Berita

PONTIANAK – Penandatanganan Buku Tabungan secara simbolis oleh Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian beserta jajaran menandai peluncuran Giat ASN Menabung dan Sosialisasi Tabungan Masyarakat Khatulistiwa (Tamaskha) Pensiun. Kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dengan mendorong kontribusi Perumda BPR Khatulistiwa.

“Melalui kebijakan ini mudah-mudahan sebagai komitmen turut serta memajukan perkembangan BUMD milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak,” tuturnya, usai menandatangani buku tabungan secara simbolis, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Rabu (31/7/2024).

Melalui peluncuran kedua program tersebut, Ani Sofian mengimbau ASN di lingkup Pemkot Pontianak untuk mulai menabung sebagai langkah mempersiapkan diri secara finansial memenuhi kebutuhan setelah pensiun. Selain itu, pengelolaan gaji Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkot Pontianak juga akan beralih ke Perumda BPR Khatulistiwa. Upaya ini diambil berdasarkan hasil evaluasinya bersama berbagai pihak terkait.

“Produk tabungan pensiun ASN dapat memberikan manfaat untuk simpanan di masa pensiun serta banyak keuntungan yang didapat, sisihkan gaji guna persiapan pensiun,” terangnya.

Perumda BPR Khatulistiwa juga sudah menyasar masyarakat sebagai nasabah. Tetapi tidak sedikit terjadi penunggakan yang membuat BPR harus mencari solusi. Salah satunya, kata Ani Sofian, mengalihkan pengolahan gaji PPPK ke Perumda BPR Khatulistiwa. Pj Wali Kota mengajak kepala OPD beserta stafnya memanfaatkan BPR Khatulistiwa supaya bisa berperan meningkatkan PAD.

“Selama ini kita lihat BPR nasabahnya tidak hanya ASN tapi juga masyarakat. Kalau masyarakat tingkat kreditnya turun naik, seringnya nunggak, makanya kalau sering nunggak menurunkan kontribusi BPR,” ungkapnya.

Hermansyah, Direktur Utama Perumda BPR Khatulistiwa menambahkan, BPR sudah sehat dan senantiasa memberikan kontribusi maksimal kepada Kota Pontianak. Fokus ke depan adalah meningkatkan produktivitas BPR.

“Misi Perumda sebagai intermediasi, BPR selaku perusahaan menjadi perantara antara orang yang membutuhkan uang dan orang yang kelebihan uang,” sambungnya.

Kedua program tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pegawai swasta di masa mendatang. Hermansyah berharap dukungan segenap ASN untuk menyukseskan program Perumda BPR Khatulistiwa.

“Tujuan akhir Tamaskha Pensiun untuk meningkatkan PAD Kota Pontianak, produk ini merupakan warisan Pj Wali kota,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Pj Wali Kota Sambut Peserta Kalbar Travelmart & Famtrip

PONTIANAK -  Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian menyambut hangat kedatangan para peserta Kalbar Travelmart & Famtrip dalam acara Welcome Dinner yang digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Selasa (30/7/2024) malam.

Ani Sofian menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan peserta Kalbar Travelmart & Famtrip. Agenda ini dinilainya sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan potensi wisata Kota Pontianak dan Kalimantan Barat (Kalbar) secara lebih luas. Menurutnya, Pontianak memiliki banyak destinasi wisata menarik yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan.

"Kota Pontianak tidak hanya terkenal dengan Tugu Khatulistiwa, tetapi juga memiliki wisata kuliner yang kaya, wisata budaya yang unik serta wisata menyusuri Sungai Kapuas yang eksotis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pontianak dan Kalbar umumnya. Kehadiran para pelaku usaha perjalanan wisata, baik yang ada di Kalbar maupun luar Kalbar termasuk luar negeri diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Sehingga mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat dan pariwisata di Kota Pontianak,” kata Ani Sofian.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalbar Ifan Ronaldo Barus menerangkan, Kalbar Travelmart & Famtrip ini menjadi wadah mempertemukan pelaku usaha perjalanan wisata di Kalbar dan luar daerah termasuk luar negeri. 

“Ini bagian upaya mempromosikan dan menjual destinasi wisata kita yang ada di Kalbar,” terangnya.

Ifan menambahkan, ajang pertemuan penjual dan pembeli paket-paket wisata ini telah memastikan kehadirannya pada Kalbar Travelmart & Famtrip yang digelar mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2024. Agen perjalanan wisata sebagai pembeli yang sudah memastikan kehadirannya sebanyak 26 agen.

“Yang mana dua di antaranya berasal dari Sarawak dan Kuala Lumpur,” tukasnya.

Sedangkan penjual paket wisata dari Kalbar berjumlah 33 pihak, mulai dari agen perjalanan wisata, restoran, hotel, desa wisata, jasa transportasi hingga taman wisata alam.

“Semoga Kalbar Travelmart & Famtrip ini sukses dan bisa berlanjut ke depannya,” harapnya. 

Ketua Umum DPP ASITA Nunung Rusmiaty, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. 

