Berita

SURABAYA – Kota Pontianak kembali menunjukkan prestasinya dengan meraih predikat sebagai salah satu kota sangat inovatif di Indonesia. Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2024 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Surabaya, Kamis (5/12/2024). Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan SDM Rusdalita, mewakil Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, hadir menerima penghargaan di Hotel Mercure Surabaya.

Prestasi ini didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2024, yang mencatat kenaikan peringkat Pontianak dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah dua tahun berturut-turut mempertahankan status sebagai kota inovatif, Pontianak kini berhasil naik ke tingkatan yang lebih tinggi, membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang inovatif.

Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto, mengungkapkan bahwa penghargaan ini tidak lepas dari kerja keras aparatur sipil negara (ASN) dan peran aktif masyarakat Kota Pontianak. 

“Keberhasilan ini adalah hasil sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan terobosan-terobosan baru di berbagai sektor. Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Edi juga menambahkan bahwa inovasi yang dihadirkan tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada pendekatan pelayanan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan warga. Beberapa program unggulan yang diakui dalam penghargaan ini meliputi pengembangan aplikasi layanan publik berbasis digital, program edukasi dan pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai tantangan kota.

Penghargaan IGA 2024 ini, menurut Edi, menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk terus meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan. 

“Kami ingin memastikan bahwa Pontianak menjadi kota yang nyaman untuk semua, dengan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan inovatif,” tambahnya.

Indeks Inovasi Daerah merupakan salah satu ukuran daya saing dari Pemerintah Pusat. Di Pemkot Pontianak, kegiatan tersebut dikomandoi Bappeda. Tahun depan Bappeda akan bertransformasi menjadi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Penguatan dalam inovasi pun menjadi konsentrasi mereka. Bukan cuma untuk menciptakan inovasi sendiri, namun juga membina dan memunculkan inovasi baru.

"Ini menjadi langkah untuk menciptakan daya saing, lewat iklim inovasi yang tinggi, dan menjadi kota yang sangat inovatif," kata Kepala Bappeda Pontianak Sidig Handanu.

Untuk menciptakan iklim inovasi tersebut, Bappeda membentuk Klinik Inovasi Kota Pontianak lewat kolaborasi dengan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura. Kompetisi inovasi antarunit kerja pun rutin digelar. Poin inovasi juga menjadi penilaian dalam memilih ASN Berprestasi setiap tahunnya. Dalam menyusunan rencana kerja perangkat daerah, perihal inovasi juga mendapat atensi khusus. 

Acara penganugerahan IGA 2024 ini dihadiri oleh berbagai kepala daerah dari seluruh Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan inovasi merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan daya saing daerah yang mendukung peningkatan ekonomi.

"Pemda perlu menggali potensi yang belum dimanfaatkan maksimal untuk mendukung daya saing jangka panjang," kata Ribka Haluk.

Ribka dalam sambutannya menegaskan pentingnya inovasi sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada kota-kota penerima penghargaan, termasuk Pontianak, yang terus menunjukkan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (prokopim)

Tekankan Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Sektor

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan pentingnya peran Puskesmas sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam penanganan stunting. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak di Hotel Harris Pontianak, Kamis (5/12/2024).

“Penanganan stunting mutlak dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor harus ditingkatkan. Tanpa adanya komitmen dan kemauan bersama yang tinggi, upaya kita akan sia-sia untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari ancaman stunting,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, Amirullah juga meminta TPPS untuk melakukan pemetaan cakupan layanan kesehatan secara menyeluruh. Tujuannya, agar dapat diketahui wilayah mana yang cakupannya masih rendah dan perlu ditingkatkan. 

“Lakukan intervensi dengan cepat, tepat sasaran dan terpadu,” tegasnya.

Ia menambahkan, koordinasi dan pelaporan berjenjang kepada pimpinan sangat diperlukan apabila ditemukan kendala, sehingga solusi dapat segera dicari. Amirullah juga menargetkan Kota Pontianak mencapai zero stunting.

“Kita memiliki keinginan agar penurunan stunting di Kota Pontianak menunjukkan perubahan yang signifikan. Bahkan, target kita adalah zero stunting. Untuk itu, semua program harus dilakukan secara konvergensi, berkesinambungan, serta tepat sasaran,” sebutnya.

Dia meminta, TPPS harus menunjukkan peran yang nyata, berkoordinasi dengan semua pihak, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang ada. Terkait kegiatan diseminasi hasil audit kasus stunting, Amirullah berharap langkah tersebut dapat mengidentifikasi potensi penyebab stunting dan menentukan tindak lanjut yang tepat.

