Berita

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mendampingi Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan meluncurkan Semarak Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) tahun 2025 yang bertempat di Masjid Raya Mujahidin Jalan Ahmad Yani, Rabu (5/3/2025). Kegiatan tahunan yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalbar ini menyediakan pasar murah dan penukaran uang rupiah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan Pak Gubernur, kegiatan ini akan membantu masyarakat Kota Pontianak terutama warga yang berpenghasilan menengah ke bawah,” tutur Bahasan usai acara. 

Di sana, Bahasan sempat berbincang dengan masyarakat yang hadir. Beberapa di antara mereka bahkan telah mengantri sejak pukul 05.30 WIB. Ia menjelaskan, beberapa komoditas dijual dengan harga murah seperti telur ayam Rp15.000 per pack, ayam beku Rp24.000 per ekor, cabai rawit, cabai besar, sayur-mayur hingga paket-paket lainnya.

Selain itu, Bank Indonesia juga membuka layanan penukaran uang baru melalui program SERAMBI. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan PINTAR BI untuk menukar uang baru dengan mudah.

“Infonya rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu dari tanggal 7 sampai 23 Maret,” jelasnya.

Dengan agenda ini, Wakil Wali Kota berharap masyarakat dapat menjalankan puasa dengan tenang. Kemudian untuk menghadapi Idulfitri, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menggelar operasi pasar murah di 6 kecamatan mulai tanggal 10 Maret.

“Pemkot Pontianak akan menggelar operasi pasar murah secara bergilir di masing-masing kantor camat mulai tanggal 10 Maret. Akan dibuka pada pukul 08.00 WIB,” ungkapnya.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan, momentum bulan Ramadan dan menyambut Idulfitri selalu menjadi waktu yang spesial. Namun, ia juga menyadari bahwa di masa ini sering kali terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok yang dapat memberatkan masyarakat.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bersinergi menjaga stabilitas harga dan pasokan barang,” katanya usai meluncurkan SERAMBI 2025.

Ria Norsan menyebut, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kalbar, Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. 

“SERAMBI 2025 bukan sekadar acara seremonial, tetapi sebuah langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, serta menyediakan layanan penukaran uang yang mudah diakses oleh masyarakat,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

3.473 Pelaku Usaha Pontianak Bersertifikasi Halal

PONTIANAK - Pemerintah Pusat tengah mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal. Hal itu diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat rapat bersama seluruh kepala daerah secara daring.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, salah satu alasan pentingnya meningkatkan cakupan sertifikat halal karena besarnya potensi pasar dunia dan kebutuhan terhadap produk-produk halal. Ia mengajak pelaku usaha di Kota Pontianak untuk segera mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal.

“Melihat pertumbuhan umat muslim yang tinggi kemudian kebutuhan dunia akan produk-produk halal maka kita diminta untuk mendorong pengusaha agar ikut sertifikasi halal, baik dari produknya hingga petugasnya dengan mengikuti pelatihan,” paparnya usai mengikuti rapat koordinasi, Rabu (5/3/2025).

Dorongan berikutnya khususnya di Indonesia dan Kota Pontianak, mengingat jumlah penganut agama Islam yang rata-rata 80 persen. Dengan mengikuti sertifikasi halal, para pelaku usaha akan mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan.

“Selain kelengkapan administrasi, juga dilihat semua aspek produk dan petugasnya. Jadi kita mengikuti standar yang baik,” ungkap Edi.

Menyambung arahan pemerintah pusat, keterlibatan Indonesia masih minim dalam pasar produk halal. Wali Kota meminta dinas terkait agar segera melakukan upaya dalam meningkatkan cakupan sertifikasi halal.

“Karena ini juga ada kaitannya dengan meningkatkan kualitas produk juga, sehingga dengan itu harapannya penjualan ikut meningkat daya beli masyarakat bertumbuh,” sebutnya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak Ibrahim menjelaskan, saat ini terdapat total 3.473 jenis usaha yang telah terdaftar dalam sertifikat halal.

“Di tahun 2023 ada 1.851 yang daftar, tahun 2024 ada 1.509 yang daftar. Sedangkan sejak awal 2025 per tanggal 15 Februari sudah 113 yang daftar,” tuturnya.

Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftar dapat mendatangi Kantor Diskumdag Kota Pontianak di Jalan Alianyang atau menunggu petugas gabungan dari BBPOM, Kemenag, IAIN, MUI dan instansi terkait lainnya.

“Dari Diskumdag akan mendampingi dan mendatangi pelaku usaha, ada tim kerjasama dengan BPOM Kemenag, IAIN untuk memberitahukan persyaratan,” imbuhnya.

Ibrahim berharap para pelaku usaha ikut mengajak pelaku usaha lainnya serta saling mengawasi. Pihaknya menargetkan seluruh pelaku usaha mengikuti sertifikasi halal.

“Harapan kita pelaku usaha sekaligus pengawas terhadap yang lain. Mudah-mudahan seluruh pelaku usaha tersertifikasi,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Merancang Peta Jalan Menuju Pontianak Maju dan Sejahtera

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Forum ini menjadi bagian penting dalam merancang arah pembangunan kota yang berbasis visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono-Bahasan, serta menampung aspirasi masyarakat guna memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan mengarahkan pembangunan Kota Pontianak selama lima tahun ke depan. 