"Kalbar Travelmart & Famtrip ini menunjukkan bagaimana masing-masing daerah mempromosikan potensi pariwisata yang dimilikinya,” katanya.

Nunung juga menegaskan peran penting pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Tanpa dukungan pemerintah, sulit untuk mengembangkan sektor pariwisata ini. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa anggota ASITA berperan dalam mempromosikan destinasi wisata di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan komitmen ASITA dalam memajukan industri pariwisata Indonesia di kancah internasional.

“Dengan adanya kolaborasi antara pelaku industri pariwisata dan dukungan pemerintah, diharapkan sektor pariwisata Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” sebutnya. (prokopim)

Dari Indonesia Urban Resilience Forum

JAKARTA - Kota Pontianak kembali mengukir prestasi di tingkat nasional dengan menerima penghargaan dari Indonesia Urban Resilience Forum (IURF) atas kontribusinya dalam membangun ketahanan dan keberlanjutan lingkungan perkotaan. Penghargaan bergengsi ini diserahkan pada acara Urban Resilience Champion yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak Syamsul Akbar, yang mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menerima penghargaan tersebut, menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya atas pencapaian ini.

"Kami sangat bersyukur dan bangga atas penghargaan yang diberikan oleh IURF ini. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras dan dedikasi Pemkot Pontianak bersama seluruh elemen masyarakat dalam upaya mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan," ungkapnya.

Akbar menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap berbagai program dan inisiatif yang telah dilaksanakan Kota Pontianak dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya adalah program pengelolaan sampah, pengembangan ruang terbuka hijau, mitigasi banjir serta upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.

"Salah satu program tersebut adalah penanaman pohon dan membentuk bank sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penghijauan kota dan pengelolaan sampah. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan," tambah dia.

Lebih lanjut, Akbar menekankan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemkot Pontianak untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas program-program yang mendukung ketahanan dan keberlanjutan lingkungan perkotaan.

"Ke depan, kita berencana untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal. Kita juga akan fokus pada pengembangan teknologi smart city untuk mendukung manajemen perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan," paparnya.

Terpisah, Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi bersama stakeholder juga menjadikan Pontianak sebagai kota yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. 

"Penghargaan ini adalah milik seluruh warga Kota Pontianak. Ini membuktikan bahwa dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai hal-hal besar. Mari kita jadikan ini sebagai pemicu semangat untuk terus membangun Pontianak menjadi kota yang lebih tangguh, berkelanjutan dan nyaman untuk ditinggali," sebutnya.

Dengan penghargaan ini, Kota Pontianak semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu kota terdepan di Indonesia dalam hal ketahanan dan keberlanjutan lingkungan perkotaan. Prestasi ini diharapkan dapat menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. (prokopim)

PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan pada tahun 2024 Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan pajak daerah sebesar Rp418 miliar dimana 54 milyar diantaranya merupakan target PBB-P2. Saat ini target PBB baru terserap Rp11 miliar. Hal itu ia ungkap usai membuka evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pontianak, di Kantor Wali Kota, Selasa (30/7/2024).

Ani Sofian menyampaikan, ia mendapat saran dari berbagai pihak untuk lebih intens dalam memberikan pelayanan jemput bola khusus membayar PBB, sebagaimana pelayanan pencatatan sipil. Ia menilai, masukan tersebut dapat dipertimbangkan agar kesadaran membayar pajak meningkat. 

“Kami sudah membuat surat edaran untuk mensyaratkan bukti lunas PBB tahun 2024 dalam memberikan pelayanan, meski terdapat hambatan yang berkaitan dengan bukti lunas PBB sebagai syarat penerimaan siswa baru, Namun tetap diupayakan dijadikan persyaratan untuk daftar ulang maupun pelayanan publik lainnya. Selain itu kami juga menerbitkan Edaran bagi ASN Pemkot Pontianak untuk menjadi teladan dalam membayar PBB serta mendaftarkan updating bangunan PBB nya dan ini akan dimonitor. 

Oleh karena itu pada hari ini dilaksanakan penandatangan Berita Acara dengan para kepala OPD sebagai bentuk komitmen semua opd di pemkot dalam turut bersinergi dan berkontribusi aktif melalui pembayaran pajak daerah “ terang PJ Wali Kota.

Langkah lain untuk mendorong PBB, Pj Wali Kota meminta camat dan lurah memberikan surat tugas kepada RT. Peningkatan pelayanan PBB melalui RT diharapkan dapat lebih mudah menjangkau masyarakat dalam membayar pajak.

Ani Sofian menambahkan, PBB tidak harus dibayar oleh pemilik aset tetapi dapat berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan pemilik. Ia ingin OPD terus memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya bayar pajak. Telah banyak bukti pembangunan di segala sektor berdasar dari hasil pajak warga.

“Bagaimanapun, kita harus tetap meningkatan pendapatan daerah oleh karena itu ketentuan yang sudah dipegang harus dilaksanakan, masyarakat yang kurang paham dapat disosialisasikan. Apabila meningkat dapat dihitung ulang, diinformasikan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak serta diharapkan tahun depan sudah berubah,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)