Berita

PONTIANAK - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak Sidig Handanu memaparkan, Pontianak menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Barat dengan penurunan angka prevalensi stunting paling konsisten dan signifikan. Terbukti dengan angka prevalensi stunting yang selalu turun dari tahun ke tahun.
 

Terakhir dari survei awal tahun 2024 oleh Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting Kota Pontianak tahun 2023 menurun jadi 16,4 persen dari yang sebelumnya 19,7 persen di 2022. Handanu optimis untuk hasil survei prevalensi stunting 2024 turun 2-2,5 persen.
 

“Angka stunting paling maksimal itu turun antara dua sampai dua setengah persen per tahun, sudah maksimal, kita mengharapkan terjadi penurunan karena sekarang sedang dilakukan survei, mudah-mudahan sesuai target nasional yaitu 14 persen,” tuturnya usai Rapat Koordinasi Review Kinerja Stunting 2024 di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Senin (16/12/2024).
 

Handanu menjelaskan, faktor utama menentukan kesuksesan penurunan stunting di Indonesia, termasuk Pontianak, adalah masalah kualitas kesehatan ibu dan anak serta pola hidup bersih di masyarakat. Kemudian didukung aspek lain seperti mutu fasilitas kesehatan dan sistem informasi.
 

“Ada beberapa faktor kritis juga menurut saya untuk mencapai kesuksesan yaitu pemantauan pertumbuhan balita, ini Kota Pontianak masih rendah sampai bulan Oktober yaitu hanya 33,8 persen. Ini disebabkan karena tidak semua orang tua mau memeriksakan anaknya ke posyandu,” katanya.
 

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menyampaikan apresiasinya atas dedikasi dan tenaga seluruh pihak yang telah terlibat dalam percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Ia menilai sepanjang tahun 2024 penanganan stunting sudah sangat baik. Dirinya optimis, dengan segala daya yang dikerahkan para kader kesehatan sebagai ujung tombak khususnya, Kota Pontianak bisa menekan stunting sesuai target nasional.
 

“Semua usaha sudah dijalankan tinggal menunggu hasilnya, kita akan terus optimis agar tetap semangat berupaya dengan impian Pontianak zero stunting,” ujarnya.
 

Beberapa persoalan memang masih jadi pembahasan di tingkat nasional seperti rapat yang masih banyak digelar di hotel-hotel tanpa gerakan pasti ke lapangan. Edi menerangkan untuk Kota Pontianak tidak pernah demikian, terbukti dengan anggaran yang banyak menyasar target. Selain itu, Ia menegaskan pendekatan berbasis komunitas tetap menjadi prioritas utama dalam program penanganan stunting di Kota Pontianak. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, pola asuh anak, dan sanitasi yang layak terus dilakukan secara konsisten.
 

“Kita tidak hanya fokus pada data, tapi juga aksi nyata di lapangan. Semua pihak, mulai dari kader posyandu, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat, memiliki peran besar dalam memberikan kesadaran dan edukasi langsung kepada masyarakat,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Pj Wako Minta Dinas Terkait Pantau Lapangan 

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto meminta dinas terkait untuk mencegah penyebaran virus flu babi afrika atau African Swine Fever. Hal tersebut ia sampaikan saat rapat koordinasi (rakor) Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual di Ruang Pontive Center, Senin (16//12/2024).

“Kita harus waspada, saya minta dinas terkait terus memantau di lapangan, baik ternak yang dipotong di Kota Pontianak maupun mengambil suplai daging dari luar, jangan sampai membahayakan masyarakat,” tuturnya.

Edi menambahkan, untuk memantau flu babi, Pemerintah Kota Pontianak melakukan berbagai upaya. Mulai dari pengawasan lalu lintas hewan masuk dan keluar, memperketat tindakan karantina hewan dan melakukan pengujian ASF terhadap ternak babi.

“Tak kalah pentingnya adalah mensosialisasikan pentingnya mencegah penyebaran virus flu babi,” ungkapnya.

Selain menyoroti soal flu babi, pada rakor tersebut juga membahas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. Edi menuturkan, persoalan RDTR menyisakan satu langkah yakni integrasi dengan Online Single Submission (OSS).

“Alhamdulillah semuanya transparan, perizinan untuk meningkatkan perekonomian secara umum,” paparnya.

