bagus tetap bagus dan jangan sampai kendor,” sebutnya.

Fries Mount Wongso, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Kota Pontianak ini. Ia berharap, kaum perempuan mampu memahami hal-hal mendalam tentang korupsi.

“Dengan begitu jadi tahu, nanti bisa jadi pilihan untuk berkata tidak pada korupsi. Pendekatan (bimtek) ini kita coba supaya pemahaman seorang perempuan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar fondasi bernegara itu keluarga,” tuturnya.

Di dalam keluarga, peran perempuan selain sebagai seorang ibu dan istri, juga merupakan seorang masyarakat sosial. Ia mendorong perempuan dapat mengontrol lingkungan keluarga.

“Ibu penting mengawasi suami dan juga membina anak-anak, di sini sangat sentral,” imbuhnya.

Dilaksanakannya Bimtek ini, lanjut Fries Mount, sekaligus memenuhi syarat sebuah daerah dapat dikatakan kota antikorupsi. KPK RI kini tengah membentuk desa, kabupaten dan kota antikorupsi sebagai program pencegahan.

“Kalau suatu saat Pontianak terpilih mewakili Kalimantan Barat menjadi kota percontohan, bahwa kegiatan ini sudah dilalui. Dan dapat diproses menjadi kota antikorupsi. Kami harap seluruh elemen masyarakat memahami bahaya korupsi,” ungkapnya.

Salah seorang peserta Bimtek, Trisnawati (51) senang dengan kegiatan serupa. Ia optimis manfaatnya bisa dirasakan seluruh perempuan selaku pengatur keuangan di keluarga.

“Penting bagi perempuan untuk mengetahui asal-usul keuangan keluarga darimana, sehingga dia menerima dari suami tentu diyakinkan asalnya dari yang benar dan halal,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto di Ruang VIP Wali Kota, Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan tersebut dibahas persiapan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 Tingkat Provinsi Kalbar yang akan digelar di Kota Pontianak pada 19 Februari 2025 mendatang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menyambut positif dan mendukung rencana pelaksanaan HPN 2025 di Kota Pontianak. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak siap memfasilitasi kegiatan ini. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi, ia menilai pers memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan publik.

"Kolaborasi antara pemerintah dan media sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Saya berharap media dapat terus memberikan informasi yang objektif dan konstruktif demi kemajuan Kota Pontianak," ujarnya usai menerima kunjungan jajaran Pengurus PWI Provinsi Kalbar.

Ia berharap, peringatan HPN  tahun ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang media dan pemerintahan untuk memperkuat sinergi dalam membangun Pontianak yang lebih transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi.

“Media adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Tidak semua orang membaca laporan pemerintah, jadi media menjadi alat penting untuk menyampaikan apa yang telah kami kerjakan," ungkapnya.

Ketua PWI Provinsi Kalbar Kundori menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada Pj Wali Kota Pontianak yang telah mendukung rencana peringatan HPN 2025 di Kota Pontianak. Dalam rangka HPN ini, pihaknya juga akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan.

"Kami berharap Pemkot Pontianak dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan HPN 2025. Momentum ini sangat penting bagi perkembangan pers di Kalbar, sekaligus mempromosikan Kota Pontianak di tingkat nasional," terangnya. 

Untuk menyemarakkan HPN 2025 Tingkat Provinsi Kalbar, PWI Kalbar menggelar berbagai rangkaian kegiatan, antara lain lomba olahraga badminton, lomba menulis jurnalistik, pelatihan digital marketing bagi UMKM, PWI Goes to Campus, donor darah dan media gathering.

“Pada tanggal 19 Februari, puncak peringatan HPN dirangkaikan dengan PWI Award 2025 kategori pengelola website dan media sosial terbaik di lingkup pemerintah daerah serta penghargaan kepada wartawan senior,” pungkasnya. (prokopim)