"RPJMD ini disusun berdasarkan visi dan misi pemerintahan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak sangat diperlukan dalam perumusan rencana pembangunan ini," ujar Wali Kota ketika membuka agenda tersebut, Rabu (5/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa visi pembangunan Kota Pontianak 2025-2030 adalah "Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis." Visi ini menegaskan komitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat yang merata, serta pembangunan yang ramah lingkungan dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai langkah strategis dalam mencapai visi tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan beberapa tujuan utama dalam RPJMD 2025-2029 yang tersurat dalam misi daerah. Antara lain perihal, penguatan infrastruktur kota, guna memastikan pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas, efisiensi layanan publik, serta keberlanjutan lingkungan.

Kemudian inovasi dalam tata kelola pemerintahan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Edi menekankan prioritas dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja agar lebih berdaya saing.

Fokus lainnya adalah mendorong perekonomian yang inklusif dan inovatif. Pemkot terus memberikan dukungan bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor ekonomi berbasis teknologi guna meningkatkan daya saing daerah serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Program Edi dan Bahasan juga memprioritaskan upaya menjadikan Pontianak kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta harmonis dalam keberagaman budaya.

Wali Kota menekankan bahwa RPJMD ini bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi merupakan komitmen bersama untuk membangun Kota Pontianak yang lebih maju. 

"Dengan perencanaan yang matang, berbasis visi yang jelas, serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, saya yakin kita dapat mewujudkan Kota Pontianak yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Ini adalah kerja bersama, dan kami mengundang semua pihak untuk ikut serta dalam perwujudannya," pungkasnya.

Sementara itu Plt Kepala BAPPERIDA Pontianak, Sidig Handanu menerangkan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2024 mencapai 5,03%, meningkat dari 4,76% pada tahun sebelumnya. Laju inflasi mengalami penurunan dari 2,61% menjadi 1,58%, yang mencerminkan daya beli masyarakat yang lebih stabil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 82,22 pada tahun 2024, menandakan kemajuan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu kami menawarkan beberapa program prioritas dalam rancangan awal RPJMD 2025-2029," kata Sidig Handanu.

Program prioritas itu antara lain peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial; mewujudkan universal health coverage; mempercepat penurunan stunting; mendukung program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah/pesantren, serta bantuan gizi anak balita dan ibu hamil; penanggulangan penyakit TBC; peningkatan kemandirian keuangan daerah; ketahanan pangan; peningkatan akses hunian layak untuk rumah tangga miskin.

Selain itu ada pula pembangunan infrastruktur yang hijau, berkelanjutan dan humanis; penanganan genangan; peningkatan sarana prasarana olahraga dan pariwisata; meningkatkan pertumbuhan ekonomi; peningkatan produktivitas UMKM (pembangunan rumah packaging, perizinan, sertifikasi halal, dan pemasaran).

"Termasuk pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan penataan tempat pembuangan akhir sampah," tutupnya. (*)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, upaya tersebut dalam rangka untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap pelayanan publik.

Alokasi anggaran daerah di Kota Pontianak diproyeksikan sebesar Rp600 miliar, dengan tambahan bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp1,2 triliun. Namun, kebijakan efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat berpotensi mengurangi jumlah bantuan tersebut. Menanggapi hal ini, Edi menyatakan bahwa efisiensi anggaran bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk merealokasikan dana ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita alihkan anggaran dari kegiatan yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas atau Focus Group Discussion (FGD) yang tidak memberikan dampak signifikan, ke program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Misalnya, bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan pembangunan infrastruktur," sebutnya, Rabu (5/3/2025).

Ia mencontohkan bahwa anggaran perjalanan dinas yang semula dianggarkan sebesar Rp40 miliar dapat dikurangi hingga 50 persen. Sisa anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk mendukung kegiatan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

"Efisiensi ini dilakukan untuk menghindari pemborosan. Kita harus fokus pada manfaatnya bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah," tambahnya.

Selain itu, Edi juga membahas isu pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sempat menjadi perbincangan hangat. Ia berpendapat, beberapa dana memang tidak dipotong tetapi ditunda pencairannya oleh pemerintah pusat.

"Itu adalah kewenangan pusat, kita hanya bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang ada," jelasnya.

Terkait aturan ASN yang bekerja tiga hari di kantor dan dua hari secara fleksibel, Edi menyatakan bahwa Pemkot Pontianak hingga saat ini belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat. 

"Kalau ada bahasa di media tentang aturan baru, kita tunggu surat resminya dulu. Saat ini belum ada arahan formal," tegasnya.

Di sisi lain, Edi juga menyoroti pentingnya penghematan energi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengimbau agar setiap pegawai lebih disiplin dalam menggunakan listrik, seperti memastikan lampu dan perangkat elektronik dimatikan saat tidak digunakan. 

"Sejak dulu, kita sudah mengajak OPD untuk hemat energi. Banyak hal kecil yang bisa dilakukan, seperti mematikan lampu ruangan sebelum pulang kantor," katanya.

Edi menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan untuk memprioritaskan penggunaan anggaran pada program-program yang benar-benar dibutuhkan dan memiliki dampak nyata. 

"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Pontianak," tutupnya. (prokopim)