Angka inflasi year-on-year (yoy) Kota Pontianak mencapai 1,61 persen. Edi menyebut, ketersediaan bawang masih jadi pembahasan utama secara nasional. Hampir 80 persen daerah seluruh Indonesia sedang mengalami kekurangan bawang.

“80 persen masalah bawang merah, jadi mudah-mudahan tidak ada lonjakan inflasi di Kota Pontianak,” imbuh Edi.

Pj Wali Kota menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga fokus menjelang Nataru. Ia menyampaikan pesan Mendagri terhadap potensi bencana berturut-turut. Mulai memasuki awal Desember nanti, cuaca diperkirakan turun hujan dengan intensitas lebat di banyak wilayah di Indonesia.

“Kami akan siapkan langkah antisipasi seperti kelengkapan personil, alat, anggaran dalam menghadapi kedaruratan hidrometeorologi basah,” terangnya.

Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Pontianak juga akan melaksanakan peninjauan lapangan ke beberapa lokasi distributor untuk mendapatkan informasi terkini stok pangan di Kota Pontianak. 

“Yang kita cegah adalah lonjakan, kendati tetap terjadi fluktuasi harga bahan pokok. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemkot Pontianak telah menggelar operasi pasar murah di enam kecamatan se-Kota Pontianak. Masyarakat tampak antusias dan merasa diringankan dengan agenda tersebut. Edi menambahkan, operasi pasar murah melibatkan berbagai pihak mulai dari PT Bulog, PDAM Tirta Khatulistiwa, Bank Kalbar, Bank Indonesia, Ritel Modern, BPR Khatulistiwa sampai kelompok tani. (kominfo)

LANDAK - Kafilah Kota Pontianak meraih Juara Kedua Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-32 Tingkat Provinsi Kalbar, setelah Kabupaten Mempawah yang berhasil menyandang Juara Umum. Di posisi ketiga diraih Kabupaten Sanggau. Hasil tersebut diumumkan saat penutupan MTQ Tingkat Kalbar di Stadion Patih Gumantar Kabupaten Landak, Sabtu (14/12/2024) malam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengucap syukur dengan hasil runner-up yang diperoleh Kafilah Pontianak. Menurutnya, ini adalah hasil dari perjuangan para peserta yang telah berusaha tampil maksimal. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memperkuat Kafilah Pontianak.

“Prestasi ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal untuk terus berprestasi lebih baik lagi. Pesan saya, terus berlatih untuk mengasah kemampuannya sehingga nanti ketika mengikuti MTQ kembali bisa memberikan hasil yang maksimal dan meraih juara umum,” ungkapnya.

Amirullah menambahkan, langkah ke depan yang akan dilakukan adalah mempersiapkan secara matang untuk mencapai target juara umum seperti yang pernah diraih di tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk itu, setelah ini kita akan mengevaluasi berkaitan segala hal yang perlu diperbaiki ke depannya,” ujar Sekda.

Ia berharap kedepan, melalui pembinaan dan pelatihan yang lebih intensif, dirinya optimis bisa merebut juara umum pada MTQ tingkat provinsi mendatang.

“Kita doakan seluruh peserta kembali ke Pontianak dalam keadaan sehat walafiat kembali ke keluarga masing-masing,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Rancangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2025 mulai dilakukan evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai wakil pemerintah pusat. 

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menerangkan, pelaksanaan evaluasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Evaluasi ini bertujuan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD,” ujarnya usai membuka rapat pembahasan Evaluasi Gubernur Kalbar atas rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 di Hotel Orchardz Gajahmada, Jumat (13/12/2024).

Amirullah yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memaparkan, sebagai pengantar Evaluasi Gubernur atas rancangan Perda APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2025, yakni Rancangan Pendapatan Daerah sebesar Rp2,17 triliun, Rancangan Belanja Daerah Rp2,19 triliun, Rancangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp23,55 miliar dan Rancangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp8,50 miliar.

“Sesuai dengan struktur anggaran dan pendapatan belanja dan pembiayaan tersebut disampaikan bahwa rancangan volume APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2,19 triliun,” ungkapnya.

Ia meminta, selama proses evaluasi ini, apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar dilaksanakan dengan cermat dan segera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setelah tahap evaluasi selesai, maka tidak ada lagi perubahan di luar mekanisme atau tahapan penganggaran,” pungkasnya. (prokopim)