Ia juga berpesan kepada para kader PKK yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk terus memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada calon pengantin, keluarga berisiko stunting dan ibu hamil. Pendampingan intensif juga diharapkan untuk memastikan penerapan pola hidup sehat serta layanan medis pada penderita stunting, baik balita maupun batita.

“Penanganan kasus stunting harus dilakukan sejak dini. Untuk itu, saya mengapresiasi seluruh kader TPPS dan tim pendamping keluarga yang telah berkontribusi dalam mengatasi masalah stunting di Kota Pontianak,” tutup Amirullah. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak Ruli Sudira mengatakan, peran serta para pengusaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kian mendorong pembangunan Kota Pontianak. Ia menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan satu di antara sumber penerimaan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak selain dana transfer dari pemerintah pusat.

“Tingkat kemandirian suatu daerah diukur dari persentase capaian PAD atas total pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah dari PAD, tingkat kemandirian ikut tinggi,” paparnya usai membuka Sosialisasi Pajak Katering dan Capacity Building Bendahara Pemerintah & Penyedia Jasa Boga, mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, di Hotel Ibis, Kamis (5/12/2024).

Ruli mengajak segenap unsur pengusaha, khususnya katering dan penyedia jasa boga untuk menyetor pajak terhadap transaksi yang sudah terlaksana. Ia menyampaikan, untuk memudahkan proses penyetoran, pihaknya telah menciptakan beberapa inovasi.

“Inovasi PAD berupa akselerasi transaksi digital, hal ini sesuai Visi Kota Pontianak yaitu peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat didukung dengan teknologi informasi dan aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas,” tuturnya.

Melalui kegiatan sosialisasi, Ruli berharap para peserta mampu mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menyetor khususnya katering.

“Guna meminimalisir kerugian daerah atas pajak yang disetor, selain itu peningkatan wawasan dan pengembangan diri dari bendahara sebagai persyaratan pertanggungjawaban belanja makan minum,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Kota Pontianak Harjuniardi menambahkan, kegiatan sosialisasi ini bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur dan Pontianak Barat serta Kantor Cabang Utama Bank Kalbar.

“Kegiatan ini diikuti oleh Bendahara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, bendahara perguruan tinggi dan rumah sakit sebanyak seratus orang, serta penyedia jasa boga dengan jumlah peserta 150 peserta,” tutupnya. (kominfo)

High Level Meeting Lintas Sektoral

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menerangkan, inflasi year on year (yoy) Kota Pontianak berada di angka 1,77 persen. Lima komoditas terbesar pendorong inflasi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah bawang merah, ikan kembung, minyak goreng, wortel dan jeruk.

“Inflasi di Pontianak secara umum terkendali, artinya kemungkinan lonjakan harga sangat tipis. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama pemangku kebijakan terus memantau kondisi inflasi,” katanya usai memimpin High Level Meeting (HLM) Inflasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak, di Ruang Pontive Center, Rabu (4/12/2024).

Amirullah menambahkan, pihaknya senantiasa melakukan pengawasan di lapangan, mulai dari tingkat distributor, agen-agen hingga pasar-pasar tradisional maupun swalayan modern untuk menjaga ketersediaan pangan tetap aman.

“Penyumbang inflasi tidak bisa hanya dalam kendali pemerintah daerah saja, untuk itulah kita jalin kerjasama dengan stakeholder lainnya. Contoh harga yang dikendalikan pemerintah seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa mempengaruhi inflasi, jadi kita tidak bisa kerja sendiri,” ungkapnya.

Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), lintas sektoral telah rutin melakukan peninjauan. Dari hasil monitoring, belum ada fenomena luar biasa seperti kelangkaan atau lonjakan harga. Amirullah menyampaikan, peran pemerintah dalam hal ini yaitu melindungi konsumen dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Selain dari sisi harga, kita juga mempertimbangkan sisi distribusinya, jadi menjamin kelancaran distribusi pada titik-titik distribusi barang,” ungkapnya yang juga selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak.

Menurut Amirullah, infrastruktur jalan sangat menentukan kelancaran distribusi. Ia menyampaikan, kemacetan bisa menyumbang inflasi. Sehingga perlu pengendalian dari segala sektor instansi pemerintah.

“Paling tidak jalan di Kota Pontianak lancar dilalui dan tidak butuh waktu lama. Artinya selain bagusnya fisik jalan, juga kelancaran lalu lintas bisa menyumbang inflasi. Pemkot Pontianak menjaga infrastruktur jalan menuju pelabuhan, bandara dan pusat pergudangan untuk menjamin kelancaran,” pungkasnya. (kominfo)